Bagansiapapi (detikriau.org) – Dinas Cipta Karya dan Tataruang bakal memblacklist beberapa perusahaan lokal dan luar yang melakukan pekerjaan tidak sesuai kontrak tahun 2014, lalu, dengan sanksi tegas rekanan tidak boleh mengikuti tender selama 2 tahun. 

Selain itu, kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tataruang Rohil Suwandi, Selasa (3/2), bagi perusahaan yang masuk daftar blacklist tidak akan dapat mengikuti kegiatan tender baik di kabupaten dan propinsi.

“Perusahaan dianggap gagal tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Padahal, tender yang dilaksanakan dengan selektif,” jelasnya

Menurutnya, rata-rata nilai pagu kegiatan pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan pihak rekanan sekitar Rp500 jutaan, sedangkan nilai pagu diatas Rp1 miliar sebahagian selesai dikerjakan dan sebahagian dipending karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

Mengantisipasi kedepan, jelas Suwandi, dapat dilakukan dengan mengesa lebih awal pelaksanaan kegiatan lelang. Sebab, sebahagian besar kegiatan perencanaan sudah siap dikerjakan, sekaligus surat ketetapan PPTK.

“Kita perkirakan lelang bulan Maret 2015, karena Sk PPTK sedang dalam proses. Mudah-mudahan kegiatan dapat tepat waktu baik lelang dan fisik,” ungkapnya.

Suwandi menambahkan, menyangkut kegiatan yang tidak tuntas, akan dilakukan evaluasi bersama tim banggar. Namun, jika kegiatan tersebut muncul dalam anggaran tahun berjalan akan dilelang kembali disesuaikan dengan pagu anggaran tersedia.

Dalam program skala prioritas, tambah Suwandi, Dinas Cipta Karya memprogramkan penyediaan saran air bersih mencakup wilayah perkantoran hingga Ibukota Bagansiapiapi. Dengan anggaran diperkirakan mencapai Rp11 miliar.

“Jadi, programnya kita akan buat intek pengolahan air bersih sekaligus membangun jaringannya. Kalau sumber airnya akan diambil dari Parit Atmo karena ketika musim kemarau air Sungai Rokan mampu mencukupi ketersediaan bahan baku air,” imbuhnya. [tris/adv]

Tembilahan (detikriau.org) – Warga berharap agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan ruas jalan Bunga 2 Tembilahan. Mirisnya, selama kurang lebih 10 tahun lamanya jalan ini tidak pernah tersentuh pembangunan padahal dijalan itu berdiri dua sekolah dasar yakni SDN 007 dan SDN 008.

Disampaikan oleh salah seorang guru SD 007, Juneidi, sekitar 3 tahun yang lalu, pihak sekolah sudah pernah mencoba menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah khususnya instansi terkait mengenai kondisi jalan Bunga 2 yang tak kunjung diperbaiki namun keluhan itu tidak pernah ditanggapi. “Kita sduah sampaikan kondisi jalan menuju dua sekolah ini. Tapi ya sepertinya belum ada tanggapan,” Ungkap Junaidi

Rafika salah seorang siswi kelas 6 SDN 007 juga mengungkapkan rasa kecewa. “sudah hampir enam tahun rafika belajar disekolah ini tapi jalan tak kunjung baik. Kita pastinya repot apalagi disaat musim pasang tinggi dan hujan tiba. Seragam kami kerap kotor,” katanya.

Disamping itu ia juga mengeluhkan sepatu yang dipakai belum lama digunakan sudah rusak dan robek akibat jalannya penuh batu kerikil. Lebih parah lagi rafika mengatakan kendaraan sepeda yang biasa ia pakai kerap mengalami bocor ban.

Menanggapi hal ini, Pemkab Inhil melalui Kabid Bina Marga, H Jamaris menyatakan kalau tidak ada aral rintangan tahun 2015 ini jalan bunga 2 akan segera dilakukan peningkatan dan perbaikan.

“Insyaallah tahun 2015 ini kita lakukan perbaikan dan peningkatan badan jalan. Mudah-mudahan nantinya setelah diperbaiki bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya siswa SD untuk menjalankan aktifitasnya dengan lebih nyaman.” Sampaikannya. (rls)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Batalnya pencairan bantuan beasiswa bagi kalangan Mahasiswa dari Pemkab Inhil ditahun 2014 lalu tampaknya akan kembali berulang ditahun 2015. Kondisi ini dinilai oleh banyak kalangan Mahasiswa sebagai bentuk ketidakperdulian Pemkab Inhil terhadap putra daerah yang ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.

“Jika tahun ini bantuan pendidikan bagi kalangan mahasiswa kembali tidak disalurkan, sama artinya pemkab Inhil tidak perduli akan nasib putra daerahnya sendiri,” Sampaikan salah seorang mahasiswa UNISI, Mayubi melalui detikriau.org, rabu (21/1)

Menurutnya, saat ini ekonomi sedang berada dalam keadaan sulit. Apalagi sumber penghasilan sebahagian besar warga Inhil dari perkebunan kelapa harga jualnya tak juga kunjung membaik. Jika tidak mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah, ia meyakini tidak akan lama lagi akan cukup banyak mahasiswa terutama yang berasal dari daerah terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan disebabkan ketiadaan biaya.

“jika memang pemimpin-pemimpin kami mempunyai hati akan kesusahan masyarakatnya, bantu kami. Jangan biarkan kami putus harapan untuk melanjutkan pendidikan. Kami tidak tau apa alasannya, yang jelas kami menuntut pemerintah daerah untuk memberikan perhatian bagi saya dan mungkin ribuan mahasiswa lainnya yang juga memimpikan menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi,” Pintanya.

Nasruddin, Mahasiswa Unisi lainnya juga menyatakan ungkapan yang hampir senada. Ia juga mengaku gelisah dengan ketidakjelasan pemberian bantuan bagi mahasiswa ini.” Jika tahun ini juga tidak bisa disalurkan, entah bagaimanan nasib pendidikan kami,” Ungkapnya sambil berharap agar ada upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini.

Sementara itu, Kabag Kesra Setdakab Inhil, H Arifin ketika dikomfirmasi, rabu (21/1) mengakui hingga saat ini memang belum ada kepastian apakah bantuan bagi kalangan mahasiswa bisa diberikan. Yang jelas katanya, dari sekian banyak pengajuan proposal yang masuk, akan diverifikasi dibulan Februari sampai Maret 2015.

“Bulan Februari hingga Maret tahun ini mungkin kita baru lakukan verifikasi pada 1500 an pengajuan proposal bantuan beasiswa. Proses ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dianggarkan. Pencairannya belum tau. Kalau tidak ditahun ini, mungkin tahun 2016 mendatang.” Pungkasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih melanjutkan program lama.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil H Yulizal melalui Sekretarisnya, Yiserdi, Jum’at (16/1). Menurutnya, hingga saat ini belum ada program baru, yang ada hanya program lanjutan, baik dari Provinsi maupun Kabupaten.

“seperti program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), kemudian Pembinaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam, Pembinaan Keuangan Desa, Penataan Kelembagaan Desa, termasuk pelaksanaan Pilkades,” rinci Yiserdi.

Meski program baru belum ada, tapi diakuinya dari kelima program lanjutan itu tetap mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Inhil. Sebenarnya kata Yiserdi, program dari BPMPD Inhil ini banyak, namun hanya lima program itulah yang besar dan bisa dinikmati orang ramai.

“yang menjadi kendala seperti tenaga pendamping Desa dan lainnya masih banyak yang tidak mengerti persoalan administrasi, inilah salah satu penyebab lambatnya proses pengalokasian dana ke desa-desa,” tandasnya. (mirwan)

“Hindari Jubelan Kontrakktor di Bagian Keuangan dan Bank Riau-Kepri Setiap Akhir Tahun”

Bagansiapapi (detikriau.org) – Setiap akhir tahun, kantor Keuangan Sekretariat Daerah Rokan Rilir dan Bank Riau-Kepri selalu dipenuhi para kontraktor dan Satker yang ingin mencairkan dana, hal tersebut rupanya menjadi perhatian serius bupati Rokan Hilir, Riau H. Suyatno.

Menyikapi hal tersebut, H. Suyatno berencana akan memerintahkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Rohil khususnya yang terkait kegiatan proyek untuk secepatnya melakukan tender. Demikian disampaikan bupati dalam acara pelantikan pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Rokan Hilir, di hotel Lion, Kamis (15/1/15 ) kemaren.

“Awal Maret lelang proyek sudah bisa mulai. Hal itu kita lakukan agar setiap akhir tahun tidak ada lagi kontraktor dan Satker menumpuk di kantor Keuangan dan Bank Riau-Kepri. Jangan seperti tahun 2014 lalu,” ucap Suyatno.

Percepatan lelang dilakukan selain mengatasi penumpukan pembayaran juga dilakukan untuk meningkatkan kerja para rekanan agar tidak ada lagi alasan waktu yang singkat untuk menyiapkan pakerja. Ditambah, iklan akhir tahun selama sangat mengganggu pekerjaan proyek yang diakibatkan alam seperti hujan, banjir yang selama ini cukup menjadi alasan bagi rekanan. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sepanjang tahun 2014 Polres Inhil mencatat terjadinya sebanyak 41 kasus tindak penyalahgunaan Narkoba dengan 70 tersangka. Jumlah ini mengalami mengalami penurunan dibangingkan tahun 2013 sebelumnya sebanyak 60 perkara dengan 85 tersangka.

Menurut Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSi melalui Kasat Narkoba AKP Detis Mayen, Rabu (7/1/14), dari 60 kasus di tahun 2013 terdata jumlah tersangka 80 pria dan 5 wanita yang bekerja diberbagai bidang seperti 5 PNS, 1 TNI-AD, 8 Swasta, 8 Petani, 1 Mahasiswa, 1 Pelajar, 8 Buruh, dan 7 Pengangguran serta Wiraswasta 45.

Sedangkan pada 2014 dengan jumlah tersangka 68 pria dan 2 wanita yang terdiri 2 PNS, 1 TNI-AD, 18 Swasta, 26 Wiraswasta, 9 Tani, 1 Pelajar, 10 Buruh dan 3 orang pengangguran.

Untuk upaya yang dilakukan Polres Inhil dalam mencapai tujuan untuk penekanan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini, mulai dari melakukan penyuluhan terhadap pelajar dan masyarakat. Selain itu juga dilakukannya kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

“termasuk melakukan penyuluhan dan dan monitor terhadap napi yang tersandung kasus narkoba yang kini mendekam di Lapas Tembilahan. “ Tandasnya. (mirwan)