Rengat (detikriau.org) – Meskipun tahapan kampanye pilkada serentak tahun 2015 sudah dimulai sejak kamis lalu (27/8) namun hingga saat ini, Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Bupati  dan Wakil Bupati Inhu belum juga dipasang.

Belum dipasangnya APK tersebut mendapat tanggapan dari tim pemenang  calon bupati dan wakil bupati inhu TM – Aminah, Suryana. Ia  mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan KPU “kita ikuti saja aturan yang berlaku”, ungkapnya saat dihubungi wartawan melalui Hpnya, Senen (31/8).

Disambungnya, sesuai dengan Peraturan KPU No 7 tahun 2015 bahwa alat peraga kampanye berupa baleho, spanduk, umbul-umbul, banner, brosur dan alat peraga kampanye lainnya disediakan oleh KPU.  “sesuai aturan tersebut, pihaknya tidak akan memasang dahulu alat peraga kampanye selain APK yang disediakan oleh KPU Inhu, ucapnya.

Disampaikannya, saat ini, menurut informasi yang diterimanya dari pihak KPU Inhu, pengadaan APK tersebut sudah dalam proses lelang di KPU Inhu “menurut informasi, APK dalam proses pelelangan, semoga pertengahan bulan  oktober 2015 ini, APK tersebut suda dapat kita pasang”, sebutnya.

Ia menerangkan, jumlah APK yang akan dipasang nantinya baleho   di 5 (lima) lokasi untuk satu kabupaten, spanduk  2 (dua) per desa, umbul-umbul  20 (dua puluh) per kecamatan, baner dan  poster dipasang  1.000 (seribu) per kecamatan.

Sedangkan Mengenai lokasi pemasangan APK Pilkada Inhu tersebut, dia mengatakan  sudah ditetapkan berdasarkan  Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 55 tahun 2015. “lokasi pemasangan APK sudah diatur dalam peraturan bupati inhu nomor 55 tahun 2015”, tutupnya.

Untuk sekedar mengingatkan, pilkada Bupati dan Wakil Bupati Inhu hanya diikuti oleh dua pasangan calon yakni, pasangan Tengku Mukhtarudin -Aminah Susilo dan pasangan Yopi Arianto – Khairizal. (zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna keenam masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi para Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Mariyanto dan Syahruddin ini, dihadiri langsung oleh Bupati, HM Wardan dan Plt Selda, H Fauzar serta diikuti sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Agenda rapat Paripurna tersebut, yakni mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, yang disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, masing-masing juru bicara (jubir) fraksi menyampaikan pemandangannya terkait dengan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, untuk selanjutnya dijawab kembali oleh Pemkab Inhil.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi usai memimpin Rapat Paripurna menyatakan bahwa apa yang disampaikan ini, merupakan suara dan aspirasi dari masing-masing fraksi, yang harus ditanggapi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

“Malam ini kita lanjutkan dengan Rapat Paripurna ketujuh, dengan agenda mendengarkan jawaban dari Bupati Inhil,” tutur Ferryandi.

Menanggapi pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Inhil tersebut, Bupati Wardan menjelaskan, setelah ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan dihimpun, guna mencari solusi atas kelemahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pencapaian kinerja dapat terus ditingkatkan.

“Saya harapkan dari hasil yang telah dikerjakan oleh Pemda, ada dilakukan pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat, dalam upaya perbaikan di masa mendatang,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Bulan Agustus tahun 2015, maka diharapkan dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dapat segera dicairkan, sehingga bisa langsung dilaksanakan pekerjaannya.

Hal itu disampaikan Plt Sekda Inhil, H Fauzar usai memimpin rapat terbatas, guna membahas terkait persoalan dana desa, yang hingga kini belum ada satupun yang cair dan terealisasi, Kamis (6/8/2015).

Rapat terbatas yang digelar di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan ini, diikuti Asisten III Setda, Afrizal, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), H Yulizal, sejumlah pejabat eselon dan camat se-Kabupaten Inhil.

Dikatakan Fauzar, seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program DMIJ, harus bekerja dengan lebih giat lagi, guna mempercepat pencairan dana program yang menjadi unggulan Pemkab Inhil selama 5 tahun ini.

“Keterlambatan pencairan dana ini telah memasuki masa triwulan ketiga di tahun 2015, karena itu harus disikapi secara serius oleh seluruh stakeholder terkait,” tutur Fauzar.

Dijelaskan Fauzar, keterlambatan ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan alokasi dana desa, namun hal itu telah didiskusikan dengan berbagai pihak yang ada.

“Diharapkan, dana desa ini bisa secepatnya dicairkan, supaya berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal hingga akhir tahun nanti,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal juga berharap kepada seluruh SKPD terkait, untuk dapat membantu kelancaran pencairan dana desa ini, sesuai dengan keputusan Dirjen yang mengimbau kepada seluruh instansi agar tidak mempersulit pencairan dana desa.

“Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan ke depan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, untuk dapat bekerjasama dan membantu proses pencairan dana desa, karena desa merupakan ujung tombak kemajuan di setiap daerah,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah dinantikan selama setengah tahun lamanya, akhirnya kabar gembira itupun tiba, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkomandan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pun cair.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Pendidikan Madrasah, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2015).

“Kalau jenjang MA sudah cair terlebih dahulu sejak tanggal 6 Juni 2015, sedangkan untuk jenjang MI dan MTs cairnya terhitung sejak tanggal 3 Agustus kemaren, se-Kabupaten Inhil,” ungkapnya.

Adapun sistem pencairannya dijelaskan Jisman, dana itu langsung ditransperkan oleh pihak Provinsi ke rekening Madrasah masing-masing dan jumlah anggarannya pun sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan.

Untuk saat ini bagi Madrasah jenjang MI dan MTs diketahuinya sudah ada beberapa Madrasah yang telah menjemput dananya. Namun juga diakuinya memang masih banyak madrasah yang belum dapat informasi pencairan tersebut.

“Hari ini akan kita edarkan informasi pencairan itu ke seluruh Madrasah yang ada. Cairnya dana ini langsung dua triwulan atau 6 bulan kebelakang,” Tandasnya. (mirwan)

“Meski APBD 2015 disahkan Nov 2014, Progres Pembangunan Masih Minim”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun sudah memasuki triwulan ketiga di tahun anggaran 2015, namun hingga kini masih belum terlihat progres pengerjaan dan pembangunan daerah yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemkab Inhil untuk segera memulai proses pembangunan dan pengerjaan fisik, sehingga apa yang terjadi di tahun lalu tidak ditemukan lagi di tahun ini.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang saat menghadiri rapat dengar pendapat gabungan Komisi I dan Komisi III, bersama Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Perizinan Kabupaten Inhil, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Edy, masyarakat telah lama menunggu realisasi dan bertanya-tanya kapan akan dimulainya pelaksanaan pembagunan daerah, karena saat ini telah melewati pertengahan tahun 2015.

“Jika pelaksanaannya tidak dimulai sekarang, kapan lagi masyarakat bisa menikmati hasil pembagunan daerah,” tutur Edy.

Kondisi ini harus menjadi prioritas Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sehingga kedepannya pelaksanaan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses penting penunjang aktivitas sehari-hari masyarakat bisa lebih cepat dilaksanakan.

Apalagi lanjut Edy, ada paket pengerjaan yang sudah dituangkan oleh pihak ULP tahun 2014 lalu yang belum dilaksanakan, padahal antusias masyarakat sangat tinggi saat survei di lapangan.

“Seperti kita ketahui bersama, APBD Inhil telah disahkan pada November 2014 lalu. Jadi sangat panjang waktu bagi SKPD terkait, untuk menyelesaikan segala administrasi sebelum proses pengerjaan fisik dilaksanakan. Untuk itu, ke depan SKPD harus lebih matang dalam membuat perencanaan agar keterlambatan seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelayanan PLN terus berulah, kali ini warga seberang kota Tembilahan yang mengeluhkan. Kabarnya, selama Ramadhan tahun ini kondisi PLN sangat tidak kondusif.

Iyan (25), salah seorang warga setempat mengatakan bahwa kondisi pelayanan perusahaan penerangan milik Negara ini sangat meresahkannya. Kenapa tidak, pasokan listrik hanya pada malam hari, itupun dengan cara digilir, 1 malam hidup dan 3 malam mati.

” Bagaimana mau hidup siang, malam hari aja separah gini bergilirnya,” ujar Iyan.

Bahkan menurutnya, pihak PLN ini tampak sangat tidak profesional, misalnya pohon pinang pun bisa dijadikannya sebagai tiang listrik, pada intinya, warga seberang ini mengira pelanggan PLN tersebut tidak memperhatikan kapasitas, akibatnya daya mampu sudah tak mencukupi.

Senada, Lurah Seberang Tembilahan Raja Elva Yanti belum lama ini juga sempat mengungkapkan kekecewaan terhadap pelayanan PLN Sub Ranting Seberang Tembilahan.

“Lima tahun belakang PLN di sini belum pernah memberi pelayanan bagus, dan memasuki bulan Ramadhan, terhitung mulai awal Puasa tadi kondisi pelayanannya semakin memburuk,” sesal Lurah ini.

Ia mengaku, sebelumnya, sebagai aparatur pemerintah tingkat kelurahan telah melakukan koordinasi terhadap pihak PLN untuk dicarikan solusi serta hal apa saja yang dianggap mendukung untuk penerangan untuk dimasa mendatang.

Namun katanya, sepertinya usahanya itu tidak membuahkan hasil. Ia menilai hal tersebut dikarenakan kelalaian pihak PLN yang menyebabkan tidak adanya kemajuan hingga menciptakan kondisi pelayanan lebih buruk lagi. (mirwan)