Bagansiapiapi (detikriau.org) – Pelaksana tugas ( Plt) Sekda Rohil Drs.Surya Arfan.Msi geram dengan Dinas Bina Marga Dan Pengairan ( BM dan P) yang tidak mengutuskan satupun pegawainya dalam Rapat Evaluasi Realisasi Tentang Minimnya Serapan Tahun Anggaran 2014-2015‎.

“Selama ini serapan anggaran dinilai sangat rendah di beberapa dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya Dinas Bina Marga dan Pengairan. Rendahnya serapan anggaran di Dinas Bina Marga dan Pengairan ini akan menjadi catatan khusus bagi pemkab.” Jelas Surya saat memimpin Rapat dibappeda,Kamis (03/08/15).

Surya menjelaskan, dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD), yang terealisasi baru sekitar 30 Persen. 30 persen itu termasuk pembayaran Gaji Pegawai dan Honorer.

“Saya meminta kepada SKPD untuk segera memacu realisasi sehingga persentase dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.” Harapnya Mantan Kadisdik Rohil ini.

Orang nomor 3 dirohil ini juga mengakui bahwa saat ini masih banyak program yang bersifat fisik akan dikerjakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), jika kegiatan itu dipaksakan untuk dikerjakan, dikhawatirkan tidak akan selesai jelang akhir tahun.

“Kegiatan fisik akan dimunculkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Sementara masih banyak kegiatan pada APBD murni yang sampai saat ini belum terealisasi. Seperti belanja rutin dan kegiatan  Penunjukan Langsung (PL).” Imbuhnya.

Untuk proses lelang, Kepala Badan Ketahanan Pangan ( BKP) ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar realisasinya segera terlaksana pada akhir tahun.tujuannya agar realisasi APBD-P-2015 segera berjalan.”saya sudah melaporkan hal ini kepada pak Bupati,” Pungkas Plt.Sekda Surya Arfan.(ris/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Yusuf Said menyebutkan bahwa perlu adanya perhatian yang lebih serius pada pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2015.

Pasalnya, jika berkaca pada pelaksanaan program unggulan Pemkab Inhil ini di tahun 2014 lalu, maka akan terlihat sejumlah perbedaan, seperti penerapannya yang sudah memasuki tahun kedua, sehingga diharapkan persiapan dan pelaksanaannya lebih matang, apalgi anggaran pada program DMIJ yang semakin besar.

“Tahun ini anggaran untuk desa lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, diperlukan upaya yang maksimal dari seluruh pihak terkait, khususnya dalam penerapan program ini di lapangan,” tutur Yusuf saat memimpin hearing bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), di Gedung DPRD Inhil, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Golkar Inhil ini, mengingat besarnya dana yang akan diterima desa tersebut maka seluruh jajaran di kepengurusan program DMIJ harus lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Apalagi para Pendamping Desa yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini tentunya harus selalu dan tetap berada di desa tempat mereka ditugaskan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal menyatakan bahwa para Pendamping Desa yang kedapatan tidak berada di tempat maka akan diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, karena dinilai tidak layak mengemban amanah dan kepercayaan tersebut.

“Ini sudah ketentuannya begitu juga dengan yang rangkap pekerjaan. Yang jelas, kita akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program DMIJ di lapangan,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun anggaran 2015 ini, Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menjadi prioritas, untuk lebih dimaksimalkan peranannya di tengah-tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan Alvi, pihaknya ingin seluruh Pustu yang saat ini secara fisik bangunannya sudah mencapai 154 Pustu itu dapat benar-benar mendukung dan menunjang penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Kami mau Pustu menjadi barometer untuk pelayanan terdekat bagi masyarakat. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, karena perlu komitmen bersama antar seluruh pihak terkait,” terangnya.

Dijelaskan Alvi, tekad itu akan didukung 100 persen dengan penguatan perencanaan serta pemahaman terhadap aturan dan sinkronisasi antar program, yang kedepannya diharapkan bukannya hanya capaian program yang terjadi, tetapi adalah efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, untuk mencapai paripurnanya kesehatan di Inhil.

“Salah satu mungkin yang perlu kita sikapi dengan bijak, misalnya kita bertekad di tahun 2017 nanti Inhil bebas pasung. Itulah diantaranya contoh perbaikan konprehensif untuk kesehatan, yang kami sudah mulai tata sejak RPJMD dan draft Rensra kita di pemerintahan yang baru ini,” imbuhnya.(adi)

Tembilahan (detikriau.org) – Camat Tembilahan, H Ismet Ahyani membuka kegiatan Musrenbang tahun anggaran 2016 di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor Lurah setempat ini turut dihadiri oleh Lurah, Seklur, Para kasi Kelurahan Seteba, Ketua RT/RW, para kepsek, ketua kelompok tani, Pengelola PAUD ,Tokoh Ulama dan undangan lainnya. Selasa (27/1)

Dalam sambutannya, Camat berharap apa-apa yang nantinya dihasilkan pada musrenbang Tingkat kelurahan Seteba ini akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan hingga ke Tingkat Nasional. “Saya berharap agar kiranya semua usulan pada Musrenbang ini dapat ditampung dan mudah-mudahan dapat direalisasikan sehingga akan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” Ujar Camat

Sementara itu, Lurah Seteba H.Marba’i menyatakan bahwa musrenbang ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Beberapa hal yang dibahas dalam Musrenbang tersebut diantaranya bidang Infrastruktur dan sarana transfortasi, pendidikan, kesehatan, perkebunan dan pertanian, kelautan dan perikanan, kessos, Koperasi dan UKM serta pertambangan dan energi.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Stresing keras yang dilakukan Bupati Inhil, HM Wardan untuk mengejar target capaian realisasi pembangunan membuahkan hasil positif. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, pekerjaan fisik mencatat capaian 93 persen atau melebihi 0,3 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk capaian keuangan tercatat sebesar 80 persen.

Data progress akhir APBD Inhil TA 2014 ini didapatkan dari hasil rapat evaluasi fisik dan keuangan pembangunan Kabupaten Inhil tahun anggaran 2014 serta penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015 bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Jum’at (2/1/2015).

Tidak mampu diselesaikannya 100 persen pekerjaan menurut Bupati disebabkan beberapa hal diantaranya ada beberapa paket pekerjaan yang gagal lelang, keterlambatan lelang serta beberapa kegiatan hibah Bansos yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

“Ini merupakan usaha maksimal yang sudah dilaksanakan, tentunya ini saya jadikan sebagai dasar untuk kembali memulai kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2015 agar lebih baik lagi,” Ujar Bupati.

ditambahkan Bupati, dari evaluasi bersama kinerja SKPD tahun lalu, dari 63 SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, hanya 47 SKPD yang mampu menyelesaikan pekerjaan, sementara 16 SKPD lainnya masih ditunggu penyelesaiannya.(dro/mirwan/adv pemkab inhil)