JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (16/2) menilai penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

Usai keluarkan keputusan yang dibuat oleh Hakim Sarpin Rizaldi itu mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun berkicau di Twitter.

“Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemimpin, bangsa dan negara kami tengah Engkau uji sekarang ini. Tolonglah kami,” kicau SBY lewat akun Twitternya @SBYudhoyono.

“Ya Allah, beri pencerahan batin & kekuatan akal sehat kpd para elite & pemimpin bangsa, agar dpt mengambil pilihan yg tepat & bijak”.

“Ya Allah, kami malu mengatakan, di balik prahara ini, ternyata banyak kisah & drama yg berkaitan dgn nafsu utk meraih kekuasaan”.

Apakah kicauan SBY tersebut ditujukan untuk Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa? Entahlah. Yang pasti SBY berkicau cukup lama di ranah Twitter.

“HambaMu memohon,  tuntunlah para pemimpin kami agar mengutamakan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi masing-masing”.

SBY berharap kemelut politik yang tengah menyelimuti Indonesia segera berakhir. Pun, suami Ani Yudhoyono ini memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa.

“Dgn kekuasaanMu pula ya Allah, semoga kemelut politik ini segera berakhir. Masih banyak tugas negara & pemimpin utk rakyat Indonesia”. (republika)

JAKARTA — Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kegagalan SBY melakukan tata kelola minyak dan gas.

“SBY tidak mengerjakan PR-nya,” kata Hendrawan saat dihubungi Republika, Senin (17/11).

Hendrawan mengatakan pemerintahan Jokowi berada dalam posisi dilematis. Menurutnya kalau saja SBY mengelola minyak dan gas dengan benar maka Jokowi bisa menunda kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau saja SBY lakukan upaya efisiensi dan diversifikasi energi paling tidak pemerintah bisa menunda,” ujarnya.

PDIP sebenarnya tidak menolak kenaikan harga BBM. Asalkan kenaikan dilakukan dengan terlebih dulu memenuhi tiga aspek prakondisi: pertama, efisiensi produksi dan distribusi tata niaga minyak dan gas, kedua diversifikasi dan konversi energi, ketiga menguatkan program perlindungan sosial ke masyarakat.

Persoalannya, tiga aspek tersebut tidak terlebih dulu dilaksanakan pemerintah. Hendrawan mengatakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan upaya realisasi tiga aspek prakondisi yang diinginkan PDIP. “Ini ketiganya dikerjakan berbarengan dengan kenaikan (BBM bersubsidi),” ujarnya.

PDIP memperkirakan kenaikan BBM bersubsidi akan memberi dampak inflasi antara dua sampai tiga persen. Namun Hendrawan optimistis program “kartu sakti” Jokowi bisa membantu masyarakat mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurutnya meski tiga aspek prakondisi menaikan BBM bersubsidi diabaikan Jokowi, PDIP tetap mendukung kebijakan tersebut. “Kami akan kawal terus. Kami mendukung,” katanya.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara solar dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7500/liter.

JAKARTA — Pro kontra rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintahan Joko Widodo terus berlanjut. Sejumlah alasan dikemukakan sebagai dasar penolakan atau penerimaan atas rencana tersebut.

Pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kenaikan harga BBM disertai dengan tren meningkatnya harga minyak mentah dunia. Tren kenaikan ini juga terjadi pada harga minyak Indonesia (ICP) dari posisi 80 an dolar AS per barel menjadi hampir 100 dolar AS.

Dari Pusat Data Republika, harga minyak mentah ICP pada Mei 2013 sebesar 99,01 per barel. Ini terjadi sebulan sebelum menteri ESDM Jero Wacik mengumumkan kenaikan harga BBM.

Pada Juni, harga minyak mentah ICP mencapai 99,97 dolar AS per barel, bahkan sempat menyentuh angka psikologis 100 dolar per barel. Perdagangan rata-rata selama sebulan akhirnya ditutup pada angka 99,97 dolar AS.

Harga minyak terus meroket pada bulan-bulan berikutnya pada 2013 hingga menyentuh angka 109 dolar AS per barel. Jelang akhir 2013, harga minyak dunia ditutup pada angka 106 dolar AS per barel.

Menurut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), pada periode Januari hingga Juni 2013 terjadi lonjakan permintaan minyak yang tinggi. Dampaknya, harga minyak mentah pun ikut terdorong menjulang.

Asumsi harga minyak pada APBN Perubahan 2013 naik dari 100 dolar AS per barel menjadi 108 dolar AS. Pada usulan APBN 2013, pemerintah mematok harga minyak hanya 100 dolar AS, namun seiring perubahan pada tingkat pasar, asumsi harga minyak pun dinaikkan. (rol)

JAKARTA — PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Pilkada.

PDIP bahkan siap berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR.

“Kami sudah meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet),” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Keputusan SBY mengeluarkan perppu meyakinkan PDIP untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Baik di parlemen mau pun pemerintahan.

Tjahjo mengatakan, komunikasi intensif terus dilakukan PDIP dan partai pengusung Jokowi-JK. “Saya kira kerja sama intensif terus dibangun, Hanura, dan Nasdem kemungkinan lobi penjajakan terus dilakukan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga sudah bertemu dengan SBY dan tokoh politik partai lain. Menurutnya, tawaran kursi kabinet merupakan hal wajar dalam proses tawar menawar politik.

“Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun,” katanya.

sumber: republika

Jakarta (detikriau.org) — Politisi partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meminta agar PDIP menghargai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. ia mengingatkan bahwa pemerintahan SBY baru berakhir pada tanggal 20 oktober mendatang setelah pelantikan.

“dulu PDIP jadi oposisi, jadi kebiasaan oposisi itu jangan dibawa-bawa, jadi hargailah, belum memerintah udah beri perintah,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta dikutip dari voa-islam.com. rabu (3/9/2014)

urusan ‘hobi’ menjual aset negara itu katanya sudah menjadi ‘watak’ PDIP. Karena itu, Partai Demokrat mengingatkan PDIP terkait rencana penjualan pesawat kepresidenan. Demokrat meminta PDIP tidak mengulang kebiasaan untuk menjual aset negara.

Rencana penjualan pesawat kepresidenan itu mengingatkan kebiasaan PDIP menjual aset negara ketika memerintah. Nurhayati juga mengingatkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati menjadi presiden menjual Indosat yang merupakan aset negara.

“Kebiasaan lama jangan diulang-ulang, belum apa-apa sudah menjual aset. Mengingatkan kita, kebiasaan lama jangan selalu menjual-jual aset. Kalau dulu memerintah hobinya menjual aset,” kata Nurhayati.

Sebab, kata dia, pembelian pesawat kepresidenan itu tidak serta merta untuk kepentingan pribadi. “Ketika membeli pesawat itu tak serta merta, tapi berhitung dulu. Tahun pertama kan tak langsung membeli pesawat,” katanya.

Usul penjualan pesawat kepresidenan dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Dia meminta presiden terpilih Jokowi untuk menjual saja pesawat kepresidenan karena tidak mencerminkan pemimpin yang sederhana. “Saya mau usulin pesawat presiden dijual,” kata Ara, di Jakarta, Senin (1/9/2014) yang lalu.

Penjualan pesawat kepresiden itu, dikatakan akan mengurangi beban pemerintah yang sudah dililit defisit APBN.

Di zaman Mega berkuasa, juga sudah pernah menjual kapal super tanker, kemudian Indonesia menyewa untuk mengangkut minyak.(dro)