TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemennya dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Edi Hariyanto Sindrang dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Edi, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, maka terhitung pada tahun 2015 penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan haruslah  berbasis akrual.

“Sejalan dengan amanat ini, tentunya kepada pemerintah daerah agar dapat menyiapkan diri, baik dari sisi SDM, manajemen dan hal lain yang berkaitan langsung dengan penerapannya di lapangan,” tutur Edi.

Dengan begitu, lanjut Edi, di tahun-tahun yang akan datang tidak terdapat lagi kendala dan persolaan dikarenakan ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemda dalam melaksanakan amanat peraturan dimaksud.

“Kita harapkan, ini dapat menjadi perhatian serius bagi kita bersama, khususnya Pemkab Inhil,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) meminta persoalan yang kini semakin menjepit petani kelapa tidak hanya ditangani oleh DPRD Kabupaten. Dengan semakin kompliknya permasalahan, diperlukan adanya kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak, terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR pusat yang berasal dari Kab.Inhil. 

Permintaan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya, Yuliantini ketika sempat berbincang dengan detikriau.org di Loby Gedung Kantor DPRD Inhil Jalan Subrantas, Tembilahan, Selasa (2/10).

Menurut Yuliantini, persoalan yang kini semakin menyengsarakan petani kelapa disamping anjloknya harga jual juga persoalan rusaknya perkebunan diakibatkan instrusi air laut. Kehancuran perkebunan kelapa dipastikan Anggota Komisi I DPRD Inhil ini akan berdampak pada sektor perekonomian masyarakat Inhil secara luas.

“menghadapi persoalan ini, saya berkeyakinan akan sangat berat jika ditangani oleh DPRD Kabupaten Inhil. Oleh karenanya, kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR Pusat khususnya yang berasal dari Kab. Inhil akan mempercepat penyelesaian persoalan ini,” Ujar Yuliantini.

Saat ini, ditambahkan Yuliantini, tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Persoalan ini harus dihadapai dengan serius dan kemauan yang sungguh-sungguh. Dirinya semakin merasa khawatir, ketidakberdayaan penyelesaian persoalan kelapa akan memberi efek kesengsaraan masyarakat Inhil kedepannya.”belakangan ini masyarakat Inhil terutama yang berada di pedesaan semakin kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Dampaknya, dalam jangka tidak terlalu lama, kondisi ini tentunya akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, dengan ketersediaan SDM yang rendah, tingkat kehidupan masyarakat Inhil bisa dipastikan juga akan turut anjlok.”Ungkap Yuliantini menyampaikan rasa kekhawatiran.

Diakhir pembicaraan, Yuliantini sekali berharap agar semua pihak terkait untuk ambil peduli akan persoalan ini. Untuk menyelamatkan masa depan Kab. Inhil, nilai Yuliantini, tidak ada pilihan lain selain harus menyelamatkan sumber penghidupan terbesar masyarakat Inhil. “Syukur saat ini masih ada Jamkesda dan Jamkesmas. Kalau tidak, mungkin sudah banyak masyarakat di pedesaan yang harus merenggang nyawa karena tidak mampu lagi untuk membiaya perobatan. ” Pungkasnya. (dro/*0)

TEMBILAHAN  (detikriau.org)-Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo, memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Inhil atas LKPj Bupati Inhil, tahun anggaran 2011, dalam sidang Paripurna DPRD Inhil, Rabu (19/9).

Dikatakan Rosman, Pemkab Inhil akan berupaya memberikan penjelasan terhadap berbagai tanggapan yang sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam sidang Paripurna sebelumnya. Salah satunya tanggapan itu, seperti yang sudah disampakan Fraksi Golkar.

Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi terhadap berbgai kegiatan yang akan maupun yang sudah dikerjakan dengan tujuan menghindari kesalahan serupa dan menidaklanjuti segala rekomendasi atas semua hasil pemeriksaan. Karena semuanya sangat erat kaitan dengan kinerja pemerintah.

Wabup membenarkan akan adanya beberapa ritribusi daerah yang belum tercapai, seperti ritribusi izin tera ulang. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pelaksana belum terdapat di Inhill. “Insya Allah kedepan segala sesuatunya akan tersedia demi  penerimaan daerah,”jelas Rosman.

Mengenai pajak, keberhasilannya kata Wabup, akan disertakan bersama akurasi data kepada wajib pajak. Berdasarkan akurasi data tersebut, dapat dipetakan bersama potensi pajak, baik yang mengalami kenaikan maupun yang mengalami penurunan. Dalam penagihan pajak daerah yang dilaksanakan melalui ketentuan opser acecsmen maupun wajib pajak diri sendiri.

“tidak dapat dipungkiri adanya beberapa objek pajak yang tidak tercapai target pada akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan sulitnya petugas menemukan objek pajak, dikarenakan oleh wajib pajak itu pindah alamat, wajib pajak fiktip, tutup usaha. Masalah ini sangat merugikan dalam target penetapan pajak daerah.”terangnya.

Beberapa penjelasan lain yang disampaikan Wabup terhadap pandangan umum fraksi  terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta revitalisasi sektor-sektor vital.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo menyatakan bahwa saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di Inhil terbilang masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karenanya, ia berpesan kepada guru untuk memberikan pembekalan ilmu kepada generasi penerus sejak pendidikan dasar. Dinilainya, kegagalan dalam tahap ini akan berimbas sampai pada tahap-tahap berikutnya.

Pernyataan ini disampaikan Wabub dalam kata sambutannya usai melakukan pelantikan pejabat esselon IV, Kepala sekolah dan Pengawas sekolah bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (18/4/2012)

“Profesi seorang guru sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan penghargaan yang tentunya mencukupi juga. saat ini sudah cukup sulit menemukan guru melakukan profesi ganda untuk sekedar mencari tambahan penghasilan. Artinya, amanah diberikan jabatan itu haruslah disyukuri dan tentunya rasa syukur itu juga diwujudkan dengan memberikan pengabdian secara sungguh-sungguh dalam mendidik generasi penerus,” Ujar Wabub berpesan.

Wabub juga berpesan agar dalam menjalankan pekerjaan pejabat tidak melanggar aturan yang sudah digariskan.

“Saya berpesan untuk terus belajar agar setiap bidang yang diamanahkan harus dipahami benar apa aturan yang berlaku agar nantinya dalam bekerja tidak bertentangan dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Tambah Wabub.

Seluruh pejabat yang dilantikan adalah sebanyak 236 Pejabat Esselon IV, 37 Kepala sekolah SD dan SMP dan 1 orang pengawas sekolah SMA/SMK. (fsl)