“Hotspot Nihil. diyakini merupakan Asap Kiriman”

Tembilahan (detikriau.org) – Meski sehari sebelumnya kabut asap sempat menipis, hari ini, senin (14/9/2015) Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Tembilahan kembali diselimuti kabut asap tebal.

Pantauan lapangan, sejak pagi hingga siang hari, kota Tembilahan terlihat sepi. Jumlah kendaraan yang melintas juga sangat jarang dibandingkan hari biasanya. Apalagi hari ini, seluruh aktifitas belajar mengajar juga kembali dihentikan.

“Tadi pagi saya sempat membawa anak kesekolah. Tapi setibanya disekolah, kepala sekolah menyatakan aktivitas belajar mengajar diliburkan karena kabut asap kembali pekat,” Ujar salah satu orang tua murid SD 003 Tembilahan, Tina

Orang tua murid lainnya, Dulah juga mengkhawatirkan kesehatan anaknya akibat paparan kabut asap yang seakan-akan tiada hentinya. Ia berharap agar pemerintah dapat mengambil tindakan secepatnya agar peristiwa yang terus berulang-ulang setiap tahunnya ini tidak sampai mengganggu jalannya pendidikan.

“Kalau seperti ini terus bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik. Apapun dan bagaimanapun caranya kita berharap pemerintah memiliki solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang setiap tahunnya selalu berulang ini,” Pinta Abdullah

Dikomfirmasi terpisah,  Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil H Encik Kamal Syahindra melalui Kabid Kerusakan Lingkungan, Ardi Yusuf menerangkan hasil pantauan satelit, Inhil tidak ditemukan titik panas. Tebalnya kabut asap diyakini merupakan asap kiriman.

“Pantauan satelit, titik api di Inhil terbilang nihil,” Ujar Ardi , Senin (14/9/2015). (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Selimut kabut asap semakin hari semakin menebal. Kabupatan Inhil dalam beberapa hari sebelumnya nihil titik panas, saat ini, berdasarkan pantauan satelit (terra dan aqua) senin (31/8/201), Inhil melejit sebagai penyumbang titik panas terbesar dengan 77 hotspot.

Berdasarkan penjelasan kepala BMKG Pekanbaru, Sugarin, di seluruh Riau terdata sebanyak 164 Hot Spot yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 77 tiitk, Indragiri Hulu (Inhu) 31 titik, Pelalawan 29 titik, Siak 10 titik, Bengkalis 6 titik, Kampar 5 titik, Dumai 3 titik, Rokan Hilir 2 titik dan Kuansing 1 titik.

“Untuk hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen atau hotspot yang mengindikasikan terjadinya karhutla, berjumlah 129, yakni 64 di Inhil, 22 di Inhu, dan18 di Pelalawan.” Sampaikan Sugarin dikutip melalui tribunpekanbaru.com, senin (31/8/2015)

Selain itu ditambahkannya, tujuh di Siak, tiga di Dumai dan Bengkalis, dua di Kampar, dan satu di Rohil..

Saat berita ini di lansir, sejak pagi hari hingga pukul 11. 54 Wib, Selasa (1/9/2015) selimut kabut asap, khususnya di Kota Tembilahan semakin pekat. Cuaca tampak teduh karena matahari tidak dapat bersinar maksimal terhalang pekatnya kabut asap. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mengagendakan pertemuan atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait pada Senin (13/7/2015) mendatang, guna membahas permasalahan yang sedang terjadi antara kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas dengan PT Agro Sarimas Indonesia (ASI).

Adapun pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut, yakni perwakilan poktan di Kempas, Koperasi Cipta Harapan, PT ASI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, pemanggilan kembali ini bertujuan, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang pola kemitraan dan bagi hasil yang selama ini telah terjalin antara perusahaan dan petani.

“Karena pada RDP sebelumnya perwakilan PT ASI tidak ada yang datang, maka pada Senin (13/7/2015) malam kita akan memanggil kembali seluruh pihak terkait, guna mendengarkan ekspose tentang pola bagi hasil yang dikeluhkan petani setempat,” tutur Dani kepada sejumlah awak media di Tembilahan, Kamis (9/7/2015) kemarin.

Pada ekspose tersebut, lanjut Dani, Pemkab Inhil seharusnya sudah memiliki solusi, dalam upaya memecahkan permasalahan itu. Pasalnya, saat ini tidak bisa lagi jalan keluar yang diberikan hanya berbentuk angan-angan belaka, namun harus ada sebuah solusi yang cepat, tepat dan konkrit.

“Pada RDP Rabu (8/7/2015) malam lalu, kita sudah sampaikan supaya pemerintah membentuk tim teknis, yang bertugas melakukan pengkajian secara detil terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan perusahaan kepada petani, sehingga ada angka acuan untuk para petani tersebut,” terangnya.

Namun yang jelas, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankah bahwa pihaknya menginginkan agar permasalahan ini dapat segera tuntas dan diselesaikan, tanpa merugikan pihak-pihak yang terkait didalamnya, terutama para petani yang merupakan masyarakat Negeri Seribu Parit, yang harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.

“Jadi, kita telah sepakat untuk mengundang kembali semua pihak terkait pada Senin malam nanti, dengan jadwal dan agenda yang sama. Dan mudah-mudahan, tidak ada lagi yang tidak hadir,” imbuhnya.(adi/adv)