Wiryadi Harapkan Semua Pihak Bantu Pelaksanaan Sensus Pertanian
Tembilahan (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir, Wiryadi berharap agar pelaksanaan sensus pertanian 2013 sedianya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Demi suksesnya program pemerintah ini, juga diharapkan kerjasama dari semua pihak terutama masyarakat.
Permintaan ini disampaikan Wiryadi melalui harian detikriau.org akhir pekan kemaren. Menurut Wiryadi, seluruh hasil yang diperoleh pada pelaksanaan sensus pertanian ini akan menjadi penentu arah kebijakan bidang pertanian untuk 10 tahun kedepan.
Bidang usaha pertanian merupakan usaha terbesar dan yang paling banyak dilakukan masyarakat. Berdasarkan data, hampir 80 persen masyarakat Inhil, tinggal di wilayah pedesaan dan menjalankan usaha pertanian dalam arti luas.
Di skala Nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pertanian memberikan kontribusi terbesar ke dua (14,7%) setelah Industri (24,3%) dalam Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2011. Sedangkan dari 100 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja tahun 2012, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 36 persen lebih.
“Jadi sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting. Oleh karena itu, dengan adanya sensus pertanian diharapkan didapatkan data yang benar dan akurat tentang data statistik pertanian sehingga membantu berbagai pihak (pemerintah, instansi terkait, rumah tangga, perusahaan/pelaku usaha lainnya), dalam memperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia, khususnya Kab Inhil ini,” kata Wiryadi
Melalui sensus tersebut, akan mendapatkan sampel untuk survei pertanian lebih lanjut, memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya.
Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 juga digunakan sebagai angka patokan (benchmarks) untuk survei-survei di sektor pertanian.
Data yang diperoleh, antara lain, jumlah rumah tangga yang mengelola usaha pertanian, baik itu milik sendiri, bagi hasil, ataupun milik orang lain dengan mendapat upah. Selain itu, didapatkan data jumlah rumah tangga petani gurem, jumlah dan distribusi lahan, jumlah petani, serta jumlah dan persebaran pohon, ternak, dan komoditas.
Melalui data-data itu, pemerintah bisa menentukan kebijakan program pembangunan pertanian apa yang cocok untuk diaplikasikan pada suatu daerah, serta identifikasi bantuan yang mungkin bisa diberikan. Dari data yang diperoleh, juga diketahui kesulitan yang dialami petani. Sehingga, dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam memberikan bantuan terbaik yang dibutuhkan masyarakat.
Contohnya, petani di daerah A, mengembangkan komoditas padi, namun mengalami kesulitan bibit yang baik. Maka, pemerintah bisa mengetahui hal tersebut, dan dapat memberikan bantuan bibit padi berkualitas untuk bisa dikembangkan di daerah A tersebut.
“Dengan begitu, para petani bisa mengembangkan komoditas beras lebih baik, serta berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan mereka. begitu pentingnya data ini maka perlu adanya kersama yang baik dari semua pihak agar didapatkan data yang benar-benar akurat,” Pungkas Wiryadi.(dro)
