TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah melalui berbagai tahapan dan mekanisme yang ditentukan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menetapkan nama-nama ketua dan wakil ketua panitia khusus (pansus) I dan II, untuk membahas sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) ke depan.

Penetapan dan pengumuman nama-nama ketua dan wakil ketua pansus I dan II ini, sempena dengan pelaksanaan Rapat Paripurna ketiga masa persidangan dua tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/5/2015) sore.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Mariyanto, didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Sahruddin ini, dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, serta diikuti 32 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Dewan (Sekwan), H Fauzan Hamid membacakan hasil rapat Pansus DPRD, yang menetapkan Edi Gunawan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Ketua Pansus I dan Ahmad Junaidi dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Wakil Ketua Pansus I DPRD Inhil.

“Pansus I ini, nantinya akan membahas tentang LKPj Bupati tahun anggaran 2014,” tutur Fauzan.

Selanjutnya, menetapkan HM Yusuf Said dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Ketua Pansus II dan Herwanissitas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Wakil Ketua Pansus II DPRD Inhil.

“Untuk Pansus II, akan membahas tentang 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang telah disampaikan oleh Bupati Inhil kemarin,” imbuhnya.

Tembilahan (detikriau.org) – Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H Alimuddin RM meminta kepada seluruh perawat untuk menjadikan keluahan pasien sebagai cambuk untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya.

“SKeluhan masyarakat atas pelayanan itu pasti ada. Namun seharusnya keluhan itu dapat dijadikan masukan agar kedepannya dapat lebih baik dalam memberikan pelayanan,” Sampaikan Sekda kepada sejumlah awak media usai membuka kegiatan PPNI digedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Sabtu (28/3)

Menurut Sekda, baik pemerintah daerah terlebih pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini rumah sakit harus bisa intropeksi diri atas berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

“Saya ingin pihak rumah sakit bisa lebih intropeksi diri, apalagi keberadaan rumah sakit itu merupakan suatu amanah yang dipercayakan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan.” imbuhnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Guna mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2012, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin RM, telah mengagendakan rapat bersama masing-masing Satuan Kerja (Satker).

“Dalam satu dua hari ini akan kita rapatkan dulu. Kita tidak mau pakai perkiraan  terutama menyangkut angka serapan realisai APBD,”ujar Alimuddin, Senin (17/9) di Tembilahan.

Menurut Sekda, jika dalam menyebutkan bilangan angka, semua harus ril dan pasti tidak hanya sekedar menduga. Maka dari itu pihaknya sudah memberikan waktu kepada setiap Satker agar mempersiapkan segala laporan sesui dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Semua sudah kita sampaikan, hanya tinggal menggelar rapatnya saja. Kebetulan beberapa waktu kemarin, kita msih disibukan dengan pesta olahraga nasional,” tandasnya.(dro/1*)

JAKARTA (detikriau.org)–Rendahnya peran PNS sebagai perekat NKRI, harus segera diantisipasi pemerintah. Pemerintah pusat didesak cepat mengambil alih manajemen PNS di daerah agar tidak terkotak-kota.

Demikian ditegaskan Wirman Syafri, Pembantu Rektor Insititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bidang Akademik, menyikapi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah pada Maret mendatang.

“Banyak sekali persoalan PNS di daerah. Mulai dari gemuknya struktur kepegawaian, badan/instansi, sampai adanya blok-blok di kalangan PNS,” kata Wirman, Jumat (3/1).

Salah satu kandidat kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini menambahkan, kondisi tersebut jika dibiarkan dan daerah tetap memegang kendali, akan terjadi kesewenang-wenangan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Dia mencontohkan salah seorang mantan sekretaris daerah yang kini menjadi staf kehormatan karena kalah dalam pilkada.

“Ada juga kepala Satpol-PP yang dijadikan sopir di Satpol-PP karena kalah dalam pilkada,” ungkapnya.

Begitu banyaknya dampak negatif dari penerapan otda bagi PNS di daerah, lanjut Wirman, harus secepatnya ditangani pusat. PNS harus ditangani pusat agar karir pegawai lebih terkontrol dan tidak dipimpong oleh pemenang pilkada.

“Memang otda menjadi tameng pemda untuk mengendalikan aparatur negara. Tapi khusus PNS harus ada pengecualian. PNS dibayar negara dan harus mengabdi ke publik. Bukan hanya di daerahnya saja tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu untuk menyatukan visi misi PNS, sebaiknya pusat mengambil alihnya dari daerah,” bebernya. (jpnn)