TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Selasa (30/6/2015) sore kemarin.

RDP yang dilaksanakan di Gedung DPRD ini, dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Herwanissitas dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Diskes), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) besera jajaran.

Pada kesempatan itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tembilahan, Yessi mengakui bahwa hingga saat ini memang masih ada beberapa perusahaan yang belum patuh dalam pengregistrasian dan pembayaran kepesertaan BPJS.

“Untuk perusahan-perusahan ini, kita telah memberi kesempatan. Tapi bagi yang perusahaan yang tidak ada itikad baik, maka kita telah beri mereka teguran dan akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tembilahan,” tutur Yessi.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Inhil, H Masdar menjelaskan, untuk BPJS Ketenagakerjaan masih ada yang belum tergarap, yakni di bidang jasa kontruksi.

“Jadi, saya pikir ini perlu sosialisasi terhadap para rekanan, dengan memberikan penjelasan tentang premi dan lain sebagainya, sehingga seluruh rekanan yang ketika menang tender bisa langsung didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD, Herwanissitas meminta kepada BPJS, untuk lebih gencar dan intensif dalam melakukan sosialisasi, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

“Saat ini, kita ketahui masih banyak lapisan masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang BPJS. Karena itu, perlu disosialisasikan secara utuh bagaimana sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Manajemen PLN Rayon Tembilahan diminta, untuk mengakomodir penambahan daya listrik yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas. Dikatakannya, saat ini RSUD Puri Husada Tembilahan sedang berupaya untuk mencapai akreditasi B. Dimana, salah satu syaratnya adalah sarana dan prasarana yang meliputi keberadaan gedung dan penggunaan peralatan medis yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI).

“Penggunaan peralatan medis yang sesuai standar ini, tentunya sangat membutuhkan ketersediaan tenaga listrik yang memadai, sehingga tidak mengalami kendala dan kesulitan di lapangan,” tutur Herwanissitas kepada detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, berbeapa waktu lalu.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, untuk proses penambahan daya listrik tersebut, RSUD PH sudah melakukan kewajibannya yakni dengan membayar sejumlah uang yang cukup besar hingga mencapai Rp 80 juta.

“Terlepas sekarang ini dalam kondisi krisis listrik, namun ada kewajiban pihak PLN untuk mengakomodir permohonan itu karena berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan,” terangnya.

Jika tidak terlaksana, lanjut pria yang akrab disapa Sitas ini, maka akan sangat mengganggu proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan upaya untuk mewujudkan RSUD PH yang terakreditasi B pun akan sulit tercapai.

“Seperti ketika masyarakat atau pasien ingin melakukan rontgen, tiba-tiba lampu mati, tentu ini akan menyulitkan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya dan bisa juga menyebabkan kerusakan peralatan media, yang perbaikannya membutuhkan biaya yang cukup besar,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan upgrade terhadap jumlah masyarakat miskin yang ada di daerah tersebut.

Langkah ini, selain untuk data riil di pemda, juga dimaksudkan agar setiap bantuan dari Pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat bagi penduduk miskin yang ada di Negeri Seribu Parit ini dapat disalurkan kepada mereka yang memang benar-benar berhak.

“Paling tidak itu, dalam 1 tahun ada 2 kali pemda melalui dinas dan instansi terkait melakukan upgrade data dan jumlah masyarakat miskin,” tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, belum lama ini.

Dijelaskan Herwanissitas, data masyarakat ini sifatnya tidak tetap, karena dalam 1 tahun bisa saja masyarakat yang dimaksud berpindah tempat tinggal atau pendapatan ekonominya sudah meningkat.

Oleh karena itu, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, hasil pendataan terakhir jumlah masyarakat tidak mampu yang ada di Kabupaten Inhil, yakni sebanyak 48 ribu jiwa diyakini sudah berubah.

“Jadi, kami minta dinas dan instansi terkait di Kabupaten Inhil dapat segera mengupgrade data masyarakat miskin ini, karena kita di DPRD pasti akan mendukung penuh,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) nyatakan mendukung penuh pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Maghrib (Gemmar) Mengaji di daerah tersebut.

Pasalnya, melalui program yang telah dicanangkan oleh Bupati Inhil, HM Wardan beberapa waktu yang lalu ini, diharapkan dapat mendidik dan memperbaiki akhlak generasi penerus.

Oleh karena itu, DPRD meminta kepada Pemkab Inhil untuk lebih memperhatikan program yang sangat memberikan dampak yang positif ini dengan baik, sehingga dapat menjadi kultur yang membudaya hingga kapanpun.

“Kita harapkan program Gemmar Mengaji ini menjadi kultur di Inhil, supaya sampai generasi keberapapun kegiatan itu tetap terus ada,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, Senin (12/1/2015).

Untuk mewujudkan hal itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini merekomendasikan dibuatnya Perda Maghrib Mengaji, mengingat saat ini Maghrib Mengaji baru berbentuk Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita ingin ini diperdakan, karena Perbup berlakunya hanya 3 tahun dan harus dievaluasi kembali,” terangnya.

Selanjutnya, Herwanissitas juga meminta agar program Gemmar Mengaji ini bisa lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi, sehingga tidak hanya belajar mengaji saja, tapi juga ditambah dengan kegiatan agamis lainnya.

“Dalam program ini bisa ditambah dengan baca dan tulis Al-Qur’an, supaya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dapat menjadi bekal untuk generasi muda kita ke depan,” imbuhnya.(di/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan meminta Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk menyegerakan penanganan bantuan bagi setiap korban bencana alam yang terjadi di Inhil.

Disampaikan Dewan melalui Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, dengan menyegerakan bantuan setidaknya masyarakat tidak sampai kesulitan, paling tidak dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Segera salurkan bantuan tanggap darurat. Yang terpenting adalah memberikan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tertimpa musibah,” Pinta Herwanissitas melalui detikriau.org ditemui digedung DPRD Inhil, jl HR Subrantas Tembilahan, selasa (2/12)

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, juga meminta agar Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat memetakan daerah rawan bencana di Inhil. Dengan dukungan ketersediaan data, akan sangat mempermudah untuk meyikapi dan menindaklanjuti jika jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Musibah datangnya tidak kenal waktu dan tempat. Tapi paling tidak kita dapat memprediksi terutama dari gejala alam dan kondisi daerah. Kapanpun terjadinya, pemerintah harus siap.” Tandas Herwanissitas. (dro)