Sekda Minta Per Januari 2018 Transaksi Non Tunai Sudah Diterapkan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) H Said Syarifuddin menegaskan, mulai tanggal 1 Januari 2018 mendatang pelaksanaan transaksi non tunai sudah harus diterapkan.

Pernyataan tersebut dilontarkannya saat menghadiri Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai oleh Bank Riau-Kepri di Aula Bappeda Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Senin (4/12).

“Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/sj tahun 2017, transaksi non tunai harus diterapkan mulai tanggal 1 januari 2018 yang akan datang. Hal ini berarti sejak tanggal tersebut, seluruh transaksi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah wajib dilakukan secara non tunai,” kata Sekda.

Oleh sebab itulah, pihaknya melaksanakan sosialisasi transaksi non tunai guna menindaklanjuti surat edaran tersebut sekaligus sebagai persiapan untuk menerapkan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Inhil.

Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Riau-Kepri yang telah berperan serta turut membantu dan mendukung Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemkab Inhil.

“Kepada seluruh OPD di lingkup Pemkab Inhil saya minta agar dapat mempersiapkan diri serta memahami tentang transaksi non tunai ini sehingga mampu mengimplementasikannya dengan baik sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Sebab menurutnya, selain sebagai upaya menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia, penerapan Transaksi Non Tunai ini juga merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, karena mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah./Mirwan/Adv




Purna Tugas Sebagai Sekda, Alimuddin Minta Maaf

Foto: Mirwan
Foto: Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM meminta maaf kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Inhil selama ia menjabat sebagai Sekda.

“Saya menyadari, masih ada beberapa amanah yang belum terselesaikan hingga akhir tugas saya sebagai PNS,” ujarnya yang didampingi sang Istri saat Halal Bihalal Pemkab Inhil dan Purna Tugasnya di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (3/8/2015).

Meski begitu, ia sangat berterima kasih kepada seluruh kepala daerah Inhil, sebab telah mempercayakannya menjabat beberapa Satker selama 29 tahun diantaranya Kepala Bagian Hukum, Kepala Disperindagm Kepala Distamben dan BLH, Asisten hingga menjabat sebagai Sekda.

Menurut pensiunan PNS yang terhitung dari 1 Juli ini bahwa, kepercayaan jabatan yang diberikan itu satu kehormatan baginya oleh Kepala Daerah Inhil dan sejumlah PNS yang ada.

“Meski masa tugas saya sudah berakhir, tapi semoga hubungan silaturrahmi tetap berlanjut dan jikapun dari berbagai kegiatan pemkab saya diundang, insya Allah saya bersedia untuk hadir,” tutup Alimuddin. (mirwan/adv)




Sekda Inhil Lantik Pengurus BPD se-Kecamatan Kempas

KEMPAS (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM melantik pengurus Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-Kecamatan Kempas yang berlangsung di Desa Bayas Jaya, Senin (16/2/2015).

Dalam pemaparannya, Sekda menyebutkan BPD ini bagian dari Pemerintah Desa yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa.  Anggota yang termuat dalam BPD itu merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

“BPD bersama dengan Kepala Desa nantinya berfungsi menetapkan Peraturan Desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” ungkap Alimuddin.

Maka dengan demikian lanjut Sekda, Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu menumbuh kembangkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam proses kepemerintahan, terlebih pada proses pembangunan desa.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil mengucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bertugas kepada Pengurus BPD yang baru dilantik di Kecamatan Kempas ini, semoga kedepan roda kepemerintahan desa berjalan lebih baik lagi,” imbuhnya. (mirwan/ adv pemkab inhil)




Sekda Kota Pekanbaru Lantik Pejabat dan Kepala Sekolah

foto: Humas Pemko
foto: Humas Pemko

Pekanbaru (detikriau.org) – Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H.M.Sukri Harto, melantik pejabat eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta Kepala Sekolah sekota Pekanbaru di Aula kantor walikota Pekanbaru,Rabu (05/11) kemaren.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pekanbaru, Asisten I, Asisten III dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Pejabat eselon II yang dilantik yakni drg. Helda Suryani Munir, M.Kes menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru dan Zulfahmi Adrian, Ap.M.Si
menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru.

Pejabat eselon III yaitu Budi Mulia, SH menjabat sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Sedangkan pejabat eselon IV yang dilantik sebanyak tujuh orang

Untuk Kepala Sekolah sebanyak lima puluh tiga orang yakni tingkat Sekolah Menengah Atas satu orang, Tingkat sekolah Menengah Pertama lima orang dan tingkat Sekolah Dasar sebanyak empat puluh tujuh orang.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru mengharapkan kepada para pejabat yang baru dilantik ini dapat meningkatkan kinerja, inovasi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Pemerintahan kota pekanbaru akan selalu melakukan evaluasi disetiap pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan kota Pekanbaru agar selalu terjadi peningkatan dalam semua satuan kerja apalagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat kota pekanbaru.” Ujarnya. (dro/Humas Pemko)




Sekda Enggan Berkomentar Banyak Soal Polemik Unisi

Sekda Kabupaten Indragiri Hilir, H Alimuddin RM
Sekda Kabupaten Indragiri Hilir, H Alimuddin RM

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM, enggan mengomentari polemik yang kini sedangh terjadi di Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan.

Terkait persoalan Yayasan Tasik Gemilang (YTG), Pemkab Inhil menurut Sekda tidak akan mencampuri terlalu jauh.

“Pemkab Inhil memiliki niat baik untuk memperbaiki pendidikan. Tapi ada batasan-batasan yang bisa dicampuri atau tidak. Mengenai persoalan ini saya berpesan kepada adek-adek mahasiswa untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin,”harapnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa (Presma) Unisi,  Pirman, menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat jawaban atas tuntutan-tuntuan yang dilontarkan mahasiswa kepada pihak YTG.

Pirman berharap supaya pihak yayasan dapat menjawab surat yang telah dikirimkan tersebut. Karena surat itu merupakan jawaban yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa yang sedang menjalankan studinya di UNISI.(dro/*1)