TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum bisa memastikan apakah sekolah di Inhil nantinya bisa menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) pada Ujian Nasional (UN) tahun 2015.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdik Kabupaten Inhil Helmi D melalui Sekretarisnya, Ahmad Ramani akhir pekan kemaren. Dikatakannya, saat ini pihaknya masih menunggu intruksi dari Pemprov Riau melalui Dinas terkait, dalam hal ini Disdik Provinsi Riau.

“Hingga hari ini kita belum ada menerima intruksi dari Disdik Provinsi Riau untuk memberlakukan sistem UN CBT di Kabupaten,” sebut Ahmad Ramani.

Meskipun sistem CBT itu telah diberlakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk UN 2015, namun katanya hanya dilakukan di sekolah-sekolah tertentu saja, dan ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah menilai sekolah tersebut siap atau tidak melakukan sistem UN CBT tersebut.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Sekolah Restorasi bagi para Kader dan anggota Partai, di Aula Hotel Telaga Puri, Jalan lingkar II Tembilahan, Sabtu (28/2/2015).

“Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mempersiapkan dan melatih para kader, serta anggota-anggota yang bernaung di Partai NasDem,” tutur Ketua DPD Inhil, Zulkarnain.

Apalagi, di Kabupaten Inhil ini sangat sulit untuk mencari calon legislatif wanita, karena mereka lebih suka dengan fashion dan sebagainya daripada terjun kelapangan untuk berpolitik.

“Jadi, langkah yang diambil Nasdem untuk mempersiapkan para caleg wanita pada pemilu mendatang adalah dengan mendidik rekan-rekan mahasiswa,” terangnya.

Ketika kegiatan Sekolah Restorasi ini berlangsung, sempat terjadi kekisruhan antar anggota. Kejadian tersebut dikarenakan dipecatnya 15 DPC Nasdem Inhil tanpa alasan yang jelas oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Yang membesarkan partai ini adalah DPC, apa kawan-kawan diundang pada acara ini,” kata Tarmizi mempertanyakan kepada anggota DPC yang telah dipecat oleh DPD ketika menyaksikan berlangsungnya kegiatan.

Tarmizi juga mengatakan bahwa pemecatan mereka (DPC, red) tanpa ada alasan yang pasti dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu antara DPD dan DPC.

“Saya yang membawa NasDem ini kemari selagi masih ormas, malu saya. Seperti partai keluarga saja. Memberhentikan seperti itu (tanpa musyawarah, red),” pungkasnya. (adi)

JAKARTA – Implementasi Kurikulum 2013 mulai semester genap tahun 2015 dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai percontohan. Namun, sejumlah sekolah yang baru melaksanakan kurikulum itu selama satu semester merasakan adanya upaya ”pemaksaan” untuk tetap bertahan melaksanakan Kurikulum 2013.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten bertanggung jawab membiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika akan memaksakan melanjutkan Kurikulum 2013.

”Sejauh ini, hanya sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 yang dijadikan percontohan akan dibiayai Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sekolah yang ikut-ikutan jangan sampai membebankan biaya kepada orangtua murid,” kata Iwan, di Jakarta, Senin (29/12).

Namun, guru-guru merasakan adanya nuansa ”penggiringan” dari dinas pendidikan provinsi ataupun kota/kabupaten melalui para pengawas. Menurut Iwan, di Bandung ada kegiatan menampung aspirasi guru, tetapi dalam pelaksanaannya, guru digiring agar setuju melanjutkan Kurikulum 2013. Guru ditakut-takuti, jika kembali ke Kurikulum 2006, jam mengajar akan berkurang dan tidak akan mendapat tunjangan profesi guru.

Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Elin Driana, mengatakan, sebenarnya banyak kesamaan prinsip Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Tidak berhasilnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 lebih karena terhambat faktor penentu, seperti minimnya peningkatan kualitas guru, kurangnya pendampingan, dan kegiatan kolaboratif.

Faktor pendukung lainnya, seperti perubahan pola pikir dalam pembelajaran dan motivasi untuk melakukan perubahan, pembenahan sarana dan prasarana penunjang, serta pemenuhan standar nasional pendidikan lainnya, juga tidak dipenuhi.(tribun)

Tembilahan (detikriau.org) – Himbauan Disdik Inhil untuk tidak lagi memberlakukan pungutan penerimaan uang rapor kepada anak didik disemua jenjang pendidikan tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi.

Berdasarkan pengakuan seorang warga Kempas, pada penerimaan rapor baru-baru ini, ia mendapatkan informasi bahwa setidaknya masih ada 12 sekolah negri mulai dari jenjang pendidikan setingkat SD hingga SMA di empat Kecamatan yang melakukan pungutan dengan nilai bervariasi, Rp 10 – Rp 50 ribu.

“Kita menerima informasi langsung dari orang tua siswa yang kapan saja siap memberikan pernyataan. Dan informasi pungli di sekolah ini sudah saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Inhil.” Sampaikan Oyonk kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, rabu (24/12)

Dengan disampaikannya praktik pungli itu ia berharap ada tindakan nyata dari Kadisdik untuk memberikan sanksi tegas. “Setidaknya dalam pemberitaan dibeberapa media  Kadisdik sudah melontarkan kalimat akan memberlakukan sanksi tegas jika masih ada sekolah yang melakukan pungli uang raport. Tolong pernyataan ini dibuktikan,” Tuntut Oyonk

Menurut Oyonk, untuk sebagian orang, nilai uang sebesar Rp 10 – Rp 50 Ribu mungkin tidak berarti apa-apa namun ia meyakini masih ada ribuan masyarakat yang menilai sebaliknya.

“Intinya kalau memang benar pungutan uang raport dilarang, tegaskan dan beri sanksi bagi pelanggarnya. Jangan malah pelarangan terkesan hanya dilakukan hanya sekedar basa-basi.” Kritik Oyonk. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tembilahan Kota turun ke Sekolah se-Tembilahan. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya untuk melakukan pantauan kesehatan para pelajar dari tingkat SD sampai SMP/MTs  sederajat di kota Tembilahan.

Kepala UPT Puskesmas Tembilahan Kota melalui dokter Umum, dr Eka Alpasra menyatakan bahwa kegiatan ini secara tidak langsung berupa sosialisasi untuk meningkatkan kesehatan bagi para pelajar yang masih dalam jangkauan UPT tersebut.

“Kegiatan yang kami laksanakan yaitu Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda,” kata dr. Eka Alpasra, Rabu (12/11/2014).

Dijelaskan, UKS dan UKGS ini dilaksanakan menyangkut  penjaringan kesehatan serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut bagi pelajar yang relatif masih muda.

Salah seorang pelajar setingkat SMP, Wahyu mengaku cukup senang dengan adanya kegiatan serupa ini. Setidaknya, dengan kedatangan petugas kesehatan kesekolah, disamping mereka dapat memeriksa kesehatan, yang lebih terpenting lagi secara bertahap akan menimbulkan kesadaran dari siswa akan arti pentingnya menjaga kesehatan.

“Mudah-mudahan kegiatan serupa ini tetap terus berjalan. Kalau sehat, kitapun akan dapat belajar dengan nyaman,” Ujarnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kadisdik Inhil, Helmi D mengingatkan agar pihak sekolah mempergunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

“Gunakan dana itu dengan tepat, serta sesuai juknis yang ada di buku panduan,” Sampaikan Kadisdik dal;am sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi BOS untuk SD dan SMP sederajat, sabtu (1/11/2014) kemaren

Pada kegiatan yang digelar di aula Gedung STAI Auliaurrasyidin, Parit 6, Kecamatan Tembilahan Hulu ini, diikuti sebanyak 312 peserta, yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara tingkat SD dan SMP sederajat di Kabupaten Inhil.

Dana BOS menurut Helmi selama ini dinilai sangat membantu phak sekolah dan siswa kurang mampu. Karenanyalah dana ini harus dipergunakan dengan benar agar siswa kurang mampu dapat terus menikmatinya

“Dana BOS bisa digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya keperluan rehap gedung sekolah, bantuan siswa tidak mampu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum SMP di Disdik Inhil, M Nasir berharap agar peserta dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan sungguh-sungguh, khususnya tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan sekolah yang baik dan benar, serta tepat sasaran.

“Saat ini, cukup banyak pengelola keuangan sekolah, seperti kepada dan bendahara sekolah yang belum memahaminya. Jadi, melalui kegiatan ini diharapkan tidak ada lagi kesalahan dan penyelewengan dalam penggunaan dana BOS ini,” imbuhnya. (dro/adv pemkab inhil)