TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin menutup resmi rapat kerja kesehatan tahun 2017 di Gedung Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Tembilahan, Selasa (19/12) malam.

Diketahui, kegiatan yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil ini dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 18 Desember lalu.

Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Inhil Hj Zulaikhah Wardan S.Sos ME, ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inhil Hj Sy Rohana Said Syarifuddin, kepala Diskes Inhil H Zainal Arifin SKM M.Kes dan para undangan.

Penutupan diawali dengan makan malam dan pemaparan 12 keberhasilan kesehatan dimasa kepemimpinan Bupati Inhil Drs HM Wardan MP oleh Kepala Diskes.

12 keberhasilan tersebut diantaranya produk hukum peraturan daerah bidang kesehatan dan peraturan bupati bidang kesehatan, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), universal coverage blud puskesmas (25 puskesmas), pengembangan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu, terakreditasnya puskesmas, jaminan kesehatan masyarakat miskin, prestasi dan penghargaan bidang kesehatan tingkat nasional dan provinsi Riau, Bridging System Pcare BPJS dan Simpus pertama di Sumatera, Inhil bebas pasung, peningkatan sarana dan prasarana bidang kesehatan, bhakti sosial kesehatan.

Suasana makan malam tampak santai karena dihibur oleh penampilan madihin dari Saka Bakti Husada UPT Puskesmas Tembilahan Hulu serta penampilan musik dan seni oleh perwakilan dokter umum berkolaborasi dengan dokter gigi se-kabupaten Inhil.

Selain itu, acara diisi dengan penyerahan rangkaian bunga dalam rangka memperingati hari Ibu dari tenaga kesehatan kepada Ketua TP-PKK Inhil.

Sekda dalam sambutannya menilai berbagai upaya telah dilakukan Pemkab demi meningkatkan derajat kesehatan nasyarakat.

“Upaya tersebut antara lain meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional (JKM) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat kurang mampu, menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan seperti pelatihan dan pendidikan,” urainya.

Ia juga mengungkapkan tantangan ke depan yangbharus dihadapi seperti Health Coverage Tahun 2019, Campin Campak Rubela Tahun 2018, pendataan keluarga sehat, dan akreditasi puskesmas dalam kontek JKN.

“Melalui forum ini saya berharap seluruh peserta rapat yang didukung narasumber dari kementrian kesehatan dan dinas kesehatan provinsi Riau kiranya dapat merumuskan langkah-langkah implementatif, partisipatif dan inklusif,” harapnya.

Menutup sambutannya, Sekda Inhil ini mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar bekerjasama dan berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan di kabupaten tercinta ini./Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) H Said Syarifuddin menegaskan, mulai tanggal 1 Januari 2018 mendatang pelaksanaan transaksi non tunai sudah harus diterapkan.

Pernyataan tersebut dilontarkannya saat menghadiri Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai oleh Bank Riau-Kepri di Aula Bappeda Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Senin (4/12).

“Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/sj tahun 2017, transaksi non tunai harus diterapkan mulai tanggal 1 januari 2018 yang akan datang. Hal ini berarti sejak tanggal tersebut, seluruh transaksi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah wajib dilakukan secara non tunai,” kata Sekda.

Oleh sebab itulah, pihaknya melaksanakan sosialisasi transaksi non tunai guna menindaklanjuti surat edaran tersebut sekaligus sebagai persiapan untuk menerapkan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Inhil.

Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Riau-Kepri yang telah berperan serta turut membantu dan mendukung Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemkab Inhil.

“Kepada seluruh OPD di lingkup Pemkab Inhil saya minta agar dapat mempersiapkan diri serta memahami tentang transaksi non tunai ini sehingga mampu mengimplementasikannya dengan baik sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Sebab menurutnya, selain sebagai upaya menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia, penerapan Transaksi Non Tunai ini juga merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, karena mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah./Mirwan/Adv

“Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Inhil pinta agar tidak memberikan izin kepada Kepala OPD melakukan perjalanan dinas sebelum pelelangan selesai.”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin mengizinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perjalanan dinas meski disaat proses pelelangan belum selesai.

Pernyataan itu disampaikannya di hadapan sejumlah awak media ketika menghadiri pemusnahan barang yang menjadi milik negara di Halaman KPPBC TMP C Tembilahan, Jalan Jendral Sudirman, Rabu (29/11/2017) kemaren

Hal itu diungkapkan Sekda berkenaan permintaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Inhil agar tidak memberikan izin kepada Kepala OPD melakukan perjalanan dinas sebelum pelelangan selesai.

”Tergantung mau kemana dulu, jika memang hal yang mendesak dan tidak bisa diwakilkan, ya mau tidak mau harus kita berikan izin,” ungkap Sekda.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dirinya menggesa kepada OPD agar secepatnya memulai melakukan proses pelelangan mengingat APBD 2018 telah disahkan.

”Seperti proses pengawasan kan sudah bisa dilakukan pada akhir tahun 2017, jadi bisa cepat selesai, karena kita tidak mau mengulang kesalahan yang sama setiap tahunnya, dimana pekerjaan fisik terhambat karena proses pelelangan yang lambat dimulai,” tuturnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin menghadiri pelaksanaan malam nuzul Qur’an atau malam ke-17 bulan Ramadhan 1437 H di Mesjid Al-Huda Tembilahan, Selasa (21/6/2016).

Selain Sekda, malam itu juga tampak dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, para alim ulama serta ribuan jamaah kota Tembilahan.

Panitia juga menghadirkan penceramah atas nama Al-Ustadz Hanief Noor Al-Bughur Pimpinan Sekolah Islam Shabilla-Batam.

“Sesungguhnya malam nuzul Qur’an ini memiliki makna dan hakikat yang mendalam, yaitu hadirnya sebuah kesadaran spiritual tentang jati diri manusia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah-Nya,” kata Said Syarifuddin.

Untuk melaksanakan fungsi kekhalifahan, Al-Qur’an katanya cukup memberi petunjuk agar setiap manusia memiliki keimanan yang kuat, teguh dalam beribadah, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur serta menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semua itu guna diabdikan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

“Al-Qur’an sesungguhnya adalah Kalam Allah sebagai kamus kehidupan, yang setiap saat harus kita buka dan kita baca untuk mendapatkan arti dan makna tentang kehidupan yang sebenar-benarnya,” tambahnya./Mirwan/Adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – PLN Rayon Tembilahan telah menyambungkan aliran listrik ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri.

Sambungan tersebut dilakukan pada hari Rabu (30/3/2016) kemarin, tepat setelah melakukan pertemuan antara PLN Tembilahan dan Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin.

Dalam pertemuan itu, Sekda menjanjikan akan melunasi seluruh tunggakan PDAM dalam jangka waktu sepekan.

“Pak sekda sudah menjanjikan dan menetapkan waktu pelunasan, kita pun menerima dan langsung menyambungkan pasokan listrik,” kata Supervisor ADM PLN Rayon Tembilahan, Anton Ardhianto kepada detikriau.org, Sabtu (2/4/2016).

Jika janji tidak ditepati, lanjutnya, maka tindakan tegas kembali dilakukan dengan cara serupa sebelumnya.

Sekedar mengingatkan, PDAM Tirta Indragiri menunggak hutang kepada PLN tercatat sebesar Rp 731 juta yang terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai Maret 2016. Akibatnya, pihak PLN terpaksa memutuskan aliran listrik selama sepekan dari tanggal 24 sampai 30 Maret.

Bahkan sebelumnya, pemutusan serupa juga sempat dilakuakan pada bulan November 2015 karena tunggakan Rp 290 juta dari PDAM tidak dibayarkan./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin menyarankan kepada pengurus baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Riau (IPR) Inhil untuk mengedepankan intelektual dalam menjalankan roda organisasi.

Pernyataan tersebut dikatakannya dalam sambutan saat menghadiri pelantikan pengurus DPD IPR Inhil periode 2016-2021 di aula hotel Dubest Tembilahan, Rabu (23/3/2016) malam. Saat itu juga turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Ketua IPR Provinsi Riau Muhammad Abduh, Kepala Disporabudpar Inhil serta sejumlah organisasi dan paguyiban yang ada di Inhil.

“Dikarenakan organisasi IPR ini diisi oleh mahasiswa, maka berpikirlah lebih jauh kedepan, artinya mengedepankan intelektual agar organisasi ini tergiring ke arah yang lebih bagus,”  kata Sekda.

Dipaparkan, keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Inhil merupakan salah satu langkah upaya masyarakat membantu pemerintah dalam membangun daerah Inhil.

Dengan demikian diharapkannya kepada para pengurus untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam membangun daerah sendiri, minimal katanya menjadi contoh positif bagi masyarakat. Mirwan/adv