Tembilahan, detikriau.org – Kondisi ruas jalan Nasional yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir semakin memprihatinkan. Disepanjang badan jalan, tidak terhitung jumlah kerusakan dengan kondisi lubang mengangga. Jika musim penghujan, ruas jalan menjadi berlumpur dan rawan menimbulkan kecelakaan. Musim kemarau, jalan berdebu dan membahayakan kesehatan warga. Tidak cukup hanya itu, warga yang bermukim disepanjang ruas jalan inipun merasa malu dengan kedatangan warga dari luar daerah.

“Beginilah kondisi kita pak. kerusakan ruas jalan ini sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Musim hujan jalanan berlumpur. Musim kemarau kami terpaksa setiap hari harus rela menghirup udara bercampur debu,” Keluh warga Desa Penyamahan Keluarahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu ditemui dilokasi, rabu (20/7/2016)

Menurut warga yang memiliki usaha kuliner yang berdiri dipinggir jalan Nasional yang baru berganti status dari jalan Provinsi pada pertengahan tahun 2015 yang lalu ini, kondisi kerusakan jalan disamping menggangu kesehatan warga juga membuat mereka merasa malu dengan warga pendatang yang berkunjung ke Inhil.

Sudah beberapa kali dikisahkannya, tamu pendatang luar daerah singgah diwarung miliknya yang menyediakan makanan seperti lontong, soto dan Nasi. Sembari melepas lelah, pendatang luar daerah itu kerap melontarkan keluh-kesah akan kondisi kerusakan ruas jalan.

Menurut penuturan pendatang itu, hampir disetiap Kabupaten di Riau sudah mereka datangi. Kondisi badan jalan yang rusak parah hanya mereka temui di Inhil. “ Sebagai warga Inhil, kita malu pak. Kapan ya jalan ini bisa diperbaiki,” Ujarnya sembari melontarkan pertanyaan.

Keluhan senada juga disampaikan oleh warga Parit 6 Kelrahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu. Menurutnya, ia mendapat kabar dengan beralihstatusnya ruas jalan ini dari jalan provinsi ke jalan Nasional menjadikan harapan masyarakat untuk segera menikmati jalanan yang mulus tidak mungkin direalisasi dalam waktu dekat.

“Heran kita, entah apa pertimbangan pemerintah daerah untuk mengusulkan kenaikan status jalan ini. Kemaren katanya waktu masih jalan Provinsi perbaikan akan segera dilakukan. Hari ini status jalan Nasional, entah kapan mimpi kami untuk mendapat jalan mulus akan tercapai,” Ujar Warga yang menyebutkan dirinya bernama Herman ini

Pantau dilokasi, Kerusakan ruas jalan Nasional dari Rumbai Jaya menuju Kota Tembilahan ini memang sudah sangat memperihatinkan. Seperti di parit 6 kelurahan Tembilahan Hulu. Badan jalan dipenuhi ratusan lubang jalan berlumpur. Jangankan kendaraan roda empat. Kendaraan roda dua saja sangat sulit untuk menghindari dari terperosok ke dalam lubang.

Tidak cukup sebatas kerusakan ruas jalan. Kondisi kerusakan oprit jembatan juga sudah cukup banyak terjadi. Penurunan oprit jembatan ini sangat rawan terjadinya kecelakaan jika tidak segera diperbaiki.

“Kita berharap pemerintah untuk segera memperbaiki. Entah bagaimana caranya,” Harap Herman.

Sementara itu Kasi jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil, Slamet Darsono juga mengakui banyaknya kerusakan disepanjang ruas jalan nasional yang berada di Inhil saat ini. hanya saja menurutnya karena perobahan status jalan yang baru dilakukan di tahun 2015 yang lalu maka pengusulan perbaikan baru diajukan pada tahun 2016 ini.

“kita sudah usulkan minta dilakukan perbaikan. baru diajukan tahun 2016 ini. jika disetujui kemungkinan tahun 2017 mendatang baru bisa dilakkukan perbaikan,” Ujarnya menjawab  komfirmasi, Kamis (21/7/2016). / dro

Tembilahan (detikriau.org) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Indragiri Hilir membenarkan bahwa ada beberapa pekerjaan jalan pada anggaran tahun 2013 yang lalu saat ini sudah kembali rusak.

Kepala Dinas PU, Fauzar melalui kabid Bina Marga, Jamaris menyatakan bahwa saat serahterima pekerjaan, seluruh pekerjaan proyek selesai dengan baik, namun setelah berjalannya waktu termasuk diakibatkan terjadinya pasang dalam, akhirnya beberapa ruas jalan yang baru selesai dikerjakan kembali rusak. Hal ini dalihnya salah satunya juga disebabkan dikarenakan kondisi topografi inhil yang labil.

untuk hal ini menurut jamaris, rekanan pelaksana masih memiliki tanggung jawab terutama selama masa perawatan. Dinas PU juga sudah menyurati beberapa kali kepada pihak rekanan untuk memenuhi kewajiban itu, namun tidak juga dilakukan.

“kita masih memiliki safety dari jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Dana ini sudah kita claim. Semalam saya juga sudah telpon kembali dari pihak asuransi penjamin, namun untuk pencairan claimnya tentu memerlukan proses,” Ujar Jamaris menjawab komfirmasi Vokal diruang kerjanya, senin (9/9/2014)

Pengurusan claim katanya juga tidaklah gampang, apalagi untuk pihak-pihak asuransi penjamin yang katanya “tidak jelas”. Ia bahkan mengaku ada yang pengurusannya hingga ke Jakarta.

“Untuk tahun ini, mana badan jalan yang telah rusak itu kembali kita anggarkan untuk dilakukan perbaikan”. Tambahnya

Ketika kembali dipertegas apakah sanksi yang diberlakukan hanya sebatas penarikan claim jaminan? Karena tidak menutup kemungkinan pekerjaan sendiri juga tidak dikerjakan sesuai bestek sehingga menyebabkan kualitas pengerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Jamaris, sanksinya hanya sebatas itu. (penarikan jaminan perawatan. Red). Ketentuan ini juga diakuinya cukup menyulitkan. Pihak PU sendiri menurutnya berpegang kepada fakta integritas yang memberikan keharusan akan “siap mutu dan volume pekerjaan”.

“Namun jika nantinya di dalam pemeriksaan adanya temuan apalagi yang ada kaitannya dengan timbulnya kerugian Negara, maka indikasi itu dengan sendirinya akan berjalan.”Tandas Jamaris. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fauzar, mengaku bangunan gedung Sekolah Dasar (SD) yang dalam kondisi rusak berat sekitar 10 persen dari jumlah total sekitar 524 sekolah.

Rata-rata kerusakan itu akibat sudah dimakan usia. Sedangkan untuk bangunan gedung SD yang mengalami rusak ringan dikataknya hanya sekitar 50 persen. Jumlah itu sudah mengalami peningkatan bila dibanding dengan beberapa tahun silam.

“Yang harus kita pahami adalah kondisi alam yang berada di pesisir sana. Ditambah lagi dengan bangunan yang hanya semi permanent. Maka otomatis pula bagian gedung akan mudah rusak,”ungkapnya Kemarin.

Bentuk komitmen Pemkab Inhil dalam membangun atau rehab gedung sekolah sudah dibuktikan sejak beberpa tahun lalu. Antara lain bisa dilihat dari usulan block grant, maupun alokasi APBD Inhil sendiri.

“Namun kami tidak mau kecolongan. Sebelum menyetujui pembangunan ataupun rehab gedung sekolah kami harus melihat surat tanahnya. Kalau memang tidak bermasalah dan tidak dalam bersengketa, maka prosesnya akan cepat. Tapi kalau suratnya tidak ada kami akan sulit memberikan bantuan,” jelasnya.

Dia mencontohkan disalah satu daerah beberapa waktu lalu, saat gedung sekolah dalam kondisi bagus setelah direhab tak jarang ahli waris dari pemilik tanah mempersoalkan hal itu. Menurut mereka tidak ada satu buktipun bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan seperti sekolah milik sekolah tersebut.

“Ini akan kita jadikan pengalaman. Paling tidak kami bisa melihat mana bukti-buktinya. Kalau memang hibah, ada surat pendukungnya,” tandas Fauzar.

Sebagain besar sekolah yang rusak tersebut berada di daerah pinggiran kota. Kesulitan untuk segera membenahi kerusakan tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan sebagainya. Apalagi jika melihat APBD Inhil yang hanya berkisar Rp 1,5 T sementara wilayah cukup luas.

“Kita sesuaikan dengan kemapuan APBD. Mana yang bisa kita akomodir, tentu akan kita akomodir, baik melalui pembiayaan daerah sampai  ke tingkat pusat,” sebut mantan Kepala Bappeda Inhil ini.

Dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki sekolah, berpasriasi sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Dalam memenuhi semua itu pemerintah lebih pada peningkatan kualitas dari segala sisi. Sebab, perbaikan infrastruktur sekolah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian.(dro/*1)