“Dr Saut Pakpahan: ada korban yang patah tulang dan akan segera diambil tindakan operasi dan ada juga yang alami luka bakar serta robek”

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kab Indragiri Hilir, H Rudyanto ungkap rasa keprihatinan bagi 10 korban dalam insiden ledakan tabung gas di pelabuhan milik PT Rizky Maharani di Jalan Provinsi Parit 4 Kec Tembilahan Hulu.

“Ini adalah musibah, semoga pihak keluarga selalu diberi kesabaran. Kepada para korban semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT,” do’akan Pjs Bupati,

Menurut Pjs Bupati, ledakan tabung gas bisa terjadi dimanapun dan kapan saja. Untuk itu dituntut sikap kehati-hatian agar tidak berdampak pada jatuhnya korban.

“juga untuk para warga, khususnya yang menggunakan tabung gas agar selalu berhati-hati. Sebelum digunakan, perhatikan dan pastikan tidak ada kebocoran.” Imbau Pjs Bupati.

Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Dr Saut Pakpahan, memastikan bahwa pasien korban ledakan tabung gas PT Rizky Maharani akan mendapatkan penanganan medis secara intensif.

“Kondisi korban berbeda – beda, ada yang patah tulang yang akan segera diambil tindakan operasi, dan ada pula yang alami luka bakar serta robek,” ungkap Dr Saut Pakpahan. / Am/adv

Tembilahan, detikriau.org – Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya dibidang kemaritiman. Karenanya, cukup banyak masyarakat yang menggantungkan sumber penghasilan dengan menjadi nelayan.

Kesejahteraan Nelayan sebagai bagian dari masyarakat menurut Pjs Bupati Inhil Rudyanto, tentu harus diperhatikan dan diperjuangkan.

“Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Inhil, terdapat 29 ribu nelayan yang ada di Inhil, maka ini perlu di perhatikan,” kata Pjs Bupati Inhil H Rudyanto usai pelantikan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, belum lama ini.

Berdirinya HNSI sebagai wadah nelayan diharapkan Pjs Bupati akan menjadi penyambung lidah bagi nelayan terutama untuk memberikan informasi tentang berbagai program yang di buat pemerintah sehubungan dengan nelayan. HNSI  merupakan satu-satunya organisasi nelayan yang diakui oleh Kementrian Perikanan.

“Kita harapkan HNSI mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat nelayan yang ada di Inhil, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Melalui wadah organisasi tersebut diharapkan ada banyak program pemerintah pusat maupun daerah yang bisa diakomodir untuk mensejahterakan nelayan, “paparnya.

Pendapat Pjs Bupati, jika dilihat dari karakteristik topografi Inhil dengan bentang perairan yang luas sudah selayaknya pemerintah melalui Kementrian terkait memberikan perhatian lebih. Bantuan peralatan seperti perahu dan alat tangkap menjadi target yang harus dicapai kedepan.

Selain itu, ada pengembangan jenis perikanan tambak, dimana diketahui d Inhil sudah ada tambak tiram yang penjualannya diekspor keluar negeri dengan harga yang menjanjikan.

“Hal-hal seperti ini tentu sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.” Akhiri Pjs Bupati./Diskominfops_inhil/Am/Adv

Tembilahan, detikriau.org – Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dianggap sebagai jejaring kerja potensial bagi Dinas Koperasi (Diskop) Provinsi Riau dalam pembinaan koperasi skala mikro kecil dan menengah di kawasan kecamatan.

Bahkan, keberadaan PPKL juga diyakini mampu menjadi motor penggerak koperasi – koperasi non – aktif dalam upaya revitalisasi hingga level perdesaan.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menuturkan perlunya komunikasi yang dibangun antara para PPKL dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Koperasi selaku leading sector.

“Kebetulan, hari ini Saya berkunjung ke Inhil. Maka, Saya melakukan uji petik dalam kesempatan berkumpul dan berdialog bersama para PPKL yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Inhil,” ujar Ahmad Hijazi usai mengikuti dialog yang digelar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Inhil, Tembilahan, Minggu (18/3/2018) sore.

Melalui komunikasi yang dibangun, Sekda mengharapkan agar para PPKL tersebut mampu menjadi intermediator atau perantara terkait dengan hal – hal yang berkenaan dengan permodalan koperasi, pembinaan dan pendampingan koperasi serta teknologi produksi sekalipun.

“Pada dialog tersebut, Saya telah memperoleh beberapa info penting dari para PPKL mengenai sejumlah aspek dalam berjalannya koperasi yang ditangani seperti aspek usaha, aspek manajemen dan aspek pembukuan,” ungkap Sekda.

Di tingkat pengambilan kebijakan, jalinan komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi, diungkapkan Sekda, sangat diperlukan sebagai bahan penelaahan dan pertimbangan.

“Sebelum adanya keputusan, sebelum ada kebijakan yang diambil dalam konteks pengembangan perkoperasian, khususnya di Inhil, kami memerlukan informasi yang relevan, yaitu yang berasal dari PPKL. Sehingga, kebijakan yang diambil dapat berdampak terhadap peningkatan produktifitas usaha koperasi itu sendiri,” Akhiri Sekda./Am

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi melakukan dialog interaktif dengan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Minggu (18/3/2018) siang.

Forum diskusi tajaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Inhil turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Inhil, Tengku Juhardi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Hj Djamilah.

Menurut Pjs Bupati, forum yang diikuti oleh sedikitnya 15 orang PPKL dari masing – masing wilayah Kecamatan di Kabupaten Inhil bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan – permasalah yang dihadapi para PPKL.

“Dengan telah diketahuinya, permasalahan yang mereka hadapi. Kami selaku Pemerintah Daerah akan dapat membuat sebuah perencanaan, entah berupa kebijakan atau sistem sehingga persoalan tersebut memperoleh solusi kedepan,” kata Pjs Bupati di aula Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Inhil, Tembilahan.

Pjs Bupati mengatakan, sudah semestinya, keberadaan PPKL dan semua hal yang berkenaan dengan tugas PPKL dilakukan evaluasi secara periodik dari tahun ke tahun sehingga fungsi pembinaan dapat nerjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

“PPKL adalah intermediator, kalau bisa PPKL harus jadi motor penggerak koperasi. Maka itu, perlu perhatian terhadap PPKL sebagai motor penggerak agar kinerjanya tidak turun,” tukas Pjs Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengaku tidak mengetahui adanya PPKL yang bertugas di setiap Kecamatan di Kabupaten Inhil sebelum Dirinya hadir dalam forum diskusi ini.

“Bayangkan, 6 tahun sudah PPKL bertugas. Saya baru mengetahui kehadiran mereka dalam upaya membantu tugas Pemerintah Daerah. Ini patut kita apresiasi,” kata Sekda.

Pada kegiatan dialog interaktif, terdapat sejumlah permasalahan yang teridentifikasi dari para PPKL. Beberapa diantaranya seperti, minimnya anggaran operasional PPKL, honorarium PPKL yang tak kunjung naik selama 4 tahun terakhir, keaktifan koperasi di masing – masing Kecamatan hingga kompetensi para PPKL.

Dalam forum yang berlangsung sistematis ini, setiap PPKL yang hadir diberikan pertanyaan seputar Koperasi yang ditangani dan kondisi PPKL itu sendiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Para PPKL juga mengungkapkan uneg – uneg yang telah dilalui dalam 6 tahun belakangan./diskominfops_inhil/adv/ikhwan

GAS, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Inhil Rudyanto lantik 3 Penjabat (Pj) Kepala Desa yakni, Desa Harapan Makmur, Desa Idaman dan Desa Palumpang di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kamis (14/3) kemaren

Menurut Pjs Bupati, pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Penjabat Kepala Desa ini ditujukan untuk mengabsahkan pergantian Kepala Desa yang sebelumnya telah habis masa jabatan dengan Penjabat Kepala Desa menjelang pelantikan Kepala Desa Definitif.

Dalam amarannya, Pjs Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama sama menjaga kamtibmas dan menghindari perpecahan di daerahnya masing masing terutama didalam pelaksanaan jalannya proses pilkada di kabupaten inhil saat ini.

Kepada Penjabat Kepala desa yang baru dilantik, dipesankan agar dapat senantiasa memfokuskan diri dalam melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan serta tanggung jawab yang dilimpahkan sesuai amanat Undang – Undang.

“Dihadapan saudara telah menunggu tugas yang merupakan kewajiban bagi saudara. Meski saudara tidak lama menjabat setelah ini, tetaplah fokus melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yg baik untuk masyarakat serta melanjutkan dan menjalankan program – program yang telah dicanangkan sebelumnnya, ” pesankan Pjs Bupati yang dalam kesemaptan itu turut didampingi Kaban PMD Inhil, Yulizal dan Kabag Humas Setdakab Inhil, Marlis Syarif./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik guna menyerap aspirasi seluruh elemen masyarakat, Tembilahan, Kamis (15/3/2018) pagi.

Forum ini dihadiri oleh Penjabat sementara (Pjs) Bupati  Kabupaten Inhil, Rudyanto dan sejumlah unsur terkait diantaranya Bappeda, Perangkat Daerah, Kecamatan, Akademisi, Organisasi Wanita dan Masyarakat.

“Forum ini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menerima masukan dari masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar seluruh elemen masyarakat Inhil tahu apa yang menjadi perencanaan Pemerintah Kabupaten Inhil,” ujar Pjs Bupati usai mengikuti forum di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil.

Lebih jelas, dikatakan Pjs Bupati, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan wujud transparansi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Inhil kepada masyarakat ihwal pelaksanaan dan perencanaan kegiatan keprograman di tahun 2019 mendatang.

“Forum ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme forum dilakukan secara interaktif, yang mana pihak Pemerintah Daerah memaparkan program dan komponen masyarakat merespons dan melontarkan pertanyaan,” urai Pjs Bupati.

Dalam forum konsultasi publik yang digelar, dilakukan juga penandatanganan berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah Kabupaten Inhil tahun 2018. “Jadi, beberapa hari sebelumnya forum Perangkat Daerah imi sudah berjalan dan sudah selesai maka hari ini juga disepakati,” ungkap Pjs Bupati.

Terakhir, Pjs Bupati berpesan, agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat merencanakan kegiatan keprograman dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

“Yang terpenting lagi adalah program.yang dirumuskan dan direalisasikan dapat memberikan manfaat seluas – luasnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Inhil. Itu yang terpenting untuk diperhatikan bagi kami,” tandas Pjs Bupati./ diskominfops_inhil/adv