TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diingatkan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Apalagi keberadaan dan peran seorang pejabat eselon yang menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu adalah sebagai pelayan atau abdi negara dan masyarakat, sehingga sudah sepantasnya dalam memberikan pelayanan harus secara baik, maksimal dan sepenuh hati.

Seperti yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Inhil, H Rosman Malomo dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Paripurna ke-4, dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2015, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Jum’at (12/6/2015) malam kemarin.

Dikatakannya, seorang PNS yang memegang suatu jabatan penting dan strategis harus mampu membuat program, perencanaan dan kebijakan yang mengarah pada pembangunan dan kemajuan daerah serta berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.

Namun apabila kegiatan yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, maka disinilah tugas dan fungsi pengawasan dari anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan apa saja yang disampaikan oleh masyarakat kepada berbagai pihak terkait termasuk Pemda, baik itu berupa kritikan, saran dan lain sebagainya.

“Jadi, kalau tidak tahan dengan kritikan-kritikan pedas dari wakil rakyat, jangan buat apa yang tidak disukai masyarakat,” tegas Wabup Rosman.

Dijelaskan, setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan, tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh si pelaku, baik yang berdampak positif maupun negatif.

“Karena itu, dibutuhkan kesungguhan dalam mengemban amanah dan kepercayaan yang telah diberikan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Rosman Malomo mengajak seluruh pihak terutama generasi muda untuk melakukan berbagai persiapan sejak dini dalam rangka menyambut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 mendatang.

Ajakan tersebut disampaikan Wabup Inhil dua periode ini saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-III dan diskusi ilmiah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Riau, yang dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Kamis (21/5/2015).

Kegiatan tajaan BEM Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan ini, turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, serta perwakilan BEM se-Riau.

Dikatakan Wabup, ketika diberlakukannya MEA, maka salah satu daerah di Indonesia yang paling terkena dampaknya adalah Negeri Seribu Parit ini.

Oleh karena itu, seluruh pihak terkait diminta untuk turut bersama-sama dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar Kabupaten Inhil tidak tertinggal dari daerah lainnya.

“Semuanya harus kita persiapkan semaksimal mungkin, mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) hingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya, sehingga kita tidak menjadi penonton di rumah sendiri,” tutur Wabup Rosman.

Sementara itu, Rektor Unisi Tembilahan, DR R Sri Handayani menyatakan sangat menyambut baik kegiatan tersebut, apalagi masih dalam rangkaian peringatan Milad Unisi ke-7 tahun 2015.

“Dengan adanya Musda ini, ke depan kita harapkan kegiatan BEM lebih aktif lagi, khususnya keberadaan BEM Unisi dalam upaya mendukung pengembangan dan kemajuan Unisi,” imbuhnya.(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengakui bahwa memang masih ada aparatur desa yang belum memiliki kemampuan, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo saat membacakan tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang usulan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhil para Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/5/2015) sore.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Mariyanto, didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Sahruddin ini, dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, serta diikuti 32 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dikatakan Wabup, Pemkab Inhil dalam hal ini bertindak sebagai pembina berkewajiban untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa melalui beberapa kegiatan dalam program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Diantara kegiatan tersebut yakni melakukan peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui kegiatan pelatihan pengelola keuangan Desa dan pelatihan sistem informasi Desa serta pelatihan pembuatan peta Desa secara partisipatif, dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa).

“Outputnya adanya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa,” tutur Wabup.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat desa, akan dilakukan rencana pelatihan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu bagi Sekretaris Desa PNS akan dilakukan di Baso Bukit Tinggi, sedangkan Sekdes non PNS akan dikelola pelatihannya oleh BPMPD bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Riau.

“Disisi lain, dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam program DMIJ, maka dilakukan sistem manajemen masjid, agar masyarakat mengetahui dalam implentasi atau pengunaan dana program tersebut,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (derikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo meminta kepada seluruh masyarakat Inhil untuk dapat menjaga diri agar tidak terseret untuk melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan norma hukum dan agama.

“kemauan untuk mentaati aturan itu haruslah dimulai dari diri sendiri,” kata Wabup kepada sejumlah awak media usai mengikuti pemusnahan Miras di Polres Inhil jalan Gajah Mada Tembiahan, Selasa (30/12/2014).

Dengan berhasilnya disita sebanyak 5.908 Botol Miras dan 331 Liter Tuak ini, Wabup menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras jajaran polres inhil dalam meminimalisir penyebaran miras.

“Ini merupakan sebuah langkah yang sangat positif terutama untuk mengurangi peredaran minuman keras ditengah-tengah masyarakat. Dengan semakin minimnya peredaran miras, lambat laun kita berharap dapat meminimalisir pengkonsumsi barang haram ini,” tuturnya.

Diakhir kalimatnya Wabup juga berharap kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada pihak kepolisian agar dapat terus melakukan pengawasan dan penindakan untuk menekan angka pengkonsumsi miras di Inhil. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) taja Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten (Rakerkeskab) bertemakan Optimalisasi Pembangunan Kesehatan Melalui Revitalisasi Puskesmas dengan Akses Pelayanan 24 Jam menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertempat di aula Hotel Telaga Puri Tembilahan, Jum’at (05/12/2014) malam.

Rapat ini dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Inhil H Rosman Malomo, Kepala Diskes Inhil Dr Hj Alvi Furwanti Alwie, Kabid Pelayanan Diskes Provinsi Riau dr Bety, 25 Puskesmas di Kabupaten Inhil, 25 Bidan Koordinator serta 130 kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) se-Inhil.

Wabup dalam sambutannya mengatakan akan betapa pentingnya arti kesehatan bagi masyarakat. Oleh karenanya diminta kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik pula kepada masyarakat.

“Ikuti kegiatan ini dengan baik agar didapatkan hasil yang baik pula untuk nantinya diterapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” Pesan Wabup

Dalam kesempatan ini Wabup juga berpesan kepada seluruh pelayan kesehatan di lingkungan pemkab inhil untuk bekerja sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pelayanan kesehatan yang mampu bertanggung jawab penuh secara maksimal kepada masyarakat.

Selain itu kata Rosman, adanya Puskesmas serta Pustu dilingkungan Inhil ini berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional diminta mampu menjaga amanah Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 tentang pelayanan Puskesmas.(Mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Rosman Malomo, meminta kepada seluruh pihak untuk memanfaatkan hutan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Permintaan ini disampaikanya saat membuka bimbingan teknis kebakaran hutan dan lahan dan implementasi peraturan perundang-undangan kehutanan di Aula Bappeda Inhil, Selasa (25/11).

“Hutan adalah paru-paru dunia. Harusnya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.,” ujar Rosman.

Peringatan akan aturan main tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan. Mengingat keberadaan hutan sangat dibutukan dalam jangka panjang.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Inhil, HM Thaher, menambahkan bagi perusahaan yang telah di audit oleh tim UKP4 tentang kepatuhan sesegera mungkin harus menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil aakan konsisten terhadap pecegahan karhutla dan sebagainya,” sebut mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhil itu.

Kegiatan tajaan Dishut Inhi ini diikuti sebanyak 60 peserta yang terdiri dari aparat pemerintahan desa serta masyarakat umum. Pihak-pihak tersebut akan bekerja sama dengan Pemkab untuk mencegah terjadinya Karhutla.(dro/*1)