TEMBILAHAN (detikriau.org) – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam didampingi Wakil Ketua DPRD, Feriyandi dan H Mariyanto, Wakil Ketua Pansus II, Herwanissitas dan anggota, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), H Yulizal beserta jajarannya ini disambut oleh perwakilan Kemendagri RI yang membidangi tentang verifikasi Ranperda, Aditya.

Adapun persoalan yang dibahas saat itu, adalah terkait dengan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pada Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Inhil.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Inhil, Herwanissitas mengatakan, konsultasi ini bertujuan untuk mempertanyakan apakah draf Ranperda yang sedang dibahas oleh pihaknya sekarang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

“Selain itu kita juga ingin mempertanyakan kepada Kemendagri apakah Ranperda ini nantinya akan berdampak luas bagi khalayak ramai, karena seperti diketahui bahwa Perda yang dibuat haruslah mampu mengayomi seluruh elemen yang ada,” tutur Herwanissitas saat dikonfirmasi detikriau.org melalui telepon selulernya.

Pada konsultasi tersebut, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pihaknya mendapatkan sejumlah masukan penting, yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum pengesahan Ranperda menjadi Perda pada tanggal 12 Juni 2015 mendatang.

“Sekarang pembahasannya sudah hampir final, tinggal rapat plenonya saja. Karena itu, kita harapkan hasil dari konsultasi ini dapat lebih menyempurnakan draft Ranperda yang akan dijadikan Perda Kabupaten Inhil,” terangnya.

Untuk diketahui, 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil sebelumnya, terdiri dari Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rombongan kafilah dari Kabupaten Siak pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Riau tahun 2014 menjadi peserta yang pertama tiba di kota Tembilahan.

Kedatangan rombongan ini disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhil, H Alimuddin RM di Sekretariat MTQ tingkat Provinsi Riau jalan KH Dewantara no 1 Tembilahan.

Pada kesempatan itu Sekda Inhil mengucapkan selamat datang kepada kafilah yang telah tiba di kota Ibadah ini dengan selamat. Selain itu, ia juga menerangkan kepada kafilah bahwa Indragiri Hilir ini begelar kabupaten Seribu Parit.

“Jadi jangan heran, disini banyak jembatannya, panggilannya saja kabupaten Seribu Parit,” kata Sekda.

Sementara itu, ketua Kafilah MTQ Kabupaten Siak Fauzi Asni meminta kepada panitia MTQ di Inhil ini untuk memberikan pelayanan dan bimbingan yang baik kepada 36 peserta MTQ yang dibawanya. Sebab, mengingat tempat yang mereka datangi ini cukup jauh.

“Maklum kami belum tahu bagaimana keseharian di Inhil ini, jadi harapan kami kepada tuan rumah untuk tetap berkomunikasi serta menerima dengan baik putra daerah Siak yang kami bawa,” harapnya.(mirwan)