JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 95 ribu rumah. 

Melalui program BSPS ini, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR akan menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) atau dibedah untuk memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.

“Tugas pokok pemerintah dalam bidang perumahan saat ini menyelesaikan kekurangan jumlah rumah 13,5 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 3,4 juta.

“Dalam lima tahun ke depan kita harus mengurangi RTLH menjadi sebesar 1,9 juta,” ungkap Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Jumat (14/4).

Pada RPJMN 2015-2019 bidang perumahan, target penanganan RTLH adalah 1,5 juta peningkatan kualitas rumah swadaya dan 250 ribu pembangunan baru.

Sedangkan anggaran pemerintah pusat hanya mampu melaksanakan sebesar 400 ribu. Sehingga dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan gap sebesar 1.350.000.

“Gap tersebut diharapkan bisa diselesaikan melalui replikasi progran BSPS oleh pemerintah kota/kabupaten, DAK sub bidang perumahan dan dukungan berbagai pihak melalui program CSR,” terangnya.

Selain itu, Syarif berharap agar para pelaksana program BSPS tidak kaku pada aturan, bahwa bantuan harus sebesar Rp 15 juta atau Rp 30 juta.

“Apabila kondisi rumah setelah disurvey hanya memerlukan kurang dari itu, maka dana dapat disimpan untuk dialokasikan kepada rumah lain yang juga membutuhkan.

“Sehingga realisasi dapat lebih banyak dari target yang telah ditetapkan, yaitu 95 ribu unit. Sistem itu telah dilaksanakan pada 2015 dan berhasil memaksimalkan anggaran untuk lebih banyak RTLH,” jelas Syarif. (Jpnn)

TEMBILAHAN (detikriau) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat telah mengusulkan pembangunan sebanyak 475 unit Rumah Layak Huni (RLH) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016.

“Usulan RLH ini diperuntukan bagi mayarakat tidak mampu di Kabupaten Inhil, yang harga pembangunan perunitnya sebesar Rp 70 juta,” tutur Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Inhil, HT Eddy Efrizal kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (22/2/2016).

Dijelaskan Eddy, tahun ini Pemprov Riau akan membangun sebanyak 2000 unit RLH, yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Bumi Lancang Kuning.

“Mengingat Inhil merupakan kabupaten terluas di Riau, dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak, maka diharapkan Provinsi Riau bisa memprioritaskan pembangunan RLH di daerah kita,” tembahnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2015 lalu Pemkab Inhil telag membangun sebanyak 56 unit RLH melalui ABPD Kabupaten, dengan jumlah biaya pembangunan perunitnya sebesar Rp 57 Juta.

“Tahun lalu, kami membangun RLH di tujuh lokasi, 8 Unit di Desa Teluk Dalam, Kuindra, 8 unit Desa Tanjung Labuh, Reteh, 8 Unit Desa Jerambang, Gaung, 8 Unit Sialang Jaya, Batang Tuaka, 8 Unit Desa Bekawan Luar Mandah, dan 8 unit dibangun di Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang,” terangnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kucurkan dana  sebesar Rp 55,455 milyar untuk membanguna Rumah Layak Huni (RLH) di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan ini diungkapkan Plt Kepala BPMP Bangdes Provinsi Riau H Daswanto saat dijumpai usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (10/3/2015).

“Dananya sudah tersedia, tinggal pelaksanaannya saja. Sekitar Rp 70 juta per unitnya,” katanya.

Dari sejumlah dana itu, akan dibangun sebanyak 711 unit RLH yang akan dialokasikan keseluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Inhil. Dan masing-masing desa itu katanya, akan dibangun 3 unit RLH.

Namun ia mengatakan, hal tersebut hanya sebuah gambaran secara umum dari Pemprov Riau. Dalam pelaksanaan realisasinya di lapangan nanti Pemkab Inhil lah yang lebih mengetahui pembagiannya.

“Kamikan tidak tau apakah harga kebutuhan dana perunitnya di Inhil ini sama atau tidak dengan daerah lain, jadi kita serahkan saja ke Pemkab Inhil. Tapi secara umum pembagian yang telah kami konsep itu setiap desa dapat 3 unit RLH,” tutupnya.(mirwan)