TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil, Selasa (15/3/2016).

Musrenbang RKPD yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan ini, dibuka secara langsung oleh Bupati HM Wardan, Unsur Forkopimda, perwakilan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil, serta tokot masyarakat, akademisi, organisasi dan pelajar di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Dani menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan rutinitas tahunan yang digelar oleh Pemkab Inhil, dalam rangka menyusun kegiatan dan program pembangunan daerah di tahun depan.

“Tadi sudah disampaikan ekspos dari berbagai pihak, seperti DPRD, SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil, yang didapat dari masukan dan usulan masyarakat,” tutur Dani.

Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap agar forum tersebut benar-benar akomodatif dan bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

“Dalam artian, yang diusulkan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari hasil Musrenbang tingkat desa dan kelurahan hingga kecamatan,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2016 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (15/3/2016).

Musyawarah tersebut dibuka resmi oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin serta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang tersebut dilaksanakan sebagai wadah untuk mensinkronisasi rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat Musrenbang Kecamatan dan pada saat anggota DPRD melaksanakan reses.

Sinkronisasi itu tidak hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran namun juga meliputi sumber pendanaannya seperti APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Inhil.

“Saya berharap kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan di luar APBD kabupaten. Banyak skema-skema pembiayaan pembangunan di SKPD Provinsi Riau maupun Kementerian yang dapat diraih tentunya dengan kerja keras dari Pimpinan SKPD dan usaha kita bersama baik dari eksekutif maupun legislatif,” ungkap Wardan.

Untuk program prioritas lanjutnya, yang belum didukung dengan dokumen perencanaan untuk disegerakan dianggarkan sehingga kedepan dapat diusulkan dokumen perencanaan dan data yang lengkap.

Rasio kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Inhil dinilai masih sangat rendah karena hanya sekitar 5 persen. Artinya, sekitar 95 persen wilayah Inhil membutuhkan pendanaan dari Pusat dan Provinsi.

Dengan demikian, Pemkab Inhil dituntut untuk menjalin kerjasama yang baik terhadap pemerintah pusat dan Pemprov agar PAD dapat dicapai bahkan kalau perlu kata Wardan, mampu meningkatkan dari pendapatan sebelumnya. Mirwan/adv