Tembilahan (detikriau.org) – Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik, MSi melalui Kasat Reskrim, AKP Ade Jambrah memintakan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk menyampaikan informasi dalam upaya meminimalisir timbulnya berbagai tindak pidana kriminal yang dapat meresahkan masyarakat. Informasi itu bisa disampaikan melalui sambungan telepon 0812-6733-8316.

Dikatakan Ade, tanpa adanya kerjasama yang baik diyakini kerja keras kepolisian sangatlah sulit untuk membuahkan hasil yang baik.

“Bantu kami dengan ikut memberikan informasi. Saya yakin dengan adanya kerjasama yang baik kita akan mampu berbuat lebih maksimal untuk berdiri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” Sampaikan ade kepada detikriau.org saat ditemui disela kunjungan Kapolda Riau di Mapolres Inhil baru-baru ini.

Untuk menekan tindak kriminal terutama aksi pejambret yang belakangan mulai kerab meresahkan masyarakat, polres Inhil menurunkan personilnya untuk melakukan patroli secara rutin setiap malamnya.

“Kita juga sudah mendapat perintah dari kaporles untuk melaksanakan razia dengan durasi waktu yang tidak tetap, semua itu kita lakukan sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak pelaku.” Tandas Kasat Reskrim. (dro)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bakal diplot sebagai pelaksana tugas untuk menggantikan peran Gubernur Riau Annas Maamun yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini menurutnya sudah menyesuaikan dengan peraturan dalam Undang-undang Pemerintah Daerah yang disahkan lewat paripurna DPR hari ini.

“Ini Undang-undang Pemda sudah disahkan. Di dalam UU sudah dimuat kalau ada gubernur atau kepala daerah/bupati, walikota yang ditahan maka kita bisa menunjuk wakilnya sebagai Plt jadi supaya melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai gubernur. Ini sudah ada aturannya,” ujar Gamawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Lagipula Gawaman menambahkan gubernur yang dalam proses hukum sulit mengendalikan roda pemerintahan daerahnya. Menurutnya, tidak mungkin seorang kepala daerah bisa memberikan instruksi dari balik jeruji penjara.

“Sudah berlaku ke beliau sekarang. Jadi, dia tidak bisa melaksanakan tugas sebagai gubernur. Dia tidak bisa tanda tangan surat-surat dari penjara kan,” sebut mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.

Lantas, kapan pemberhentian resmi Annas sebagai Gubernur Riau? Gamawan menekankan hal itu tergantung status politikus Golkar itu dalam hukum. Artinya, jika pria 74 tahun itu sudah berstatus terdakwa maka pemberhentian tetap bisa dilakukan.

“Ya kalau sudah ditetapkan terdakwa akan dinonaktifkan, tapi sekarang baru akan ditetapkan pejabat plt-nya dulu,” ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Annas Maamun dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (25/9/2014). Selain menjabat sebagai Gubernur Riau, Annas merupakan Ketua DPD Golkar Riau. (detiknews)

Tembilahan (detikriau.org) – Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan melakukan kunjungan ke Mapolres Inhil. Kunjungan kali pertama di negri seribu jembatan sejak menjabat sebagai Kapolda Riau menggantikan Brigjen Pol Condro Kirono yang dipromosikan sebagai Kakorlantas Mabes Polri ini dikatakannya bukanlah merupakan kunjungan kerja tetapi untuk memberikan motivasi.

Dalam pertemuannya di aula lantai dua Mapolres Inhil bersama Kapolres beserta jajaran petinggi di Mapolres Inhil, pria kelahiran tahun 1961 ini mengatakan bahwa Kabupaten Inhil kini menjadi sorotan dikarenakan cukup banyaknya ditemukan titik panas (hotspot) yang termonitor melalui satelit.

Persoalan karhutla menurutnya juga mendapatkan perhatian dari pimpinan tertinggi di Negri ini (presiden RI. Red). Oleh karenanya, persoalan ini harus disikapi dengan serius.

“jadi saya datang ke Inhil saat ini bukan merupakan kunjungan kerja. Kehadiran saya adalah untuk memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh jajaran kepolisian di mapolres Inhil untuk menyikapi persoalan karhutla dengan penuh semangat dan serius,” Ujar Kapolda Riau

Kapolda juga berpesan agar seluruh aparatur kepolisian terutama babinkamtibmas untuk aktif melakukan upaya pencegahan terutama memberian sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pembakaran ladang yang menjadi pemicu pekatnya kabut asap yang sudah amat menganggu dan meresahkan.

Dalam kesempatan ini, Kapolda juga berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian dibawahannya ini untuk selalu menjaga kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasmani tetapi juga kesehatan rohani.

“Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat kalau badan kita tidak sehat. Bukannya melindungi tetapi malah harus dilindungi jika kita tidak sehat,” Imbuhnya.

Kesehatan itu menurt kapolda tidaklah hanya semata sehat secara jasmani tetapi yang teramat penting juga adalah menjaga kesehatan rohani.

“Kepada seluruh perwira, saya minta untuk terus memberikan motivasi kepada bawahannya agar selalu mnejaga untuk berupaya hidup sehat baik sehat jasmani maupun rohani.”

Sebelumnya, kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik, Msi memaparkan bahwa 70 persen wilayah Inhil hanya bisa dilalui melalui jalur perairan. Namun semua itu menurut Kapolres bukanlah menjadi sebuah kendala. Kapolres berkomitmen untuk tetap menjalankan seluruh tugas yang diembannya dengan baik.

“ Kami siap untuk memberikan pengabdian kepada pemerintah RI, melayani masyarakat serta mendukung seluruh kebijakan Bapak,” Sampaikan Kapolres.

Kedatang Kapolda Riau ke Kabupaten Inhil ini juga didampingi oleh Irwasda Polda Riau, Kombes Rahmat Nurda Alamsyah beserta Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Yohanes Widodo. (dro)

Gaung (detikriau.org) – Pihak Kepolisian Porles Inhiil berjanji untuk menarik anggotanya keluar dari Desa Pungkat Kecamatan gaung. Langkah ini diambil untuk menghindari keresahan dan ketakutan masyarakat. Sabtu (9/8/2014)

“Hari ini juga saya akan tarik personil dari Desa Pungkat. Namun, saya mengharapkan kerjasama warga untuk memberikan informasi keberadaan mereka yang menjadi target kami,” Sampaikan Wakapolres Inhil, Kompol Devy Firmansyah Sik didampingi Kasat Reskrim, AKP Ade Zamrah di hadapan puluhan warga.

Ditambahkan Wakapolres, untuk menuntaskan tugas operasional, kepolisian tidak menarik seluruh personil. Beberapa orang anggota masih ditempatkan untuk proses penyidikan selanjutnya. Mneurutnya, masih ada tiga orang pelaku yang menjadi target polisi yang belum berhasil ditemukan. (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) — Bertempat di aula Hotel Telaga Puri Tembilahan dilaksanakan pembukaan pelatihan pemantapan qori’ qori’ah MTQ ke – 33 Provinsi Riau kafilah kab. Inhil. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Inhil yng diwakili oleh asisten III, H Afrizal. Kamis (7/8/2014) malam

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III menyampaikan bahwa dengan terpilihnya qori’ qori’ah sebagai pemenang pada MTQ tingkat kabupaten Inhil dan sekarang mengikuti training centre ini sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian kepada Qori’ qori’ah agar ketika mengikuti MTQ Tingkat Provinsi nantinya benar-benar siap tampil dengan kemampuan yg sudah dibekali oleh pelatih, baik dari pusat maupun dari provinsi serta pelatih dari LPTQ kab. Inhil.

Bupati juga mengingatkan kepada para pelatih dan official agar bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan dan persyaratan yg berlaku dalam pelakanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau serta menghindari perilakuan yang mengarah kepada terciptanya kolusi dan nepotisme.

Kepada qori dan qoriah Inhil juga diminta agar dibimbing serta diarahkan agar selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan kemampuan lawan, dan jangan hanya terpaku pada pengalaman MTQ-MTQ yang lalu sebagai pelajaran serta nilai tambah yang paling berharga.

“Semoga dengan semua upaya ini kita akan berhasil keluar sebagai pemenang serta kegagalan yg pernah dialami tidak kembali terulang,” Harap Bupati.

Pemantapan pelatihan ini berlangsung sejak tanggal tgl 7 hingga 11 agustus 2014 mendatang. (wai/adv Pemkab Inhil)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Kartika Roni menyatakan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang disampaikan DPD II Golkar Inhil ke KPUD tidak merujuk pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang sudah diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Indikasi ini dinilainya didasarkan pada penempatan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif (pileg) 2014 mendatang cendrung akan menyebabkan terjadinya pengkerdilan Partai.

“Beberapa anggota kita, khususnya yang kini duduk di DPRD Inhil yang memang sudah memiliki basis pemilih loyal pada Daerah Pemilihan (Dapil) tertentu pada Pileg sebelumnya malah pada pileg 2014 mendatang dipindah ke Dapil yang mereka sama sekali belum memiliki kepastian dukungan. Ditambah lagi 2 anggota Fraksi kita yang sudah ada di Dapil tersebut sebelumnya. Artinya, 4 anggota Fraksi Golkar ditempatkan pada satu dapil secara bersamaan. Padahal jatah perebutan kursi di Dapil tersebut hanya 5 Kursi. Contoh seperti ini yang saya sebut tidak mematuhi Juklak.” Ungkap Roni dalam konfrensi Pers di ruang Fraksi Golkar Gedung DPRD Inhil, Selasa (23/4) kemaren sambil mengatakan disamping persoalan  itu DPD II juga tidak pernah mengikutsertakan Pengurus Kecamatan (PK) terkait proses pencaleg-kan.

Dalam kesempatan itu, Roni yang menyatakan berbicara atas nama jabatannya sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhil menyatakan kritikan atas kebijakan tersebut. Bahkan Roni sempat melontarkan serangan yang bersifat pribadi kepada Ketua DPD II Golkar Inhil dengan pernyataan keraguan dirinya akan keabsahan ijajah yang dipergunakan Raus untuk maju sebagai anggota legislatif. Roni yang mengaku akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Riau pada Pileg 2014 ini juga meminta agar DPD I Partai Golkar Riau untuk segera mengambil tindakan guna melakukan penyelamatan partai.

Ketua DPD II Golkar Inhil, HM Raus Walid saat dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, selasa (23/4) malam, menyatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan bawahannya di Struktur kepengurus Partai Golkar Inhil itu adalah tidak benar.

Menurut Pak Wo, panggilan akrab Ketua DPRD Inhil ini, seluruh proses yang dijalankan untuk menyusun daftar calon legislatif yang akan diusulan pada DCS telah merujuk pada petunjuk 227 DPP Partai Golkar. Bahkan ia mengindikasikan sikap yang dipertontonkan Roni lebih mengarah kepada sakit hati pribadi. Sikap yang diambil Roni dengan melakukan kritikan secara terbuka ini justru yang akan menyebabkan rentan terjadinya pengkerdilan partai.

“Kalau ia mengaku mengerti aturan dan memang kader yang memikirkan nama baik partai, seharusnya kritikan seperti ini disampaikan secara internal, bukan dipublikasikan secara terbuka. Namun karena ini yang sudah terjadi, atas nama pimpinan partai saya juga terpaksa mengklarifikasi secara terbuka. Saya hanya ingin bertanya, penyusunan caleg yang masih “diduga”-nya tidak sesuai juklak itukah yang mengkerdilkan partai atau sikap tidak pada tempatnya yang dipertontonkan Roni saat ini yang menyebabkan terjadinya  pengkerdilan partai” Tanya pak Wo dengan nada suara tenang.

Proses sebelum mengambil kebijakan menetapkan DCS, ditambahkan Pak Wo, seluruhnya dilakukan atas dasar petunjuk DPP. Tidak ada satupun yang melenceng dari aturan tersebut. Termasuk pernyataannya tidak pernah memintakan masukan dari pengurus Kecamatan (PK), dikatakan pak Wo juga sama sekali tidak benar.

“Selama ini, DPD II Golkar selalu melakukan koordinasi dengan PK di 20 Kecamatan untuk menjalankan apapun namanya kebijakan partai. Seperti persyaratan partai Golkar yang mengamanahkan kepada pengurus untuk mengikuti kursus orientasi fungsionaris. Namun beberapa PK justru tidak mengindahkan amanah ini.” Terang Raus lagi.

Persyaratan Kursus Orientasi fungsionaris itu menjadi keharusan bagi kader partai Golkar yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Bahkan Pak Wo mengaku terpaksa harus melakukan upaya jemput bola agar keharusan ini dipatuhi.

“Harapan kita agar keharusan itu dipatuhi, sekali lagi beberapa PK samasekali tidak mengindahkan. Persoalan ini muaranya jelas terkait upaya segelintir oknum dikepengurusan partai yang akan melakukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan saya di DPD II Partai Golkar Inhil beberapa waktu lalu. Makanya saya katakan ini erat kaitannya dengan unsur sakit hati pribadi bukan demi kepentingan partai,” Imbuh Pak Wo.

Ketika dipertanyakan terkait pernyataan keraguan Roni atas keabsahan Ijajah yang dimilikinya, pak Wo menyatakan persoalan itu sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan.”Kata apa lagi yang harus saya sampaikan, aturan hukum dinegri ini sudah membantah keraguan itu dengan penguatan putusan pengadilan. kenapa hal itu juga yang harus dihembuskan berulang-ulang? Apakah ini namanya demi partai atau demi menjatuhkan saya?” Tanya pak Wo masih dengan nada suara tenang dan tanpa sedikitpun terdengar bernada emosi. (dro)