detikriau.org – Seorang warga Jakarta, Fahmi Luthfi melaporkan Gerakan Jaga Indonesia yang mengaku akan menindak acara Reuni Akbar Mujahid 212, ke polisi. Laporan dibuat di Badan Reserse Kriminal Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat.Laporan bernomor LP/B/1566/XI/2018/BARESKRIM tanggal 30 November 2018.

Pelapor dalam laporan itu adalah Lutfhi. Sementara itu, terlapornya adalah Budi Djarot yang menyebut akan menindak acara 212. Kemudian, seorang wanita yang masih dalam penyelidikan.

dikabarkan VIVA, Wanita ini dilaporkan karena diduga menghina Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kemudian, mereka juga melaporkan penyebar video dan berita online yang diduga bermuatan penistaan agama. Mereka melakukan semua itu dalam sebuah aksi di depan Balai Kota, Rabu, 28 November 2018.

“Kami laporkan Budi Djarot, lalu oknum anggota GJI yang menghina Gubernur Anies dengan menyebut ‘banci, bego lo Anies’. Mereka unras di kantor Gubernur DKI Jakarta di mana dia sebut acara 212 perpanjangan HTI,” ujar kuasa hukum pelapor, Pitra Romadoni Nasution, di Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 30 November 2018.

Dia menambahkan, “Budi Djarot lewat ormasnya, lewat YouTube mengatakan akan cabut bendera berbentuk kalimat tauhid. Ini penistaan agama”.

Sementara itu, kuasa hukum Fahmi lainnya, Elida Neti menambahkan, dalam pelaporan itu mereka melampirkan beberapa barang bukti, yaitu sebuah video, flashdisk, juga print out berita online kejadian saat demo itu.

Ia mendesak polisi cepat menindaklanjuti laporan ini. Dia mau polisi cepat seperti menanggapi pelaporan terhadap dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. “Pak Habib Bahar hina Pak Jokowi banci dipolisikan. Kami juga mau dia (GJI) diproses,” ujarrnya.

Dalam laporan itu, terlapor diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, penyebaran berita bohong atau hoax. Pasal yang diancam dikenakan adalah Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP jo Pasal 156 a KUHP, Pasal 14, dan 15 KUHP.

Jakarta — Panitia penyelenggara mengklaim persiapan acara Reuni Aksi 212 pada 2 Desember mendatang hampir rampung. Sesuai rencana, aksi tetap sesuai rencana dipusatkan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

“Persiapan sudah 95 persen,” kata Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi saat dihubungi, Kamis (29/11) dilansir CNN Indonesia

Maman yang bertindak sebagai koordinator keamanan Reuni 212 mengatakan aksi akan diselenggarakan secara damai. Para peserta dipastikan tidak terprovokasi dengan segala bentuk aksi lainnya, termasuk kabar rencana aksi tandingan yang digagas Kapitra Ampera.

Menurutnya, massa aksi 212 sudah cukup dewasa menunjukkan bahwa umat Muslim bisa menyampaikan aksi dengan santun. Koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, kata Maman, sudah intensif dilakukan.

“Satu juta bendera kalimat tauhid siap dikibarkan,” kata Maman.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus penanggung jawab acara reuni itu, Slamet Maarif, mengatakan hal tersebut diputuskan demi menunjukkan aksi itu tak disusupi salah satu kandidat Pilpres 2019.

“Ini bukanlah ajang politik praktis atau kampanye pasangan calon tertentu. Malah kami melarang peserta mengenakan atribut politik. Cukuplah pakai pakaian putih-putih, atribut tauhid: boleh kaos, boleh bendera, boleh topi,” kata Slamet dalam jumpa pers di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Rabu (28/11).

Sementara itu, Ketua Divisi Acara Reuni 212, Neno Warisman mengatakan Dewan Pembina Tunggal Persaudaraan Alumni 212 Rizieq Shihab bakal hadir di acara.

“Insyaallah kita bisa menghadirkan bukan hanya suara, tapi juga wajah Habib Rizieq Shihab,” kata Neno.

Rizieq dijadwalkan untuk memberikan tausyiah kepada peserta aksi. Selain itu, akan ada penghargaan bagi anak-anak penghafal Alquran.

Panitia juga akan melakukan telekonferensi dengan jemaah di luar Jakarta untuk mengakomodasi antusiasme mereka.

“Spirit ini bukan cuma milik orang Jakarta, tapi milik dunia dan kami video conference dengan muslim Amerika, Australia. Kita bisa lakukan video conference,” kata Neno.

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera menyikapi rencana dari Persaudaraan Alumni 212 yang akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember mendatang.

Menurut dia, Prabowo-Sandiaga selaku calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu tak pantas diundang. Seharusnya, panitia mengundang Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin.

Karena, kedua orang itu adalah alumni dari kegiatan yang digelar pada 2016 silam, sementara Prabowo-Sandiaga tak hadir dalam acara itu.

“Itu sudah teracuni dengan kepentingan paslon. Harus dibatalkan ini acara jika bawa nama 212, karena 212 gerakan keagamaan bukan gerakan dukung Prabowo-Sandiaga,” ujar Kapitra, Senin (18/11).

Dia yang juga merupakan alumni 212 ini menegaskan, aksi bela Islam bukan milik Persaudaraan Alumni atau sekelompok ormas tertentu. Aksi itu, kata dia, sudah menjadi milik jutaan umat yang hadir .

“Sehingga yang harus diundang dalam reuninya adalah orang-orang yang hadir. Bukan orang yang tidak hadir seperti Prabowo-Sandiaga,” tegasnya.

Kapitra menerangkan, Presiden Jokowi memiliki peran banyak dalam aksi superdamai tersebut. Di antaranya mengakomodasi segala aspirasi yang datang dari umat Islam dan membiarkan pihak kepolisian menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka atas kasus penistaan agama.

Sementara, saat itu juga banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Jokowi.

“Jadi dari sekian banyak upaya Jokowi waktu itu, harusnya yang diundang dalam acara reuni akbar ini kan Pak Jokowi,” tegas dia

Artikel ini sudah terbit dilaman jpnn.com dengan judul “Jokowi lebih pantas hadiri reuni 212 ketimbang prabowo”/https://www.jpnn.com/news/jokowi-lebih-pantas-hadiri-reuni-aksi-212-ketimbang-prabowo?