TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Demi menghindari adanya kekeliruan dalam pengurusan administrasi. Bupati Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada semua PNS teliti dalam bertugas.

Kendati berkas yang ada sudah diperiksa secara berjenjang. Tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan. Karena itu, pimpinan Satker diinstruksikan cermat sebelum membubuhkan tanda tangan pada berkas yang disodorkan.

Namun demikian, cermat dan teliti dimaksud bukanlah memperlambat pelayanan. Melainkan  menjaga tidak adanya peraturan yang dilanggar. Ketatnya pemeriksaan terhadap penyelenggaraan negara dewasa ini menurut H Indra Muchlis Adnan SH harus disikapi secara bijak.

Semua PNS ditegaskan Bupati harus bisa membedakan mana tindakan yang salah dan mana yang tidak. Apabila hal itu sudah diketahui, nantinya pengajuan berkas maupun pelaksanaan kegiatan bakal tidak bertentangan dengan hukum.

“Intinya, setiap pimpinan harus sedikit curiga terhadap kemungkinan adanya pelanggaran. Walau bawahan kita sudah ahli, tetapi karena pimpinan Satker benteng terakhir, jadi harus cermat agar tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan aturan” tegas H Indra Muchlis Adnan baru-baru ini di Tembilahan.

Menjelang berakhirnya jabatan sebagai Bupati. Indra Muchlis Adnan menyatakan tidak ingin mendengar ada bawahannya yang tersangkut persoalan hukum. Menurut dia, sudah cukup yang sudah terjadi, tidak boleh lagi ditambah. Pasalnya selain mencoreng citra pemerintah, hal itu juga menciderai semangat reformasi birokrasi.

Bupati tidak menampik adanya beberapa oknum PNS yang nakal dan kerap berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan aturan. Terhadap PNS tersebut, Indra Muchlis Adnan mengingatkan supaya selalu istiqomah karena pilihan untuk menjadi PNS merupakan pilihan pengabdian.

“‘Kalau untuk kaya, pilihannya harus menjadi pengusaha. Sekali sudah menjadi PNS, ya harus ikhlas mengabdi kepada masyarakat sebagaimana sumpah saat pertama kali dilantik sebagai PNS”jelas Bupati.

Berkenaan dengan PNS yang berusaha mendapat keuntungan pribadi. Atasanya diminta memberikan pembinaan. Itu sebabnya pula, seluruh Satker diinstruksikan melaksanakan kegiatan yang sifatnya mereview kembali semangat anti korupsi.

Review itu disarankan Bupati dilaksanakan paling minim satu bulan sekali. Bahkan jika memungkinkan setiap minggu. Apa bentuk kegiatannya, diserahkan kepada seluruh Satker. Sedangkan laporannya disampaikan langsung kepada dirinya. Dengan adanya refresh setiap minggu itu, diharapkan semua PNS mafhum dan mengerti  tindakan apa saja  yang bertentangan dengan hukum . Harapannya tidak ada lagi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Bupati Indragiri Hilir kembali mengeluarkan peringatan keras kepada semua satuan kerja supaya menerapkan prinsip anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari.

Hal itu sehubungan dengan masih ada beberapa instansi yang belum juga merespon secara nyata penerapan prinsip dimaksud. Demikian juga mobil dinas yang belum memasang stiker anti korupsi, diminta selekasnya ditarik.

Plang anti korupsi, spanduk yang mendukung upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik diinstruksikan pula turut dipasang. Tujuannya demi menggugah semua kalangan peduli dan mendukung upaya tersebut.

“Kita tidak mau hanya slogan, tetapi semangat itu harus dilaksanakan. Ini semua demi peningkatan pelayanan yang baik,” tukas Bupati, H Indra Muchlis Adnan hari ini di Tembilahan.

Seorang PNS dalam bertugas menurut dia sudah semestinya istiqomah. Tidak memperhatikan nominal yang tercantum di dalam RKA dan mencari peluang mengambil keuntungan pribadi. Apabila memang harus menggunakan anggaran Negara, diminta supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekecil apapun tindakan yang berbau korupsi diinstruksikan untuk dihindari. Tindakan memerangi korupsi itu dinyatakan sangat berat dan tidak dapat dianggap remeh. Itu sebabnya membutuhkan kebersamaan dan keseriusan.

Kebiasaan yang sebelumnya illegal namun dianggap legal disebut Indra Muchlis Adnan mesti diubah. Mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging dinilai bakal susah. Tetapi jika sudah diniatkan sejak awal, lambat laun bakal dapat diubah.

“Mengasih uang sepuluh atau dua puluh ribu untuk mengurus sesuatu. Namun tidak ada aturan hukumnya termasuk tindakan yang illegal”cetus Bupati.

Oleh sebagian kalangan tindakan di atas sudah lazim. Namun sesungguhnya hal itu dinilai oleh Bupati sebagai sesuatu yang berbahaya dan menciderai semangat reformasi birokrasi serta upaya memerangi korupsi. Pasalnya apabila terus dibiarkan dan tidak diubah, setiap tahunnya bakal terkumpul jumlah yang sangat besar.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir harus ditopang dengan suasana yang kondusif. Salah satunya dengan mempermudah perizinan dan memperpendek rentang pengurusan.

Upaya itu sudah dilakukan dengan mengoptimalkan pola pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Di lapangan warga diminta pula turut berupaya menjaga iklim yang sehat.  Supaya investor yang beraktivitas merasa nyaman dan berimbas positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan perizinan, Bupati Inhil H Indra Muchlis Adnan SH sudah meminta supaya dalam  pengurusan  dipermudah. Apabila memang semua persyaratan sudah dipenuhi, menurut pria yang biasa disapa Pak Jenggot itu tidak ada alasan untuk memperlambat apalagi menunda. Bukan saja tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, tetapi juga tergolong tindakan yang tidak produktif.

Namun demikian, orang nomor satu Negeri Seribu Jembatan ini juga meminta stake holder terkait  agar teliti  dalam memverifikasi dan meneliti  izin yang diajukan. Itu dimaksudkan supaya izin yang dikeluarkan tidak keliru. Pasalnya, sebuah unit usaha bakal bersinggungan dengan banyak pihak.

Percepatan pengurusan perizinan itu juga sejalan dengan upaya memerangi ekonomi berbiaya tinggi dan menekan seminim mungkin tindakan korupsi. Apa saja pungutan yang sudah ada dasar hukumnya diminta dilakukan secara transparan. supaya dapat diketahui bagaimana mekanisme yang semestinya berlangsung.

“Biarlah daerah kita disebut termiskin se Riau, tetapi kita terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini saja angka pertumbuhan ekonomi Inhil sudah demikian tinggi” ucap Indra Muchlis Adnan kemaren di Tembilahan.

Sampai saat ini, angka pengangguran di Inhil dinyatakan juga sangat rendah. Pasalnya terserap oleh hadirnya investasi yang masuk. Bupati juga mengakui pihaknya sangat selektif dalam memberi izin investor, supaya tidak menyengsarakan masyarakat.

Khusus investor perkebunan, diwajibkan bermitra dengan masyarakat. Pola plasma itu dimaksudkan agar warga turut terlibat dan tidak sekadar menjadi penonton perputaran ekonomi. Sedangkan kepada perusahaan yang sudah beroperasi. Selain memang sudah menjadi kewajiban mereka menerapkan CSR. Bupati juga meminta agar turut berperan memberdayakan masyarakat.

“Kita ingin warga Inhil dapat menjadi tuan dikampung halamannya sendiri. Tidak menonton perputaran ekonomi yang berlangsung” cetus Bupati.

Erat kaitaanya dengan pemberdayaan. Saat ini Indra Muchlis Adnan sudah menginstruksikan seluruh kecamatan bermitra dengan investor yang sudah ditunjuk menggarap lahan kelapa kritis. Pola penggarapan itu bermitra dengan warga pemilik lahan. Jadi nantinya warga selaku pemilik lahan bakal mendapatkan manfaat positif.(dro/*1)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, perilaku memberikan jatah kuota perekrutan pegawai bagi pejabat di daerah harus dihentikan. Praktik-praktik tersebut, kata dia, melanggar UUD. Sebab, semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di pemerintahan.

“Saya rasa praktik-praktik seperti itu tidak boleh ada. Warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di bidang pemerintahan. Tanpa terkecualinya,” tegas Gamawan di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, (28/6).

Sudah menjadi rahasia umum kalau banyak pejabat di daerah mendapatkan jatah perekrutan pegawai. Dengan jatah tersebut mereka dapat “menitipkan” kerabat atau orang dekatnya untuk bekerja sebagai abdi negara. Akibat banyaknya perilaku tersebut, mantan Bupati Solok, Sumatera Barat ini menilai, sangat wajar jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memantau perekrutan pegawai di daerah.

“Kalau ada pelanggaran seperti itu pantas Pak Men PAN menggandeng siapa saja. ICW atau kepolisian. Saya rasa praktik-praktik seperti itu harus dihentikan,” tegas Gamawan.

Ia menambahkan, jika ada pejabat yang kedapatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut harus diproses. Perilaku itu tidak adil dan jujur. Karenanya, pejabat pengambil keputusan itu bisa disanksi adminsitrasi. “Perekrutan juga bisa dibatalkan. Kan pengawasan ada. Bisa diberik sanksi dan diproses,” ungkapnya.

Gamawan mengaku, Kementerian Dalam Negeri tidak dapat bertindak langsung untuk melakukan investigasi. Sebab, praktik tersebut ada di daerah masing-masing. Harus ada kerjasama antara perguruan tinggi yang menyelenggarakan ujian penerimaan dan diawasi kepolisian.

“Dulu juga pernah ada kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Silahkan saja. Saya dulu waktu jadi gubernur ngetes kalau ada yang komplai kita akan buka buku besar. Kita lihat. Jadi misalnya saya merasa lulus tapi tidak lulus. Lihat saja buku besar. Berapa nilainnya,” kata Gamawan.

Selain sanksi administrasi, lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, masyarakat yang dirugikan juga dapat melapor ke polsi. Karena penyelenggara telah melakukan penipuan. “Saya sudah janji sama kapolda, kalau perguruan tinggi curang, kampus itu yang diproses. Karena ini pembina dan penerimaan per daerah harus diselidiki di daerah masing-masing. Kecuali terpusat dia,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Menteri Pendayayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, penerimaan CPNS ini memang akan diubah layaknya ujian nasional (Unas)di SMP dan SMA dengan proses yang diawasi ketat. Proses penerimaan dimulai dengan dibuatnya soal ujian oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diketuai oleh Universitas Gajah Mada (UGM).

Ia melanjutkan, konsorsium membuat soal perpaket dengan sistem pengacakan sehingga antar peserta ujian tidak dapat saling mencontek. Dia menjelaskan, tidak akan ada intervensi selama pelaksanaan ujian yang tanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing kampus yang tergabung dalam konsorsium tersebut.

“Dalam hal ini kampus akan bekerjasama dengan pemerintah di masing-masing daerah. Jika ujian sudah selesai maka pemerintah kabupaten kota tidak lagi terlibat dalam penerimaan tersebut karena hasil ujian akan dibawa ke pemerintah provinsi untuk ditandatangani dan diumumkan oleh pejabat setempat,” katanya.(jpnn)

Kemenpan Hapus Jatah Pejabat

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berupaya membenahi proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain meniadakan penjatahan, Kemenpan juga menggunakan fasilitas milik BPKP untuk melakukan sistem penilaian hasil ujian yang minim campur tangan manusia.

Menpan Azwar Abubakar menyatakan, pemerintah mulai tahun ini menghapus jatah CPNS untuk lembaga pemerintahan di pusat dan daerah seperti yang selama ini berjalan. Lembaga akan diberi kuota CPNS bila analisis beban kerja dan analisis jabatan menunjukkan kekurangan pegawai dan tidak ada pegawai dengan kualifikasi yang dibutuhkan namun ditempatkan di bagian lain.

“Selain meniadakan jatah bagi ponakan walikota atau kepala dinas, kebijakan ini juga untuk memacu redistribusi PNS antardaerah,” terang menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta kemarin (27/6).

Mulai tahun ini, Kemenpan juga akan menggunakan sistem CAD milik BPKP yang mampu menutup kesalahan manusia dalam penilaian lembar jawaban hingga 95 persen. Sementara untuk soal dan lembar jawaban, Kemenpan bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi.

“Dengan sistem ini, dalam satu jam kita sudah tahu siapa yang lulus dan tidak lulus, jadi tidak ada lagi yang bisa nitip agar ponakannya lulus. Kalau ada ponakan bupati yang lulus, berarti memang cerdas,” kata mantan pelaksana tugas gubernur Nanggror Aceh Darussalam ini.

Azwar menegaskan, reformasi birokrasi menjadi amanat pertama dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 11 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011. “Karena ditaruh pada urutan pertama, maka pasti diistimewakan,” ungkap Azwar.

Wakil Menteri PAN Eko Prasojo menambahkan, Kemenpan juga akan menerapkan sistem promosi terbuka untuk seluruh jabatan eselon satu. Seluruh eselon satu nantinya akan dijadikan jabatan eksekutif nasional, sehingga digaji dengan APBN. Pengisian jabatan eselon satu juga akan dilakukan secara terbuka, sehingga eselon satu di daerah bisa menjadi eselon satu di departemen, demikian pula sebaliknya.

“Ini untuk mengurangi campur tangan politik dalam birokrasi seperti yang selama ini terjadi di pusat dan daerah. Kalau dia jadi eksekutif nasional dan posisinya bisa direbut eselon satu dari daerah atau instansi lain, maka setiap eselon satu akan bekerja maksimal dan tidak tunduk pada bupati atau menteri yang neko-neko,” katanya.

Untuk menjamin transparansi dan tidak ada penyelewenangan dalam rekrutmen, Kemenpan juga menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW). Kemenpan nanti akan menerima dan melaksanakan hasil rekomendasi ICW akan temuan KKN dalam proses seleksi CPNS di seluruh Indonesia. Seluruh temuan pelanggaran akan diserahkan ke penegak hukum.

Koordinator ICW Danang Widoyoko menyatakan, kinerja buruk PNS dimulai dari buruknya rekrutmen. Dengan perbaikan rekrutmen, diharapkan oknum yang mendapatkan untung dari seleksi CPNS dibabat.

“Selama ini seleksi CPNS menjadi ajang balas budi kepala daerah terpilih pada pendukung dan keluarga. Sisanya dijual oknum untuk kemudian disetorkan pada kepala daerah terpilih untuk modal pemilihan berikut,” jelas Danang.

Ke depan, Danang mengharapkan pemerintah mencontoh Singapura yang memberikan gaji lebih besar pada pegawai negeri melebihi rata-rata pegawai swasta. Selain agar tidak korupsi, pelayanan publik juga lebih baik.(jpnn)