TEMBILAHAN (detikriau.org) – Demi terialisasinya pembangunan di lingkungan kabupaten Indragiri Hilir, Bupati Inhil gelar rapat koordinasi camat se-Inhil bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil Tembilahan, Selasa (11/11/2014).

Rapat yang berlangsung dari pukul 15.00 WIB ini diberi kesempatan masing-masing Camat untuk menyampaikan keluhan dan hal-hal yang belum bisa terlaksana, bahkan berupa laporan yang mesti dipenuhi Pemerintah Kabupaten Inhil.

Dari berbagai persoalan yang ditampung, Bupati berharap akan dapat menjadi acuan Pemerintah Kabupaten akan permasalahan yang dihadapi dimasing-masing kecamatan yang ada di Inhil ini.

“Sudah dapat saya simpulkan bahwa mayoritas kecamatan di Inhil ini persoalan infrastruktur dan penerangan yang jadi persoalan,” kata Bupati Inhil, HM Wardan saat menaggapi dalam rapat.

Terkait dengan persoalan penerangan, diakuinya layanan PLN sangat terbatas, apalagi sampai ke kecamatan ataupun desa. Saat ini kata Bupati, ibu kota kabupaten saja hidup secara bergilir.

“Saya akan serius menangani hal ini, karena begitu pentingnya masalah penerangan ini, apalagi kita tidak lama lagi akan menggelar MTQ pada tanggal 13 Desember mendatang,” tutur HM Wardan.

Untuk pembangunan kecamatan maupun desa, Bupati akan turun melihat situasi dan minta kepada Pemerintah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Inhil untuk membuat agenda tersebut dalam waktu dekat ini.

“Saya ingin turun ke setiap kecamatan untuk meninjau langsung pekerjaan pembangunan, terutama kualitas proyek,” pungkasnya.(mirwan)

SERANG— Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo yang melarang kegiatan rapat di hotel.

“Saya kira kondusional. Rapat di luar bisa dilaksanakan kalau porsinya banyak dan melibatkan orang banyak,” katanya di Serang, Senin.

Sebagai contoh, kata dia, kegiatan rapat perlombaan enam negara yang sekarang sedang berlangsung di salah satu hotel di Banten, tidak masalah, karena porsinya memang besar dan pesertanya juga banyak.

“Kalau rapat-rapat internal sih memang lebih baik jangan di hotel, tapi kalau rapat besar dan melibatkan pihak lain, saya kira tidak masalah di hotel,” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi melarang pegawai negeri sipil menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel, dan harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas.

Menurutnya, keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel. Mengoptimalkan fasilitas kantor untuk rapat, kata Yuddi, merupakan instruksi presiden dan wakil presiden sehingga bisa tercipta efisiensi dan penghematan anggaran negara.

“Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah,” katanya.

Kegiatan tersebut, katanya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia. “Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan,” katanya.(republika)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih di bawah target, namun realisasi fisik hingga akhir tahun 2014 nanti ditargetkan mencapai 93,62 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati, HM Wardan saat diwawancarai sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi rutin bulanan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Senin (10/11).

Dikatakan Bupati, untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu, ia telah mempertanyakan satu persatu kepada seluruh SKPD, khususnya tentang realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun anggaran 2014 ini.

Apalagi, mengingat masa kerja yang hanya tinggal 35 hari lagi. Jadi, masing-masing SKPD harus membuat target yang bisa dicapai hingga tanggal 25 Desember mendatang, karena sampai saat ini realisasi program dan kegiatan fisik rata-rata baru mencapai 70 persen.

“Dari hasil rapat evaluasi tadi, saya harapkan mudah-mudahan untuk penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2014 sesuai dengan target kita, yakni 93,62 persen,” tutur Bupati, Wardan.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dan pendataan aset daerah, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menegaskan bahwa masing-masing SKPD yang belum memenuhi dan mencapai target sudah membuat surat pernyataan.

Dimana salah satu butir isinya menyatakan, SKPD harus mampu menyelesaikan masalah pengelolaan dan pendataan aset daerah tersebut hingga akhir Bulan Desember mendatang.

“Apabila aset ini tidak juga bisa diselesaikan, maka mereka harus siap menerima konsekuensi terhadap apa yang akan diberikan oleh pimpinan ke depan,” pungkasnya. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Diagendakan kamis (23/10/2014) esok, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir akan menggelar rapat paripurna pengesahan dan pengukuhan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Inhil definitif.

Empat orang pimpinan DPRD Inhil periode 2014-2019 yakni Dani M Nursalam sebagai Ketua DPRD Inhil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan tiga orang wakil ketua yakni Maryanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Feriandi dari Partai Golkar dan Syahruddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“SK Gubernur sudah kita terima, insyaallah hari kamis mendatang pengukuhannya.”Ujar Ketua DPRD Inhil sementara, Dani M Nursalam kepada Vokal diruang kerjanya, selasa (21/10/2014)

Menurut Dani, pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilakukan sekaligus meresmian posisi pimpinan definitif, sebab sebelumnya sifatnya masih sebagai pimpinan sementara. Dengan pengukuhan ini, DPRD Inhil akan secepatnya menyelesaikan berbagai agenda pembangunan di Kabupaten Inhil.

“Ada agenda penting yang harus segera dilakukan anggota DPRD Inhil, yakni pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015,” paparnya.

Kalau pimpinan definitif DPRD tidak segera dikukuhkan, kata dia, pembentukan alat kelengkapan DPRD lainnya, seperti komisi dan badan musyawarah, tentunya tidak bisa dilakukan.

“Kalau tidak ada alat kelengkapan DPRD lainnya, tentunya tidak bisa dilakukan pembahasan rancangan APBD 2015,” tandasnya.

Untuk sekedar mengingatkan, pengangkatan pimpinan DPRD Inhil sementara dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna ke 2 masa sidang ke III tahun sidang 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (23/9/2014) yang lalu. Setelahnya, melalui Bupati Inhil, pimpinan DPRD Inhil dimintakan kepada Gubernur Riau untuk diresmikan pengesahannya.(dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bertempat di aula lantai dua Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan diadakan Rapat Koordinasi terbatas Unsur Muspida dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke 33 Riau. Disamping Muspida, juga hadir dalam kesempatan tersebut beberapa kepala Instansi terkait, Camat Tembilahan dan Camat Tembilahan Hulu serta pihak-pihak terkait. Jum’at (17/10/2014)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), H fauzar memaparkan bahwa sejauh ini untuk bidang sarana prasarana dalam rangka mensukseskan helat religi tahunan ini, rencana pengecatan jembatan sudah dilakukan koordinasi oleh pihaknya dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Persoalan anggaran menurutnya sudah tidak ada masalah hanya saja saat ini proses lelang pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun ia berkeyakinan tugas ini akan mampu dirampungkan sebelum pelaksanaan MTQ nantinya termasuk juga untuk melakukan penomoran jembatan.

Beberapa hal lainnya terkait persoalan kebersihan kota, pekerjaan perbaikan ruas jalan provinsi menuju Tembilahan, lokasi bazar, astaka dan tribun serta pengaspalan seluruh badan jalan dalam kota Tembilahan juga diyakininya akan dapat dirampungkan sebelum tibanya pelaksanaan MTQ mendatang.

“Insyaallah kami yakini tidak ada masalah dan seluruh tugas dan tanggungjawab ini akan mampu kami selesaikan tepat waktu,” Sampaikan Fauzar.

Hal-hal lainnya yang juga menjadi pembahsan adalah terkait persoalan kebersihan kota, perparkiran, rekayasa lalui lintas, penertiban pedagang dan tranportasi lokal selama pelaksanaan MTQ.

“Saya berharap semua pihak terkait untuk segera menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya dengan baik dan benar agar pelaksanaan MTQ ke 33 Riau nantinya dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” Pesan Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan harapan agar seluruh masyarakat ikut ambil peduli dan terlibat secara bersama-sama dalam mensukseskan Inhil sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ini. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Esok, Jum’at (3/10/2014), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir mengagendakan Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan tata Tertib dan Kode Etik DPRD Inhil.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua sementara DPRD inhil Dani M Nursalam kepada detikriau.org saat bertemu di loby gedung kantor DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Kamis (2/10/2014). Menurut Dani, Tatib dan Kode Etik DPRD Inhil ini sebelumnya telah melalui pembahasan ditingkat Kelompok Kerja (Pokja) 1 dan Pokja 2. Dimana Pokja satu melakukan pembahasan tentang Tatib dan Pokja dua melakukan pembahasan Kode Etik.

“Insyaallah besok Tatib dan Kode Etik DPRD Inhil sudah kita sahkan,” Sampaikan Dani.

Sehubungan dengan Peng-SK-an pimpinan Definitif DPRD Inhil hasil Paripurna Ke dua Masa Sidang ke tiga Tahun sidang 2014 pada selasa (23/9/2014) yang lalu, usulannya kini sudah berada di Pekanbaru.

“yang jelas kita masih menunggu. Hingga hari ini dari 12 kabupaten kota se Riau, baru dua Kabupaten yang sudah disahkan pengangkatan pimpinan definitifnya yakni Kab Pelalawan dan Rohul. 10 sisanya masih menunggu termasuk Inhil.” Tandas Dani M Nursalam.

Untuk sekedar mengingatkan, berdasrkan hasil rapat paripurna, Dani M Nursalam terpilih sebagai Pimpinan DPRD Inhil definitif untuk periode 2014-2019 didampingi 3 Wakilnya yakni, Feriandi (Golkar), Maryanto (PDIP) dan Syahruddin (PPP). (dro/adv DPRD Inhil)