“Fraksi Golkar Nilai Usulan Ranperda Terkesan Main-main”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2015 dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun 2015, Selasa (5/5/2015).

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan para Wakil Ketua DPRD lainnya, serta dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Muammar mengusulkan agar pada salah satu Ranperda dibuat pasal yang jelas, untuk mengatur regulasi Perda pemberangkatan jema’ah haji, seperti menggunakan transportasi laut, serta melalui pelabuhan Tembilahan dan Guntung.

“Sedangkan 5 Ranperda lainnya, lebih baik disatukan, karena masih memiliki keterkaitan tentang desa,” tutur Muammar.

Sedangkan Jubir Fraksi Golongan Karya (Golkar) Inhil, HM Yusuf Said menilai bahwa dari sejumlah Ranperda yang telah diusulkan Pemkab Inhil, terlihat hanya merupakan dokumen asal jadi dan terkesan main-main, karena cukup banyak persyaratan yang belum dilengkapi.

Senada dengan itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil, Surya Lesmana meminta agar Pemkab Inhil untuk mensosialisasikan Ranperda tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa manfaat yang mereka peroleh dari penerapan Perda ini nantinya.

“Ranperda yang diusulkan ini seharusnya melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait terlebih dahulu dan Pemkab Inhil melalui Satker harus aktif dalam pembahasannya, sehingga bisa mengetahui apa saja yang harus dilengkapi dalam pengusulannya,” tambah Jubir Frasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, Malian Ghazali.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrat Inhil, Hasnawi mengapresiasi dan menyetujui 5 Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil untuk dibahas di tingkat selanjutnya, dengan melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan terlebih dahulu.

“Sedangkan untuk Ranperda tentang Desa Adat, kita ingin mempertanyakan apakah betul di Inhil ini ada terdapat Desa Adat, karena setahu kami itu tidak ada,” terangnya.

Untuk dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) dan Fraksi Nasdem Plus, juga menyatakan sangat menyambut baik Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil, khususnya Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, karena menyangkut dengan kepentingan kaum muslimin dalam penyelenggaraan Rukun Islam.

Seperti diberitakan, 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil melalui Bupati HM Wardan pada rapat paripurna sebelumnya, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat persiapan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2015 yang dihadiri seluruh kepala SD, SMP dan SMA sederajat se-kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu, Jum’at (24/4/2015).

Rapat yang berlangsung di aula Kantor Disdik Kabupaten Inhil jalan Veteran Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Disdik Inhil Helmi D. Dimana, pada rapat ini menarik beberapa kesimpulan bahwa, akan digelar upacara Hardiknas pada tanggal 2 Mei mendatang di lapangan upacara jalan Gadjah Mada Tembilahan.

Selain itu, juga akan dilaksanakan jalan santai pada hari berikutnya, yakni pada tanggal 3 Mei. Menurut Kadisdik, dalam peringatan Hardiknas tahun ini akan terasa lebih ramai. Sebab, kegiatan tersebut bersempena dengan acara Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau yang berpusat di Kabupaten Inhil.

“Kita dari Disdik bekerja sama dengan semua pihak, seperti dengan Bagian Humas Setdakab Inhil yang sekaligus meramaikan peringatan HPN di kota Tembilahan nantinya,” kata Helmi.

Selain itu, ia menyatakan acara ini akan diramaikan seluruh lembaga pendidikan di Tembilahan kota serta Tembilahan Hulu, baik lembaga pendidikan dibawah Disdik Inhil maupun Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil.

Sebab saat itu, tidak hanya sebatas kesepakatan kepala Satuan Pendidikan kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu saja, namun juga tampak hadir Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Inhil, perwakilan Bagian Humas Setdakab Inhil, serta Pengurus PGRI Kabupaten Inhil

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) gelar rapat perdana persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 tingkat Kabupaten tahun 2015 di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Rabu (15/4/2015) sore.

Rapat ini dipimpin Asisten II Setda Kabupaten Inhil, H Fauzar didampingi Asisten III Setda Kabupaten Inhil H Afrizal dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Inhil.

Dalam rapat ini, Asisten II Setdakab Inhil menyampaikan struktur panitia pelaksana yang telah disahkan oleh Bupati Inhil HM Wardan beberapa waktu lalu. Dimana, disampaikankan Fauzar MTQ tahun ini Bupati menunjuk Mukhtar (Kepala Disbun Inhil) sebagai ketua panitia pelaksana, begitu juga sejumlah panitia jajarannya.

“Jika ada yang merasa kurang sesuai dengan bidangnya distruktur kepanitiaan ini masih bisa mengajukan perubahan jabatan yang lebih sesuai dengan bidangnya, sebab pelaksanaannya masih ada jeda waktu kita,” katanya.

Sebab katanya, MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Inhil yang akan dilaksankan di Kecamatan Sungai Batang ini penyelenggaraannya masih cukup lama yakni pada tanggal 20 Mei mendatang, dan ini merupakan hasil kesepakatan rapat sore itu dan disesuaikan dengar berbagai pertimbanangan seperti kondisi fisik alam serta lainnya, terlebih pada kegiatan Pemda yang lain.

“Jika sempat tertunda sampai bulan Juni maka akan terbentur dengan kegiatan Milad Kabupaten Inhil, oleh sebab itu saya tegaskan MTQ ini ditargetkan paling lambat pelaksanaannya akhir bulan Mei 2015,” tukasnya.

Artinya, dalam rapat itu banyak pertimbangan dalam menetapkan tanggal. Seperti kondisi fisik alam, ada juga terbentur jadwal kegiatan Pemkab yang lain serta persoalan lainnya. Meski begitu, Asisten II menegaskan pelaksanaan ini tidak bisa ditunda terlalu lama karena, ketika memasuki awal bulan Juni mendatang, maka jajaran Pemkab akan disibukkan dengan persiapan kegiatan Milad Kabupaten Inhil.

“Target kita paling lambat akhir dibulan Mei, jika tertunda lagi maka lebih jauh tertunda pelaksanaannya, oleh sebab itu kita maksimalkan tenaga dalam bulan Mei ini agar terlaksanan dengan sukses,” katanya lagi.

Ia berpesan, panitia yang ada ini untuk dapat bekerja maksimal. Dan diberinya target persiapan pembangunan fisik harus sudah rampung seminggu sebelum hari H pelaksanaan MTQ ini.(mirwan/adv pemkab)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –  Seluruh Camat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin di wilayah kerjanya masing-masing secara akurat dan tepat.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardandalam sebuah kesempatan di Tembilahan.

Turut hadir saat itu, Sekda, H Alimuddin RM, Kepala Dinkes, DR Hj Alvi Furwanti Alwie, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto, perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Camat se-Kabupaten Inhil.

Dikatakan Bupati, data masyarakat miskin penerima bantuan di bidang kesehatan ini, paling lambat harus dikumpulkan dan diserahkan oleh pihak kecamatan ke dinas dan instansi terkait pada tanggal 10 Mei 2015 mendatang.

“Data yang ada pada kita saat ini, merupakan data dari tahun-tahun sebelumnya dan belum dilakukan verifikasi di lapangan. Jadi harus didata ulang, untuk mengecek langsung apakah ada perubahan atau tidak,” tutur Bupati.

Oleh karena itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berharap kepada seluruh Camat, untuk melakukan pendataan secara langsung di lapangan, sehingga data masyarakat miskin yang terkumpul nantinya benar-benar valid dan bisa digunakan oleh berbagai pihak terkait.

“Jika sampai tanggal 15 Mei nanti kita belum juga memiliki data yang valid, maka program dan bantuan di bidang kesehatan bagi masyarakat Inhil akan sulit untuk disalurkan,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinkes Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwi menjelaskan bahwa per tanggal 1 Mei 2015 mendatang, pihak provinsi tidak lagi melayani Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak kabupaten dan kota.

Jika sudah begitu, tentu masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu akan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi.

“Jadi, keberadaan data ini sangat penting. Apalagi, pada tahun 2016 mendatang seluruh pengguna Program Jamkesda harus sudah diintegrasikan ke BPJS,” imbuhnya.(adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Inhil bulan Maret 2015 bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Selasa (17/3/2015).

Bupati mengatakan, rapat koordinasi kali ini isu teraktual yang menjadi tema besar yakni persoalan pelayanan PLN, sebab diketahui kondisi mesin PLN Rayon Tembilahan saat ini telah menjadi sorotan semua kalangan, baik dari Pemerintah sendiri, maupun masyarakat secara umum.

Disamping itu, tema besar lainnya yang dibahas ialah persoalan pelayanan PDAM Tirta Indragiri. Apalagi katanya, kedua persoalan tersebut baik PLN maupun PDAM Tirta Indragiri ini merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan.

“Meski ada 8 ekspos dari anggota Forkopimda hari ini yang menyampaikan secara detail, namun tetap 2 persoalan ini yang menjadi sorotan kita bersama, tapi kita sedikit banyaknya menerima masukan bagaimana baiknya kedepan untuk memperbaikinya,” kata Bupati.

Bupati juga menilai dari hasil rapat koordinasi Forkopimda bulan lalu, sudah hampir semua terlaksana dibulan ini.

“Seperti edaran surat ke Mesjid-mesjid tentang pencegahan Karhutla, itu sudah terlaksana. Memang ada juga hasil rapat bulan Februari kemaren yang masih dalam proses di SKPD,” imbuhnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015 bertempat di Aula kantor Bappeda Inhil, Tembilahan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor dan kepala bagian SKPD yang ada diolingkungan Pemkab Inhil, selasa (3/3)

Dalam amarannya, Wabup menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus siap untuk menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan masyarakat. Pemeritnah juga harus mampu untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

“disamping semua itu kita juga mempunyai beberapa program prioritas diantaranya Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dalam rangka mempercepat pembangunan Inhil Kedepannya.” Sampaikan Wabup.

Adapun Pelaksanaan Rapat Forum SKPD di lingkungan Pemkab Inhil TH 2015 bertujuan untuk Mensinkronkan usulan kegiatan Kecamatan dari hasil reses Anggota DPRD Inhil TH 2014 dengan rancangan Kerja SKPD. Kemudian menetapkan Program Kegiatan Prioritas yang akan di muat dalam Rencana Kerja SKPD serta menyekapati pagu indikatif usulan TH 2016 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Inhil dan rencana Strategis SKPD TH 2013-2018.

Rapat Forum SKPD yang di taja oleh BAPPEDA Kabupaten Inhil ini di laksanakan selama 3 hari kerja dan diikuti oleh seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Dinas serta RSUD se Kabupaten Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)