TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi tim tentang verifikasi data inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Senin (21/3/2016) sore.

Dalam rapat tersebut, Pemkab tampak kesulitan menangani masalah aset dengan dalih banyaknya persoalan lama yang harus dikaji, misalnya aset tanah, gedung sekolah dan lainnya.

“Kami akui, yang tersulit masalah aset, karena aset itu memiliki sejarah sehingga kami perlu ekstra. Contoh saja aset gedung sekolah, kami harus mengkaji lagi bagaimana mula berdirinya sebelum negeri, itu baru satu contoh aset, belum yang lain,” kata Sekda Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin usai memimpin rapat tim tentang verifikasi data inventarisasi P3D.

Menurut Sekda rapat tersebut untuk menindak lanjuti perundang-undangan tentang pemerintah daerah yakni ada sebagian urusan Kabupaten yang dipindahkan ke Provinsi, diantaranya adalah urusan pertambangan, kehutanan, kelautan dan beberapa urusan lainnya.

Dengan demikian, maka proses pertama yang dilakukan berupa penyerahan segala aspek kepada Pemprov, mulai dari personil, sarana prasarana termasuk aset.

Saat ini Pemkab telah membentuk tim verifikasi data inventarisasi yang fokus menyelesaikan dokumen-dokumen terkait. Bahkan ditargetkan, akhir bulan ini sudah rampung secara keseluruhan.

“Menyangkut personil sudah rampung kita serahkan, yang belum selesai itu persoalan aset. Tapi kita upayakan akhir bulan ini sudah rampung,” paparnya.

Sebenarnya lanjut Sekda, masa tenggang waktu masih cukup lama. Sebab berdasarkan aturan yang ada menyatakan pada bulan Oktober 2016 baru menjadi kewenangan pihak Provinsi memanfaatkan keseluruhan yang diserahkan.

“Kita cepat menyerahkan ini karena sudah ada himbauan aturan, selagi bisa dikerjakan langsung dikerjakan tanpa harus menunda waktu,” tandasnya. Mirwan/adv

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Pelaksana tugas ( Plt) Sekda Rohil Drs.Surya Arfan.Msi geram dengan Dinas Bina Marga Dan Pengairan ( BM dan P) yang tidak mengutuskan satupun pegawainya dalam Rapat Evaluasi Realisasi Tentang Minimnya Serapan Tahun Anggaran 2014-2015‎.

“Selama ini serapan anggaran dinilai sangat rendah di beberapa dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya Dinas Bina Marga dan Pengairan. Rendahnya serapan anggaran di Dinas Bina Marga dan Pengairan ini akan menjadi catatan khusus bagi pemkab.” Jelas Surya saat memimpin Rapat dibappeda,Kamis (03/08/15).

Surya menjelaskan, dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD), yang terealisasi baru sekitar 30 Persen. 30 persen itu termasuk pembayaran Gaji Pegawai dan Honorer.

“Saya meminta kepada SKPD untuk segera memacu realisasi sehingga persentase dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.” Harapnya Mantan Kadisdik Rohil ini.

Orang nomor 3 dirohil ini juga mengakui bahwa saat ini masih banyak program yang bersifat fisik akan dikerjakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), jika kegiatan itu dipaksakan untuk dikerjakan, dikhawatirkan tidak akan selesai jelang akhir tahun.

“Kegiatan fisik akan dimunculkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Sementara masih banyak kegiatan pada APBD murni yang sampai saat ini belum terealisasi. Seperti belanja rutin dan kegiatan  Penunjukan Langsung (PL).” Imbuhnya.

Untuk proses lelang, Kepala Badan Ketahanan Pangan ( BKP) ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar realisasinya segera terlaksana pada akhir tahun.tujuannya agar realisasi APBD-P-2015 segera berjalan.”saya sudah melaporkan hal ini kepada pak Bupati,” Pungkas Plt.Sekda Surya Arfan.(ris/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan rekomendasikan pemkab Inhil untuk mengutamakan program perbaikan infrastruktur jalan dan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna ke-1, dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2015 dan penyampaian laporan hasil reses II tahun 2015, Selasa (1/9/2015).

Juru Bicara (Jubir) Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Inhil, Muslim merekomendasikan agar Pemkab Inhil memprioritaskan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat di Dapil I, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas.

“Diharapkan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil berperan aktif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, seperti jalan penghubung antar parit, dusun, desa, kecamatan dan ibukota kabupaten,” tutur Muslim.

Jubir Dapil II DPRD Inhil, Bambang Irawan yang mewakili Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka dan Gaung berharap agar Pemkab Inhil membangun trio tata air, guna memperbaiki kondisi perkebunan kelapa rakyat yang sudah sangat kritis.

“Kita minta prioritaskan program penyelamatan perkeebunan rakyat’” Sampaikan Bambang.

Sementara itu Jubir Dapil V DPRD Inhil, Hasmawi yang mewakili masyarakat di Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kuala Indragiri dan Concong juga meminta agar pemerintah memprogramkan pembangunan akses jalan penghubung dalam upaya membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil di Negeri Seribu Parit.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda, H Fauzar menyatakan akan menampung seluruh aspirasi ini untuk menjadi masukan dan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 mendatang.

“Nanti semuanya kita padukan bersama hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, untuk menentukan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi ini turut dihadiri Bupati diwakili Plt Sekda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan sejumlah anggota DPRD Inhil. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna keenam masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi para Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Mariyanto dan Syahruddin ini, dihadiri langsung oleh Bupati, HM Wardan dan Plt Selda, H Fauzar serta diikuti sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Agenda rapat Paripurna tersebut, yakni mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, yang disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, masing-masing juru bicara (jubir) fraksi menyampaikan pemandangannya terkait dengan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, untuk selanjutnya dijawab kembali oleh Pemkab Inhil.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi usai memimpin Rapat Paripurna menyatakan bahwa apa yang disampaikan ini, merupakan suara dan aspirasi dari masing-masing fraksi, yang harus ditanggapi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

“Malam ini kita lanjutkan dengan Rapat Paripurna ketujuh, dengan agenda mendengarkan jawaban dari Bupati Inhil,” tutur Ferryandi.

Menanggapi pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Inhil tersebut, Bupati Wardan menjelaskan, setelah ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan dihimpun, guna mencari solusi atas kelemahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pencapaian kinerja dapat terus ditingkatkan.

“Saya harapkan dari hasil yang telah dikerjakan oleh Pemda, ada dilakukan pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat, dalam upaya perbaikan di masa mendatang,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yang seharusnya digelar pada Selasa (4/8/2015) malam ditunda.

Penundaan tersebut dikarenakan tidak hadirnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil, selaku pengambil kebijakan dan penanggung jawab setiap kegiatan di wilayah kerjanya masing-masing.

Seperti yang terlihat pada Selasa (4/8/2015) malam di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan. Meski RDP tersebut sempat dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi II, Amd Junaidi didampingi Wakil Ketua Komisi III, Edi Hariyanto dan sejumlah anggota, namun akhirnya ditutup dan ditunda sampai beberapa hari ke depan.

Saat itu, Junaidi mempertanyakan apakah seluruh perwakilan SKPD terkait yang hadir dapat memberikan keputusan dan mengimbil kebijakan lebih jauh terhadap persoalan yang akan dibahas.

“Berhubung seluruh SKPD yang hadir ini adalah perwakilan, saya ingin bertanya apakah pembahasan bisa kita lanjutkan, karena nanti akan ada keputusan dan kebijakan yang harus dibuat,” tanya Junaidi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, perwakilan SKPD terkait bersepakat untuk menunda pembahasan tentang keberadaan Danau Mabelu yang diusulkan oleh Pemda kepada DPRD Inhil sebagai kawasan konservasi.

“Karena malam ini pimpinan kami tidak bisa hadir. Jadi, kami minta pembahasannya ditunda terlebih dahulu, sampai pimpinan kami datang,” kata salah seorang perwakilan SKPD dan diamini yang lainnya.

Atas permintaan itu, pimpinan rapat dan seluruh anggota menyetujui, untuk dilakukan penundaan pembahasan terhadap keberadaan Danau Mabelu.

Untuk diketahui, RDP ini dihadiri sejumlah perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD), serta pihak terkait lainnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) gelar rapat terbatas Forkopimda Kabupaten Inhil dalam rangka persiapan menjelang perayaan Idul Fitri tahun 1436 H di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Selasa (14/7/2015) kemaren.

Menurut Bupati, Rapat tersebut bukan lagi menyusun strategi secara teknis menghadapi lebaran Idul Fitri melainkan hanya sebatas mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh instansi dalam menghadapi perayaan lebaran nantinya.

“Dari hasil presentasi semua instansi yang hadir tadi dapat disimpulakan bahwa kita telah siap secara maksimal untuk menghadapi perayaan Idul Fitri baik dari segi sarana prasaran maupun lainnya,” ungkap Wardan.

Ditambahkan, selain sebatas kesiapan perayaan, Pemkab Inhil juga sudah siaga atas hal-hal yang tak diinginkan seperti ditemukan masyarakat yang sakit, karenanya semua Puskesmas di Inhil ini diharuskan untuk tetap beri pelayan seperti biasa tanpa ada hari libur.

“Dari presentasi dari Dinas Kesehatan, Puskesmas kita di Inhil sudah tetap waspada dalam menyambut perayaan lebaran nantinya, begitu juga kesiapan siaga lainnya, saya fikir sudah cukup maksimal,” katanya.

Dengan demikian, Bupati juga menghimbau kepada semua komponen di Kabupaten Inhil untuk bersama-sama mensukseskan perayaan lebaran Idul Fitri. (mirwan/adv)