TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bank Indonesia (BI) Pekanbaru menyerahkan bantuan peralatan mesin pertanian kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Indragiri Hilir. Penyerahan bantuan program  BI Sosial Responsibility ini diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Kab. Inhil, H. Rosman Malomo bertempat di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kab. Inhil di Tembilahan, Kamis (5/7/2012)

Menurut penjelasan Direktur BI Cabang Pekanbaru yang diwakili Deputi Investasi, Abdul Majid Ikram, bantuan ini diberikan setelah mempelajari proposal yang disampaikan oleh DTPHP Inhil. Kegiatan bantuan seperti ini menurutnya adalah kebijakan bersifat nasional. BI diberikan amanah oleh Negara untuk turut berperan aktif dalam mendorong perekonomian daerah khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengendalian harga.

“Mudah-mudahan bantuan ini tidak hanya berhenti sampai disini. Berlanjut atau tidaknya bantuan ini akan tergantung dari penilaian  sejauh mana manfaat atas bantuan ini kepada produktifitas dan peningkatan penghasilan petani. Jadi bantuan ini hanya bersifat bantuan awal,” Jelas Abdul Majid Ikram dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo, Ketua DPRD, H. Raus Walid, Kadispertanian Provinsi Riau, Pejabat dilingkungan Setdakab Inhil, Kepala UPTD DTPHP Inhil serta perwakilan gapoktan penerima bantuan.

Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo dalam penyampaian kata sambutannya berharap agar gapoktan penerima dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya agar program ini dapat terus berlanjut.

“Kelanjutan bantuan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Deputy Investasi BI sangat tergantung dari sejauhmana bantuan mesin-mesin ini akan memberikan dampak disektor pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan petani, jadi tolong dimanfaatkan dan dipergunakan dengan benar agar program ini akan terus berlanjut dan gapoktan yang belum mendapatkan bantuan hari ini kedepan juga akan mendapatkan kesempatan yang sama.” Harap Wabub.

Jalin Kemitraan dengan BI

Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi menyatakan bahwa tantangan DTPHP di Kab. Inhil saat ini terutama didominasi oleh petani kecil dengan skala usaha kecil, SDM yang rendah, Produktifitas rendah dan keterbatasan permodalan. Keadaan ini menurut Wiryadi berdampak tidak mampunya diterapkan teknologi yang tepat sehingga akan berimbas kepada rendahnya kualitas hasil pertanian di pedesaaan.

Pemanfaatan rata-rata lahan pertanian pertahun di Kab. Inhil rata-rata sebanyak 32.460 Ha atau 65,65 persen dari luasan areal pertanian. Tahun 2011, pemanfaatan lahan sebanyak 33.597 Ha dengan tingkat produksi rata-rata sebesar 3,86 Kuintal gabah kering panen per Hektar.

“Produksi yang mampu dihasilkan ini tentunya terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju dalam pengolahan usaha tani,” Jelas Wiryadi.

Rendahnya produksi pertanian ini menurut Wiryadi diantaranya disebabkan oleh kurang berdayanya petani dalam menerapkan teknologi terutama dalam penerapan benih unggul dan bermutu, pengolahan lahan yang kurang sempurna yang disebabkan ketidakmampuan petani memenuhi peralatan mesin pengolahan lahan pertanian serta penanganan Pasca Panen yang kurang baik.

“Kerjasama yang kini kita bangun dengan BI PKU ini diantaranya  ditujukan  untuk meningkatkan SDM petani, petugas, dukungan penyedian sarana dan prasaran produksi serta pemodalan di bidang pertanian.” Jelas Wiryadi.

Bantuan mesin-mesin pertanian dari Bank Indonesia kali ini berupa 3 mesin Hydrotiller dan 5 buah power threser. Setelah bantuan diterima dari Deputy Investasi BI PKU, Wabub langsung menyerahkan secara langsung kepada perwakilan kelompok tani. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo menyampaikan bahwa pembangunan selama tahun 2011 di Kab. Inhil berjalan baik dan kondusif. Hal ini menurutnya terlihat dengan adanya peningkatan dari berbagai aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, termasuk peningkatan dibidang insdustri dan perdagangan.

Dijelaskan Wabup dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Inhil bersempena peringatan Milad Ke-47 Kab. Inhil di ruang rapat Paripurna gedung DPRD Inhil, Kamis (14/6). Berbagai peningkatakan aspek itu seperti terjadinya pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen pada tahun 2011 yang berarti telah berhasil duduk sejajar dengan Pemerintah Provinsi Riau.

Sedangkan untuk aspek Kesehatan, Pemkab Inhil sudah berhasil menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai seperti penyediaan jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan, Pembangunan Pos Kesehatan dan Penambahan Puskesmas Pembantu.

Aspek pendidikan, Pemkab Inhil juga sudah berhasil meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat dasar dan menekan angka putus sekolah.  Potensi perikanan dan kelautan serta mendorong laju produksi perikanan dan pencegahan illegal fishing. Termasukjuga, Pemkab Inhil dinilai berhasil meningkatkan bidang industry dan perdaganngan terutama dalam mengoptimalisasikan produk unggulan daerah.

“Namun haruslah kita akui semua itu belum bisa secara maksimal disebabkan berbagai kendala seperti keterbatasan dalam bidang sumberdaya maupun semuberdana,” Ujar Wabup

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tesebut, dilanjutkan Wabup, Pemkab Inhil terus mengupayakan berbagai perbaikan dan pembenahan baik secara internal maupun ekternal antara lain yakni, melanjutkan program optimalisai kinerja aparatur pemda, kemudian merancang system pendanaan yang lebih berpihak kepada usaha kecil menegah dan koperasi, Mengekplorasi produk unggulan daerah, memfasilitasi hubungan dengan daerah lain serta pihak swasta serta terus berupaya untuk menawarkan kemudah-kemudahan investasi di daerah baik kepada pengusaha lokal, nasional bahkan internasional.(fsl)

Mukerwil harus membuat langkah-langkah politik demi tercapainya tujuan — 

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Hari ini, Jum’at (1/6). Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) bertempat di Hotel Mayang Garden Pekanbaru. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Ir. HM. Lukman Edy, M,Si.

Dalam kata sambutannya, Lukman Edy meminta agar seluruh kader bekerja lebih maksimal, saling bahu membahu agar target yang sudah ditetapkan partai dapat tercapai.

“Mukerwil kali ini kita agendakan guna melakukan pengutan struktur partai. Kita mempunyai target untuk meloloskan kader PKB sebagai pemenang dalam Pemilukada Gubernur Riau 2013 dan pemenang dalam Pemilu Legislatif 2014. Maka dari itu, Mukerwil PKB Riau kali ini harus membuat langkah-langkah politik untuk tercapainya tujuan tersebut.”Pesan Lukman Edy.

Acara pembukaan Mukerwil ini juga tampak dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau. HR, Mambang Mit dan seluruh pengurus DPC PKB se Provinsi Riau.

Terkait dengan kepastian majunya Lukman Edy sebagai salah seorang bakal calon Gubri 2013 – 2018 ketika dipertanyakan detikriau.org kepada salah seorang pengurus DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir, Herwanissitas, ia membenarkan. Menurutnya, Lukman Edy sudah mengantongi restu dari DPP. “Benar. Beliau sudah mengantongi restu dari DPP untuk maju sebagai Balon Gubri mendatang. Wakilnya, pak LE yang akan menentukan. Kita sudah komit untuk mengantar beliau menjadi Gubri” Ujarnya menyebutkan LE, panggilan akrab Lukman Edy. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Sekolah SDN 08 Desa Sumber Jaya (GHS- 2) Kecamatan Belengkong, iinsar merasa sangat kecewa. Pasalnya, dana bantuan kesejahteraan bagi tenaga guru honorer disekolahnya dinyatakan hangus oleh pihak Dinas Pendidikan Inhil dengan alasan terlambat mengurus pencairan.

Menurut penuturan iinsar, ia mengurus pencairan sekira bulan November 2011 yang lalu dan untuk tenaga guru PNS dan guru kontrak walaupun waktu pencairan terlambat tapi tetap dibayarkan oleh bendahara Disdik.” Untuk guru PNS dan kontrak kata orang Disdik dananya sudah ditahankan oleh mereka dan untuk Honorer tidak serta dinyatakan Sudah hangus,”Jelas iinsar ketika bertemu www.detikriau.org disebuah warung minum di Tembilahan, Kamis (9/2)

Kata Iinsar, karena tidak berhasil mencairkan dana bantuan kesejahteraan bagi guru honorer tersebut mereka mempersalahkan dirinya.”Mereka nilai ini kesalahan saya karena terlambat dan mereka komplin kenapa untuk guru PNS dan Kontrak walaupun juga terlambat masih bisa dicairkan dananya.”Tambah Iinsar sambil mengatakan keterlambatan itu karena alasan jauhnya jarak desa dengan ibukota kabupaten, tembilahan.

Menurut iinsar ia berani berbicara ini karena juga banyak kepala sekolah lainnya yang mengalami kejadian yang sama dengan dirinya.”saya sebenarnya takut juga bicara ini, tapi biarlah, saya juga ingin tau apa sebab pastinya dan pasti kepala sekolah lain yang mengalami kejadian sama juga menginginkan kejelasan. Mudah-mudahan keterbukaan saya tidak dinilai seperti propokator yang akan menyulitkan saya,” Jawab Iinsar berharap.

DISDIK INHIL:

Tidak dibayarkannya uang bantuan kesejahteraan bagi tenaga guru Honorer yang terlambat melakukan pencairan menurut pihak Disdik bukan kesalahan mereka. Hal ini terpaksa dilakukan karena memang sudah menjadi ketentuan yang diharuskan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

“saya juga manusia pak dan saya pasti punya hati dan rasa iba. Kalau memang ketentuan aturannya memperbolehkan, pasti akan kita berikan. Apalagi itu guru honorer, tentunya uang itu sangat berarti bagi mereka. Tapi saya mau bicara apa karena memang ketentuan dalam aturan yang memaksa kita harus mematuhi,” Ujar Fauzan Amrullah, Bendahara Disdik Inhil didamping Kadisdik, Anwar Nawang serta dua orang tokoh MPI, Tengku Suhandri dan Zakiyun ketika dikomfirmasi www.detikriau.org dikantor Disdik Inhil, Kamis (9/2)

Menurut penjelasan Fauzan, uang tunjangan kesra baik itu untuk guru PNS, Kontrak dan Honorer yang melakukan pencairan sebelum batasan waktu, semua sudah dibayarkan.”Untuk tenaga guru PNS dan guru kontrak karena datanya pasti, dananya kita tahan. Namun untuk tenaga guru honorer, kita tidak bisa menahan karena jumlahnya secara pasti yang harus kita tahan tidak kita ketahui. Makanya kepala sekolah yang memintakan pembayaran untuk tenaga guru honor mereka yang melewati batas waktu tidak bisa lagi dibayar karena dananya memang sudah dikembalikan ke Provinsi.”Jelas Fauzan sambil memberitahukan jumlah dana yang terpaksa dikembalikan lagi ke provinsi dengan total Rp. 1,125 Milyar sambil memperlihatkan kepada Www.detikriau.org semua dokumen pendukung.

Masih menurut penjelasan Fauzan, keluhan seperti ini sudah didengarnya dari beberapa kepala sekolah. Namun ia menilai ini kesalahan kepala sekolahnya karena tidak tepat waktu.”tenaga guru honorer itukan masing-masing kepala sekolah yang mengetahui. Kita hanya mendapatkan laporan dari mereka disertai dengan bukti-bukti termasuk laporan bulanan. Kepada salah seorang kepala sekolah ketika kita mempertanyakan kenapa terlambat, malah ia mengaku saat itu sedang berada di jawa mengunjungi keluarga. Mereka yang tidak tepat waktu tentunya kurang tepat kalau kita yang disalahkan. Sekali lagi kita juga bekerja berdasarkan aturan yang jelas.” Imbuhnya.

Dalam surat edaran Disdik provinsi Riau nomor: 800/DPK/1.2/4735/2011 tertanggal 14 september 2011 tertulis: besaran dana bantuan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi PNS, tenaga administrasi/penjaga sekolah, tenaga pengawas, tenaga pamong pengajar masing-masing sebesar Rp. 600 ribu. Kemudian,  guru honorer pusat, provinsi dan kabupaten sebesar Rp. 500 ribu. Dana dibayarkan apabila telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Pada point ke empat tertulis: apabila terdapat kelebihan dana bantuan…… yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya harus disetorkan kembali ke kas daerah provinsi riau ke nomor rekening ……….. dan selanjutnya pada point ke enam tertulis: agar menirimkan fhotocopy spj penggunaan dana tersebut ke Gubernur Riau dan Dinas Pendidikan Riau dan harus diketahui Bupati paling lambat akhir bulan oktober 2011.

“saya akui karena juga berusaha membantu, SPJ-nya terlambat saya kirim sekitar satu mingguan. Karena untuk guru honorer sekali lagi saya katakana tidak mungkin dananya saya potongkan karena kita tidak punya data pasti jumlah guru honornya.”Pungkas Fauzan Amrullah.

Kadisdik Inhil, Anwar Nawang berharap agar kepala sekolah yang mengalami hal ini datang ke Disdik agar bisa diberikan penjelasan sejelasnya.”tolonglah diberitahukan agar ia datang ke Disdik. Saya akan berikan penjelasan sejelas-jelasnya.”Pinta Anwar sambil berjanji akan berlaku arief dan adil. (fsl)