TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Acara syukuran pemekaran Kelurahan Pangkalan Tujuh yang berlangsung, Rabu, (11/7) kemaren hendaknya menjadikan momentum dalam upaya peningkatan mutu pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Sebab salah satu alasan kenapa dilakukan pemekaran adalah dalam upaya memperpendek retang kendali birokrasi.
“Kita berharap dengan pemekaran dan acara syukuran telah kita laksanakan belum lama ini, pelayanan birokrasi yang diberikan dapat semakin baik. Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari terlaksananya pemekaran,” kata Ir H. Sahruddin MM, Sekretaris Komisi IV yang kebetulan berasal dari Dapil tersebut.

Masih menurutnya, pemekaran yang dilaksanakan diharapkan juga berimbas pada perbaikan perkonomian masyarakat setempat. Apalagi keberadaan Kelurahan Pangkalan Tujuh terletak di jalan Provinsi yang merupakan akses jalan utama yang menghubungkan dengan Kabupaten tetangga maupun dengan ibu kota Provinsi Riau.

Selain itu, pemekaran juga diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya di Kelurahan Pangkalan Tujuh. Sebab sebelumnya, ketika Kelurahan ini masih bergabung dengan Kelurahan induk, dengan luas wilayahnya yang cukup luas, pembangunan agak sedikit terkendala.

“Dengan cakupan wilayah yang luas, tentunya upaya pembangunan yang dilakukan akan semakin sulit Apalagi dengan keuangan daerah yang cukup terbatas,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Kelurahan Pangkalan Tujuh adalah hasil dari pemekaran dari Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling. Satunya lagi kelurahan pemekaran dari Kelurahan Sungai Salak adalah Kelurahan Tanjung Pidada. (suf)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 71 orang atlit Inhil dikirim ke Pekanbaru untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Riau ke 11. Dengan mengikuti 6 dari 11 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan, Kontingen POPDA Inhil ditargetkan masuk tiga besar.

Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo usai melepas kontingen Inhil di halaman kantor Bupati mengharapkan atlet yang dikirim ke ajang POPDA Riau Ke- 11 ini dapat mengukir prestasi yang baik.”Namun saya berpesan agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan jaga nama baik daerah,” Pesan Wabub.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Kadisbudparpora), Mukhtar T mengatakan saat ini anggaran ajang prestasi atlet dikalangan pelajar sangat terbatas sehingga kedepan ajang pembinaan atlet dikalangan pelajar akan digodok secara bersama-sama antara Disporabudpar dan Dinas Pendidikan agar prestasi atlit kelak dapat lebih ditingkatkan.

Dalam POPDA Ke 11 Provinsi Riau yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 18 juli ini, Inhil menurunkan atlet di 6 Cabor yakni, Bulu Tangkis, Atletik, Tenis Meja, Sepak Bola, Sepak Takraw dan Pencak Silat.(fsl)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau DR H. Ramli Walid menyatakan tidak ada yang perlu ditakutinya sehubungan dengan pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Dugaan Korupsi Venue PON XVIII. Sampai hari ini diakuinya ia masih bisa tidur nyenyak.

Pernyataan ini disampaikan Ramli Walid saat digelar konfrensi pers seusai mendaftar sebagai salah satu Bakal Calon (Balon) Bupati Inhil periode 2013-2018 pada Desak Pilkada DPC PKB Inhil, Senin (9/7) di Tembilahan.

“Saya dipanggil sebatas dimintai keterangan sebagai saksi. Bagi saya pemanggilan KPK itu bukan angin mamiri apalagi angin ribut. Saya Tanya itu sama penyidik, kenapa saya dipanggil. Penyidik bilang saya dipanggil karena saya bertugas sebagai kepala bappeda yang tentunya sangat terkait dengan perencanaan. Siapapun orang yang menjabat sebagai Bappeda saat itu pasti akan dipanggil penyidik KPK” Ujar Ramli Walid menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam pemanggilan itu menurut Ramli Walid, kepadanya dipertanyakan apakah sebelum disahkan perda itu sudah dianggarkan dananya. Diakui Ramli benar ia yang mengusulkan revisi perda.”Namun untuk pembiayaannya, sebagai bentuk penghargaan kepada DPRD, tidak ada satu senpun uang rakyat yang dianggarkan tanpa adanya persetujuan wakil mereka di DPRD.  Jadi sepuluh kalipun saya dipanggil, saya masih bisa tidur nyenyak,” Kilah Ramli.

Dalam kesempatan itu, Ramli walid juga menyatakan sama sekali tidak merasa takut menghadapi penyidik KPK. “Penyidik KPK tentu orang-orang yang berkualitas dan katanya bersekolah di hongkong. Orang lain sampai terkencing-kencing. Saya tidak. Saya malah tantang itu penyidik. Tanya semua kepala Dinas, pernah tidak saya sebagai kepala Bappeda bahkan menganggarkan sampai 6 Triliyun lalu meminta duit?. Saya lakukan semua sesuai prosedur dan tak ada yang perlu saya ragukan.”  Pungkas Ramli Walid dengan nada yakin. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Senin (9/7), penjaringan Bakal Calon Bupati Inhil periode 2013 – 2018 DPC PKB Kabupaten Indragiri mulai menerima pendaftaran. Dua kandidat, H. Ramli Walid dan HM. Wardan, besok, diperkirakan akan mendaftar.

Informasi keikutsertaan HM. Wardan melakukan pendaftaran diri pada Desk Pilkada DPC PKB Inhil didapat berdasarkan informasi dari seorang sumber yang mengaku tim sukses mantan Kadisdik Inhil ini.”Insyaallah bang, besok senin, pak Wardan akan mendaftarkan diri sebagai Balon Bupati Inhil periode 2013-2018 di kantor DPC PKB Inhil. Jam pastinya saya belum mendapatkan komfirmasi. Tapi insyaallah kalau tidak ada halangan lagi, beliau bisa dipastikan akan mendaftar.” Ujar sumber yang tidak bersedia namanya dipublikasikan ini kepada detikriau.org. Ahad (8/7)

Hari pertama Desk Pilkada DPC PKB Inhil tampaknya bukan hanya akan dihadiri oleh orang pertama dari Dinas Pendidikan Riau. Kepala Bappeda Provinsi Riau yang juga saudara kandung Ketua DPRD Inhil, H. Ramli Walid juga diperkirakan akan mendaftarkan diri.

Pernyataan ini terpampang di sebuah akun facebook atas nama Syam Daeng Rani Founners. Diakun facebook ini terpampang jelas tulisan “JIKA tidak ada halangan, Insya Allah Senin 9 juli 2012, jam 9.00 wib bapak DR. H. Ramli Walid, SE, MSi akan mendaftar sebagai bakal calon Bupati Inhil 2013-2018, di kantor BKB Inhil di Tembilahan. “RAMLI WALID-ROSMAN MALOMO”. Mohon doa restunya dari warga/masyarakat Inhil. Waslm.” Bunyi kalimat yang terpampang diakun facebook ini. (Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Beberapa atlet Olahraga Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berhasil maju ke tingkat nasional untuk lomba Volly Ball Putra dan Tenis Meja Putri, yang akan diadakan di Jakarta pada  tanggal 8 hingga 13 Juli 2012. Hal ini dikarenakan tim O2SN tingkat SMK Kabupaten Inhil berhasil menjadi juara pertama ditingkat Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah, tim O2SN SMK Volly Ball Putra dan Tenis Meja Putri kita berhasil menjadi juara di tingkat provinsi Riau pada kemarin, lalu dengan demikian,  tim dari Kabupaten Ini mewakili Riau untuk mengikuti kejuaraan O2SN tingkat Nasional di Jakarta,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H M Fauzar, melalui Kasi Kurikulum SMK yang juga merupakan Pembinaan Kegiatan O2SN SMK, Hj Hasnah, Jumat (6/7), disela-sela acara pelepasan atelit di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil yang di lakukan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan,  Zulkifli.

Hasnah mengatakan, bahwa dalam  kegiatan O2SN tingkat SMK dari Kabupaten Inhil yang merupakan perwakilan Riau ini mengirimkan sebanyak 6 orang atlit Volly Ball Putra, terdiri dari Bagus, Ardiansyah, Kaharuddin,  Puja Antara Nusa,  yang masing-masingnya merupakan siswa SMKN 2 Tembilahan, dan Baharuddin, siswa  SMKN 1 Tembilahan, dan Rudin Trasmono, siswa SMKN Pengalihan, serta atelit Tenis Meja Putri May Sartika yang berasal dari SMKN 1 Tembilahan.

“Untuk tim O2SN dari Kabupaten Inhil yang merupakan perwakilan dari Riau mengikuti perlombaan dalam dua cabang olahraga,  yakni volly ball putra dan tenis meja putri,” katanya.

Dan pada O2SN tingkat nasional ini, sambungnya, ada tiga (3) atlit dari Kabupaten Pelalawan yang mewakili  riau untuk bertarung di lomba yang sama di Jakarta. Ketiga atlit itu diantaranya dari cabang karate putri, renang putra dan catur putra yang masing-masing cabor diwakili satu orang. “Kami sangat berharap dukungan dari masyarakat Riau, khususnya Kabupaten Inhil,” harapnya. (Am)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan perbaikan Jembatan Parit H Lukman yang sudah ambruk sejak dua tahun lalu akan dilakukan melalui dana APBN 2013.
Hal ini diungkapkan Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto saat dikonfirmasi Riau Pos di Jakarta, Rabu (4/7).

‘’Setelah saya cek ke teman-teman petugas di lapangan, rupanya jembatan tersebut memang berada di jalan nasional,’’ kata Djoko Murjanto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Inhil H T Eddy Efrizal menyebutkan, bagian jembatan yang ambruk berada di bagian tengah jembatan yang panjangnya 60 meter.

Jembatan itu berada di jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Pelabuhan Samudera Enok di Tembilahan, serta merupakan jembatan vital lalu-lintas transportasi warga.

Pembangunan jembatan itu sendiri awalnya didanai sharing APBN dan APBD Provinsi Riau 2003-2004. Namun dua tahun lalu tiba-tiba ambruk karena adanya tiang penyangga yang rusak, diduga akibat pengaruh struktur tanah, sehingga tidak lagi memiliki ketahanan.

Saat ini bagian lantai jembatan masih bisa dilalui sepeda motor, tapi kalau air pasang, bagian tengah ini terendam air, sehingga kendaraan bermotor tidak dapat melewati jembatan tersebut.

Menanggapi hal ini, Djoko Murjanto mengakui kalau Kementerian PU melalui Ditjen Bintek dan Balitbang melakukan penelitian persiapan teknis 2012 ini. ‘’Kemungkinan pelaksanaan perbaikannya akan dilakukan 2013,’’ ujar Djoko menambahkan.

Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy Efrizal saat dihubungi kembali berharap, tim dari Kementerian PU turun langsung ke Inhil dalam rangka penelitian persiapan teknis tersebut.

‘’Kita memang mengharapkan tim Kementerian PU mengkaji dan menindaklanjuti dan segera dibenahi. Karena kita tahu jembatan itu urat nadi perhubungan darat masyarakat di Inhil,’’ kata Tengku Edy.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil ini juga meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian PU melakukan peningkatan jalan lintas Samudera tersebut, mulai dari Sungai Akar sampai ke Pelabuhan Samudera Kuala Enok.

Kondisi jalan saat ini, seandainya pelabuhan tersebut dioperasional oleh PT Pelindo, dikhawatirkan akan banyak kerusakan.

‘’Karena di satu sisi kita maklumi kontur tanah dasar jalan itu masih buruk. Perlu ada upaya nyata dan langsung agar peningkatan jalan lintas samudera ini segera terwujud,’’ harapanya.

Tanggung Jawab Pusat
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, SF Hariyanto menegaskan, Jembatan H Lukman di Kecamatan Enok, Indragiri Hilir masuk dalam kategori jalan nasional. Sehingga untuk penanganannya merupakannya tanggung jawab pemerintah pusat.

‘’Jembatan itu dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN, karena masuk jalan nasional. Jadi bagaiman mungkin kita yang memperbaikinya. Persepsi ini yang harus diluruskan,’’ ujar Hariyanto kepada kepada Riau Pos, Rabu (4/7) di Kantor Gubernur Riau.

Ia mengaku prihatin, kondisi jembatan sudah rusak sejak dua tahun silam. Bahkan, pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut ke Kementerian PU berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

‘’Sayangnya, sampai saat ini laporan kita tidak kunjung direspon. Seandainya kita yang membangun, tentunya sudah kita carikan solusi untuk perbaikan sarana infrastruktur tersebut,’’ tegas Hariyanto.

Menurutnya, kerusakan jembatan H Lukman tersebut pada dasarnya sudah diketahui oleh pemerintah pusat.

Bahkan, kondisi kerusakan sudah diteliti oleh Balitbang dan Bimtek dari Kementerian PU RI. Hanya saja, untuk tindak lanjutnya, sampai saat ini belum diperoleh perkembangan berarti.

‘’Kita dari provinsi berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. Karena secara administrasi memang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat,’’ imbuh Hariyanto.(rpg)