TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja dan sekaligus diskusi bersama jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (4/2).

Pertemuan yang dipusatkan di Lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini dipimpin oleh Bupati HM Wardan dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahruddin, Asisten II Setdakab Inhil, Fauzar serta pejabat eselon di Pemkab Inhil. Sedangkan Komisi E datang bersama beberapa Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Riau.

Pada kesempatan itu, Bupati Wardan memaparkan tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Inhil yang sangat memprihatinkan, sehingga dikatakannya akan sangat membantu jika Pemprov Riau mengucurkan dana melalui APBD Provinsi untuk melakukan rehab sekolah-sekolah yang ada di Negeri Seribu Parit ini.

Dijelaskan Bupati, untuk sekolah umum Inhil memiliki 94 Taman Kanak-kanak, 519 Sekolah Dasar, 136 Sekolah Menengah Pertama, 40 Sekolah Menengah Atas dan 17 Sekolah Menengah Keguruan, dan dari seluruh sekolah tersebut, hampir seluruhnya memerlukan perbaikan.

“Saya berharap sarana pendidikan di Inhil lebih diprioritaskan oleh Pemprov, tentunya minta pengawalan dari teman-teman di Komisi E,” tutur Bupati.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur yang juga membawa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta agar menghimpun data apa saja yang dibutuhkan Inhil dalam sarana pendidikan.

“Miris sekali setelah mendengar penjelasan dari Pak Bupati, tentu saja kita akan bantu mengawal alokasi dana untuk bantuan sarana pendidikan di 2016,” katanya.(adi/adv pemkab inhil)

Pekanbaru (detikriau.org) – Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Riau, mendesak Presiden Jokowi melalui mentrinya untuk segera melanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan, mengingat masih ada pengendalian yang belum selesai dilakukan dilapangan.

Pernyataan ini disampaikan IPPMI Riau melihat polemik yang terus saja terjadi di lapangan pasca diberhentikannya ribuan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang sekitar160 an fasilitator ada di Provinsi Riau.

Penghentian secara mendadak itu menurut IPPMI dikhawatirkan akan berdampak pada tidak terkontrolnya pelaksanaan akhir PNPM Mandiri Perdesaan yang seyogyanya berakhir di bulan April 2015 sesuai dengan alur kegiatan. Pemerintah pusat segera menetapkan satker PNPM-MPd untuk penyelesaian kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang masih menjadi persoalan dilapangan.

Ketua IPPMI Agustian didampingi anggota IPPMI dari seluruh Kabupaten di Provinsi Riau dalam Pernyataan sikap ini juga juga  mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan penyiapan regulasi pendukung implementasi UU Desa berupa Permen, Perbup dan petunjuk pelaksanaan operasional.

“Kami juga Mendesak Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan UU Desa dilakukan secara konsisten melalui Pendampingan yang memiliki Kompetensi, Penguatan kapasitas desa, Pengelolan Dana Desa yang terbuka dan transparan.” Ujar Agustian, jum’at (9/1/2015)

Ditambahkannya, IPPMI Riau juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh anggota dan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang profesional menjadi bahagian utama dalam pendampingan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Agus, IPPMI Riau telah melakukan pertemuan dengan Kepala BPM BANGDES pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, hasil pertemuan tersebut bahwa Sekda Atas nama Gubernur Riau telah menyurati menteri dalam negeri terkait keberlanjutan Pendampingan Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014.

Bahkan pemerintah Riau juga telah melakukan pres release ke media yang meminta keberlanjutan pendampingan  Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang ditembuskan kepada  Presiden Republik Indonesia , kemetrian dan jajaran terkait.(dro/rls)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun anggaran 2015, Pemkab Inhil mendapatkan tambahan kucuran dana sebesar Rp 500 milyar lebih dari APBD Provinsi Riau. Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan berbagai pembangunan di Inhil.

Pada kesempatan kunjungan rombongan anggota DPRD Provinsi Riau, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Inhil, Kamis (8/1), Bupati berkesempatan menyampaikan ucapan terimakasih. Tambahan dana pembangunan ini mneurut Bupati juga merupakan usaha keras anggota DPRD Riau dari Dapil Inhil.

“Kita minta teman-teman DPRD untuk selalu bersama-sama mendukung pembangunan serta ikut mengawal penggunaan dana yang besar tersebut,” Pinta Bupati

Dalam kesempatan itu Bupati juga meminta kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk mencarai dukungan dana baik dari Provinsi maupun Pusat. Jika hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang tidak seberapa tentunya proses pembangunan akan berjalan lambat.

“Ini tugas kita semua. Silahkan loby pemerintah disana, bujuk dengan program kita. Jangan hanya mengandalkan kuangan daerah yang terbatas. Kitakan punya teman-teman di DPRD yang bisa membantu,” Pesan Bupati

Adapun rombongan anggota DPRD Riau yang adatang ke Inhil, yakni H Musyaffak Asikkin, Hj Septina Primawati Rusli, Agus Transyah, HM Arfah, Hj Sulastri, Abdul Wahid, dan H Said Ismail. hadir juga dalam pertemuan itu Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam

Ketua rombongan H Musyaffak Asikkin berharap agar anggaran yang sebesar itu harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat

“pergunakanlah dana itu sebagaimana kebutuhan, baik untuk sektor Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan Infrastruktur lainya,” imbuhnya.(dro/*1/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Stand Kabupaten Bengkalis pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXIII tingkat Provinsi Riau tahun 2014 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi dihibahkan kepada Pemkab Inhil.

Penyerahan ini ditanda-tangani secara resmi oleh kedua pihak, Pemkab Bengkalis dengan Pemkab Inhil oleh Kasubag Penyimpanan Materi Promosi BPMP2T Kabupaten Bengkalis Asmaliali dan diterima pihak kedua yang ditanda tangani Asisten II Setda Kabupaten Inhil, H Fauzan Hamid.

Kasubag Penyimpanan Materi Promosi BPMP2T Kabupaten Bengkalis, Asmaliali saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/12/2014) mengatakan bahwa Stand milik Pemkab Bengkalis itu telah diserahkan dan ini akan mengurangi beban mereka dalam menangani kepulangannya setelah penutupan MTQ Riau 2014 ini.

“Hari inilah resminya serah terima itu, mulai besok (19/12) kami sudah meninggalkan Stand ini,” ungkap Asmaliali.

Selanjutnya ia menjelaskan atas penghibahan ini tidak semua barang miliknya diserahkan, akan tetapi hanya berupa benda yang mustahil untuk dibawa pulang ke Kampung mereka.

“Untuk barang-barang yang ada di dalam pastinya kami bawa pulang, yang dihibahkan itu hanya satu buah Stand yang berdiri tegak saja,” katanya.

Dijelaskan, setelah penyerahan ini maka tidak ada lagi hak pihaknya untuk menggunakan Stand tersebut. Namun, hal itu menjadi wewenang Pemkab Inhil mau dijadikan apa stand itu. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Untuk Cabang Fahmil Qur’an pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), peserta dari kota Pekanbaru berhasil merebut juara pertama dengan total nilai 1605 point disusul Kabupaten Kepulauan Meranti diperingkat kedua dengan 1085 point, kemudian Kab Inhil ditempat ketiga dengan 1030 poin serta kab Kuansing diurutan ke empat dengan total nilai 940 poin.

Berdasarkan keterangan pihak Panitia, H Akmad Khusairi Lc, ada tiga jenis paket soal yang diperlombakan yaitu, soal paket Regu, Paket Lontaran dan soal paket Rebutan. Lomba  Fahmil Qur’an ini dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan

“Untuk babak final ini, masing-masing regu mengikuti 2 paket soal, yaitu paket lontaran dan rebutan”Jelas Akmad.(mirwan)

Tanah Merah (detikriau.org) – Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau direncanakan akan diusulkan masuk dalam poros maritim. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam kunjungannya kelokasi Pelabuhan Samudra Kuala Enok akhir pekan kemaren.

Dihadapan Bupati Inhil, HM Wardan dan sejumlah pejabat di Provinsi Riau saat itu, Mantan Anggota DPR-RI itu mengajak pihak Pelindo serta Departemen Perhubungan Laut untuk sama-sama bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Apa yang menjadi tanggung jawab kami terhadap pengembangan kawasan ini akan kami jalankan. Kita juga berharap demikian terhadap apa yang menjadi tanggung jawab yang ada di bawah Pelindo dan Perhubungan laut,” Pintanya.

Andi melihat cukup banyak potensi ekonomi jika kawasan itu bisa beroperasai dengan baik. Paling tidak bisa mengatasi masalah efesiensi pada logistik. Saat ini dapat dikatakan fokus pengangkutan logistik hanya berada di Dumai.

“Saat inikan semua tertumpu di Dumai, baik untuk Riau maupun Sumatra Utara (Sumut) bagian selatan. Akibatnya kerap terjadinya penumpukan. Kita harus bisa memecahkan persolan itu. Kebetulan Pelabuhan Samudra Kuala Enok ini sudah lama dipersiapkan,” paparnya.

Untuk menunjang pelabuhan samudra, persoalan infrastruktur darat harus dioptimalkan.

di sisi penganggaranya, jalan menuju Pelabuhan Samudra Kuala Enok menggunakan APBN dan APBD Riau. Sehingga perlu dilakukan loby-loby kepada pemerintah pusat.

“Untuk yang menggunakan keuangan Provinsi, kita akan coba menganggarkanya melalui APBD-P. Sedangkan dari sisi dermaga merupakan kewenangan Pelindo dan Syahbandar,” Tambakan Andi

Secara ekonomi, pelabuhan Samudra Kuala Enok sudah layak untuk dioperasionalkan jika dilihat dari hasil produksi di Riau bagian selatan yang meliputi Kabupaten Kuansing, Inhu, Inhil serta Provinsi tetangga Jambi dan perbatasan lain.

“Kita sudah sudah lihat jarak tempuhnya khusus untuk Riau bagian Selatan. Kalau dibandingkan dengan Pelabuhan Buton dan Dumai daerah ini jauh lebih dekat. Ini otomatis mampu meningkatkan daya saing,” Tandas Andi.(dro/*1)