Detikriau.org – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam menanggulangi kekurangan logistik kampanye mengedepankan kolektifitas. Hal itu terbukti dari setiap kunjungan yang dilakukan oleh Prabowo maupun Sandi, masyarakat selalu membludak.

Ucapan itu disampaikan oleh Jurubicara Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12) sebagaimana dilansir detikriau.org melalui laman rmol.co

“Kalau dari BPN kami konsepnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan kami sudah membuka rekening. Kami yakin insyaAllah akan ada partisipasi masyarakat,” ujar Riza.

Sejauh ini, lanjut dia, ketika Prabowo atau Sandi turun ke masyarakat, tidak pernah terbesit inisiatif untuk memobilisasi para kader koalisi untuk menghadiri setiap kegiatan. Karena hal tersebut dinilai harus mengeluarkan biaya yang besar.

“Kalau kami kampanye, enggak perlu memobilisasi kader untuk hadir memenuhi undangan kalau ada Prabowo datang, Sandi datang. Kami tidak pernah memerintahkan kader. Dimana pun Prabowo-Sandi hadir selalu membludak, selalu penuh dan kami termasuk kewalahan,” terangnya.

“Padahal kami tidak kasih apa-apa. Tidak kasih uang, tidak kasih amplop dan sebagainya,” lanjut Riza, wakil ketua Komisi II DPR itu.

Lebih lanjut, Riza mengaku sangat berterimakasih dengan antusiasme para pendukung Prabowo-Sandi, termasuk para kader dari parpol pendukung koalisi.

“Begitu banyaknya antusias dan simpati masyarakat. Kami betul-betul berterimakasih dan bersyukur atas dukungan masyarakat. Dukungannya begitu besar, begitu tulus, kami berterimakasih,” pungkasnya.

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera menyikapi rencana dari Persaudaraan Alumni 212 yang akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember mendatang.

Menurut dia, Prabowo-Sandiaga selaku calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu tak pantas diundang. Seharusnya, panitia mengundang Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin.

Karena, kedua orang itu adalah alumni dari kegiatan yang digelar pada 2016 silam, sementara Prabowo-Sandiaga tak hadir dalam acara itu.

“Itu sudah teracuni dengan kepentingan paslon. Harus dibatalkan ini acara jika bawa nama 212, karena 212 gerakan keagamaan bukan gerakan dukung Prabowo-Sandiaga,” ujar Kapitra, Senin (18/11).

Dia yang juga merupakan alumni 212 ini menegaskan, aksi bela Islam bukan milik Persaudaraan Alumni atau sekelompok ormas tertentu. Aksi itu, kata dia, sudah menjadi milik jutaan umat yang hadir .

“Sehingga yang harus diundang dalam reuninya adalah orang-orang yang hadir. Bukan orang yang tidak hadir seperti Prabowo-Sandiaga,” tegasnya.

Kapitra menerangkan, Presiden Jokowi memiliki peran banyak dalam aksi superdamai tersebut. Di antaranya mengakomodasi segala aspirasi yang datang dari umat Islam dan membiarkan pihak kepolisian menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka atas kasus penistaan agama.

Sementara, saat itu juga banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Jokowi.

“Jadi dari sekian banyak upaya Jokowi waktu itu, harusnya yang diundang dalam acara reuni akbar ini kan Pak Jokowi,” tegas dia

Artikel ini sudah terbit dilaman jpnn.com dengan judul “Jokowi lebih pantas hadiri reuni 212 ketimbang prabowo”/https://www.jpnn.com/news/jokowi-lebih-pantas-hadiri-reuni-aksi-212-ketimbang-prabowo?

Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon tidak terima dengan pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyudutkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

Yusril ragu dengan citra Prabowo yang dianggap berjasa banyak terhadap Islam. Sebab, dia tidak melihat ada track record Prabowo dalam memperjuangkan Islam.

Menanggapi hal itu, Fadli langsung mengingatkan pakar hukum tata negara itu tentang pembentukan PBB yang kini dipimpinnya. Wakil ketua DPR itu merupakan salah satu pendiri PBB di tahun 1998.

“Saya ingatkan Yusril, saya ikut lahirkan PBB dan Pak Prabowo ikut membantu partai ini bisa hadir pada waktu itu, tahun 1998,” ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon, sesaat lalu, Sabtu (10/11).

Dia juga meminta mantan Menteri Kehakiman tersebut untuk mengingat kapan dirinya bergabung ke PBB.

“Yang ikut mengajak anda ke partai baru waktu itu adalah saya dan almarhum Farid Prawiranegara, putra Pak Sjafroeddin Prawiranegara. jangan lupa sejarah,” tukasnya/ rmol.co

JAKARTA — Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah seharusnya mengutamakan tenaga kerja dalam negeri untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Prabowo menegaskan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan lapangan bekerja seluas-luasnya.

“Bukan kita antiasing, kita butuh tenaga kerja dengan kemampuan asing tapi kita utamakan rakyat kita,” kata Prabowo dalam Seminar Kebangsaan “Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera” yang diadakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad (29/4).

Prabowo mengatakan masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang layak. Untuk itu, kesempatan kerja harus diberikan secara luas bagi warga Indonesia. “Rakyat kita banyak belum mempunyai pekerjaan yang baik dan layak. Karena itu, perempuan kita terpaksa jadi pembantu di negara-negara lain, mereka meninggalkan suami, anak dan keluarga untuk mengirim uang ke kampungnya. Masak demikian kita izinkan tenaga kerja asing masuk,” tegasnya.

Prabowo melanjutkan, negara Indonesia memang harus bersahabat dengan negara asing namun harus juga menjaga kepentingan dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia serta waspada agar kekayaan alam tidak dieksploitasi bangsa lain. Menurutnya, rakyat Indonesia harus dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Dengan demikian, negara Indonesia dapat menggunakan sumber daya manusia dalam negeri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang terampil.

“Kalau rakyat kita tidak mampu kewajiban kita pemimin negara Indonesia untuk membuat rakyat kita mampu. Kalau rakyat tidak pintar kewajiban pemimpin negara ini untuk membuat rakyat pintar,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menilai isu mengenai tenaga kerja asing terlalu dipolitisasi dan terlalu dibesar-besarkan. “Jadi ini kan terlalu dipolitisasi, sudah ada rapat kerja dengan Komisi IX DPR ya kemarin tentang itu, sudah dijelaskan oleh Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno). Jadi saya kira kalau soal tenaga kerja asing itu sengaja disebar dan dibesar-besarkan,” kata Yasonna usai menghadiri acara Hari Bakti Kemasyarakatan ke-54 di Gedung Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Jumat.

Menurut Yasonna, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diterbitkan supaya proses penanganan tenaga kerja asing lebih cepat dan transparan. “Kami mau adalah supaya prosesnya itu lebih cepat, transparan, itu yang mau digunakan oleh perpres itu,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa bagaimanapun Indonesiaa membutuhkan investasi. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia masih tergolong proporsional setelah penerbitan Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing dan meminta semua pihak tidak khawatir mengenai itu.

sumber: Antara/republika

JAKARTA – Jagat dunia kembali digemparkan pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diunggah dalam akun Facebook partainya. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku sempat akan disogok agar tidak kembali mencalonkan diri. Prabowo bahkan menyampaikan, ia diminta turun dari ketua partai dan pensiun.

“Saya mau ditawar uang banyak untuk jangan nyalon. Saya juga ditawar proyek dan uang banyak supaya turun jadi ketua umum partai. ‘Pak Prabowo kalau bisa pensiun saja.’ Memang aku inginnya juga istirahat,” papar Prabowo Subianto dalam potongan video tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid membenarkan potongan video tersebut. Video tersebut diambil ketika Prabowo berpidato pada acara temu kader di daerah pemilihan (dapil) XI Jawa Barat dalam rangka konsolidasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut Sodik, ada kekuatan dari luar partai yang mencoba menyuap Prabowo untuk tidak menduduki tampuk kepemimpinan Partai Gerindra. “Ketika Ketua Umum Gerindra (Suhardi) wafat, ada kekuatan luar Gerindra yang minta dan iming-iming materi agar Prabowo tidak ambil posisi sebagai ketua umum Gerindra,” ujar Sodik saat dihubungi melalui pesan singkat, senin (23/4)

Tidak hanya itu, kata dia, selain diminta tidak mengambil posisi sebagai ketua umum Partai Gerindra, Prabowo juga diminta tidak mencalonkan diri atau maju dalam pemilihan presiden (pilpres). Namun, Sodik enggan membeberkan oknum yang mencoba menyuap Prabowo. “Karena untuk pertimbangan kami tidak berhak menyampaikannya ke media/publik,” ujar Sodik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menganggap pidato yang disampaikan Prabowo sebagai hal yang wajar. Sebab, di mata Dasco, Prabowo adalah sosok apa adanya, tidak ada yang hal disembunyikan. Menurut dia, kalau ada yang berupaya menyuap atau menyerangnya, Prabowo justru bertambah semangat dan tetap berjuang.

“Pak Prabowo memang begitu, apa adanya. Jadi, apa yang disampaikan justru membuat beliau tambah semangat nyapres,” kata dia, Senin.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah membuat geger dengan video pidatonya. Dalam pidato itu Prabowo memprediksi Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Prediksi Prabowo berdasarkan cerita fiksi dari novel Ghost Fleet.

Kontroversi demi kontroversi ini mengundang pertanyaan di tengah-tengah elektabilitas Prabowo yang masih stagnan menurut sejumlah lembaga survei. Bahkan, pada survei Media Survei Nasional (Median) beberapa hari yang lalu, Prabowo mengalami penurunan dari 21,2 persen pada Februari 2018 menjadi 20,4 persen pada April 2018.

Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ikrama Masloman mengatakan, untuk bisa memenangi kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019, Partai Gerindra dan PKS harus mencari tokoh alternatif. \”Hemat kami, Gerindra, PKS, PAN yang sekarang di oposisi perlu mengeluarkan nama lain untuk menjadi alternatif Prabowo,\” kata Ikrama di Jakarta, Senin.

Meski Partai Gerindra dan PKS kerap melancarkan kritik kerasnya terhadap pemerintah, cara tersebut dinilai kurang ampuh sehingga perlu langkah-langkah yang dilakukan secara maksimal terkait isu-isu mendelegitimasi pemerintahan hari ini.

“Kekuatannya begitu, asosiasinya saya kira kurang ke Prabowo. Apakah butuh alternatif lain atau tidak?” ujarnya.

Untuk alternatif, Ikrama melihat nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai sosok yang berpeluang menjadi lawan Jokowi di pilpres 2019.

Namun, dirinya mengatakan, itu bergantung pada kebesaran hati Prabowo apakah akan tetap kokoh memaksakan tetap mengusung tokoh dari Partai Gerindra sebagai calon presiden dan PKS di posisi cawapres atau mengusung nama di luar keduanya.ed: nashih nashrullah

Jokowi tak Peduli Elektabilitas

Meski pemilihan presiden tinggal setahun lagi, Presiden Joko Widodo mengaku masih berfokus pada pekerjaannya. ”Masih banyak yang belum selesai. Saya masih fokus pada pekerjaan,\” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers seusai peresmian pembangunan Bandara Jenderal Soedirman, Senin (23/4).

Jawaban tersebut disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan mengenai soal elektabilitasnya dalam Pilpres 2019. Jokowi mengakui, pekerjaannya masih banyak dan masih banyak yang belum selesai. Dia pun tidak ingin direcoki dengan masalah elektabilitas.

sumber: republika

SBY menyesalkan bocornya surat DKP terhadap Prabowo

detikriau.org – Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, memastikan bahwa dokumen yang bersifat rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto adalah asli. Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengetahui soal bocornya surat DKP tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Kepres 62/1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie,” kata Julian di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.

Julian menegaskan, dalam dokumen rahasia itu menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, dan memperoleh hak pensiun.

Dalam dokumen itu memang tercantum tandatangan SBY sebagai salah satu petinggi TNI Angkatan Darat. SBY membubuhkan tandatangannya dalam dokumen itu, karena keputusan presiden itu merujuk pada surat Menhankam/Pangab kala itu.

Sementara itu, SBY kata Julian, menyayangkan bocornya dokumen itu. Meski sifat surat itu tidak selalu rahasia, tapi seharusnya masalah ini menjadi perhatian bagi institusi TNI.

“Kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga. Dan ini yang patut disesalkan dan menjadi perhatian di dalam institusi,  khususnya TNI kita,” lanjutnya.

Menurut Julian, saat ini TNI sedang melakukan investigasi internal untuk mencari tahu siapa yang membocorkan surat rahasia itu. Namun Julian menyatakan, Presiden SBY tidak akan ikut campur dalam masalah ini. “Saya kira telah disikapi ya di bawah koordinator Kemenkopolhukam,” ujarnya.

sumber: vivanews.com