Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon tidak terima dengan pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyudutkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

Yusril ragu dengan citra Prabowo yang dianggap berjasa banyak terhadap Islam. Sebab, dia tidak melihat ada track record Prabowo dalam memperjuangkan Islam.

Menanggapi hal itu, Fadli langsung mengingatkan pakar hukum tata negara itu tentang pembentukan PBB yang kini dipimpinnya. Wakil ketua DPR itu merupakan salah satu pendiri PBB di tahun 1998.

“Saya ingatkan Yusril, saya ikut lahirkan PBB dan Pak Prabowo ikut membantu partai ini bisa hadir pada waktu itu, tahun 1998,” ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon, sesaat lalu, Sabtu (10/11).

Dia juga meminta mantan Menteri Kehakiman tersebut untuk mengingat kapan dirinya bergabung ke PBB.

“Yang ikut mengajak anda ke partai baru waktu itu adalah saya dan almarhum Farid Prawiranegara, putra Pak Sjafroeddin Prawiranegara. jangan lupa sejarah,” tukasnya/ rmol.co

 JAKARTA — Prabowo Subianto mengaku merinding mendapatkan dukungan dari ribuan massa buruh untuk menjadi calon presiden (capres) di pilpres 2019. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui dukungan ribuan massa buruh ini merupakan penghargaan tertinggi yang pernah ia terima.

“Saya pernah menjadi Komandan Kopassus, tapi bagi saya mendapatkan dukungan dari ribuan buruh ini merupakan penghargaan tertinggi saya,” kata Prabowo di Istora Senayan, Selasa (1/5).

Dukungan dari ribuan massa buruh KSPI ini menurut dia sungguh sangat berarti untuk mewujudkan kembali Indonesia yang berdaulat. Sebab Prabowo melihat pemerintah sekarang jauh dari harapan para buruh, termasuk petani, nelayan dan masyarakat kecil.

Bagaimana tidak, ketika pemerintah lebih memprioritaskan para pekerja asing dibandingkan pekerja lokal. Kemudian pemerintah lebih mengedepankan impor pangan yang merugikan petani dan masyarakat kecil.

“Saya melihat elit-elit Indonesia mereka tidak cinta kepada bangsa indonesia. Atau bisa jadi mereka tidak mampu menjaga kepentingan, kesejahteraan dan kekayaan bangsa Indonesia,” katanya.

Geram melihat elit pemerintahan yang mengabaikan penderitaan rakyat itu, ia memutuskan apabila rakyat masih membutuhkannya, maka ia akan sangat siap melaksanakan tugas sebagai presiden. “Atas dasar itu saya siap maju kembali sebagai Presiden di 2019,” ujarnya.

Dalam dukungan KSPI itu disebutkan juga 10 kesepakatan antara Prabowo dengan KSPI yang dijuluki dengan Sepuluh Tuntutan Rakyat. Pertama meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat bawah, kedua menolak upah murah dengan mencabut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ketiga, lanjut Prabowo, menjalankan jaminan kesehatan kepada buruh dan rakyat berdasarkan prinsip yang adil. Keempat stop perbudakan modern berkedok outsourching, honorer dan magang. Kelima menciptakan lapangan kerja bagi pekerja lokal, dan mencabut Perpres no.20 /2018 soal Tenaga Kerja Asing (TKA).

Keenam mengangkat tenaga honorer dan pekerja honorer menjadi pekerja tetap. Ketujuh mewajibkan sekolah 12 tahun dan beasiswa bagi anak anak buruh hingga perguruan tinggi. Kedelapan menyediakan transportasi pabrik buruh murah dan bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Menjadikan motor dan pengemudi ojek online sebagai transportasi umum, dan memberi hak berserikat bagi transportasi ojek online bagi pengemudi ojek online,” papar Prabowo.

Kesembilan, lanjutnya, menyiapkan fasilitas rumah murah bagi pekerja dan buruh dengan uang muka 0 persen. Dan kesepuluh menuntaskan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak pada buruh dan rakyat tidak mampu.

sumber: republika

JAKARTA — Sebanyak 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra di seluruh Indonesia menyatakan siap menjadi garda terdepan untuk memenangkan Prabowo Subianto, bila ketua umumnya itu mau kembali maju sebagai Capres pada Pemilu 2019. 34 DPD juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres. “Tadi sudah dilaksanakan pertemuan antara DPD-DPD Gerindra se-Indonesia. Para ketua DPD ini siap menjadi garda terdepan memenangkan Prabowo,” kata Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade di Jakarta, Senin (12/3) malam.

Andre yang hadir dalam pertemuan itu menyebutkan, DPD-DPD sepakat untuk mendesak DPP Gerindra agar segera mendeklarasikan pencapresan Prabowo Subianto. Ia mengatakan seluruh kader Gerindra meyakini bila Prabowo siap mengemban amanah menjadi presiden RI manakala terpilih.

“Makanya, kami mendeklarasikan beliau (Prabowo),” tegasnya.

Sebanyak 34 ketua DPD Partai Gerindra berkumpul di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin malam. Mereka berkumpul di hotel DoubleTree by Hilton Cikini, difasilitasi ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik.

Pertemuan itu digelar untuk menindaklanjuti deklarasi dukungan 34 DPD kepada pencalonan Prabowo Subianto. Diharapkan pertemuan ini bisa memberi desakan kepada DPP Gerindra untuk segera mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden yang diusung partai. Selain itu, pertemuan juga dimaksudkan untuk mengatur strategi dalam memenangkan Prabowo.

“Pertama mendorong Pak Prabowo segera dideklarasikan. Kedua mengatur strategi pemenangan,” ujar Andre.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dukungan dari 34 DPD terhadap Prabowo untuk menjadi Capres, menandakan bahwa dinamika kader di Gerindra benar-benar hidup. Muzani mengatakan, dukungan tersebut bukan inisiasi dari DPP.

Menurutnya, deklarasi tersebut menunjukan penyampaian aspirasi agar Prabowo bersedia maju kembali di Pilpres 2019. Sebab hingga saat ini, Prabowo juga belum pernah menyatakan bersedia untuk kembali maju mencalonkan diri. Namun karena sudah banyak pihak yang menginginkan majunya Prabowo, ia menilai dapat menjadi pertimbangan.

“Tentu kami akan sampaikan kepada beliau dan tentu akan kita jawab pernyataan itu, apakah dalam suatu forum nasional namanya rakornas tapi Insya Allah semuanya akan terjawab pada saat Pak Prabowo menyatakan kesediannya,” ujar Muzani.

sumber: republika

detikriau.org – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap ada utusan Istana yang menawari posisi calon wakil presiden ke Prabowo Subianto. Selain tawaran cawapres, Gerindra juga diajak masuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

“Ya adalah utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung. Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik ini sah-sah saja,” kata Fadli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018.

Fadli menambahkan, tawaran itu pun langsung ditolak. Sebab, Prabowo sendiri akan diusung partai menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Menurutnya, Gerindra akan membicarakan persoalan ini dengan partai yang satu misi mengusung Prabowo sebagai capres.

“Kami tegaskan Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres. Dan, juga kami akan maju bersama kawan-kawan koalisi nanti yang tentu akan bicara tentang capres dan cawapres,” ujar Wakil Ketua DPR tersebut.

Hingga sekarang, Gerindra belum mendeklarasikan secara resmi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sejumlah elite parpol seperti politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai Prabowo layak diusung sebagai pendamping Jokowi.

Bagi pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, status Prabowo jelang pilpres saat ini seperti menjadi king maker. Belum ada kepastian Prabowo maju kembali membuat spekulasi mencuat seperti tawaran posisi cawapres. Sikap politik Prabowo dinantikan lawan politiknya.

“Prabowo ini king maker. Meski ada usaha sistematis yang tetap memaksakan Prabowo,” tutur Hendri, Sabtu, 3 Maret 2018.

Secara elektabilitas dalam survei posisi Prabowo masih di bawah Jokowi. Bila di Pilpres 2019 Jokowi dan Prabowo head to head lagi, maka Prabowo dinilai sulit menang.

“Perlu ada tokoh baru yang bisa tiga capres meski itu sulit sejauh ini,” katanya.

Peta Jokowi dan Prabowo

Belum adanya kandidat lain yang diusung jelang lima bulan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, membuat isu calon presiden tunggal melawan kotak kosong mencuat. Sejauh ini, Jokowi sebagai incumbent sudah mendapatkan kekuatan dukungan lima parpol.

Dengan kekuatan sementara lima parpol, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sepertinya tak akan kesulitan memenuhi syarat minimal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen. Lima kekuatan parpol tersebut yaitu PDIP (18,95 persen), Golkar (14,75 persen), Nasdem (6,72 persen), PPP (6,53 persen), dan Hanura (5,26 persen).

“Ini yang membuat koalisi Jokowi pede. Karena secara sementara, kekuatan presidential threshold lima parpol pendukung sudah sangat banyak,” kata Hendri.

Berbeda dengan Prabowo yang harus menghitung secara matang. Sebab, Gerindra mesti berkoalisi dengan dua parpol lain untuk memenuhi syarat presidential threshold. Gerindra dengan kekuatan 11,81 persen, harus mendapatkan suara 9 persen lagi. Perolehan ini bisa dicapai bila koalisi dengan PKS serta PAN. Atau juga Gerindra, PKS, dengan Demokrat.

“PKS punya 6,79 persen, PAN 7,59 persen. Demokrat ada 10,19 persen. Cukup lah itu,” tutur Hendri.

Sumber: viva.co.id

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak mengetahui secara rinci kabar penangkapan Muhammad Arsyad, warga Ciracas yang menghina Jokowi di Facebook.

“Saya belum mengetahui lebih lanjut,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2014.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan, akan membela Arsyad bila penangkapan tukang pembuat tusuk sate tersebut melanggar aturan.

“Jika (penangkapan) melanggar hak asasi dan kebebasan berbicara kita harus membela,” ungkap Prabowo.

Muhammad Arsyad, warga Jalan Haji Jum, Ciracas ditangkap lantaran mengunggah foto seronok hasil rekayasa, dengan wajah Presiden RI Joko Widodo. Arsyad dijerat dengan UU ITE dan Pornografi. Dia terancam hukuman 12 tahun penjara. [okezone/dro]

JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan segera bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Deputi tim transisi Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menghubungi Prabowo untuk meminta bertemu.

“Komunikasi telepon sudah dilakukan semalam dengan Pak Jokowi. Tinggal menunggu waktu,” ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Andi menyebutkan, selain Prabowo, pimpinan partai politik yang sudah dihubungi via telepon oleh Jokowi yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat berita ini ditulis, Jokowi tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Presiden perlu membangun komunikasi politik dengan para ketua umum untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh,” ujarnya.

sumber: republika