Bagansiapiapi (detikriau.org) – Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda.SE mengingatkan agar aparatur pemerintahan bisa menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Hal Tersebut disampaikan wabup pada saat menyampaikan sambutan pada pelantikan anggota PPK dan PPS sekabupaten Rohil di gedung GOR di kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, baaaru-baru ini.

“Saya minta camat jangan sampai terlibat politik, saya dengar ada pejabat eselon II yang sibuk mengurus partai, janganlah. Itu urusan partai nantilah yang terpenting sekarang ini bagaimana kita sama-sama mendukung situasi yang aman di Rohil ini,” Pinta wabup.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak ada sikap saling menjatuhkan terkait dengan kegiatan politik terutama pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di kabupaten Rohil. Yang terpenting terangnya bagaimana seluruh pihak bisa sama-sama mendukung proses demokrasi dan situasi yang aman tercipta di kabupaten Rohil sehingga pelaksanaan pilkada sukses.

“Kepada seluruh jajaran pemerintah, camat dan lurah hingga aparatur ke bawah mari sama-sama kita sukseskan proses demokrasi nantinya. Jangan saling menjatuhkan karena kita ini semua bersaudara silakan pilih masing-masing siapa yang dijagokan tapi janganlah ada malah bermusuhan,” Ajaknya.

Begitu juga kepada anggota PPK dan PPS diharapkan bisa bersikap netral dan tidak terkotak-kotak. Kuncinya adalah dengan bekerja secara profesional.

“Jadi pada kesempatan ini saya harap jajaran pemkab memberikan dukungan pelaksanaan tahapan pilkada berjalan dengan aman, lancar dan tertib dan kalangan PNS bersikap netral saja. Jangan sampai terjun langsung ke politik, dukungan itu memang perlu tapi kebersamaan juga sangat penting,” ujarnya mengakhiri. [tris/adv]

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Ketua KPU Rohil Agus Salim, melantik 75 Panitia  Pemilihan Kecamatan (PPK)  dan 537 Panitia Pemungutan  Suara (PPS). PPK dan PPS yang dilantik, diklaim merupakan yang terbaik, berdasarkan hasil  seleksi yang ketat.

Pelantikan  dilakukan, Senin (18/5/15) di GOR Batu Enam yang disaksikan Komisioner KPU Riau Syafril Abdullah, Wakil Bupati Erianda, Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Waka Polres, Plt Sekda Surya Arfan, Wakil Ketua DPRD, Ketua  Panwas Jaka Abdillah  dan  anggota, kepala dinas/badan, ketua  parpol, camat dan  penghulu.

75 anggota PPK yang dilantik berdasarkan SK KPU nomor: 034/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2015 tertanggal 18 Mei 2015, untuk 15 kecamatan (5 orang per kecamatan, red), sedangkan untuk 537 PPS berdasarkan SK KPU nomor: 035/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2015 tertanggal 18 Mei 2015, untuk 179 kepenghuluan/kelurahan (3 orang per kepenghuluan/kelurahan, red).

Wakil Bupati Rohil Erianda dalam pengarahannya mengatakan, PPK dan  PPS yang selesai  dlantik, merupakan  langkah awal melakukan tugas dan wewenangnya, setelah terpilih melalui proses  penjaringan dan seleksi.

Setelah disumpah, Erianda minta kepada anggota PPK tidak main-main dengan sumpah dan lebih netral serta berintegritas dan non partisan.

Dalam pada  itu,  Komisioner KPU Riau, Syafril Abdullah mengapresiasi kinerja komisioner KPU Rohil, yang sukses melaksanakan seleksi PPK dan PPS, mulai dari tahap adminstrasi, sampai seleksi wawancara dan akhirnya  dilantik. “Kita memberikan aplus  terhadap  kinerja  komisioner KPU Rokan Hilir ini,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan,untuk Rokan Hilir, sesuai dengan laporan Ketua  KPU, dana hibah sudah dapat dicairkan, dan  dialokasikan Rp23,45 miliar untuk  satu putaran, masa kerja PPK dan PPS delapan bulan, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015.

“Kalau kita komparatifkan (berdasarkan perbandingan, red) dengan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak ini, Rokan Hilir ini termasuk yang tercepat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dan kabupaten lain masih kita kita tunggu dalam proses seperti Rokan Hulu,” katanya membandingkan.

Dalam pada itu, Ketua KPU Rohil, Agus Salim menyatakan, total yang dilantik hari itu, 612 orang, dengan rincian, 75 PPK untuk 15 kecamatan, dan 537 PPS, dari 179 kepenghuluan/kelurahan.

Proses perektrutan melalui beberapa tahapan, untuk PPK, yang mendaftar 199 orang, diseleksi berdasarkan berbagai persyaratan, lulus 184 orang seleksi administrasi, lalu dilakukan tes tertulis (empat tahap, 120 soal, red), dan lulus tes tertulis 121 orang, lalu dilakukan tes wawancara, maka terakhir dinyatakan lulus 75 orang.

Sedangkan untuk PPS tambah Agus, yang mendaftar mencapai 800 orang ada satu kepenghuluan 20 orang, namun yang dibutuhkan cuma 3 orang, dan terakhir diterima 537 PPS.

Agus meminta PPK dan PPS menanamkan kode etik, tidak boleh berpihak, netral, berintegritas, bekerja secara professional, dan klaimnya merupakan PPK dan PPS terbaik.

“Mohon dibaca buku yang akan diberikan KPU. Sekarang nuansa politik sangat tinggi, tahan dengan godaan, dan jangan menggoda,” pesan Agus.

Setelah dilantik tentunya, Agus berharap PPK, PPS bekerja sesuai dengan tahapan diberikan,  tugas dalam waktu dekat, akan melakukan pemilihan ketua PPK dan ketua PPS, selanjutnya sekretariat, agar dapat bekerja.

Terkait sangsi yang akan diberikan, jika PPK dan PPS tidak menaati kode etiknya, tentu harus dibuktikan. “Akan diperiksa, mungkin oleh panwas kecamatan, panwas kabupaten, nanti akan ada  rekomendasi, kalau terbukti, ya di non aktifkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau dia tindak kriminal, ya penegak hukum,” ujar Agus. [tris]