Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan, Senin (5/3/2018) pagi.

Rapat kali ini mengagendakan pergantian antar waktu dalam komposisi DPRD Inhil dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni Malian Ghazali kepada Sarbaini Haji Ali Karim untuk sisa masa jabatan 2014 – 2019.

PAW pada fraksi PPP dilakukan pasca wafatnya Malian Ghazali yang juga merupakan anggota Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil pada bulan Oktober tahun 2017 silam.

Untuk diketahui, Syarbaini selaku pengganti antar waktu merupakan salah seorang calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan yang mengikuti ajang Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan II (Dua).

Menurut Ketua DPRD, H Dani M Nursalam, peresmian dan pengambilan sumpah jabatan pergantian antar waktu ini dilakukan setelah adanya rekomendasi dari fraksi PPP kepada lembaga DPRD Kabupaten Inhil.

“Ini tindaklanjut usulan fraksi PPP. SK (Surat Keputusan) pemberhentian terhadap Malian Ghazali sudah dikeluarkan dan SK penggantinya juga sudah diterbitkan bagi saudara Sarbaini,” kata Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam seusai memimpin rapat.

Dengan telah diresmikannya pergantian antar waktu, dikatakan Ketua DPRD Inhil, maka keanggotaan fraksi PPP dan lembaga DPRD Inhil telah lengkap. Untuk itu, Dia berharap, kinerja positif yang selama ini ditorehkan DPRD Inhil dapat terjaga konsistensinya.

“Ada semangat baru bagi kawan – kawan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD. Dengan begitu, kinerja positif yang selama ini ditorehkan dapat terus terjaga kedepannya,” tandas Ketua DPRD Inhil.

Sementara itu, Sarbaini selaku pengganti antar waktu anggota DPRD Inhil dari fraksi PPP menyatakan rasa haru dan bangganya atas peresmian dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan.

Dia menganggap, tugas sebagai wakil rakyat adalah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga, begitu pula dengan aspirasi masyarakat yang mesti terus tersalurkan.

“Ini adalah tanggung jawab yang berat. Saya harus bisa dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat ini juga harus dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujar Sarbaini penuh senyum.

Setelah ini, diungkapkan Sarbaini, Dirinya baru akan aktif sebagai anggota DPRD Inhil dengan segala tugasnya dalam kurun waktu satu minggu kedepan terhitung dari tanggal peresmian dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan.

Sebagai tambahan, Sarbaini adalah seorang kader PPP yang telah aktif selama 15 tahun terakhir. Sarbaini juga telah mengikuti 3 (tiga) kali pencalonan dalam ajang Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Inhil. Dalam pencalonan terakhir, Dia memperoleh sebanyak 932 suara. Namun, perolehan suara tersebur belum mampu menghantarkan Sarbaini dudul sebagai anggota DPRD Kabupaten Inhil masa jabatan 2014 – 2019./adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sampai berakhirnya masa penyerahan dokumen perbaikan 14 Partai Politik (Parpol), Jumat (1/12/2017) pukul 24.00 WIB, hanya 6 Parpol yang melakukan perbaikan dokumen pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir (Inhil).

Menurut pemaparan Devisi Teknis KPU Inhil M. Dong, Parpol yang telah melakukan perbaikan yaitu, PPP, PSI, Perindo, Gerindra, Garuda, dan Hanura.

“8 partai lainnya tidak menyerahkan dokumen perbaikan. Kedelapan partai tersebut memang sudah memenuhi batas minimal 616 keanggotaan pada saat verifikasi administrasi,” Terang M Dong

Setelah itu, lanjut M Dong, walaupun tidak menyerahkan dokumen perbaikan, tetap bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual karena sudah memenuhi batas minimal keanggotaan.

“Demikian juga PPP, PSI, dan Perindo sebenarnya sudah memenuhi batas minimal namun tetap melakukan perbaikan dokumen keaggotaan memperbaiki data keanggotaan yang TMS pada saat verifikasi administrasi,” ulasnya.

Sedangkan Gerindra, Hanura, dan Garuda memang harus menyerahkan dokumen perbaikan karena pada saat verifikasi administrasi belum memenuhi batas minimal keanggotaan.

Selanjutnya berkas dokumen perbaikan ke 6 parpol tersebut akan dilakukan verifikasi administrasi, untuk PPP, PSI dan Perindo sudah bisa dipastikan lolos verifikasi administrasi karena pada saat verifikasi administrasi tahap pertama sudah memenuhi batas minimal keanggotaan.

“Sedangkan Gerindra, Hanura, dan Garuda sangat tergantung kepada verifikasi administrasi perbaikan yang akan dilakukan tim sipol KPU Inhil,” katanya.

Bila hasil verifikasi administrasi perbaikan bisa memenuhi batas minimal 616 keanggotaan maka bisa dilanjutkan ke verifikasi faktual.

“Tapi bila tidak memenuhi batas minimal keanggotaan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi administrasinya sehingga tidak bisa dilanjutkan ke verifikasi administrasi atau dinyatakan tidak lolos verifikasi di kabupaten Inhil,” paparnya.

Tapi meskipun ada partai yang tidak lolos verifikasi di Kabupaten Inhil, tapi partai tersebut bisa memenuhi ketentuan lolos verifikasi di 75 persen Kabupaten/kota di Riau (8 kabupaten/kota), partai tersebut tetap dinyatakan lolos verifikasi di provinsi Riau./Mirwan

SELATPANJANG (detikriau.org) – Hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PPP Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Sabtu (11/7) dan Ahad (12/7) memutuskan untuk mengusulkan dua paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Meranti 9 Desember 2015 mendatang. Dua pasangan calon yang bakal diusulkan ke DPP PPP melalui DPW PPP Riau adalah pasangan Irwan Nasir-Said Hasim dan Masrul Kasmi-Tengku Nazlah.

“Rapim bersama Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) 9 Kecamatan di Meranti diputuskan dua paket ini akan kita bawa ke pusat,” Sebut Ketua DPW PPP Provinsi Riau, Azis Zaenal, usai Rapim, di Hotel Grand Meranti, Ahad (12/7) kemaren.

“Disini kita (DPW PPP Riau, red) tidak mengintervensi. Siapapun yang di usulkan oleh DPD PPP Meranti itulah yang kita ajukan ke DPP,” tambahnya.

Aziz juga mengatakan, dari usulan DPD PPP tersebut, poin yang harus dilihat dan dinilai adalah popularitas, elektabilitas dan aksetabilitas dan pendanaan serta pasangan dan kontribusinya. “Dari 4 menjadi 2. Ini cukup banyak pertimbangan yang mendasar. Apalagi melihat peluang pada 9 Desember mendatang, kita tidak mau kecolongan dan kita sangat berhati-hati sekali dalam menghadapi pertarungan ini. Artinya kita menginginkan kondusif dan berjalan dengan kaidah-kaidah yang sopan,” sebutnya lagi.

Terhadap usulan ini nantinya, lanjut Aziz, DPP akan mengeluarkan rekomondasi khusus yang menentukan hasil final terhadap satu orang kandidat atau satu calon. “Restu DPP tersebut diharapkan dapat secepatnya, paling lambat satu minggu sebelum pendaftaran yang dijadwalkan pada 26 Juli 2015 mendatang. Jadi dalam satu dua hari lebaran saya harapkan itu sudah putus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Meranti, Dedi Putra Shi, menyebutkan, usulan dua pasang calon dukungan PPP pada kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang adalah hasil akhir dari demokrasi internal DPD Meranti dan DPK Meranti di 9 Kecamatan se Meranti.

“Kita sepakat untuk mengusulkan dua paket pasang calon ini ke pusat untuk mengikuti pertarungan pada Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang,” sebut pria yang akrab di sapa Depra ini. (eko)

JAKARTA — Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa Muktamar ke VIII PPP di Surabaya tidak sah. Dengan demikian penetapan Romahurmuziy sebagai ketua umum DPP PPP juga tidak sah.

Ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy mengatakan bahwa dalam sidang Mahkamah PPP pada 11 Oktober 2014, diputuskan bahwa semua kegiatan partai yang tidak ditandatangani pengurus harian sesuai Muktamar ke VII PPP di Bandung, dengan Ketua Umum Suryadhama Ali dan Sekjen Romahurmuziy, adalah tidak sah.

“Semua kegiatan partai yang dilakukan di tingkat nasional tanpa tanda tangan dari Suryadharma dan Romi (panggilan Romahurmuziy) maka itu tidak sah,” kata Chozin kepada Republika Online (ROL), Kamis (16/10).

Dengan demikian, lanjut Chozin, maka Muktamar ke VIII di Surabaya adalah tidak sah.
“Muktamar yang dilakukan tanggal 15 Oktober di Surabaya tidak sah karena tidak melibatkan Suryadharma. Begitu juga yang akan diselenggarakan pada 23 Oktober oleh Suryadharma juga tidak sah karena tidak melibatkan Romi,” ungkap politikus sepuh PPP ini.

Chozin meminta agar kedua belah pihak yang bertikai mematuhi keputusan Mahkamah Partai. Dalam putusan Mahkamah Partai sudah disebutkan bahwa Muktamar ke VIII PPP sah bila diselenggarakan oleh pengurus harian PPP hasil Muktamar VII PPP di Bandung.

Mengenai adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus DPP PPP hasil Muktamat VII PPP Bandung, menurut Chozin, semua pemecatan tidak berlaku. Baik pemecatan yang dilakukan Suryadharma maupun Romi.

“Kegiatan pemberhentian/pengangkatan pengurus DPW/DPC yang dilakukan Suryadharma maupun Romi tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART. Semua yang dipecat dikembalikan ke kedudukan semula,” ungkap Chozin.

Chozin mengingatkan jika dalam waktu tujuh hari sejak putusan Mahkamah PPP, terhitung 11 Oktober,  kubu Suryadharma dan Romi, belum melakukan rapat harian pengurus PPP untuk membahas Muktamar VIII PPP, maka Majelis Syariah yang akan mengambil alih pelaksanaan Muktamar VIII PPP.

sumber: republika

SURABAYA — Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan di Surabaya akhirnya menetapkan M Romahurmuziy (Romy) sebagai ketua umum periode 2014-2019. Ia terpilih secara aklamasi dalam sidang yang dipimpin oleh Suharso Monoarfa.

“Menetapkan M Romahurmuziy sebagai Ketum DPP PPP masa bakti 2014-2019 diputuskan secara musyawarah mufakat,” katanya saat membacakan putusan dalam sidang yang berlangsung di Hotel Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, kamis (16/10).

Keputusan untuk menetapkan ketua umum terpilih itu lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Sedianya, pemilihan Ketua Umum akan dilangsungkan pada Kamis (16/10) malam.

Tetapi, tiba-tiba tata tertib (tatib) pemilihan dibahas dan diputuskan Romy terpilih secara aklamasi. Pembahasan tatib dilakukan usai mendengar pandangan dari seluruh DPW PPP seluruh Indonesia. Pandangan dari DPW pun tidak dilakukan seluruhnya.

DPW Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur diwakili oleh DPW Jatim saja. Semua terlaksana secara cepat dan singkat.

sumber: republika

“Targetkan Perolehan 70 Persen Suara”

Tembilahan (detikriau.org) – Tim Kampanye dan Pemenangan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di wilayah Kabupaten Indragiri hilir resmi dideklarasikan. Kegiatan deklarasi dan konsolidasi koalisi merah putih yang dilaksanakan di halaman kantor DPD II partai Golkar Inhil ini dihadiri oleh ratusan massa relawan pemenangan, kader dan simpatisan partai koalisi serta sejumlah tokoh pemuda, ulama, kiai dan masyarakat Inhil. Rabu (25/6/2014)

Ketua DPD II partai Golkar Inhil, Afrizon, SE yang sekaligus ditujuk sebagai ketua Tim pemenangan menyatakan bahwa instruksi bagi ke enam partai pengusung sesungguhnya jauh-jauh hari sudah dijalankan namun baru hari ini sempat dideklarasikan.

“Khusus untuk Provinsi Riau, posko pemenangan koalisi merah putih difokuskan di kantor DPD Golkar karena Riau selama ini dikenal sebagai basisnya Partai Golkar,”Ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Afrizon juga menyampaikan bahwa Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Inhil sudah memberikan pernyataan sikap untuk bersama-sama mengantarkan pasangan Nomor Urut 1, Prabowo Hatta menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. “dukungan ini tentunya akan semakin menambah keyakinan kita dalam meraih kemenangan,” Kata Afrizon.

Demi Bangsa dan Negara, Demi Indonesia yang lebih baik, ia berharap agar semua partai koalisi untuk bersungguh-sungguh berjuang memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Terakhir ia juga memintakan do’a dan dukungan masyarakat Inhil.

Tim pemengan pasangan Prabowo Hatta mentargetkan untuk meraih minimal perolehan 70 persen suara di Kabupaten Inhil. (dro)