TEMBILAHAN (detikriau.org) – 12 Inspektorat Kabupaten/Kota  menggelar pertamuan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).  kegiatan yang dilaksanakan di aula Puri Cendana Tembilahan ini ditujukan untuk melakukan pemuktakhiran data Provinsi Riau 2015, Rabu (3/6/2015) malam.

Pembukaan acara ini dimulai pada pukul 20.00 WIB yang dihadiri oleh Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Gubernur Riau H Kasiaruddin, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, perwakilan BPK Provinsi Riau serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada pembukaan pemutakhiran ini ditandai dengan pemukulan Gong oleh Staf Ahli Gubri yang didampingi oleh Wakil Bupati Inhil H Rosman Malomo, Kepala Inspektorat Provinsi Riau E Fajri dan Kepala Inspektorat Kabupaten Inhil Hj Iriyanti.

Staf Ahli Gubri menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap tahunnya. Sebab, ia menilai pengawasan dari Inspektorat tersebut salah satu manajemen dalam pemerintahan, dan ini katanya sangat penting untuk diperhatikan kegiatannya.

“Hasil temuan setiap tahunnya akan kita tindak lanjuti agar kedepan lebih baik lagi. Yang jelas, tata kelola dalam kepemerintahan secara keseluruhan masuk dalam pengawasannya, terutama pada tata kelola keuangan dan aset,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, E Fajri saat dikonfirmasi di tempat acara menegaskan bahwa pengawasan itu yang terpenting katanya adalah tindak lanjut, karena jika tidak ada tindak lanjutnya maka dinilainya tidak ada menghasilkan apa-apa.

“Oleh karena itu kita serius menggelar kegiatan ini agar kedepan bisa kita tingkatkan kualitas, baik pengawasan maupun menindaklanjuti temuan-temuan nantinya,” tukas Fajri.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo menghadiri pembukaan pemutakhiran data tingkat provinsi Riau tahun 2015 yang digelar oleh pihak Inspektorat di aula salah satu Hotel di kota Tembilahan, Rabu (3/6/2015) malam.

Saat dikonfirmasi, Wabup mengatakan kalau kegiatan tersebut sangat positif karena berkumpulnya seluruh Inspektorat se-Provinsi Riau guna memutakhirkan data-data atas berbagai temuan dan pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Sesungguhnya, bukan banyaknya yang menjadi tolak ukur, akan tetapi sejauh mana satuan perangkat daerah yang punya masalah dalam menyajikan laporan itu bermasalah dan secepatnya direspon untuk diperbaiki,” kata Rosman.

Dengan demikian, ia mengharapkan kepada satuan perangkat kerja yang ada di Kabupaten Inhil ini supaya dapat mengikuti acara tersebut dengan seksama.

“Saya kira ini satu langkah untuk memperbaiki wawasan dan lebih memantapkan dalam melakukan pengawasan dimasa yang akan mendatang,” imbuhnya.(mirwan/advertorial)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda.SE mengingatkan agar aparatur pemerintahan bisa menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Hal Tersebut disampaikan wabup pada saat menyampaikan sambutan pada pelantikan anggota PPK dan PPS sekabupaten Rohil di gedung GOR di kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, baaaru-baru ini.

“Saya minta camat jangan sampai terlibat politik, saya dengar ada pejabat eselon II yang sibuk mengurus partai, janganlah. Itu urusan partai nantilah yang terpenting sekarang ini bagaimana kita sama-sama mendukung situasi yang aman di Rohil ini,” Pinta wabup.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak ada sikap saling menjatuhkan terkait dengan kegiatan politik terutama pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di kabupaten Rohil. Yang terpenting terangnya bagaimana seluruh pihak bisa sama-sama mendukung proses demokrasi dan situasi yang aman tercipta di kabupaten Rohil sehingga pelaksanaan pilkada sukses.

“Kepada seluruh jajaran pemerintah, camat dan lurah hingga aparatur ke bawah mari sama-sama kita sukseskan proses demokrasi nantinya. Jangan saling menjatuhkan karena kita ini semua bersaudara silakan pilih masing-masing siapa yang dijagokan tapi janganlah ada malah bermusuhan,” Ajaknya.

Begitu juga kepada anggota PPK dan PPS diharapkan bisa bersikap netral dan tidak terkotak-kotak. Kuncinya adalah dengan bekerja secara profesional.

“Jadi pada kesempatan ini saya harap jajaran pemkab memberikan dukungan pelaksanaan tahapan pilkada berjalan dengan aman, lancar dan tertib dan kalangan PNS bersikap netral saja. Jangan sampai terjun langsung ke politik, dukungan itu memang perlu tapi kebersamaan juga sangat penting,” ujarnya mengakhiri. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk meningkatkan pengetahun dan pemahaman masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir tentang narkoba, pelaksanaan sosialisasi rutin setiap tahunnya oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Inhil akan dititikberatkan pada proses rehabilitasi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Kesbangpol Inhil, Sirajuddin saat menghadiri hearing bersama Komisi I, di salah satu ruang di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Sirajuddin, jika sosialisasi sebelumnya hanya fokus pada pengetahuan tentang bahaya narkoba saja, maka nantinya akan ditambah dengan proses penanganan dan rehabilitasinya.

“Jadi, pada sosialisasi nanti akan kami arahkan terutama tentang rehabilitasi,” tutur Sirajuddin.

Dengan begitu, lanjut Sirajuddin, diharapkan masyarakat di Negeri Seribu Parit ini bisa mengetahui dan memahami bagaimana status hukum bagi para pengguna dan pecandu narkoba.

“Apabila masyarakat sudah mengerti, maka yang bersangkutan akan secara sukarela mau melaporkan tentang kondisinya (kecanduan obat terlarang), tanpa harus tersandung masalah hukum dan ditangkap,” imbuhnya.(adi/adv)

JAKARTA — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga bahan bakar minyak memicu pro dan kontra di masyarakat. Di tengah aksi unjuk rasa yang marak terjadi menolak kenaikan harga BBM, Jokowi memposting foto berisi dukungan atas kebijakannya di akun Facebook miliknya.

Foto yang dipajang di akun Facebook miliknya, menampilkan gambar anak-anak yang diduga berawal dari wilayah Indonesia Timur berdiri di depan bangunan yang terbuat dari papan dan ijuk. Dalam foto itu, terdapat caption bertuliskan:

“Kakak, jangan marah BBM naik, kami juga ingin punya sekolah bagus berdinding tembok berlantai keramik, kami juga ingin punya perpustakaan yang bukunya lengkap. Terimakasih atas ‘Dua Ribu’nya, kak 🙂“.

Foto itu diposting oleh Jokowi, pada Minggu (23/11) pagi. Presiden Joko Widodo pun menuliskan komentar dalam postingan itu, ia mengatakan bahwa gambar tersebut semakin membuatnya yakin jika pengalihan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.

“Gambar ini saya dapatkan dari Media Sosial yang beredar di tengah perdebatan BBM, saya belum tahu siapa pertama yang mengunggah, namun gambar ini bagi saya adalah gambaran yang paling tepat untuk penyesuaian harga BBM dan bagaimana mengalihkannya,” katanya.

Jokowi menjelaskan, bahwa Indonesia bukan lagi negara penghasil BBM. Sebab sudah tidak ada lagi sumber-sumber baru sumur minyak yang ditemukan, sementara cadangan minyak yang dimiliki Indonesia terus menipis.

“Sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM kita harus membeli dari luar negeri, kebijakan subsidi BBM adalah warisan kebijakan “Politik Logistik” yang di satu sisi menciptakan harga-harga murah namun tidak produktif,” tulisnya.

Selain membuat tidak produktif, politik logistik menurut Jokowi juga membuat negara harus berhutang yang amat besar. Hutang yang besar akan membebani anggaran negara di kemudian hari, sehingga anggaran tidak leluasa ditanamkan ke dalam hal-hal yang produktif. Akibatnya anggaran negara habis untuk biaya belanja rutin dan membayar hutang baik bunga dan pokok hutang.

“Saya tidak ingin Indonesia terjebak dalam pola anggaran seperti itu. Keuangan kita harus berdaulat. Dengan keuangan yang berdaulat dan tidak terjebak hutang, kita bisa memperbaiki pendidikan anak-anak bangsa kita, memperbaiki kesehatan publik mulai dari Posyandu, Puskesmas sampai Rumah Sakit besar milik Negara,” tulisnya.

Jokowi menegaskan akan mengubah paradigma Politik Anggaran pada pemerintahannya, dimana sebagian besar kekayaan negara digunakan ke sektor-sektor produktif dan sektor pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perhatian pada kesejahteraan keluarga.

“Memang kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga sehingga daya beli masyarakat menurun, tapi ini pengorbanan kita, daripada negara berhutang, lebih baik negara ini mulai belajar menjalani politik-ekonomi Berdikari, dan ini dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

“Pendidikan murah, Kesehatan Murah, Transportasi Umum murah dan pelayanan publik yang serba cepat adalah tujuan bersama, bila ini terjadi maka perekonomian tumbuh cepat, rakyat bisa tambah sejahtera tapi ini proses, dan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, kita harus sabar menjalani….” tulisnya.(republika)

SBY menyesalkan bocornya surat DKP terhadap Prabowo

detikriau.org – Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, memastikan bahwa dokumen yang bersifat rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto adalah asli. Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengetahui soal bocornya surat DKP tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Kepres 62/1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie,” kata Julian di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.

Julian menegaskan, dalam dokumen rahasia itu menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, dan memperoleh hak pensiun.

Dalam dokumen itu memang tercantum tandatangan SBY sebagai salah satu petinggi TNI Angkatan Darat. SBY membubuhkan tandatangannya dalam dokumen itu, karena keputusan presiden itu merujuk pada surat Menhankam/Pangab kala itu.

Sementara itu, SBY kata Julian, menyayangkan bocornya dokumen itu. Meski sifat surat itu tidak selalu rahasia, tapi seharusnya masalah ini menjadi perhatian bagi institusi TNI.

“Kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga. Dan ini yang patut disesalkan dan menjadi perhatian di dalam institusi,  khususnya TNI kita,” lanjutnya.

Menurut Julian, saat ini TNI sedang melakukan investigasi internal untuk mencari tahu siapa yang membocorkan surat rahasia itu. Namun Julian menyatakan, Presiden SBY tidak akan ikut campur dalam masalah ini. “Saya kira telah disikapi ya di bawah koordinator Kemenkopolhukam,” ujarnya.

sumber: vivanews.com