“Akan ada sanksi bagi oknum PNS yang ketahuan ikut serta berpolitik”

“Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Inhil dihimbau untuk senantiasa menciptakan suasanan harmonis dan situasi yang kondusif dalam momen Pilkada nantinya”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil terlibat politik praktis menjelang Pilkada Serentak pada bulan Juni mendatang.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati pada penyampaian amaran saat acara pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Ranting Muslimat NU Kecamatan Sungai Batang, Senin (22/1/2018) kemaren

“Jalankan saja tugas sesuai dengan profesi kita, yang PNS ya jalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang PNS. Jangan ikut – ikutan dalam politik praktis Pilkada yang akan datang ini,” tegas Bupati.

Bupati mengaku, hingga saat ini, Dirinya telah menerima beberapa laporan tentang keikutsertaan oknum PNS dalam persiapan pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode mendatang.

“Saya sangat tidak setuju dengan prilaku oknum PNS yang ikut-ikutan berpolitik. Sebab, hal tersebut sudah melanggar ketentuan PNS yang memang dilarang untuk berpolitik. Akan ada sanksi bagi oknum PNS yang ketahuan ikut serta berpolitik,”Peringatkan Bupati

Jangan Mudah Terprovokasi

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk untuk tidak saling berselisih paham dikarenakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang berlaga di Pilkada serentak nanti.

“Jaga selalu keamanan, jangan gara – gara berseberangan pilihan dalam Pilkada, hubungan dengan teman, tetangga menjadi tidak baik,” ujar Bupati.

Bupati pun mengaku, bahwa hubungan Dirinya dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018 – 2023 lainnya berjalan baik dan harmonis.

“Saya dengan Pak Rosman Malomo, dengan pak Ramli Walid berhubungan baik dan harmonis. Sehabis Pilkada, alangkah aneh ketika kami berbaikan, sementara Bapak dan Ibu malah bermusuhan,” tukas Bupati.

Terakhir, Bupati kembali mengimbau agar seluruh komponen masyarakat Kabupaten Inhil senantiasa menciptakan suasanan harmonis dan situasi yang kondusif dalam momen Pilkada nantinya./Am/diskominfops_inhil/adv

detikriau.org – Pernyataan tegas yang disampaikan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur ini menjadi “warning” yang harus dipatuhi. Dimintanya aparatur sipil Negara untuk tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Jika terbukti ada PNS yang tidak mematuhi, bukan hanya si-PNS tetapi pimpinan dimana instansi ia bekerja juga akan mendapatkan sanksi.

“Untuk pemilihan kepala daerah tahun depan, para ASN jangan sampai ada yang terlibat politik, fokus saja sama pekerjaannya melayani rakyat sebaik baiknya,” kata Menteri Asman dalam pernyataan resminya, tadi malam dilansir melalui jpnn.com, rabu (31/8/2016)

Permintaan Asman tersebut disampaikan menyusul akan digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 101 daerah pada 2017 mendatang.

Menurutnya, jika ASN ikut terlibat dalam politik dalam hal ini Pilkada dapat berdampak pada menurunnya kinerja, yang berujung pada kurang optimal melayani masyarakat.

Oleh karena itu ASN diminta untuk melayani rakyat bukan lagi menjadi yang dilayani.

“Hukuman diberikan tidak hanya pada ASN- nya tapi juga pada pimpinannya,” sergahnya.

Editor: dro

Baca sumber

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai tidak lagi menjadi organisasi independen karena terindikasi sudah dibawa kepada politik praktis.

Pernyataan tersebut dilontarkan Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus ORNOP), Zulkifli AM kepada detikriau.org, Senin (11/4/2016).

“Pada dasarnya kami mendukung kemajuan Koni, tetapi kalau dibawa kepada politik praktis saya sangat tidak setuju,” kata Pilay, sapaan akrab Zulkifli.

Menurutnya, ada beberapa prihal yang menandakan bahwa Koni tersebut diikut campurkan dalam politik praktis seperti kepengurusan didirikan hingga ketingkat kelurahan dan desa.

“Pengurus Koni Inhil ini sampai desa, padahal berdasarlan AD/ART tidak ada pendirian kepengurusan KONI hingga ke desa maupun kelurahan,” jelasnya.

Selain itu, seragam kebesaran Koni Inhil di daerah-daerah juga telah memperlihatkan adanya indikasi politik praktis karena ada gambar oknum kepengurusan Koni Inhil tepat di helaian baju bagian depan.

“Saya fikir, tanda-tanda itu menunjukkan kalau Koni Inhil sudah dibaui politik praktis,” tandasnya. (mirwan)