Tembilahan, detikriau.org – Plt Bupati Inhil Rudyanto melalui Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Azwar menyebut Sistem Resi Gudang (SRG) akan dilaksanakan tahun ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Persetujuan oleh Mendagri itu berkaitan dengan hal – hal seputar pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pada tataran teknis akan berfungsi mengelola gudang penyimpanan kopra sebagai komoditas SRG.

Menurut Azwar, persetujuan dari Mendagri merupakan sebuah keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang sempat menghambat kesiapan administratif pelaksanaan SRG.

“2 minggu lalu, 4 prasyarat pengajuan persetujuan telah dipenuhi dan dikirimkan ke Kemendagri tepatnya melalui Dirjen Pengembangan Daerah. Persetujuan akan dikeluarkan sebulan setelahnya, itu berarti 2 minggu kedepan keluar persetujuan,” tukas Azwar di Kantor Disperindag Inhil, Jum’at (18/5/2018) pagi.

Alur proses pasca terbitnya persetujuan Kemendagri nanti, dijelaskan Azwar, Pemerintah Kabupaten Inhil akan mengajukan usulan penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD ke pihak DPRD Inhil.

“Setelah itu, baru dibahas bersama DPRD. Selesai Ranperda lantas disahkan menjadi Perda, maka tidak ada lagi kendala penerapan SRG,” papar Azwar.

Kerjasama Kontraktual Manajemen Pergudangan

Perihal kapasitas Sumber Daya Manusia lokal dalam pengelolaan gudang yang dianggap belum mumpuni, diungkapkan Azwar akan dapat diatasi dengan adanya kerjasama kontraktual dengan pihak swasta yang telah berpengalaman pada tatanan manajemen pergudangan.

Kerjasama kontraktual manajemen pergudangan ini, dikatakan Azwar, hanya akan berlangsung sementara atau dalam jangka waktu yang pendek, yakni selama 6 bulan dengan tetap memperhatikan aspek transfer ilmu untuk SDM lokal.

“Ada beberapa pihak yang didatangi, dan sudah ada yang setuju. Pihak yang setuju itu menawarkan jasa dengan nominal kontrak Rp. 15 juta per bulannya. Namun, ini tidak akan berlangsung lama dan masih realistis mengingat kompleksitas tugas mereka nantinya,” ungkap Azwar.

Azwar mengatakan, penandatanganan kontrak kerjasama dan pemberlakuan kontrak secara efektif ditargetkan akan terlaksana setelah pengesahan Ranperda tentang Pendirian BUMD./diskominfops_inhil/adv

“Yakini tidak akan terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok selama bulan suci bagi umat islam ini”

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir wacanakan akan mengelar pasar murah ramadan. Kegiatan yang ditujukan untuk antisipasi gejolak harga kebutuhan pokok selama bulan suci bagi umat islam ini rencana akan diadakan sebanyak tiga kali.

“kita wacanakan pelaksanaanya sebanyak tiga kali, yakni mejelang masuknya bulan ramadan, pertengahan dan akhir. Tapi kita lihat dulu bagaimana kondisinya nanti,” Ujar Plt Kadisperindag Inhil, Azwar C ditemui diruang kerjanya, selasa (4/3/2018) kemaren

Menurut Azwar, masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga. Saat ini, Disperindag Inhil terus lakukan pantauan sejumlah kebutuhan pokok. Jika terpantau terjadinya gejolak harga, Disperindag akan segera menyampaikan kepada pihak Kementrian Perdagangan. Nantinya, baik pusat maupun melalui provinsi akan melakukan suplay kebutuhan pokok yang mengalami gejolak harga.

“Ini perintah Presiden. Kita pantau terus harga pasaran dan setiap hari dilaporkan. Pusat ataupun melalui Provinsi akan segera menyikapi dengan mensuplai barang jika memang nantinya ada gejolak harga,” Pastikan Azwar.

Disamping itu, ditambahkan Azwar, senin mendatang, pihaknya juga merencanakan untuk memanggil sejumlah distributor. Pemanggilan ini menurutnya untuk memintakan kerjasama dalam menjaga kondusifitas Ramadan dengan tidak melakukan hal-hal untuk mengambil keuntungan diluar aturan ditengah tingginya kebutuhan masyarakat saat bulan suci Ramadan.

Disamping hal itu, pemanggilan sejumlah distributor itu menurutnya juga untuk mendapatkan data secara pasti ketersediaan stok kebutuhan masyarakat. Jika persediaan mencukupi, tentunya tidak akan terjadinya gejolak harga.

“yang jelas, pedagang saya yakini tidak akan berani main curang dengan menumpuk barang dan menjual lagi dengan harga tinggi saat barang langka. Mereka akan rugi sendiri, karena setiap ada kelangkaan, kita akan lapor dan suplay akan dipasok pusat atau melalui Provinsi,” Kembali ingatkan Azwar./red