TEMBILAHAN (detikriau.org) – Manajemen PLN Rayon Tembilahan diminta, untuk mengakomodir penambahan daya listrik yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas. Dikatakannya, saat ini RSUD Puri Husada Tembilahan sedang berupaya untuk mencapai akreditasi B. Dimana, salah satu syaratnya adalah sarana dan prasarana yang meliputi keberadaan gedung dan penggunaan peralatan medis yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI).

“Penggunaan peralatan medis yang sesuai standar ini, tentunya sangat membutuhkan ketersediaan tenaga listrik yang memadai, sehingga tidak mengalami kendala dan kesulitan di lapangan,” tutur Herwanissitas kepada detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, berbeapa waktu lalu.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, untuk proses penambahan daya listrik tersebut, RSUD PH sudah melakukan kewajibannya yakni dengan membayar sejumlah uang yang cukup besar hingga mencapai Rp 80 juta.

“Terlepas sekarang ini dalam kondisi krisis listrik, namun ada kewajiban pihak PLN untuk mengakomodir permohonan itu karena berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan,” terangnya.

Jika tidak terlaksana, lanjut pria yang akrab disapa Sitas ini, maka akan sangat mengganggu proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan upaya untuk mewujudkan RSUD PH yang terakreditasi B pun akan sulit tercapai.

“Seperti ketika masyarakat atau pasien ingin melakukan rontgen, tiba-tiba lampu mati, tentu ini akan menyulitkan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya dan bisa juga menyebabkan kerusakan peralatan media, yang perbaikannya membutuhkan biaya yang cukup besar,” imbuhnya.(adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – GM PLN Wilayah Riau-Kepri, Feby Joko Priharto meyakini, terhitung sejak hari ini tidak akan ada lagi pemberlakuan pemadaman listrik bergilir bagi pelanggan PLN di kota Tembilahan. Dengan catatan, mesin-mesin yang sudah beroperasional tidak ada lagi yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, upaya yang telah dilakukan pihaknya mengatasi persoalan deficit listrik di kota Tembilahan adalah dengan merelokasi mesin dari Jambi dengan daya mampu 0,65 MW ditamabah mesin PLTD Gunung Daek 1,65 MW. Kemudian, merelokasi mesin lainnya dari Sumbar berdaya 3 MW serta perbaikan gangguan mesin PLTD Parit 4 sebesar 2 MW.

Dengan begitu, lanjut Feby, estimasi pemenuhan daya untuk Kota Tembilahan dan sekitarnya, yakni daya mampu sebesar 19,5 MW dan beban puncak hanya sebesar 13,1 MW, sehingga tidak ada lagi defisit daya.

“Insya Allah tidak ada pemadaman bergilir lagi bagi para pelanggan, karena daya kita sudah mencukupi pada beban puncak. Namun dengan catatan, mesin yang sudah beroperasi saat ini tidak ada yang rusak lagi,” terangnya.

Mendengar penjelasan itu, Anggota DPRD Inhil, Padli meminta agar apa yang telah disampaikan oleh GM PLN Wilayah Riau-Kepri ini benar-benar terjadi, tidak hanya memberikan janji seperti sebelumnya.

“Kita disini sudah bosan dengan janji manis dan janji palsu dari PLN. Kami tuntut bukti.” tegasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jika di kota Tembilahan durasi pemadaman bergilir PLN diberlakukan 2 : 1, di Kecamatan kondisinya jauh lebih memprihatinkan. seperti di Kecamatan Pelangiran. Masyarakat di Kecamatan Inhil bagian Utara ini bahkan sudah bergelap-gulita selama dua pekan.

“Iya, sekitar 2 minggu belakang ini kota kami gelap gulita,” sampaikan Camat Pelangiran Sutarno Wandoyo kepada detikriau.org, Rabu (13/5/2015).

Disampaikannya juga, kondisi penerangan seperti ini pastinya akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, terlebih bagi pengusaha yang membutuhkan aliran listrik.

“Memang ada juga masyarakat yang memiliki mesin genset tapi tentunya hanya sebagian kecil, itupun mereka sudah kesulitan karena biasanya bergantung pada tenaga mesin PLN. apalagi bagi warga yang murni bergantung dengan PLN,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi) H Tengku Eddy Efrizal saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan secara tertulis adanya gangguan pembangkit listrik PLN di Pelangiran.

Seharusnya katanya, pihak PLN ini jika ada persoalan mensegerakan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Distamben.

“Saya memang ada dengar info secara lisan, tapi saya belum menerima laporan secara tertulis. Kalau begini akan saya hubungi secepatnya pihak PLN,” Ujar Tengku Eddy.

Dikarenakan PLN Kecamatan Pelangiran masih dibawah naungan PLN Rayon Tembilahan, maka katanya, Distamben akan melakukan titik koordinasi dengan Manajer PLN Rayon Tembilahan, dan ini akan dilakukannya dalam waktu dekat.

Terkait hal ini, Manajer PLN Rayon Tembilahan Budi Warman saat dihubungi awak media membenarkan kalau PLN di Pelangiran itu masih dibawah naungannya. Untuk kondisi mesin saat ini, ia telah mengirimkan para pekerja yang akan memperbaiki gangguan mesin tersebut.

“Kita sedang mengupayakan dan sekarang sudah satu mesin kita sediakan untuk di sana, tinggal satu mesin lagi. Karena di Pelangiran itu membutuhkan dua mesin untuk normal kembali,” jelasnya.

Untuk target penormalan pembangkit listrik, Budi belum bisa memastikan kasih masih menunggu selesainya pekerjaan perbaikan. “ Kita akan upayakan secepatnya.” Pungkas Budi. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua DPRD Inhil, H Feriyandi meminta pihak PLN untuk menghadirkan jajaran manajemen yang memiliki kewenangan dan kemampuan penuh, baik untuk memutuskan maupun mengambil kebijakan secara cepat, dalam upaya penanganan berbagai persoalan yang dihadapi PLN di Negeri Seribu Parit ini. Selama ini, Hearing yang dilaksanakan membahas persoalan listrik, pihak PLN hanya mengutus perwakilan.

“Kalau kita lihat, penyakit PLN ini sudah termasuk dalam kategori komplikasi kronis, sehingga tak tahu lagi mana yang harus diobati terlebih dahulu, apakah mesin dan perangkatnya atau oknumnya. Inilah yang harus segera dicari jalan keluarnya,” tutur Feriyandi saat hearing antara Komisi III dengan PLN Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, yang dipusatkan di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, para pengambil kebijakan di PLN harus sungguh-sungguh dan berkomitmen dalam menyediakan serta memberikan pelayanan yang baik dan maksimal bagi para pelanggannya.

“Jadi, kita minta pada hearing berikutnya General Manager (GM) PLN Wilayah Riau dan Manager PLN Area Rengat dapat menghadiri hearing secara langsung, bukan malah mengirim perwakilannya. Kalau tidak akan kita panggil secara paksa,” tegas Feriyand

Untuk sekedar diketahui, hingga hari ini kondisi pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Rayon Tembilahan kepada para pelanggannya terus berlangsung. Bahkan tidak hanya di malam hari, pemadaman listrik secara bergilir dan mendadak juga sering terjadi di waktu siang. Kondisi seperti ini sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat pelanggannya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama jajaran Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, Selasa (5/5/2015).

Hearing yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Iwan Taruna didampingi para anggota, serta dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi, Ketua Komisi II, Ahmad Junaidi, Sekretaris Komisi I, Muammar, perwakilan Distamben, LSM dan mahasiswa di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III, Iwan Taruna menyatakan keheranannya, karena hingga saat ini kondisi dan permasalahan pemadaman listrik bergilir masih terus berlangsung di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Belum lagi di waktu siang hari, yang pemadaman listriknya juga rutin terjadi. Ini yang saya tidak habis pikir dengan PLN sekarang,” tutur Iwan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Edy Haryanto Sindrang. Dikatakan Edy, dirinya sangat malu dengan kondisi PLN Rayon Tembilahan. Apalagi, ketika pelaksanaan salah satu kegiatan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015 di Kabupaten Inhil kemarin, listrik PLN sempat mati mendadak, sehingga panitia terpaksa menggunakan pengeras suara dari mobil ambulance.

“Mau letak dimana muka kita selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan itu. Dari dulu sampai sekarang, tak selesai-selesai juga masalah PLN ini,” kata Edy.

Oleh karena itu, Ketua DPRD, Dani M Nursalam meminta kepada pihak PLN, untuk segera mengambil langkah penyelesaian dan tidak main-main lagi, agar kejadian di Bima dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepri tidak menjadi contoh bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Seperti diketahui, tak lama lagi kita akan memasuki Bulan Ramadhan. Kalau kondisinya masih seperti ini juga, tentu akan menimbulkan keresahan dan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” terang Dani.

Menanggapi penyampaian pimpinan dan anggota DPRD Inhil tersebut, perwakilan PLN Area Rengat Arip menjelaskan bahwa kondisi ini bukanlah kesengajaan, karena pihaknya terus berupaya melakukan yang terbaik, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada Bulan Puasa nanti, insya Allah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Kalau pun ada, durasinya hanya ketika beban puncak saja, karena sejumlah mesin telah selesai diperbaiki,” tambah Kepala PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman.

Untuk diketahui, saat ini beban puncak di PLN Rayon Tembilahan adalah sebesar 13,1 MW, dengan daya terpasang sekitar 10,7 MW. Daya yang tersedia ini berasal dari mesin 3 Bintang sebesar 4 MW, 5 Golden sebesar 2 MW, MPI sebesar 1,8 MW dan mesin PLN sebesar 2,8 MW.(adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir kembali mengagendakan pelaksanaan Rapat Dengat Pendapat (RDP) bersama pihak manajemen PLN. Hal ini dilakukan karena begitu banyaknya desakan masyarakat mempertanyakan perihal jadwal pemadaman bergilir yang tak kunjung tuntas.

“Kita rencanakan RDP pada senin (3/5) mendatang. Kita akan minta penjelasan kenapa janji pihak PLN tidak juga kunjung terealisasi,” Sampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto Sindrang diruang kerjanya, kamis (30/4) kemaren.

Selain manajemen PLN Rayon Tembilahan, DPRD menurut politisi dari Partai Golkar ini juga memintakan kehadiran pihak manajemen PLN Wilayah Rengat. “Termasuk kita juga mintakan kehadiran pihak Vendor. Selama ini PLN selalu melimpahkan kesalahan kepada Vendor, makanya kita juga merasa perlu untuk mengklarifikasinya secara langsung,” Tambah pria yang akrab disapa Sindrang ini.

Menurut Sindrang juga, hari ini Humas pihak PLN sepertinya sudah berpindah ke DPRD. Diakuinya hampir setiap hari ia mendapatkan telpon dari masyarakat mempertanyakan persoalan terkait permasalahan PLN yang tak kunjung tuntas.

Untuk sekedar mengingatkan, sebelumnya, PLN berdalih tak kunjung mampu ditepatinya janji-janji perbaikan pasokan listrik bagi kebutuhan masyarakat pelanggannya lebih disebabkan ketidakmampuan pihak vendor.

Menurut Asisten pembangkit PLN wilayah Rengat, Arif, selama ini pihak PLN juga mendapatkan janji-janji dari berbagai pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan, yakni vendor. Hanya saja janji-janji itu tak kunjung mampu dipenuhi.

“Kami sangat peduli dengan permasalahan ini dan kami tidak ingin terus seperti ini, tapi kami juga hanya diberikan janji-janji yang tidak pasti,” Sampaikan Arif dihadapan anggota Komisi III DPRD Inhil dalam RDP dengan PLN Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, di Ruang Komisi III Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (7/4/2015) yang lalu.

Dalam beberapa kali kesempatan, PLN menjanjikan bahwa tanggal 25 maret 2015 yang lalu giliran pemadaman sudah berubah menjadi 4 hari hidup dan 8 jam mati bahkan dijanjikan tanggal 15 April 2015 yang lalu, pemadaman bergilir PLN sudah tuntas. Sayangnya hingga saat ini janji-janji itu nyata baru sebatas janji. Bahkan kini dilapangan pemberlakuan pemadaman semakin mengecewakan masyarakat. (aam/adv)