Detikriau.org – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam menanggulangi kekurangan logistik kampanye mengedepankan kolektifitas. Hal itu terbukti dari setiap kunjungan yang dilakukan oleh Prabowo maupun Sandi, masyarakat selalu membludak.

Ucapan itu disampaikan oleh Jurubicara Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12) sebagaimana dilansir detikriau.org melalui laman rmol.co

“Kalau dari BPN kami konsepnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan kami sudah membuka rekening. Kami yakin insyaAllah akan ada partisipasi masyarakat,” ujar Riza.

Sejauh ini, lanjut dia, ketika Prabowo atau Sandi turun ke masyarakat, tidak pernah terbesit inisiatif untuk memobilisasi para kader koalisi untuk menghadiri setiap kegiatan. Karena hal tersebut dinilai harus mengeluarkan biaya yang besar.

“Kalau kami kampanye, enggak perlu memobilisasi kader untuk hadir memenuhi undangan kalau ada Prabowo datang, Sandi datang. Kami tidak pernah memerintahkan kader. Dimana pun Prabowo-Sandi hadir selalu membludak, selalu penuh dan kami termasuk kewalahan,” terangnya.

“Padahal kami tidak kasih apa-apa. Tidak kasih uang, tidak kasih amplop dan sebagainya,” lanjut Riza, wakil ketua Komisi II DPR itu.

Lebih lanjut, Riza mengaku sangat berterimakasih dengan antusiasme para pendukung Prabowo-Sandi, termasuk para kader dari parpol pendukung koalisi.

“Begitu banyaknya antusias dan simpati masyarakat. Kami betul-betul berterimakasih dan bersyukur atas dukungan masyarakat. Dukungannya begitu besar, begitu tulus, kami berterimakasih,” pungkasnya.

Jakarta, — La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku optimistis pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan memetik kemenangan di Pulau Madura pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu ia katakan untuk merespon bahwa Pulau Madura masih menjadi basis pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang.

“Saya kan udah ngomong, potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura,” kata La Nyalla saat ditemui di kediaman Ma’ruf Amin, Menteng, Jakarta, Selasa (11/10) dilansir melalui CNN Indonesia

Pada Pilpres 2014 lalu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kekalahan dari Prabowo-Hatta Rajasa di empat kabupaten di Pulau Madura.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, total perolehan suara Prabowo-Hatta di Pulau Madura sebanyak 830. 968, sementara Jokowi-JK berjumlah 692.631 suara.

Mantan Ketua PSSI itu mengatakan pada Pilpres 2014 lalu masyarakat Madura sangat sensitif terhadap isu Jokowi yang merupakan kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Terlebih lagi, mayoritas masyarakat Madura merupakan kelompok muslim yang taat dan tak simpatik terhadap PKI.

“Awalnya dikira Pak Jokowi ini PKI. Kan saya sudah jelasin, saya yang sebarin (Majalah) Obor. Orang Madura itu paling sensitif , paling tidak mau dibilang ini bukan agama Islam,” kata dia.

La Nyalla menegaskan Jokowi merupakan sosok yang sangat taat terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, ia yakin masyarakat Madura dapat tercerahkan pada Pilpres 2019 mendatang.

“Padahal yang [taat] Islam itu Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, La Nyalla turut menargetkan kemenangan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf di Jawa Timur diatas 70 persen.

Ia mengaku telah bergerak secara senyap untuk membantu dan melakukan konsolidasi mesin pemenangan di Jawa Timur pada Pilpres 2019.

“Saya tidak perlu ngomong soal kontribusi. Pokoknya Anda tahu Pak Jokowi menang di jawa timur. Kalau dulu menangnya hanya 800 ribu kalau sekarang lebih jauh lagi. Targetnya saya Pak jokowi harus menang 70 persen ke atas,” kata dia.

“Ini Jadwal Pemanggilannya”

Pekanbaru, detikriau.org – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau jadwalkan pemanggilan kepada Sembilan Bupati dan dua Walikota dengan dugaan pelanggaran pada kegiatan deklarasi yang dilaksanakan oleh Pro Jokowi (Projo) Riau.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, pemanggilan dilakukan terkait kehadiran dan pernyataan dukungan yang mengatas namakan jabatan sebagai Gubernur terpilih dan Bupati/Walikota kepada salah satu Capres/Cawapres pada Pemilu tahun 2019

“Gubernur terpilih Syamsuar kita panggil terlebih dahulu, baru menyusul Bupati dan Walikota,” ujar  Rusidi Rusdan, jumat (12/10)

Diterangkan Rusidi, untuk Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Bupati Rokan Hulu dan Walikota Pekanbaru pemanggilannya dijawalkan pada rabu tanggal 17 oktober 2018.

Sedangkan Bupati Bengkalis, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Rokan Hilir, Bupati Kepulauan Meranti dan Walikota Dumai dijadwalkan pada kamis tanggal 18 oktober 2018.

Tidak hanya kepada Bupati dan Walikota, Bawaslu Riau juga melayangkan pemanggilan kepada Ketua DPD Projo Provinsi Riau dan Ketua KPU Riau untuk dimintai keterangan pada Senin (15/10) awal pekan depan. (mul/rls)

Pekanbaru, detikriau.org – DPW PAN Riau mengaku sangat kecewa dengan sikap Syamsuar yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019.

Wakil ketua DPW PAN Sunaryo mengungkapkan dirinya dan sejumlah kader PAN lainnya cukup heran dengan sikap yang diambil oleh Syamsuar. Sebab pilihan Syamsuar berada di luar garis partai.

“Kita sudah mendukung dia di Pilgubri, setelah duduk, malah mendukung nomor urut 01,” kata Wakil Ketua DPRD Riau ini, Kamis, 11 Oktober 2018.

Kendati demikian, Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah DPW PAN Riau ini menyatakan dirinya bisa memaklumi dengan sikap yang diambil Syamsuar tersebut.

“Kita harus bersikap dewasa begitu juga dengan kader lainnya, jangan emosional menyikapi persoalan ini. Memang dengan sikap beliau mendukung nomor 01, seluruh kader dan masyarakat pendukungnya pasti bertanya-tanya, bahkan banyak juga yang kecewa,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai Syamsuar apakah masih tercatat sebagai kader PAN atau tidak, Sunaryo mengaku belum mengetahui persis.

“Saya tidak mengikuti persis, memang dulu kita sudah serahkan KTA dan jaket PAN untuk beliau. Ini juga akan akan jadi bahasan di rapat internal PAN,” ujar mantan wakil walikota Dumai ini.

Editor: Am

Berita ini sudah terbit di riauonline.co.id dengan judul “Sunaryo Heran, Pilihan Syamsuar kok di Luar Garis Partai” http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/10/11/sunaryo-heran-pilihan-syamsuar-kok-di-luar-garis-partai

Jakarta — Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengikuti pengundian nomor urut sebagai kandidat di Pilpres 2019.

Pengundian itu digelar di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/9). Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapat nomor urut 1, sementara Prabowo-Sandi mendapat nomor urut 2.

Dilansir kumparan.com, Nomor urut diundi dengan cara pertama menentukan lebih dulu siapa yang akan mengambil nomor urut. Bagian ini diwakilkan cawapres yaitu Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Hasilnya Sandi lebih dulu mengambil gulungan kemudian Ma’ruf Amin.

Setelah itu, membuka gulungan nomor urut. Saat dibuka bersamaan, diketahui pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapat nomor urut 1 dan Prabowo-Sandi nomor urut 2.

“Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin nomor urut 1, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nomor urut 2,” ucap ketua KPU Arief Budiman.

Setelah mendapat nomor urut, kedua kandidat akan mengikuti deklarasi kampanye damai di Monas, besok pagi. Kemudian mereka resmi bertempur dalam kampanye sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Sementara pemungutan suara digelar pada 17 April 2019.

JAKARTA – Jagat dunia kembali digemparkan pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diunggah dalam akun Facebook partainya. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku sempat akan disogok agar tidak kembali mencalonkan diri. Prabowo bahkan menyampaikan, ia diminta turun dari ketua partai dan pensiun.

“Saya mau ditawar uang banyak untuk jangan nyalon. Saya juga ditawar proyek dan uang banyak supaya turun jadi ketua umum partai. ‘Pak Prabowo kalau bisa pensiun saja.’ Memang aku inginnya juga istirahat,” papar Prabowo Subianto dalam potongan video tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid membenarkan potongan video tersebut. Video tersebut diambil ketika Prabowo berpidato pada acara temu kader di daerah pemilihan (dapil) XI Jawa Barat dalam rangka konsolidasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut Sodik, ada kekuatan dari luar partai yang mencoba menyuap Prabowo untuk tidak menduduki tampuk kepemimpinan Partai Gerindra. “Ketika Ketua Umum Gerindra (Suhardi) wafat, ada kekuatan luar Gerindra yang minta dan iming-iming materi agar Prabowo tidak ambil posisi sebagai ketua umum Gerindra,” ujar Sodik saat dihubungi melalui pesan singkat, senin (23/4)

Tidak hanya itu, kata dia, selain diminta tidak mengambil posisi sebagai ketua umum Partai Gerindra, Prabowo juga diminta tidak mencalonkan diri atau maju dalam pemilihan presiden (pilpres). Namun, Sodik enggan membeberkan oknum yang mencoba menyuap Prabowo. “Karena untuk pertimbangan kami tidak berhak menyampaikannya ke media/publik,” ujar Sodik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menganggap pidato yang disampaikan Prabowo sebagai hal yang wajar. Sebab, di mata Dasco, Prabowo adalah sosok apa adanya, tidak ada yang hal disembunyikan. Menurut dia, kalau ada yang berupaya menyuap atau menyerangnya, Prabowo justru bertambah semangat dan tetap berjuang.

“Pak Prabowo memang begitu, apa adanya. Jadi, apa yang disampaikan justru membuat beliau tambah semangat nyapres,” kata dia, Senin.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah membuat geger dengan video pidatonya. Dalam pidato itu Prabowo memprediksi Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Prediksi Prabowo berdasarkan cerita fiksi dari novel Ghost Fleet.

Kontroversi demi kontroversi ini mengundang pertanyaan di tengah-tengah elektabilitas Prabowo yang masih stagnan menurut sejumlah lembaga survei. Bahkan, pada survei Media Survei Nasional (Median) beberapa hari yang lalu, Prabowo mengalami penurunan dari 21,2 persen pada Februari 2018 menjadi 20,4 persen pada April 2018.

Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ikrama Masloman mengatakan, untuk bisa memenangi kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019, Partai Gerindra dan PKS harus mencari tokoh alternatif. \”Hemat kami, Gerindra, PKS, PAN yang sekarang di oposisi perlu mengeluarkan nama lain untuk menjadi alternatif Prabowo,\” kata Ikrama di Jakarta, Senin.

Meski Partai Gerindra dan PKS kerap melancarkan kritik kerasnya terhadap pemerintah, cara tersebut dinilai kurang ampuh sehingga perlu langkah-langkah yang dilakukan secara maksimal terkait isu-isu mendelegitimasi pemerintahan hari ini.

“Kekuatannya begitu, asosiasinya saya kira kurang ke Prabowo. Apakah butuh alternatif lain atau tidak?” ujarnya.

Untuk alternatif, Ikrama melihat nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai sosok yang berpeluang menjadi lawan Jokowi di pilpres 2019.

Namun, dirinya mengatakan, itu bergantung pada kebesaran hati Prabowo apakah akan tetap kokoh memaksakan tetap mengusung tokoh dari Partai Gerindra sebagai calon presiden dan PKS di posisi cawapres atau mengusung nama di luar keduanya.ed: nashih nashrullah

Jokowi tak Peduli Elektabilitas

Meski pemilihan presiden tinggal setahun lagi, Presiden Joko Widodo mengaku masih berfokus pada pekerjaannya. ”Masih banyak yang belum selesai. Saya masih fokus pada pekerjaan,\” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers seusai peresmian pembangunan Bandara Jenderal Soedirman, Senin (23/4).

Jawaban tersebut disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan mengenai soal elektabilitasnya dalam Pilpres 2019. Jokowi mengakui, pekerjaannya masih banyak dan masih banyak yang belum selesai. Dia pun tidak ingin direcoki dengan masalah elektabilitas.

sumber: republika