“Berdasarkan Data Monitoring Pilkada Inhil Dinas Komunikasi, Informasi dan Persantik (Kominfops) Inhil”

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil No Urut 3, Muhammad Wardan dan Syamsuddin Uti, untuk sementara ungguli pasangan calon Bupati Inhil No Urut 1 Rosman Malomo dan Musmulyadi serta pasangan nomor urut 2 Ramli Walid dan Ali Azhar.

Berdasarkan data monitoring Pilkada Inhil Dinas Komunikasi, Informasi dan Persantik (Kominfops) Inhil, pukul 21:09 Wib, rabu (27/6/2018), Pasangan nomor urut 3 mengumpulkan sebanyak 99.463 suara, pasangan No Urut 1 sebanyak 42.956 suara dan pasangan no urut 2 sebanyak 48.863 suara.

Dari total data masuk sebanyak 193.280 suara, tercatat suara sah sebanyak 191.282 dan suara tidak sah sebanyak 1.998.

Untuk diketahui, berdasarkan data KPU Inhil, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Inhil terdaftar sebanyak 437.992 pemilih dengan 225.768 pemilih laki-laki dan 212.224 pemilih perempuan./red

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti harus rela menunda pendaftaran ke KPU sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023 pada Pilkada serentak 2018.

Pendaftaran yang sedianya direncanakan pada hari ini, selasa (9/1/2018) ditunda pada esok hari, rabu (10/1/2018).

“Atas pertimbangan tranparansi, keadilan dan taat aturan, kedatangan pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti di KPU Inhil hari ini terpaksa kami terima hanya sebatas silaturahim. Untuk pendaftaran, kami minta dilakukan esok hari,” Sampaikan Ketua KPU Inhil H Suhaidi

Diterangkan Suhaidi, sesuai ketentuan, pendaftaran dihari pertama dan kedua (tgl 8 dan 9 Januari 2018. red), penerimaan ditentukan mulai pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib. Sedangkan untuk hari terakhir pendaftaran (10/1/2018) batasan waktu akhir ditetapkan pukul 24.00 Wib.

Menanggapi hal ini, H Syamsuddin, mewakili penyampaian bahasa, mengaku dirinya dan HM Wardan dengan senang hati dan iklas mematuhi aturan. Menurut Ketua DPD Demokrat Inhil ini, diterima saja meski hanya sebatas silaturahim, mereka sudah mensyukuri.

“Tujuannya memang ke KPU, diterima saja kami sudah mensyukuri, Alhamdulillah,” Ucap SU dalam kehadirannya di KPU Inhil bersama HM Wardan yang saat itu juga didampingi oleh petinggi DPD I Partai Golkar Riau, H Arsyadjuliandi Rachman dan Hj Septina Primawati Rusli, sejumlah petinggi partai pengusung, serta kader dan simpatisan.

Sementara itu, Ketua Tim pemenangan, H Feriyandi juga menyampaikan ucapan senada. Dikatakannya, menghargai ketetapan KPU dan Aturan akan mejadikan Pemilu yang bersih dan berwibawa. “Semoga Pemilu 2018 berjalan sukses,” Sampaikan Feri.

Pantauan lapangan detikriau.org, dari tempat deklarasi, gedung Telaga puri, rombongan petahana ini dilepas dengan penampilan Kuda Lumping, Reok, Tabuhan Kompang dan Bardah. Setibanya di KPU sekira pukul 16:45 Wib, rombongan disambut pementasan seni barongsai dan tunggangan Singa Depok./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – H Edy Syafwannur dipastikan akan maju sebagai bakal calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2018 mendatang.

“Benar, beliau akan ikut maju pada pilkada nanti, apakah diposisi 1 ataupun 2.  Kami selaku relawan telah menggerakan tim kami yang aktif pada Pilkada yang lalu,” Ungkap salah seorang Koordinator Relawan Komunitas Inhil Cerdas, Zulkifli AM kepada detikriau.org, Rabu (15/3/2017).

Namun sejauh ini menurut pria yang akrab disapai Pily itu belum ada keputusan apakah maju melalui jalur partai politik atau independen.

“Melalui jalur independen kita sudah mulai mengumpulkan KTP, namun tidak tertutup kemungkinan kita diusung partai politik, tim komunikasi ke parpol terus melakukan pendekatan,” ujar pria ‘plontos’ ini.

Yang jelas katanya, dalam waktu dekat akan di deklarasikan perihal pencalonan H Edy Syafwanur yang dipusatkan di salah satu Kecamatan.

“Saat ini salah satu lembaga survey nasional sedang melakukan survey dan pendampingan perihal elektabilitas, dan seberapa besar keinginan masyarakat Inhil yang memilih beliau pada pemilukada sebelumnya untuk kembali memberikan dukungan.” Akhirinya./ Mirwan

JAKARTA (detikriau.org)–Rendahnya peran PNS sebagai perekat NKRI, harus segera diantisipasi pemerintah. Pemerintah pusat didesak cepat mengambil alih manajemen PNS di daerah agar tidak terkotak-kota.

Demikian ditegaskan Wirman Syafri, Pembantu Rektor Insititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bidang Akademik, menyikapi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah pada Maret mendatang.

“Banyak sekali persoalan PNS di daerah. Mulai dari gemuknya struktur kepegawaian, badan/instansi, sampai adanya blok-blok di kalangan PNS,” kata Wirman, Jumat (3/1).

Salah satu kandidat kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini menambahkan, kondisi tersebut jika dibiarkan dan daerah tetap memegang kendali, akan terjadi kesewenang-wenangan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Dia mencontohkan salah seorang mantan sekretaris daerah yang kini menjadi staf kehormatan karena kalah dalam pilkada.

“Ada juga kepala Satpol-PP yang dijadikan sopir di Satpol-PP karena kalah dalam pilkada,” ungkapnya.

Begitu banyaknya dampak negatif dari penerapan otda bagi PNS di daerah, lanjut Wirman, harus secepatnya ditangani pusat. PNS harus ditangani pusat agar karir pegawai lebih terkontrol dan tidak dipimpong oleh pemenang pilkada.

“Memang otda menjadi tameng pemda untuk mengendalikan aparatur negara. Tapi khusus PNS harus ada pengecualian. PNS dibayar negara dan harus mengabdi ke publik. Bukan hanya di daerahnya saja tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu untuk menyatukan visi misi PNS, sebaiknya pusat mengambil alihnya dari daerah,” bebernya. (jpnn)