GAS (detikriau.org) – Sejumlah petani Parit Melon desa Rambaian Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengaku kesal dengan ulah PT Citra Palma Kencana (CPK). Perusahaan perkebunan ini dituding telah melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat setempat.

Menurut Kepala Dusun setempat, Ahmad (44) kepada tim Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Inhil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Anak Negeri (PERAN) yang melakukan investigasi langsung ke lokasi, Sabtu (22/8/15) kemaren. Warga tidak pernah menjual lahan milik mereka. Anehnya, diatas lahan itu kini sudah rata ditanami pihak perusahaan dengan pohon sawit.

“Meski telah kita ccoba untuk melarang, perusahaan tidak pernah menghiraukan dan terus menyerobot lahan milik warga,” Adunya.

Padahal kata Kadus, warganya memiliki bukti surat kepemilikan yang sah dari pemerintah desa setempat, bahkan ada juga surat kepemilikan itu yang ditanda tangi oleh pemerintah kecamatan.

Asmuri, salah satu pemilik lahan yang diserobot perusahaan sempat mengutarakan, kalau lahan miliknya itu sudah hampir habis ditanami sawit oleh pihak perusahaan. Padahal katanya, lahan itu telah dikelolanya sejak lama sebelum PT CPK masuk ke kawasan desa Rambaian.

“Dulunya di sini perkebunan kelapa, buktinya masih ada bekas-bekas adanya tanaman kelapa. Sekarang, ludes ditanami dengan sawit,” terangnya ketika meninjau langsung ke kawasan lahan yang diserobot.

Pantauan lapangan, memang kawasan lahan warga yang dibuktikan dengan surat-surat resminya itu tampak penuh ditanami dengan sawit. Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan penuturan sejumlah warga, total keseluruhan kawasan yang diserobot tersebut kurang lebih 50 hektar.

Hingga berita ini dirilis, pihak perusahaan belum dapat dikonfirmasi mengenai dugaan penyerobotan lahan milik petani Desa Rambaian ini. Salah seorang pekerja PT CPK mengatakan, saat ini pimpinannya sedang tidak ada di lokasi.

Hal serupa dengan Kepala Desa Rambaian, H Ardi saat dikunjungi LSM Peran dan sejumlah awak media ke kediamannya juga sedang tidak berada di tempat. (mirwan)

“Kalau seperti ini, bukankah petani ini seumpama sudah jatuh tertimpa tangga”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Perizinan Penanam Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Junaidi mengatakan bahwa pola kemitraan perkebunan plasma yang dijalin oleh PT Bumi Orion Sukses (BOS) dengan masyarakat masih perlu direvisi ulang.

Hal tersebut dilontarkannya saat menghadiri ekspos oleh PT BOS kepada anggota DPRD Kabupaten Inhil, Rabu (6/5/2015) dini hari. Menurutnya ada beberapa poin yang masih merugikan kepada masyarakat.

“Terutama tentang beban hutang yang ditanggung oleh masyarakat. Maka kedepan, kami dari Badan terkait akan mendalami ini lebih lanjut agar masyarakat kita tidak dirugikan,” tukasnya.

Ia berharap perusahaan yang melakukan investasi di Bumi Seribu Parit ini harus memikirkan juga kepentingan masyarakat. Artinya, jangan hanya memikirkan untuk mengambil keuntungan semata.

Jika dilihat katanya lagi, pola kemitraan yang dijalin oleh PT BOS saat ini, masyarakat sangat dirugikan. Bukan hanya lahan mereka dibagi setengahnya kepada perusahaan, petani juga dibebani hutang atas pembangunan perkebunan oleh perusahaan di lahan mereka.

“Kalau seperti ini, bukankah petani ini seumpama sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah lahan mereka dibagi dengan perusahaan, mereka harus membayar hutang pula,” pungkasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat terutama para petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau agar menggunakan bibit kelapa yang baik, untuk ditanam di lahan perkebunan kelapa milik mereka.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Ferriyandi saat melakukan diskusi bersama perwakilan mahasiswa, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Ferriyandi, tumbuh kembangnya perkebunan dan pohon kelapa masyarakat, sangat bergantung dan ditentukan oleh bibit yang digunakan oleh para petani, serta ditambah perawatan yang intensif.

“Jadi, supaya hasil perkebunan kelapanga maksimal, petani harus menggunakan bibit kelapa yang unggul dan berkualitas,” tutur Ferriyandi.

Sedangkan selama ini, kata Ferriyandi, para petani kebanyakan hanya menggunakan bibit kelapa yang sudah tua dan jatuh dari pohonnya, sehingga tidak bisa diketahui apakah bibit itu bagus atau tidak.

“Hal inilah yang membuat hasil produksi kelapa masyarakat menurun dan tidak sesuai dengan harapan,” terangnya.

Kondisi tersebut, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, diperparah lagi dengan adanya serangan berbagai hama dan intrusi air laut, yang membuat keberadaan perkebunan kelapa masyarakat semakin mengkhawatirkan.

“Karena itu, juga diperlukan dukungan dari seluruh pihak terkait, khususnya Pemkab Inhil, dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa milik masyarakat ini,” imbunya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sejumlah pewakilan petani dari Desa Pekantua, Kecamatan Kempas datang dan mengadu ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (19/1/2015) sore.

Kedatangan perwakilan petani yang didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Advokad Mohd Arsyad dan Rekan disambut Ketua Komisi DPRD Inhil, HM Yusuf Said dan para anggota, yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan hearing.

Kuasa Hukum Petani Desa Pekantua, Mohd Arsyad mengatakan, beberapa bulan yang lalu pihaknya telah mengajukan surat ke DPRD Kabupaten Inhil, terkait persoalan kerjasama antara petani dengan Koperasi Cipta Harapan dibawah naungan PT Agro Sarimas Kelapa dengan sistem plasma atau bagi hasil.

“Dari perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang telah dibuat sebelumnya, ternyata saat ini lokasi lahan perkebunan dan nama-nama anggota yang diserahkan oleh koperasi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati,” tutur Arsyad.

Dijelaskan Arsyad, berdasarkan data yang diserahkan oleh kliennya, seharusnya semua nama-nama yang tercantum dalam surat perjanjian yang mereka buat dengan pihak koperasi, bisa memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tetapi saat ini, yang baru menerima sertifikat itu hanya sebanyak 266 petani, sedangkan sisanya dari jumlah keseluruh anggota sekitar 300 petani belum menerima,” terangnya.

Selain itu, persoalan lainnya adalah tentang kerjasama plasma atau bagi hasil 40-60. Dimana pembayarannya tidak merata, yakni hanya sebesar Rp 170 ribu pertiga bulan dan kadang-kadang ada yang bahkan tidak menerima

“Jadi kami surati Komisi I, karena ada persoalan hukum disini. Apalagi setelah di cek, ada nama-nama yang ada di surat perjanjian itu tidak pernah meneken untuk membuat surat di BPN. Kemudian, kita juga ingin mengetahui ukuran koperasi dalam ementapkan pembagian dari kerjasamanya. Makanya kita minta pihak DPRD memfasilitasi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu persoalan ini, untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak yang terkait, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani di Desa Pekantua.

“Kerjasama yang seperti inilah yang kita khawatirkan selama ini. Pihak perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan sendiri dan merugikan masyarakat. Padahal, harapannya dengan kerjasama ini masyarakat bisa sejahtera. Tapi kita akan segera menindaklanjuti persoalan ini, sehingga bisa dituntaskan dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.(Adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Produksi Tandan Buah Segar kelapa sawit perkebunan masyarakat mengalami penurunan hingga 30 persen. Kondisi ini dipengaruhi tingginya curah hujan.

“setiap masuk musim penghujang, produksi TBS memang menurun,” Ujar Wahyudi, petani sawit dikematan kempas, rabu (17/12)

Meskipun harga TBS hingga pertengahan Desember relatif stabil dikisaran Rp 1000 per kilo, namun dengan penurunan produksi, juga pastinya tidak akan mempu mendongkrak rupiah yang dapat dikantongi petani.

“Biasanya bulan Juni hingga Agustus nanti baru produksi buah naik lagi. Permasalahan lain harga CPO pula yang biasanya turun. Jika demikian secara otomatis harga TBS juga ikut turun,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Inhil, H Muktar T, melalui Kepala Seksi (Kasi) Promosi dan Pemasaran Hasil, Sri Wahono, mengakui dalam satu tahun terdapat beberapa kali penurunan produksi buah.

“Bisa saja. Namun bukan brarti pada bulan yang sama. Namun penurunan produksi tetap ada,” kata Sri Wahono.

Sedangkan mengenai harga, lanjut Sri Wahono, ada dibeberapa Kecamatan yang harga TBS-nya hanya mencapai Rp 400-500 per kilogram. Kondisi itu terjadi pada kecamatan-kecamatan jauh yang aksesnya hanya bisa dilalui dengan jalur laut.

“Secara umum harga TBS di Inhil memang berkisar hingga Rp 1.000 per kiloghram,” tutupnya.( dro/*1)