Tembilahan (detikriau.org) – April 2015 mendatang diyakini pasokan listrik PLN Rayon Tembilahan sudah dapat kembali berjalan normal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada detikriau.org melalui sambungan BlackBerry, selasa (3/3) malam. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Inhil ini, penegasan itu diperoleh setelah dilakukannya pertemuan antara Komisi III DPRD Inhil dengan GM PLN Wilayah Riau di Pekanbaru, Doddy B Pangaribuan, rabu (25/2) yang lalu.

“Kedatangan kita ke PLN Wilayah Riau untuk mempertanyakan persoalan defisit daya yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir yang sudah cukup meresahkan masyarakat. Alhamdulillah kita mendapatkan penegasan, April 2015 mendatang, persoalan ini sudah dapat diatasi. Pasokan daya PLN akan kembali normal,” Sampaikan Iwan

Berdasarkan penjelasan pihak PLN ditambahkan Iwan, defisit daya yang terjadi di Tembilahan disebabkan adanya kerusakan beberapa unit mesin sewa. Untuk mengatasi defisit tersebut, pihak PLN sedang melakukan proses perbaikan yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan.

Disamping melakukan perbaikan, pihak PLN juga sedang melakukan proses sewa mesin baru dengan pihak ketiga yang dalam hal ini sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi kedudukan mesin tersebut dengan kontrak daya sebesar 4 MW.

Berdasarkan perhitungan pihak PLN, beban puncak PLN Rayon Tembilahan sekitar 13 MW, sedangkan daya yang mampu diproduksi hanya sebesar 10,5 MW. artinya PLN masih mengalami defisit sekitar 2,5 MW.

Upaya perbaikan kerusakan mesin pembangkit yang di lakukan PLN saat ini yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan adalah sekitar 1,8 MW. Setelah perbaikan mesin selesai, daya mampu PLN menjadi 12,3 MW. Dengannya PLN juga masih mengalami difisit daya sekitar 0.7 MW

“ namun menurut pihak PLN defisit tersebut akan teratasi dengan masuknya mesin sewa baru dengan daya mampu 4 MW, sekitar bulan april sesuai dengan kontrak pihak ketiga PLN akan memasok daya tersebut. Artinya nanti PLN rayon Tembilahan akan memiliki daya mampu sekitar 16,3 MW. ada surplus daya sekitar 3,3 MW,” Urai Iwan menerangkan penjelasan dari Pihak PLN

Dalam kesempatan pertemuan itu, Iwan juga memintakan kepada pihak PLN untuk merencanakan kontrak baru pada tahun 2016 menggantikan mesin yang sudah tua, seperti mesin yang disewa dari pihak PT. BPG, PT. MPI, dan PT. TBMA agar pasokan listrik terhadap masyarakat Inhil tidak lagi terjadi defisit di karenakan mesin sewa yang sering rusak.

“Alhamdulillah pihak PLN juga menyetujui peremajaan kontrak sewa mesin baru di tahun 2016,” Syukuri Iwan

Selain mengatasi defisit daya PLN Rayon Tembilahan, PLN Wilayah Riau juga telah mendatangkan mesin sewa baru bagi kebutuhan pelanggan PLN di Kuala Enok dan Pulau Kijang.

“ saat ini mesin telah sampai di lokasi dan dalam proses perakitan di masing-masing daerah.” Tandas Iwan.

Selain dihadiri oleh GM PLN Wilayah Riau, pertemuan itu juga dihadiri oleh Manajer Perencanaan, Manajer Pembangkit, Pihak PLN Area Rengat, PLN Rayon Tembilahan dan PLN Rayon Kuala Enok. (dro)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Sejumlah tokoh masyarakat dari kecamatan Kubu Muhazir, Abd Gani dan Amirullah melakukan pertemuan dengan bupati Rohil H Suyatno, Jumat (30/1/15) di Bagansiapiapi. Mereka menyampaikan persoalan pembagian dana kompensasi dari PT Jatim kepada masyarakat penerima.

Muhajir mengatakan pihaknya menyampaikan pada bupati persoalan pembagian dana kompensasi yang baru-baru ini telah menimbulkan kisruh ditengah masyarakat yang ditandai dengan adanya aksi unjuk rasa masyarakat pada pekan lalu.

“Kami juga surati pak bupati agar apa yang diperjuangkan oleh masyarakat dapat ditanggapi, karena perjuangan menyangkut pembagian plasma ini sudah berlangsung sejak lama. Dari akhir tahun 2006, di mana masyarakat dijanjikan untuk mendapatkan kebun plasma tapi terus menunggu,” katanya.

Menurutnya besaran dana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar 200 ribu tidak memadai bila dibandingkan dengan persyaratan bahwa kebun plasma harus seluas sekitar 1 pancang atau 2 hektar.

“Jadi tidak ada kejelasannya, berapa hasilnya untuk dua hektar itu dan apakah ada pemotongan untuk ongkos angkut, pemanenan dan ini juga tak jelas,” katanya.

Dirinya juga minta agar pihak koperasi yang menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan dalam hal penyaluran dana kompensasi bisa bersikap transparan. Tujuannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

“Kami menilai bahwa bupati memberikan sambutan yang baik dari pertemuan tadi dan mendukung mudah-mudahan menyangkut persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Tokoh lainnya, Amirullah mengharapkan persoalan yang dikeluhkan warga itu bisa dijembatani pemerintah sehingga ada solusi antara kedua belah pihak dan tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

Amirullah juga mengancam,jika permasalahan ini tidak juga selesai walaupun pemkab sudah turun tangan,dirinya bersama tokoh lainnya akan melaporkan pihak terkait dalam permasalahan ini ke Badan Resort Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri berdasarkan data yang ada. [tris]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Rohil melakukan pertemuan kembali dengan pedagang kaki lima pasar Jalan Pahlawan Bagansiapiapi. Perihal pertemuan tersebut membahas relokasi pasar.

“Tadi kita sosialisasi dengan pedagang tentang rencana penertiban pedagang sekaligus relokasi pasar Jalan Pahlawan ke Pasar Jalan Bintang. Jadi, finalnya tanggal 15 Januari 2015, semua sudah harus pindah dan lokasi pasar Pahlawan bersih,”kata Kepala Dishubkominfo Rohil H Mukhtar Lutvie, dikonfirmasi, Selasa (13/1/15).

Dikatakan, dalam sosialisasi dishub mengingatkan kepada pedagang supaya mengindahkan himbauan yang disampaikan guna ketertiban dan kenyamanan masyarakat dan pengendara.

“Selama ini Jalan Pahlawan dijadikan pedagang sebagai lokasi pasar, akibatnya arus lalulintas macet dan tranportasi kenderaan terganggu. Intinya, penertiban dilakukan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat pengedara,”ungkapnya.

Masih katanya, batas waktu yang diberikan terhadap pedagang dimaksudkan supaya pedagang dapat membenahi dan membongkar lapak dagangannya. Namun, jika tidak pihak berwenang yang akan langsung menertibkan.

“Kewenangan kita hanya sebatas penertiban kelancaran arus lalulintas jalan, mengenai penertiban lapak menjadi kewenangan dinas terkait seperti satpol PP. Kegiatan itu juga dibackup TNI, DKP dan Dishub,”cetusnya.

Dirinya meminta kesadaran pedagang untuk pindah ditempat yang ditentukan. Penertiban itu dimaksudkan untuk menstrilkan jalan utama di Ibukota Bagansiapiapi,”Jadi ini maskudnya sangat baik, kalau selama ini pengendara memotong jalan, jadi sekarang bisa langsung,” paparnya.[ tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jelang pelaksanaa MTQ ke-33 Provinsi Riau, Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir menggelar pertemuan 12 kabupaten/Kota di Riau bertempat di aula kantor Bupati Indragiri Hilir, Tembilahan, Kamis (20/11/2014).

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Riau Wan Amir Firdaus, Ketua LPTQ Provinsi Riau Dr H Surya A Jamrah MA dan seluruh perwakilan kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengatakan untuk persiapan MTQ ke-33 ini sudah rampung secara fisik dan akan lebih dimaksimalkan lagi menjelang tanggal 13 Desember mendatang.

Sementara untuk pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 10 Desember 2014, “Paling tidak tanggal 11 sudah berada di Tembilahan,” kata Bupati

Asisten II Setda Provinsi Riau Wan Amir Firdaus mengharapkan seluruh panitia pelaksana MTQ ke-33 Provinsi Riau serta instansi terkait untuk memulai kerja optimal mulai hari ini, dengan harapan mendapat hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan MTQ sebelumnya.

“Dari sekaranglah kita bergerak, apabila ada kerjaan jangan ditunda lagi. Sisa waktu kita tidak banyak,” tutur Asisten II Setdaprov Riau.

Dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang disepakati bersama, diantaranya pada pawai akbar MTQ ke-33 2014 ini tuan rumah (Kab Inhil) diberi nomor urut terakhir dan kabupaten yang mendapat Juara umum tahun lalu (Kab Rohul) diberi nomor urut pertama.

“Selain itu, kita juga bersepakat apabila terdapat peserta bukan asli putra Riau, maka akan dibatalkan sebagai peserta,” pungkas Ketua LPTQ Provinsi Riau.

Setelah pertemuan digelar, Bupati Inhil HM Wardan bersama Asisten II Setdaprov Riau, Ketua LPTQ Provinsi Riau serta seluruh perwakilan Kabupaten se-Provinsi Riau untuk memantau lokasi MTQ nantinya.(mirwan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Dari total 102 kasus pengidap HIV/AIDS di kab Inhil yang terdata hingga akhir agustus 2014, pengidap terbanyak tercatat di Kecamatan Tembilahan dengan jumlah total sebanyak 44 Kasus HIV dan 30 diantaranya positif AIDS.

Diperingkat terbanyak kedua adalah Kecamatan Tembilahan Hulu dengan 13 penderita HIV dengan 9 orang diantaranya positif Aids. Disusul Kecamatan Kempas dengan 9 kasus HIV dan 4 orang diantaranya positif Aids, Kecamatan tanah merah dengan 7 kasus HIV yang keseluruhannya positif Aids. Kateman dengan 6 kasus HIV dan 2 diantaranya positif Aids. Kecamatan Gaung dan Keritang masing-masing kecamatannya terdata 4 kasus HIV dan seluruhnya sekaligus positif Aids.

Selanjutnya Kecamatan Concong 4 kasus HIV dan 1 diantaranya positif Aids. Demikian juga dengan Kecamatan Kuindra dengan 4 kasus HIV dan 1 diantaranya positif Aids. Kemudian Kecamatan GAS dengan 2 kasus HIV dan kedua-duanya juga positif Aids.

Empat Kecamatan lainnya, Enok, Pelangiran, Reteh dan Tempuling masing-masing Kecamatannya terdata 1 kasus HIV dan seluruhnya sekaligus positif Aids.

“Total pengidap HIV/AIDS yang tersebar di 14 dari 20 Kecamatan di Inhil ini tercatat 64 orang pria dan 38 orang wanita,” Sampaikan Ketua Sub Sub Recipien (SSR) Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Kab Inhil, Zainal Arifin Hussein melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org. Kamis (2/10/2014)

Ditambahkan Zainal, dalam pertemuan 3 SSR, kamis (2/10) yang juga diikuti oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, KPA, Klinik vct, RSUD, PKIM Tembilahan kota dan PKIM Tembilahan Hulu dikantor BDPN Tembilahan ini digendakan untuk membahas perkembangan kasus hiv aids di Inhil.

“dibulan September 2014, berdasarkan informasi Dinas Kesehatan (diskes) Inhil, 3 penderita baru kembali terdeteksi. Artinya hingga diakhir September 2014 untuk seluruh kab Inhil terdata sebanyak 105 orang pengidap HIV/AIDS.” Tandas Zainal. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Ketua DPRD Inhil sementara, Dani M Nursalam meminta kepada seluruh mahasiswa UNISI Tembilahan untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana harusnya. Persoalan akademis menurutnya harus tetap berjalan. Persoalan diluarnya, ada pihak-pihak yang akan berupaya untuk mencarikan penyelesaian.

Permintaan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisi bertempat diruang rapat Komisi II Gedung DPRD Inhil, senin, (29/9/2014)

Meskipun kelengkapan DPRD Inhil belum terbentuk, namun menurut Dani, sebagaimana ia akrab disapa, apa yang menjadi aspirasi masyarakat jangan sampai tertunda.

“Menjelang kelangkapan DPRD Inhil terbentuk, untuk menyikapi persoalan ini kita akan bentuk tim dan akan membicarakannya ditingkat Fraksi. Upaya penyelesaian persoalan ini akan kita segerakan,” Sampaikan Dani.

Jika memang nantinya diperlukan, DPRD Inhil menurutnya juga akan memanggil pihak Yayasan termasuk Bupati Inhil. Persoalan ini dinilainya sudah cukup meresahkan mahasiswa dan masyarakat. Bupati juga tidak boleh berpangku tangan.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Ini juga tugas Bupati.” Tegas Dani sambil meminta agar mahasiswa tetap tenang dan jangan sampai justru menambah keresahan mahasiswa dan masyarakat.

Dalam pertemuan ini, Dani juga didampingi oleh beberapa anggota DPRD Inhil lainnya, Surya Lesmana, Edi harianto, Malian Gazali dan Andi Rusli.

Kehadiran Mahasiswa yang tergabung dalam BEM UNISI ini dalam rangka menyampaikan petisi yang mengatasnamakan keluarga mahasiswa UNISI tahun 2014.

Dalam petisi yang ditandatangani oleh Presiden Mahasiswa UNISI, Pirman dan Sekjend, Sekal Arianto ini mempertanyakan berbagai persoalan terutama terkait persoalan status UNISI.

Dalam keseamptan ini BEM Mahasiswa UNISI sekaligus juga menyampaikan surat permintaan kepada DPRD Inhil untuk mengagendakan jadwal  hearing(dro)