TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan agar pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa dilakukan hingga di tingkat Kecamatan atau bahkan sampai ke Kelurahan dan Desa.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Inhil, Muammar saat ditemui detikriau.org usai mewakili pimpinan DPRD menghadiri pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kabupaten Inhil, Senin (149/2015).

Pertemuan tajaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Inhil di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan ini, mengusung tema “Wujudkan keharmonisan dan peningkatan tali persaudaraan antar sesama umat beragama”.

Dikatakan Muammar, pertemuan ini sangat penting dilakukan dalam upaya mempererat silaturrahmi dan kekeluargaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam membangun serta memajukan daerah.

“Jadi, selain di kabupaten, kegiatan seperti ini sebaiknya dapat dibuat di tingkat kecamatan,” tutur Muammar.

Selanjutnya, melalui momentum tersebut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap diperoleh informasi tentang kondisi masyarakat sebenarnya di lapangan yang dijadikan sebagai rujukan dalam membuat dan mengambil berbagai kebijakan terkait program pembangunan daerah di masa mendatang.

“Seluruh program dan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, tampa adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, khususnya masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor, dalam rangka eliminasi filariasis di daerah tersebut, Rabu (26/8/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Hotal Telaga Puri Tembilahan ini, diikuti Tim Penggerak (TP) PKK dan Kepala UPT Puskesmas se-Inhil, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Tim Kesehatan Polres dan Kodim 0314 Inhil.

Ketua Panitia Pelaksana, dr Saut Pakpahan mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan awal untuk menuju Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga), yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2015 mendatang dan dicanangkan secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

“Setelah kegiatan ini, para peserta harus melakukan pertemuan koordinasi lintas kecamatan, pelatihan kader dan pedataan, guna persiapan sebelum pelaksanaan Pemberian Obat Massal Pencegah (POMP) Filariasis nanti,” tutur Saut.

Kepala Diskes Riau diwakili H Yenvetris menjelaskan, penyakit yang bisa ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk ini dapat menyerang siapa saja. Jadi, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak terkait, untuk menekan dan meminimalisir penularan penyakit yang dikenal juga dengan sebutan kaki gajah.

“Mari sama-sama kita dukung pelaksanaan program ini, dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap masyarakat yang mengkonsumsinya, serta memberikan motivasi supaya semua masyarakat mau meminum obat,” terangnya.

Selain itu, lanjut Yenvetris, seluruh pihak terkait harus berupaya memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut, salah satunya dengan mengajak masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mulai dari rumah tangga hingga lingkungan sekitarnya.

“Marilah kita laksanakan program ini dengan serius, apalagi Inhil termasuk  salah satu daerah endemis Filariasis,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Diskes Inhil, Ridwan MKes menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, hingga saat ini penderita penyakit Filariasis kronis di Kabupaten Inhil sudah mencapai 67 orang. Dimana, paling banyak penderitanya ditemukan di Kecamatan Batang, yakni 38 orang.

“Saya harapkan di tahun keempat pelaksanaannya di daerah ini, apa yang menjadi prioritas kita, yakni pengentasan penyakit kaki gajah dapat terwujud, guna menuju Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan bersama perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) dan organisasi paguyuban, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Sabtu (30/5/2015).

Pertemuan yang dipimpin Ketua Pansus II DPRD Inhil, HM Yusuf Said didampingi Wakil Ketua, Herwanissitas dan anggota lainnya ini, dalam rangka membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Adat, yang telah diajukan oleh Pemkab Inhil, beberapa waktu lalu.

Tampak hadir saat itu, Asisten I Setda, Darussalam, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Camat dan Kepala Desa, serta organisasi paguyuban seperti, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Inhil, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Kerukunan Bubuhan Banjar (KKB), Paguyuban Masyarakat Jawa Inhil (Pamaji), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dan undangan lainnya.

Ketua Pansus II DPRD Inhil, HM Yusuf Said mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan, untuk kemudian dirumuskan menjadi Peraturan Daera (Perda) Desa Adat.

“Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait, yang nantinya masukan itu dicatat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan Perda Desa Adat ini,” tutur Yusuf.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan evaluasi tribulan program Puskesmas se-Kabupaten Inhil, Senin (23/3/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Kantor Dinkes, Jalan M Boya Tembilahan ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes, Ridwan MKes, yang diikuti jajaran Dinkes dan 27 Kepala UPT Puskesmas yang ada di Negeri Seribu Parit.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes, Ridwa MKes didampingi jajaran Dinkes ini, diikuti 27 kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Inhil,

Ketua Panitia Pelaksana, Hayandi Skm mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan, untuk memonitoring seluruh kegiatan di UPT Puskesmas, guna mengetahui berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Untuk kemudian, dicari solusi serta jalan keluarnya secara bersama-sama, khususnya yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan dari masing-masing bidang di Dinkes Inhil.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kendala yang ada di lapangan selama tiga bulan terakhir bisa dipecahkan, sehingga tidak ditemui lagi kedepannya,” tutur Hayandi, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Dasar Dinkes Inhil.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Inhil, Ridwan MKes dalam sambutannya berharap agar pertemuan itu tidak hanya sebatas ajang kumpul-kumpul dan seremonial belaka, tetapi hendaknya menghasilkan output yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

“Seperti masalah data, jika ada kekurangan dan kekeliruan harus cepat diperbaiki, karena untuk sebuah proses perencanaan haruslah di dukung oleh data yang benar dan valid,” kata Ridwan mencontohkan.

Selanjutnya, mantan Kabag Humas Setda Inhil ini berpesan kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinkes Inhil, untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh UPT Puskesmas, karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan perlu dukungan, dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.

“Kita yang telah diberi amanah dan kepercayaan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat ini, hendaknya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dengan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan, guna mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan buka rapat pertemuan Stakeholder Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Inhil yang berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahana, Senin (9/3/2015).

Dalam sambutannya, Bupati yang juga menjabat Ketua KPA Kabupaten Inhil ini memaparkan, digelarnya pertemuan itu sangat penting dilakukan karena menyangkut persoalan menjaga kesehatan diri. Dimana, sekarang ini penyakit berupa virus HIV/Aids itu sudah tidak asing lagi didengar dan telah menjadi masalah dunia.

“Menjamin kesinambungan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini, saya himbau agar setiap SKPD terkait untuk melakukan perencanaan dan penganggaran biaya di Instansi  masing-masing secara terprogram, dan tetap berkoordinasi dengan KPA Kabupaten Inhil,” sampaikannya.

Beliau menambahkan, Epidemi AIDS semakin meluas di Dunia ini. Untuk pengidap virus berbahaya ini telah mencapai sekitar 170.000 sampai 210.000 dari 220 juta penduduk. Perkiraan prevalensi keseluruhan adalah 0,1% di seluruh negeri, dengan pengecualian Provinsi Papua katanya.

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4%, dan cara penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual tanpa menggunakan pelindung. Jumlah kasus kematian akibat AIDS di Indonesia diperkirakan mencapai 5.500 jiwa.

“Epidemi tersebut terutama terkonsentrasi dikalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang yang berkecimpung dalam kegiatan prostitusi dan pelanggan mereka, dan pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama pria,” jelas Wardan.

Karena temuan kasus HIV dan AIDS tidak lagi hanya pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi saja, tetapi sudah merambah dikalangan resiko rendah seperti pelajar dan mahasiswa dan ibu rumah tangga.

“Kita sudah menghadapi epidemi HIV dan AIDS pada populasi umum, karenanya perlu penanganan khusus dari semua pihak”. Tekankan Bupati. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kalangan mahasiswa menilai janji yang diungkapkan pihak PLN dalam pertemuan di awal tahun 2015 yang lalu untuk menstabilkan pasokan listrik terkesan hanya sebatas ucapan belaka.

“Pada minggu pertama bulan Januari kemaren kami telah datang baik-baik ke kantor PLN, janjinya akan mensegerakan perbaikan mesin yang rusak, apakah pekerjaannya memakan waktu berbulan-bulan seperti ini?,” kesal Presma Unisi, Pirman saat dijumpai usai menghadiri pelantikan ketua komisariat HMI Cabang Tembilahan, Minggu (8/3/2015).

Menurutnya, selama ini PLN Rayon Tembilahan ini sudah cukup dimaklumi. Namun dengan kondisi saat ini dinilainya keresahan masyarakat yang mesti dimaklumi, khususnya para pelanggan PLN yang terus mengeluhkan kondisi listrik yang terus berulah.

Ketua HMI Cabang Tembilahan, Zulhelmi menyatakan bahwa buruknya pengelolaan PLN Rayon Tembilahan ini memang  harus segera disikapi.

“Besok (Senin 9/3/2015, red) kita memasukkan surat pemberitahuan ke PLN saja terlebih untuk kembali memintakan jadwal pertemuan dalam minggu ini. Jika juga tidak ada perobahan setelah pertemuan itu, mungkin kita akan lakukan aksi lain, ya bisa saja dengan unjuk rasa secara terbuka,” katannya.

Untuk sekedar memberitahukan, diperkirakan april 2015 mendatang diyakini pasokan listrik PLN Rayon Tembilahan sudah dapat kembali berjalan normal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada detikriau.org melalui sambungan BlackBerry, selasa (3/3) malam yang lalu. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Inhil ini, penegasan itu diperoleh setelah dilakukannya pertemuan antara Komisi III DPRD Inhil dengan GM PLN Wilayah Riau di Pekanbaru, Doddy B Pangaribuan, rabu (25/2) yang lalu.

Berdasarkan penjelasan pihak PLN, defisit daya yang terjadi di Tembilahan disebabkan adanya kerusakan beberapa unit mesin sewa. Untuk mengatasi defisit tersebut, pihak PLN sedang melakukan proses perbaikan yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan.

Disamping melakukan perbaikan, pihak PLN juga sedang melakukan proses sewa mesin baru dengan pihak ketiga yang dalam hal ini sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi kedudukan mesin tersebut dengan kontrak daya sebesar 4 MW.

Berdasarkan perhitungan pihak PLN, beban puncak PLN Rayon Tembilahan sekitar 13 MW, sedangkan daya yang mampu diproduksi hanya sebesar 10,5 MW. artinya PLN masih mengalami defisit sekitar 2,5 MW.

Upaya perbaikan kerusakan mesin pembangkit yang di lakukan PLN saat ini yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan adalah sekitar 1,8 MW. Setelah perbaikan mesin selesai, daya mampu PLN menjadi 12,3 MW. Dengannya PLN juga masih mengalami difisit daya sekitar 0.7 MW

“ namun menurut pihak PLN defisit tersebut akan teratasi dengan masuknya mesin sewa baru dengan daya mampu 4 MW, sekitar bulan april sesuai dengan kontrak pihak ketiga PLN akan memasok daya tersebut. Artinya nanti PLN rayon Tembilahan akan memiliki daya mampu sekitar 16,3 MW. ada surplus daya sekitar 3,3 MW,” Urai Iwan menerangkan penjelasan dari Pihak PLN

Dalam kesempatan pertemuan itu, Iwan juga memintakan kepada pihak PLN untuk merencanakan kontrak baru pada tahun 2016 menggantikan mesin yang sudah tua, seperti mesin yang disewa dari pihak PT. BPG, PT. MPI, dan PT. TBMA agar pasokan listrik terhadap masyarakat Inhil tidak lagi terjadi defisit di karenakan mesin sewa yang sering rusak.

“Alhamdulillah pihak PLN juga menyetujui peremajaan kontrak sewa mesin baru di tahun 2016,” Syukuri Iwan. (mirwan)