TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat melakukan Reses II di Kecamatan Tembilahan Hulu, yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kamis (13/8/2015).

Dikatakan Dani, dari hasil Reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Inhil, diketahui bahwa permasalahan infrastruktur dan pertanian yang paling banyak disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pada intinya, keluhan masyarakat hampir sama. Tapi yang paling menonjol itu adalah masalah infrastruktur dan pertanian. Jadi, inilah yang harus menjadi perhatian Pemda,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berjanji akan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan melakukan pembahasan bersama jajarannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan disampaikan ke Pemkab Inhil melalui Bappeda.

“Semua aspirasi yang disampaikan ini akan dibahas lebih lanjut, guna menetapkan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus secepatnya dipenuhi,” imbuhnya. (adi/adv)

“Hadiri Rakontek BUKD di Jakarta”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwi menyatakan tetap berkomitmen, untuk mendukung dan mengatasi berbagai permasalahan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Bina Upaya Kesehatan Dasar (BUKD) tahun 2015, yang dilaksanakan dari tanggal 23-25 Maret 2015 di aula Hotel Bidakara Jakarta.

Kegiatan yang ditaja oleh Direktorat BUKD Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) ini, diikuti para peserta yang terdiri dari 48 Kepala Dinkes Kabupaten dan Kota, serta 15 Kepala Dinkes Provinsi se-Indonesia.

Dikatakan, pertemuan Rakontek BUKD ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2015, yang telah dilaksanakan di 3 regional, yaitu Bali, Batam dan Makasar, yang hasilnya beberapa kesepakatan, diantaranya sosialisasi Permenkes no. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, Sosialisasi Permenkes No. 05 tahun 2014 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan penempatan Tim Nusanatara Sehat di Puskesmas perbatasan.

Oleh karena itu, dalam upaya menjawab hal tersebut di atas, perlu dukungan dan kerjasama lebih keras lagi dari berbagai pihak terkait, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik itu lintas sektor, swasta dan masyarakat.

“Hal ini penting, karena tidak semua permasalahan di sektor kesehatan dapat diselesaikan sendiri oleh kita, tetapi juga membutuhkan sumbangsih sektor lain,” tutur Alvi.

Pada Rakontek ini, dibahas 4 topik yang harus menjadi perhatian serius dari pihak pelaksana, yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer, rencana aksi pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan tahun 2015-2019, Program Nusantara Sehat untuk mengatasi masalah kesehatan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan di perbatasan.

Untuk diketahui, Rakontek BUKD yang mengusung tema “Penguatan pelayanan kesehatan primer di perbatasan melalui Nusantara Sehat” ini, dihadiri oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Prof Ahmad Taher. Dan selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) dengan seluruh Bupati se-Indonesia, yang dihadiri langsung Menkes Ri, Nila F Moeloek. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyusunan RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

“ program yang telah disusun ini dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya,” Ujar Bupati

Selain itu, Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2015 ini, diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Ini dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” terangnya.

Rapat Paripurna Penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD, H Mariyanto dan Syahruddin. (dro)