Jalan Sei Terap-Sei Asam Kecamatan Reteh Butuh Perhatian

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jalan penghubung Desa SungaiTerap menuju Sungai Asam, Kecamatan Reteh memerlukan perhatian serius, baik oleh kalangan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kerusakan yang terjadi pada badan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama namun belum mendapat perhatian. Untuk menempuh jalur yang panjangnya hanya kurang lebih 8 KM, dibutuhkan waktu satu hingga dua jam perjalanan.

“Jalanya kecil, hanya jalan setapak saja. Kalau musim panas kondisinya bisa dilewati dengan menggunakan sepeda ontel, namun kalau musim penghujan untuk berjalan kaki saja sulit,”ungkap Yadi, warga sekitar Jumat (25/1).

Yang lebih memprihatinkan, jalan setapak yang dikatakan Yadi, merupakan jalan yang melintas disekitar perkebunan kelapa warga. Sehingga lebih tepat jalan itu merupakan jalan swada masyarakat. Dimana pembangunan dilakukan warga setempat secara bergotong royong. Padahal jalan tersebut merupakan jalan penghubung Desa. “Budaya masyarakat disini ya seperti itu. Kalau untuk kepentingan umum cara membangunya dengan kerja bakti,” tukas Yadi.

Terpisah, Camat Reteh, Kamren membenarkan jalan penghubung Desa Sungai Terap dengan Desa Sungai Asam saat ini dalam kondisi yang kurang bagus. “Jalan itu merupakan satu-satunya akses penghubung antara Desa Sungai Terap dengan Sungai Asam. Dimana letaknya melintasi areal perkebunan warga. Meski masih bisa dilewati, namun sangat butuh perhatian,”jelasnya.

Tidak hanya itu, jalan pengubung Kecamatan Reteh dengan Kecamatan Keritang. Jalan Penunjang yang panjangnya sekitar 34 kilo meter juga sangat memprihatinkan. Saat ini kondisinya kini juga dalam keadaan rusak. (dro/*1)

Petani Desa Pabenaan Hentikan Secara Paksa 5 Alat Berat PT BPLP

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Petani Desa Pabenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kamis (3/1), hentikan secara paksa operasional lima unit alat berat PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP). Petani menuding, aktifitas peremajaan lahan perkebunan sawit perusahaan tersebut mengakibatkan penyebaran ratusan hama kumbang yang menghancurkan lahan perkebunan kelapa petani.

Menurut keterangan salah seorang petani Desa Pembenaan, Sanuk, aksi yang mereka lakukan tersebut untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan kebun kelapa milik petani.

“Kerja alat berat perusahaan ini terpaksa kami hentikan, kami minta jaminan pihak perusahaan. Kalau akibat bekas tumpukan penumbangan sawit mereka akan merusak pohon kelapa kami, maka mereka harus siap menanggung ganti rugi,” ujar Sanuk, kepada wartawan, Kamis (3/1).

Sementara itu, Camat Keritang, Ahmad Ramani, ketika dikomfirmasi, aksi puluhan warga petani merupakan sebuah bentuk kekesalan.

“Ya, saya sudah mendapat laporan, namun sampai saat ini saya belum mengetahui secara pasti sampai dimana persoalan ini. Nanti akan saya akan coba telusuri terlebih dahulu,” ujar Camat singkat, melalui telepon selularnya, Kamis (3/1).(dro/**)

Monopoli Perusahaan, Petani Kelapa Menjerit

JAKARTA — Monopoli perusahaan dalam menentukan harga kelapa hibryda milik petani pekebunan inti rakyat (PIR) Trans PT. RSTM (Riau Sakti Trans Mandiri) dan PT GHS (Guntung Hasrat Makmur) I dan II, di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, masih terjadi. Akibatnya, petani yang berada di daerah dengan perkebunan kelapa terluas di Asia itu menjerit, karena mereka kesulitan melunasi kredit dan biaya perawatan kebun.

Mahyudin, Ketua Tim 9 perwakilan petani PIR Trans kedua perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Pulau Burung dan Teluk Belengkong, kepada JPNN, Jumat (23/11) mengungkapkan, selama ini kelapa produksi PIR Trans dibeli dengan harga rendah sesuai peraturan yang dibuat sendiri oleh PT RSUP Riau Sakti United Plantation (Industri), anak perusahaan PT Sambu Group.

“Kamis kemarin untuk kelapa kelas Kina (ukuran besar) dengan diameter 12,5 mm ke atas dibeli seharga Rp850/butir. Sedangkan kelas A diameter 9,5 sampai 12,5 hanya seharga Rp550/butir. Kalau kelapa kelas B (kulitas rendah) harganya Rp125 per butir,” ungkap Mahyudin usai menyampaikan keluhan mereka ke Kementrian Pertanian di Jakarta.

Menurutnya, rendahnya harga jual kelapa petani dari perkebunan kelapa hibryda pertama di Indonesia itu, disebabkan perusahaan menggunakan rumusan sendiri dengan menghitung tiga dari 6 turunan produk kelapa yang diolah perusahaan. Yakni kelapa parut kering (DC), minyak kelapa (DCO) dan bungkil kelapa. “Sedangkan yang diolah oleh PT Sambu dari satu butir kelapa, menjadi 6 produk, yaitu DC, CNO, bungkil, santan, arang, dan air,” kata Mahyudin.

Diakuinya, penghitungan perusahaan memang sudah sesuai dengan SK Menhutbun nomor 628 tahun 1998 tentang rumusan harga kelapa, yang hanya memuat tiga turunan, yakni DC, CNO dan Bungkil. Namun kondisinya berbeda karena perusahaan bisa memproduksi 6 produk. Sehingga petani dirugikan selama bertahun-tahun.

Rata-rata produksi kelapa PIR Trans dalam 1-2 hektar kebun, bisa mencapai 5 ribu butir per 3 bulan, hasil penjualan kotor sekitar Rp2,5 juta. Atau per bulan setiap petani berpenghasilan sekitar Rp850 ribu. Dari hasil itu masih harus dikeluarkan upah panen hingga perawatan kebun.

“Ini kan proyek PIR Trans, jadi kita kesulitan angsur kredit ke Bank. Sementara angsuran per bulan lebih dari Rp300 ribu,” kata Mahyudin, sembari menyebutkan sejak kebun PIR Trans didirikan tahun 1992, petani hanya pernah mendapat harga beli tertinggi kelapa kelas A seharga Rp1850.

Dia menambahkan, hasil kajian yang dilakukan Universitas Riau (UR) tahun 2009, seharusnya ada tambahan komponen dalam rumusan harga kelapa petani. “Hasil kajian tim UR tahun 2009, ada tambahan untuk produk santan dan tempurung, tapi air belum masuk. Sementara air ini tinggi harganya, pasaran paling bagus, per liter air kelapa yang diproduksi perusahaan harganya bisa Rp7 ribu,” tambah Mahyudin.

Dia juga menyebutkan bahwa petani sudah sering menyampaikan persoalan ini kepada perusahaan, dan DPRD Inhil. Namun mereka tetap tidak terbuka dan tidak mau menggunakan rumusan baru. Bahkan rumusan yang diatur dalam SK Menhutbun nomor 628 tahun 1998 sudah tidak dijadikan patokan oleh perusahaan itu sejak tahun 2009 lalu. Sehingga petani tidak mengetahui rumus yang digunakan perusahaan.(fat/jpnn)

Selamatkan Perkebunan Kelapa Inhil, Yuliantini Harapkan Kerjasama DPRD Provinsi dan Pusat

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) meminta persoalan yang kini semakin menjepit petani kelapa tidak hanya ditangani oleh DPRD Kabupaten. Dengan semakin kompliknya permasalahan, diperlukan adanya kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak, terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR pusat yang berasal dari Kab.Inhil.

Permintaan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya, Yuliantini ketika sempat berbincang dengan detikriau.org di Loby Gedung Kantor DPRD Inhil Jalan Subrantas, Tembilahan, Selasa (2/10).

Menurut Yuliantini, persoalan yang kini semakin menyengsarakan petani kelapa disamping anjloknya harga jual juga persoalan rusaknya perkebunan diakibatkan instrusi air laut. Kehancuran perkebunan kelapa dipastikan Anggota Komisi I DPRD Inhil ini akan berdampak pada sektor perekonomian masyarakat Inhil secara luas.

“menghadapi persoalan ini, saya berkeyakinan akan sangat berat jika ditangani oleh DPRD Kabupaten Inhil. Oleh karenanya, kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR Pusat khususnya yang berasal dari Kab. Inhil akan mempercepat penyelesaian persoalan ini,” Ujar Yuliantini.

Saat ini, ditambahkan Yuliantini, tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Persoalan ini harus dihadapai dengan serius dan kemauan yang sungguh-sungguh. Dirinya semakin merasa khawatir, ketidakberdayaan penyelesaian persoalan kelapa akan memberi efek kesengsaraan masyarakat Inhil kedepannya.”belakangan ini masyarakat Inhil terutama yang berada di pedesaan semakin kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Dampaknya, dalam jangka tidak terlalu lama, kondisi ini tentunya akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, dengan ketersediaan SDM yang rendah, tingkat kehidupan masyarakat Inhil bisa dipastikan juga akan turut anjlok.”Ungkap Yuliantini menyampaikan rasa kekhawatiran.

Diakhir pembicaraan, Yuliantini sekali berharap agar semua pihak terkait untuk ambil peduli akan persoalan ini. Untuk menyelamatkan masa depan Kab. Inhil, nilai Yuliantini, tidak ada pilihan lain selain harus menyelamatkan sumber penghidupan terbesar masyarakat Inhil. “Syukur saat ini masih ada Jamkesda dan Jamkesmas. Kalau tidak, mungkin sudah banyak masyarakat di pedesaan yang harus merenggang nyawa karena tidak mampu lagi untuk membiaya perobatan. ” Pungkasnya. (dro/*0)

Aksi Damai mahasiswa UNISI Peringati Hari Tani Nasional Diwarnai Air Mata Dewan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Seorang Anggota Komisi II DPRD Inhil tak mampu membendung tetesan air mata. Aksi peringati hari Tani Nasional yang digalang Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (UNISI) di gedung DPRD Inhil, senin (24/9) membuatnya terharu. Bahkan dalam pertemuan di ruang Banggar itu, Anggota Dewan ini duduk dan memposisikan diri dibarisan mahasiswa.

Dalam aksi damai ini, Puluhan Mahasiswa meminta Dewan khususnya Komisi II memerhatikan kesejahteraan para petani salah satunya Petani Kelapa yang kian hari dinilai kian melarat.

Koordinator Lapangan (Korlap) Mahasiswa, Jumiardi nyatakan saat ini kondisi petani khususnya petani kelapa semakin jauh dari kesejahteraan. Padahal menurutnya, hampir 70 persen masyarakat Inhil adalah petani Kelapa dan dikenal dengan perkebunan kelapa terluas di Indonesia. Sayangnya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras yang harus dikorbankan petani.

“ Dengan memperingati Hari Tani Nasional ini, kita meminta para anggota Dewan untuk dapat mendesak pemerintah segera memperhatikan kesejahteraan petani. permasalahan harga kelapa hingga saat ini belum memihak petani. Padahal permasalahan ini sudah cukup lama membuat petani menderita,” ujar Jumiardi.

Terharu, salah seorang anggota Komisi II DPRD Inhil tak mampu membendung kucuran air mata. Ia sontak berdir dan bergabung dengan barisan mahasiswa. Edy harianto laki-laki bertubuh besar dan berambut putih ini dengan nada suara bergetar memohon agar ketua Komisi II DPRD Inhil untuk menanggapi persoalan ini dengan serius.

“hari ini saya tidak diposisi Dewan. Saya bicara atas nama rakyat khususnya petani kelapa. Saya mohon segera selesaikan persoalan yang menyangkut persoalan ratusan ribu masyarakat Inhil ini,” Pinta Edy harianto.

Ditambahkan Edy, dengan kondisi saat ini, banyak para petani yang memilih untuk menjadi buruh kasar dari pada bergantung kepada hasil kebun kelapa. Hal ini menununjukan permasalahan ini sudah sangat serius dan mengancam kelangsungan hidup petani Inhil.(dro/1*/0*)

DANI PERTANYAKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH KEPADA PETANI KELAPA

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Mengatasi berbagai persoalan yang semakin hari semakin meneggelamkan nama besar perkebunan kelapa Inhil tentu sangat diperlukan adanya langkah kongkrit dari pemerintah. Langkah nyata yang ditunjukkan dengan keberpihakan rasanya masih patut untuk dipertanyakan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat bertemu detikriau.org di Tembilahan belum lama ini.

Menurut penilaian Dani, panggilan akrab Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir ini, persoalan utama yang kini membayangi keterpurukan sumber utama penghasilan terbesar masyarakat Inhil disebabkan semakin merosotnya hasil produksi perkebunan mereka. “Kenapa produksi menurun? Penyebab terbesar adalah terjadinya intrusi air laut akibat rusaknya sistem pengairan. Oleh karenanya diperlukan langkah konkrit dari pemerintah terutama dengan melakukan kebijakan alokasi pengaggaran kepada sektor perkebunan rakyat. ” Jelas Dani.

Disamping persoalan terus merosotnya hasil produksi, ketidakpastian harga jual, ditambahkan Dani, juga harus dijadikan perhatian serius. Dirinya berharap agar pemerintah mampu mencarikan formulasi-formulasi agar dapat memberikan harga yang sangat menguntungkan kepada petani kelapa.

Masih menurut Dani, kehadiran beberapa perusahaan besar yang bergerak disektor perkebunan kelapa rakyat dalam beberapa tahun belakangan ini dinilainya masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan dan malah cenderung menimbulkan fluktuasi yang sangat tinggi. “Ini yang saya nilai bahwa interpensi pemerintah dalam kontek ini masih sangat kurang. Bahkan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani kelapa saya nilai juga patut untuk dipertanyakan.” Pungkas Dani. (fsl)