TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan rekomendasikan pemkab Inhil untuk mengutamakan program perbaikan infrastruktur jalan dan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna ke-1, dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2015 dan penyampaian laporan hasil reses II tahun 2015, Selasa (1/9/2015).

Juru Bicara (Jubir) Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Inhil, Muslim merekomendasikan agar Pemkab Inhil memprioritaskan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat di Dapil I, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas.

“Diharapkan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil berperan aktif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, seperti jalan penghubung antar parit, dusun, desa, kecamatan dan ibukota kabupaten,” tutur Muslim.

Jubir Dapil II DPRD Inhil, Bambang Irawan yang mewakili Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka dan Gaung berharap agar Pemkab Inhil membangun trio tata air, guna memperbaiki kondisi perkebunan kelapa rakyat yang sudah sangat kritis.

“Kita minta prioritaskan program penyelamatan perkeebunan rakyat’” Sampaikan Bambang.

Sementara itu Jubir Dapil V DPRD Inhil, Hasmawi yang mewakili masyarakat di Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kuala Indragiri dan Concong juga meminta agar pemerintah memprogramkan pembangunan akses jalan penghubung dalam upaya membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil di Negeri Seribu Parit.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda, H Fauzar menyatakan akan menampung seluruh aspirasi ini untuk menjadi masukan dan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 mendatang.

“Nanti semuanya kita padukan bersama hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, untuk menentukan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi ini turut dihadiri Bupati diwakili Plt Sekda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan sejumlah anggota DPRD Inhil. (adi/adv)

“Terkait Kerusakan Perkebunan Kelapa Akibat Serangan Hama Kumbang”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Alvian meminta kepada pihak perusahaan untuk mempertimbangkan kembali besaran angka ganti rugi terhadap kerusakan perkebunan kelapa masyarakat di Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran.

Permintaan tersebut disampaikannya menanggapi besaran angka ganti rugi sekitar Rp 100 ribu perbatang atas kerusakan perkebunan kelapa masyarakat, akibat serangan hama kumbang dari PT Bhumi Nusa Setia (BNS).

Dikatakan Alvian, angka Rp 100 ribu perbatang merupakan hasil mediasi yang dipelopori oleh Polres Inhil, yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Pekanbaru antara masyarakat dan perusahaan, beberapa waktu lalu.

Dimana pada waktu itu, perusahaan menawarkan ganti rugi sebesar Rp 15 ribu dan ditambah beberapa bantuan lainnya. Sedangkan masyarakat meminta ganti rugi Rp 4,8 juta per batang.

“Ganti Rugi sebesar Rp 100 ribu itu merendahkan petani kelapa. Apalagi, saat itu masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp 4,8 juta per batang, dengan rincian harga bibit Rp 10 ribu, biaya perawatan selama 10 tahun Rp 1,2 juta dan angka produksi selama 10 tahun Rp 3,6 juta,” tutur Alvian kepada awak media, Senin (6/7/2015).

Dijelaskan Alvian, angka produksi sebesar Rp 3,6 juta ini berdasarkan perincian satu pohon kelapa menghasilkan 60 butir kelapa per tiga bulan. Sementara, untuk lahan gambut, kelapa membutuhkan waktu 10 tahun sampai produktif, sedangkan tanah putih atau tanah liat hanya membutuhkan waktu sekitar 5 tahun.

“Jadi, jika masyarakat kembali menanam pohon kelapa yang rusak mulai sekarang, maka 10 tahun ke depan baru bisa dipanen. Selama 10 tahun itu, akan ada 40 kali panen yang seharusnya dilakukan jika kebun tidak rusak akibat serangan hama kumbang ini,” terangnya.

Oleh karena itu, Alvian mengharapkan kepada pihak perusahaan, untuk dapat mempertimbangkan kembali dan memberikan besaran angka ganti rugi kepada masyarakat dengan selayaknya.

“Ke depan, kita juga meminta agar perusahaan bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan serupa,” tambahnya.

Selanjutnya, mewakili masyarakat Alvian mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Polres Inhil, untuk ikut membantu masyarakat mengatasi kesulitannya.

“Kepada Polres Inhil kami mengapresiasi itikad baiknya, dengan melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan ekspos persoalan dan potensi perkelapaan pada kesempatan acara ramah tamah dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau dan PWI Kabupaten Inhil serta Wartawan se-Inhil di kediamannya, Jum’at (20/3/2015) malam.

Dalam pemaparannya, Bupati memperkenalkan kepada seluruh undangan yang hadir bahwa potensi kelapa di Inhil ini dinilai sangat luar biasa. Sebab, dari luas 3 ribu hektar lebih luas perkebunan kelapa di Indonesia, 11 persennya menurut Bupati ada di Kabupaten Inhil.

“400 hektar lebih lahan perkebunan kepala yang kita miliki saat ini menjadi kebanggaan tersendiri, lahan perkebunan inilah yang terus diupayakan pengembangannya serta menjadikan Inhil tempat kelapa,” kata Wardan.

Ditambahkan, untuk mengetahui apakah masyarakat Inhil sedang sejahtera atau tidak, bisa diketahui dari perkembangan harga kelapa, karena kelapa ini merupakan denyut nadi masyarakat Inhil. Artinya, jika harga kelapa mahal maka masyarakatpun akan sejahtera, namun jika sebaliknya harga kelapa anjlok, maka kesejahteraanpun juga akan anjlok.

Hingga hari ini, ia masih sangat menyayangkan keseriusan masyarakat memelihara perkebunan, dicontohkannya seperti mengelola trio tata air yang dinilainnya masih asal-asalan. Padahal kata Wardan, trio tata air pada perkebunan kelapa itu sangat penting untuk meningkatkan hasil panen.

Namun demikian, ia tetap membanggakan, apalagi Inhil telah memiliki 5 Produk yang siap mengelola hasil panen kelapa. Berdasarkan catatan yang dirangkum, disampaikan Bupati bahwa hasil prodak dari 5 perusahaan di Inhil ini mencapai 6 sampai 7 juta butir kelapa perharinya.

“Itu baru hasil kelapa yang dijual ke perusahaan lokal, belum lagi bagi masyarakat yang menjual langsung ke luar negeri seperti ke Malaysia,” tuturnya.

Selain itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga mengungkapkan bagaimana jika masyarakat Inhil lebih serius mengelola trio tata air, mungkin katanya akan lebih tinggi lagi hasil produksi kelapa tersebut.

Untuk diketahui, Bupati yang dikenal agamis ini mengingatkan bahwa bermulanya kelapa Inhil ini berkembang sejak hijrahnya alm tuan guru Syeh Abdurrahman Sidik di kecamatan Kuala Indragiri, meski bermula di Kuindra, namun kini katanya lahan perkebunan terluas dari 20 kecamatan se-Inhil ada di kecamatan Mandah.

“Yang paling sedikit ada di Kecamatan Kemuning, tapi tetap saja diseluruh kecamatan di sini ada perkebunan kelapanya,” pungkas Wardan.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir berharap adanya pengurangan DBH tidak akan berdampak pada sektor perkebunan dan pertanian. Terhambatnya penyelamatan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Inhil ini akan memberikan dampak sangat signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara umum

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, apapun alasannya, ia berharap Bupati Inhil tetap berkomitmen menepati janji yang telah disampaikannya kepada masyarakat Inhil khususnya dalam upaya memperbaiki sektor pertanian secara luas.

“Tidak ada bahasa lain, komitmen Bupati sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten ini untuk perbaikan sektor pertanian harus ditepati kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Tegas Junaidi

Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang-pun berpendapat senada. Menurut pria kelahiran enok 45 tahun silam ini, program penyelamatan sektor perkebunan seperti pembuatan tanggul dan normalisasi parit merupakan program yang sudah tertunda pada tahun anggaran sebelumnya. Ia berharap tahun anggaran 2015 ini kejadian serupa tidak sampai berulang kembali.

“Kalau memang harus ada penundaan beberapa program disebabkan adanya pengurangan DBH, jangan sentuh sektor pertanian. Sektor ini berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan harus kita prioritaskan,” Pinta Sindrang

Untuk penundaan beberapa program lainnya akibat pengurangan DBH ini ia berharap agar dapat diakomodir pada anggaran perubahan.

“Kita sebagai DPRD pastinya akan berdiri tegak dibelakang pemerintah selama perjuangan kita senada untuk kepentingan masyarakat. Tapi kita akan berdiri berlawanan jika kondisi itu terjadi sebaliknya.” Ingatkan Sindrang. (dro)

TEMBILAHAN (ww.detikriau.org)  – Warga Desa Sungai Rukam, Pengalihan dan Desa Pusaran, Kecamatan Enok mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memanggil managemen PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) dan Masyarakat.

Hal ini disampaikan koordinator lapangan M Gufron saat berada di Gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Selasa (30/4). Menurutnya sudah hampir 5 bulan perselisihan warga dengan pihak perusahaan belum menemukan titik terang. Padahal semakin hari kerusakan perkebunan warga akibat replanting perusahaan semakin bertambah.

“Kita minta DPRD segera memanggil perusahaan. Kalau masalah ini dibiarkan, maka kerusakan kebun kami akan bertambah parah,” sebut Gufron.

Lanjutnya, beberapa waktu lalu perwakilan DPRD Inhil sudah turun kelapangan untuk melihat kondisi sebenar yang sedang terjadi. Namun yang menjadi tanda tanya, kenapa persoalan itu tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan sepengetahuan Gufran, DPRD sudah memanggil pihak perusahaan, tapi kenapa DPRD belum memanggil masyarakat.

“Jika demikian kami menduga ada upaya sengaja untuk mendiamkan kasus ini, tapi dalam tanda kutip,” ungkapnya.

Selain mengorbankan masyarakat Enok, kasus tersebut kata Gufron juga mengorbankan beberapa desa perbatasan yang ada di wilayah Kecamatan Keritang. Tidak jauh beda, apa yang diinginkan masyarakat Enok, demikian pula yang diharapakan oleh masyarakat yang ada di kecamatan itu.

“Kami sama-sama menginginkan ada kejelasan. Sebab, persoalan ini menyangkut hajad hidup masyarakat setempat,” harapnya, sambil mengatakan kekawatiran akan terjadi kasus serupa seperti sebelumnya yang pernah menimpa masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) dan Kecamatan Gaung. Dimana saat itu ribuan hektar perkebunan kelapa masyarakat rusak diserang hama kumbang dari aktivitas PT Bina Duta Laksana (BDL).

“Kalau masalah disana juga terjadi di daerah kami dan tidak ada titik terang, maka kepada siapa lagi kami mengadukankanya. Saat ini saja penghasilan masyarakat sudah tidak menentu, akibat produksi kebun semakin menurun,” tukasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil H Bakri H Anuar menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari pihak manapun tentang hasil pertemuan masyarakat dengan pihak perusahaan beberapa waktu lalu. Padahal menurut Bakri, pihaknya juga menunggu adanya informasi lanjutan dari hasil musywarah ketika itu.

“Paling tidak ada dasar bagi kami untuk melakukan tindakan selanjutnya. Memang, kemarin kami dapat informasi bahwa masalah ganti rugi yang diinginkan masyarakat sudah difasilitasi oleh pihak Kepolisian. Tapi sampai saat ini kami sendiri tidak tahu sampai dimana perkembanganya,” cetus Bakri.

Jika demikian, kata Politisi PBR ini, kalangan DPRD tidak akan bisa banyak berbuat karena minimnya informasi yang mereka dapat. Padahal sekecil apapun informasi merupakan masukan yang sangat perlu dan bisa dijadikan bahan tindak lanjut. Sehingga keputusannya tidak merugikan salah satu pihak.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Upaya Pemkab Inhil memberdayakan warga pemilik kebun kelapa yang kritis  kian maju.Saat ini menurut Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, hanya tinggal dua kecamatan yang belum rampung melakukan proses administrasinya. Satu diantaranya, Mandah.

“Perlu diingat, kita tidak melakukan pergantian pada tanaman produktif. Melainkan pada lahan yang kritis dan sudah tidak produktif lagi”cetus Bupati.

Usaha tersebut juga sebagai bagian dari program memberdayakan petani kelapa Inhil yang saat ini mengeluhkan rendahnya harga komoditas utama daerah paling selatan Riau ini.

Nantinya lahan kritis itu ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Seluruh bibit dan pengerjaannya dilakukan oleh investor yang sudah melakukan perjanjian bersama warga selaku pemilik lahan. Investor yang tidak disebutkan namanya itu menurut Bupati merupakan warga Riau yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun daerah.

Dalam proses pengerjaan, warga dan Pemkab Inhil terus melakukan pengawasan. Berbeda dengan perusahaan kelapa sawit yang sudah beroperasi selama ini, dimana lahan sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan dimaksud. Investor itu menurut Bupati melaksanakan replanting dengan pola plasma.

“Intinya upaya itu menguntungkan warga kita yang mempunya lahan perkebunan kelapa yang sudah tidak produktif. Kalau tetap dibiarkan juga, kelapa itu tidak lagi menghasilkan. Karena itu kita berusaha mencari solusi mengatasinya dengan berkerjasama”jelas Bupati.

Kondisi terkini, dimana konsumen kelapa hanya kalangan warga miskin dunia menurut Bupati termasuk hal yang menjadi pertimbangan mengapa dikembangkan tanaman kelapa sawit pada lahan tidak produktif itu.  Kedepan dia berharap warga dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik, sehingga angka kemiskinan di Bumi Sri Gemilang dapat ditekan.(dro/*1)