TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan agar pemungutan retribusi tera ulang menjadi kewenangan daerah.

Sebab selama ini semua kewenangan itu berada di Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Sehingga, diketahui selama kurun waktu dua tahun ini, untuk  retribusi tera ulang, Inhil tidak memdapatkan hasil sebagai mana yang terdapat dalam peraturan daerah (Perda).

Sedangkan Disperindag Inhil, hanya diberikan kewenangan melakukan pendampingan dan tidak diberikan kewenangan lebih, seperti melakukan pemungutan dan sebagainya. Segala ketentuan pemungutan maupun pendapatan langsung masuk ke pihak Provinsi selaku pelaksananya.

“Kedepan mengenai hal itu, kita berusaha agar kewenangannya berada pada Pemerintah Daerah. Namun harus disiapkan dengan sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan sarana laboraturium,” jelas Kepala Disperindag Inhil, H Rudiansyah, di Tembilahan Jumat (1/2).

Segala perlengkapan untuk mendapatkan kewenangan itu sudah dipersiapakan oleh Disperindag Inhil, selaku dinas teknis, sejak tahun lalu. Baik seperti SPM dan Amunitera, serta persipan pembantu pelaksana tera yang juga sudah dikirimkan ke Pemrov Riau, sebanyak 30 orang.

“Tenaga itu harus dilatih. Setelah itu kita lakukan pendataan, berapa peralatan tera yang terdapat di Inhil. Mudah-mudahan tahun 2014 kewenangan tera ulang bisa dilaksanakan Pemkab Inhil.”katanya.

Keinginan untuk mendapatkan kewenangan pemungutan tera ulang, bukan hanya karena ingin mendapatkan PAD. Tapi terlebih kepada keinginan Pemkab dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mendapatkan timbangan yang benar dan sesuai dengan ketentuan.

“Apalagi diketahui, selama dilakukan peneraan oleh Provinsi tidak semua lokasi kecamatan hingga desa yang mampu mereka jangkau. Paling-paling dari 20 kecamatan yang bisa mereka jangkau sekitar 20 persenya,” tutur Kadisperindag Inhil ini.

Pada perinsipnya Balai Merologi Prov Riau, tambahnya sangat mendukung terhadap rencana yang akan dilakukan Pemkab Inhil. Karena dapat meringankan beban yang selama ini mereka sandang. Masih menurut dia, salah satu kabupeten lain juga pernah mengusulkan hal itu.

“Tapi karena persaratanya masih kurang, Provinsi tidak memberikanya. Kita berharap masalah itu tidak terjadi pada Inhil,”pungkasnya. (dro*1)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Penempatan pedagang yang nantinya akan mempergunakan bangunan baru pasar pagi jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan akan dilakukan secara undi. Hal ini dilakukan demi mempertimbangkan rasa keadilan dan menepis adanya kabar penempatan pedagang terkesan dibisniskan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah kepada detikriau.org belum lama ini ketika sempat ditemui di gedung DPRD Inhil, jalan Subrantas, Tembilahan.

“penempatan pedagangnya akan kita lakukan dengan cara undi. Tidak benar kalau perindag mendapatkan keuntungan dalam proses ini. Kalau memang ada bahasa miring kearah itu, saya juga tidak menampik, mungkin saja ada oknum yang bermain. Tapi sekali lagi itu tentunya secara individu bukan kedinasan,” Tegas Rudiansyah

Ditambahkan Rudiansyah, pendataan pedagang dilakukan sebelum masa dirinya menjabat sebagai kepala Disperindag dan itu ditegaskannya diluar pertanggungjawabannya. Namun ia berjanji akan melakukan seleksi agar siapapun nantinya pedagang yang menempati bangunan baru setelah perehaban bangunan lama pasar pagi ini benar adalah pedagang yang dulunya berdagang di pasar pagi. “Kalau nantinya ada kelebihan kios ataupun los, maka pemilihannya juga akan dilakukan secara tranparan dan sekali lagi kita tidak akan mencari keuntungan karena memang hal itu sudah menjadi ketentuan,” jawab Rudiansyah

Dalam kesempatan itu, mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini juga menghimbau agar masyrakat jangan mau terbuai bujuk rayu dari siapapun yang katanya bisa menjamin untuk mendapatkan los maupun kios.”Tolong ini dijadikan perhatian karena secara pribadi saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal ini,” Pinta Rudiansyah. (dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)_– Sebanyak  140 petugas yang terdiri dari Dinas Perghubungan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pemadam Kebakaran, Polri dan TNI disiapkan untuk menjalankan tugas pengamanan angkutan Jemaah Calon Haji (JCH).

787 JCH akan di angkut ke Embarkasi Batam melalui Bandara Indragiri dengan menggunakan pesawat Aviastar sebanyak 18 kali penerbangan. Keberangkatan awal pada tanggal 26 September 2012 sebanyak 2 kali penerbangan pada pukul 09.00 WIB. Kemudian selanjutnya pada tanggal 27 September 2012 dan 1 sampai 2 Oktober 2012.

“Kita sudah siapkan 140 petugas gabungan untuk mengamankan angkutan haji musim haji tahun 2012 ini,”ungkap Kepala Dinas Perhubungan Inhil, H Pahrolrozy, kemarin.

Dia berharap saat pengangkutan JCH tersebut tidak ada masalah yang bisa menghambat, baik dari gangguan cuaca maupun kendala teknis lainya. Sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pengangkutan JCH, lanjut Pahrolrozy, pihaknya hanya bersipat memfasilitasi antara pihak maskapai dengan Kantor Kementrian Agama (Kemenag).

Ketika ditanya mengenai fasilias yang terdapat didalam Bandara, dikatakan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseprindag) ini, semuanya sudah disiapkan secara maksimal. “Semua kita upayakan secara maksimal termasuk masalah antisipasi ramainya pihak keluarga JCH yang akan mengantar maupun menjemput. “Pungkas Fahrolrozy.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dua pekan menjelang masuknya bulan suci ramadhan, walaupun tidak signifikan, beberapa kebutuhan bahan pokok dibeberapa pasar tradisional di Kota Tembilahan sudah mulai merambat naik.

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil, Jum’at (6/7), Komoditas sayur mayor jenis bawang merah mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp. 14.000, kini dipasarkan dengan harga Rp. 16.000 per kilo. Namun untuk komoditas sayur mayor jenis cabe merah keriting justru mengalami penurunan dari sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp. 36.000 kini dipasarkan dengan harga Rp. 34.000 per kilonya.

Sementara untuk komoditas daging, ayam potong juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp. 30.000 mnenjadi Rp.28.000 untuk setiap kilonya.

“Kenaikan dan penurunan harga terjadi pada tiga hari belakangan ini, dan itupun tidak begitu besar, hanya mencapai Rp 2.000 per kilogramnya. Disperindag secara berkala akan terus melakukan pemantauan dipasaran. Baik untuk mengetahui perkembangan harga, ketersediaan barang maupun sirkulasi barang dipasaran.” tutur Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Inhil, Raja Teruna, Jum’at (6/7).

Pantauan di Pasar Terapung Tembilahan, memang tidak terlihat adanya perkembangan harga yang signifikan untuk beberapa kebutuhan pokok, seperti daging sapi masih dijual seharga Rp 90.000 perkilogram.

Sementara itu, untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, daging sapi dan ayam kampung, telur, beras, gula, tepung terigu, serta minyak tanah masih relatif stabil dan tidak ada tanda-tanda akan mengalami kenaikan atau penurunan harga.

Untuk diketahui, harga bahan pokok seperti beras belida asal Palembang masih dijual seharga Rp 9.000 per kilogram, beras solok asal Sumbar Rp 11.000 per kilogram. Kemudian, minyak goreng ranpa merk masih seharga Rp 11.000 per kilogram, minyak bimoly Rp 13.000 per liter, telur itik Rp 2.000 per butir, telur ayam kampung Rp 2.500 per butir, telur ayam ras Rp 1.000 per butir, bawang putih Rp 18.000 perkilogram dan minyak tanah Rp 10.000 per liter.

Sementara itu, Kadisperindag Inhil, Rudiansyah ketika dikomfirmasi wartwan diruang kerjanya menyatakan tidak bisa memberikan jaminan tidak akan adanay kenaikan harga sembako. Sebab, suplai beberapa  bahan pangan seperti gula, beras dan tepung tergantung kepada pasokan dari pabrik,.’’Pemerintah hanya dapat memantau dan menjaga penyaluran ditingkat distributor untuk Kabupaten Inhil khusunya.  Jadi tidak bisa terjamin kecukupannya, termasuk harga. Namun yang paling penting, pasokan sembako tidak terputus dari luar,’’ ucapnya.

Peninjauan harga sembako ini, dijelaskan Rudiansyah,  dilakukan oleh tim Disperindag  guna mengantisipasi lonjakan kenaikan harga yang biasanya terjadi ketika memasuki bulan puasa. Dari sekian banyak distributor yang dikunjungi tersebut, nantinya akan kita undang  guna melakukan rapat untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga dan kecukupan kebutuhan sembako jelang Ramadhan dan lebaran.

“Intinya hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan sembako jelang memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri. Sehingga nantinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya kelangkaan sembako yang menjadi kebutuhan masyarakat.(Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menindaklanjuti hasil temuan kunjungan Disperindag bersama Komisi II DPRD di dua Kecamatan wilayah pesisir terkait persoalan melonjaknya harga solar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Indragiri Hilir berjanji akan segera memanggil pangkalan dan APMS yang telah melanggar Keputusan Bupati Inhil Nomor: kpts.381/II/HK-2011 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Premium, Solar dan Minyak Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pernyataan ini kembali disampaikan oleh Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah ketika sempat ditemui detikriau.org usai pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Inhil Bersempena Peringatan Milad ke 47 Kab. Inhil, Kamis (14/6) di Tembilahan.

“ Ya. Sesuai temuan lapangan dilanjutkan dengan pertemuan kita bersama pihak Pertamina Riau dan Komisi II DPRD Inhil di Ruang Rapat Kantor Disperindag baru-baru ini, saya akan segera lakukan pemanggilan kepada pangkalan dan APMS yang menyalahi aturan keputusan Bupati tentang HET. Nanti saya akan kabari kapan waktunya,” Janji Rudiansyah kepada detikriau.org

Dalam kunjungan Disperindag bersama Komisi II DPRD Inhil beberapa waktu lalu di Kecamatan Kuindra dan Kecamatan Concong ditemukan semua penyalur minyak solar subsidi di dua Kecamatan itu didapati mematok harga jual solar kepada masyarakat jauh di atas ketentuan HET. Salah seorang pemilik pangkalan di Desa Concong Luar mengaku terpaksa melakukan karena harga beli  di APMS juga sudah diatas ketentuan HET. Bahkan saat itu ia juga menyatakan membeli solar dengan istilah “minyak tembak”. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melaksanakan rapat dengan Pihak Pertamina Pekanbaru yang diwakili oleh sales representative Pertamina Riau Daratan, Fahrizal. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Komisi II DPRD Inhil bertempat di ruang rapat kantor Disperindag. Pertemuan diagendakan untuk melakukan pembahasan terkait berbagai persoalan seputar BBM terutama terjadinya lonjakan harga solar di kawasan pesisir Kab. Inhil beberapa waktu belakangan ini.

Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah yang saat itu didampingi Kabag Perdagangan, Raja Taruna menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan mereka bersama Komisi II DPRD Inhil di kawasan pesisir beberapa waktu lalu, ditemui harga beli BBM jenis solar oleh masyarakat sudah jauh berada di atas ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).”Dalam kunjungan itu, salah satunya, juga didapati pengakuan dari pemilik pangkalan BBM bahwa mereka terpaksa melakukan penjualan diatas HET disebabkan harga pembelian di APMS pun memang sudah diatas ketetapan HET.”Terang Rudiansyah.

Terkait persoalan ini, sales representatif Pertamina Riau Daratan, Fahrizal menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, ongkos angkut BBM sampai ke APMS, SPBU maupun SPBB seluruhnya dibayarkan pihak Pertamina.”Artinya solar yang diterima APMS tidak ada lagi tambahan biaya. Pertamina yang tanggung biaya tranportasinya. Makanya kita tidak mengenal lagi yang namanya HET. Apapun alasannya, APMS harus menjual solar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk saat ini harga itu ditetapkan Rp. 4.500 per liter,” Jelas Fahrizal sambil menjelaskan bahwa informasi mengenai APMS yang melakukan penjualan diluar ketentuan yang diterimanya hari ini akan dijadikan masukan untuk dilakukan evaluasi kembali.

Istilah pangkalan, ditambahkan Fahrizal, Pertamina juga tidak mengenal. Pendistribusian kepada masyarakat langsung dilakukan oleh APMS,.Perlakuan seperti ini, ditambahkan Fahrizal adalah sebuah komitmen Pertamina untuk menjamin masyarakat dapat memperoleh harga pembelian BBM sesuai ketentuan.

“Memang dibeberapa daerah termasuk Inhil, dengan pertimbangan geografis, pemerintah setempat mengadakan apa yang dinamakan pangkalan dengan tujuan untuk mendekatkan titik penimbunan BBM kepada masyarakat.” Inhil saat ini hanya memiliki 10 APMS dan keberadaannyapun dinilai Pertamina tidak proporsional. Makanya kita upayakan untuk merelokasi. Sedangkan untuk penambahan APMS, sudah tidak dibenarkan lagi dan kewenangan untuk itu berada pada BPH Migas Hilir” Ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas meminta pihak Pertamina untuk serius menangani persoalan BBM terutama jenis solar. Karena menurutnya hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi.” Dipasaran, masyarakat bahkan sudah ada yang harus membeli solar dengan harga Rp. 9 ribu per liternya. Bagi masyarakat, khususnya nelayan, kebutuhan solar sudah menjadi keharusan. Kalaulah persoalan seperti ini tidak segera diatasi, saya khawatir nantinya akan berimbas timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya. Jadi saya minta Pertamina jangan main-main untuk menyikapi persolan ini,” Pinta Herwanissitas.

Anggota Komisi II DPRD lainnya, Zulkifli nyatakan bahwa persoalan BBM hanya ada tiga, yakni kurangnya kuota, harga mahal dan sering terjadinya kelangkaan. Ia mengaku tidak ingin membahas panjang persoalan ini karena akhirnya ia yakin akan tetap memojokan Pertamina.”Jadi tolong Pertamina untuk tidak menunggu lama untuk mencarikan pemecahan 3 persoalan ini. Saya mengusulkan pertamina harus mengupayakan untuk penambahan APMS dan sekaligus penambahan kuota minyak untuk Inhil,” Tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Junaidi, wajah baru di Komisi II DPRD Inhil dari partai Golkar ini bahkan mengibaratkan persoalan minyak di Riau bagaikan Ayam mati kelaparan dilumbung padi. “Riau pengahsil minyak terbesar, nyatanya, masyarakat kita kesulitan untuk mendaptkan BBM. Bagaiman sebenarnya pengawasan Pertamina. Kalau memang APMS yang ada saat ini harus direlokasi, segera lakukan. Persoalan investasi, itu persoalan penguasaha. Kalau mereka mau, mereka harusnya juga siap. Kita tidak mau lagi mendengar alasan seperti ini. Yang terpenting tentunya bagaimana kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.” Ujarnya.

Sales Representatif Pertamina Ridar, Fahrizal menyatakan semua masukan yang diterimanya akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada atasannya di Pekanbaru. Terkait adanya usulan penambahan APMS, Rizal berharap ia juga diberikan dukungan atas dasar pertimbangan Pemkab Inhil secara tertulis untuk dijadikan bahan memperkuat pertamina menyampaikan usulan kepada pihak BPH Migas di Jakarta. (fsl)