TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk memperbanyak pelaksanaan penyuluhan dan konseling tentang kesehatan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni saat membuka bimbingan teknis (bimtek) Program KIA, KB dan Gizi, Rabu (25/2/2015).

Bimtek yang digelar di aula Puskesmas Gajah Mada Tembilahan ini, turut dihadiri Kepala Puskesmas, Subowo Radianto, serta diikuti puluhan tenaga kesehatan dan bidang di lingkungan Puskesmas Gajah Mada Tembilahan.

Dikatakan Munziarni, bimtek yang rencananya akan dilaksanakan di seluruh Puskesmas yang ada di Negeri Seribu Parit ini, bertujuan untuk meningkatkan capaian program sesuai indikator program KIA, KB dan Gizi nasional, yang diberikan dalam bentuk penjelasan keseluruhan program bersangkutan.

Selain itu, juga dibahas tentang pengisian register dan format laporan, serta masalah yang ditemui di wilayah Puskesmas, khususnya ygang berkaitan langsung dengan bidan, sehingga berdampak pada pencapaian program dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan.

“Berdasarkan data yang ada, untuk tahun 2014 lalu jumlah kematian ibu dan bayi di Inhil masih termasuk dalam kategori tertinggi di Provinsi Riau, yakni mencapai 24 ibu dan 183 bayi,” tutur Munziarni.

Oleh karena itu, lanjut Munziarni, tenaga kesehatan harus lebih banyak melakukan penyuluhan dan konseling di lapangan, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya, terutama bagi ibu dan bayi.

“Kita harus tahu tugas dan fungsi kita, serta bertanggung jawab dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program kesehatan. Jadi, ke depan tidak ada lagi bidan yang hanya bisa melaksanakan satu pekerjaan saja, tapi harus menguasai seluruh pekerjaan, khususnya terkait KIA, KB dan Gizi,” terangnya.

Sementara itu, Kelapa Puskesmas Gajah Mada Tembilahan, Subowo Radianto menyatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi mendengar adanya gizi buruk, serta kematian ibu dan bayi di wilayah kerjanya.

“Jadi, apabila ditemukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan, harus segera kita pecahkan dan cari solusinya bersama-sama,” imbuhnya.(adi)

Tembilahan (detikriau.org) – Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Inhil melaksanakan rakor Dewan Ketahanan Pangan Se- Kabupaten Inhil tahun 2014 bertempat dilantai 5 gedung Bupati Inhil. Selasa (30/12/2014).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Asisiten II Setdakab Inhil mewakili Bupati ini juga dihadiri oleh Badan Ketahanan Pangan (BPK) Propinsi Riau yang di wakili Ir Darmansyah, Kaban BP2KP serta pejabat eselon di lingkunga Pemkab Inhil.

Dalam sambutan tertulis Bupati Inhil, HM Wardan yang dibacakan Asisiten II mengatakan bahwa ia ingin menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan sudah menjadi komitmen dari pemerintah yang menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui RPJMD   telah meletakkan pembangunan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah. Dalam Buku Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014, yang dikeluarkan Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Presiden berpesan bahwa “Ketahanan Pangan merupakan issu yang penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi salah satu prioritas pembangunan Nasional”.

“Oleh karena itu saya menilai Rakor ini sangat strategis dalam rangka memantapkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya sinergitas pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan kecamatan.” Ujar Bupati

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan tugas yang tidak ringan, namun dengan kebersamaan, komitmen dan tekad bersama segala tantangan akan dapat diatasi.

Menurut Bupati, beberapa permasalahan yang hingga kini masih dihadapi diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan produksi, kemudian tingginya alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan dan kerusakan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta akses jalan menuju daerah-daerah produksi, perubahan iklim yang ekstrim dan degradasi Sumber Daya Alam dan lingkungan dapat menurunkan kapasitas produksi pangan, kecilnya penguasaan lahan petani sehingga tidak memenuhi skala ekonomi, budaya makan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga menyebabkan masih tingginya ketergantungan terhadap beras.

Selanjutnya adalah masih belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan dalam mencukupi sumber protein dan vitamin untuk meningkatkan kualitas konsumsi dan gizi rumah tangga, belum optimalnya pemberian “insentif” kepada petani, sehingga mempengaruhi peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha tani, sentuhan terhadap penyuluhan saat ini dirasakan masih kurang, hal ini terlihat dari metode dan materi penyuluhan yang belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kemudian juga jumlah dan kualitas tenaga penyuluh belum memadai dan belum sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan harapan petani serta masih belum optimalnya peranan Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan.

Dilanjutkan Bupati, kondisi ketahanan pangan dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir telah memperlihatkan keragaman dan capaian kearah yang lebih baik, walaupun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Untuk Kabupaten Inhil masih kata Bupati, tingkat ketersediaan pangan dalam bentuk energi saat ini mencapai 2.333 kkal/kapita/hari, di Provinsi Riau mencapai 3.212 kkal/kapita/hari, jauh lebih tinggi dibanding angka anjuran Nasional 2200 kkal/kapita/hari.

“Sedangkan Ketersediaan protein di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 67,09 dan di Provinsi Riau mencapai 74,26 gr/kapita/hari, cukup tinggi dibanding angka anjuran Nasional sebesar 57 gr.” Tandas Bupati

Pelaksanaan Rapat Koordinasi anggota Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2014 dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan peran anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Meningkatkan komitmen anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan untuk mengkoordinasikan pembangunan ketahanan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu hari kerja dengan mengangkat tema   “Percepatan Peningkatan Produksi dan Cadangan Pangan dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan” ini diikuti oleh sebanyak 50 peserta yang terdiri dari SKPD dan Camat se-Kabupaten Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jajaran Polres Indragiri Hilir menggelar apel upacara gabungan dalam rangka Operasi Simpatik 2013. Upacara dilakukan di halaman Mapolres Inhil Senin (6/5) dipimpin secara langsung oleh  Waka Polres Indragiri Hilir, Kompol Yuniar Ari Darmawan SIK.

Ikut terlibat dalam upacara gabungan tersebut antara lain, Dinas Perhubungan, Anggota TNI Kodim 0314 Inhil, Sat Pol PP Pemkab Inhil, serta ratusan personil Polres Indragiri Hilir.

Dalam sabutannya Waka Polres Indragiri Hilir Kompol Yuniar Ari SIK menyebutkan, bahwa pada Operasi Simpatik Tahun 2013 akan digelar selama 21 hari. Mulai 6 Mei dan berakhir pada 21 Mei mendatang. Hal ini dilakukan guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran berlalu lintas.

“Dalam Operasi dengan kode Simpatik ini diawali dengan sosialisasi dan tindakan edukatif, terkait peraturan kelalulintasan bagi setiap pengguna jalan,” ujar Waka Polres

Dikatakannya, dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat ini  diharapkan saat dilakukan penegakan hukum secara tegas, masyarakat dapat memahami dan menerimanya.  “Ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” lanjutnya.

Waka Polres juga berharap operasi ini bisa mendorong kesadaran masyarakat untuk disiplin dan tertib berlalu lintas semakin tinggi. “Potensi kecelakaan dan kemacetan arus lalu lintas banyak disebabkan kurang disiplinnya pengendara sepeda motor dan pengemudi angkutan umum,” pungkasnya. (dro/*5)

Tembilahan (Www.detikriau.org) — Selasa (5/6), Bupati Inhil yang diwakili Sekda Kab.Inhil H. Alimuddin RM membuka secara resmi acara Penyuluhan Hukum Terpadu di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan.

Dalam Sambutannya, Bupati yang dibacakan Sekdakab Inhil  mengatakan bahwa Sebagaimana kita maklumi bersama,
bahwa negara kita adalah negara hukum. “Karenanya sudah
menjadi keharusan bahwa hukum menjadi panglima. Guna mewujudkan itu, maka masing-masing kita, selaku warga negara yang baik, wajib untuk taat, tunduk dan menghormati aturan-aturan hukum yang berlaku.” Pinta Bupati.

Dijelaskan Bupati lebih jauh, jika mencermati kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, baik di wilayah Indonesia pada umumnya, ataupun Inhil khususnya, ternyata ketaatan kita terhadap hukum masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini ditandai dengan masih maraknya tindak pidana yang terjadi, seperti perampokan, pembunuhan, perdagangan manusia, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya.

“Khusus mengenai tindak pidana korupsi, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar dan melihat berita korupsi yang melibatkan beberapa Pejabat, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.Tentunya kita saling memaklumi, bahwa banyak faktor sehingga tindak pidana korupsi dapat terjadi. Salah satunya adalah factor ketidak-mengertian tentang aturan-aturan hukum yang berlaku.” Terang Bupati.

Menurut Bupati, dari suatu kebijakan yang diambil terkadang menurut penilaian kita baik, ternyata menyalahi aturan-aturan hukum yang berlaku dan akhirnya menjerat kita dalam perkara tindak pidana korupsi atau bahkan tindak pidana pencucian uang.

Penyuluhan Hukum Terpadu di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan ini dilaksanakan oleh  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir bekerjasama dengan Universitas Islam Indragiri
(UNISI) Tembilahan, Pengadilan Negeri Tembilahan, Kejaksaan Negeri
Tembilahan dan Polres Inhil. Peserta penyuluhan sebanyak 50 orang yang merupakan Pejabat Srtuktural ( Eselon 3 & 4 ) dari SKPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Menurut Panitia kegiatan,  maksud dan tujauan dari acara penhyuluhan ini antara lain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah tentang Hukum, khususnya di bidang Tindak Pidana Korupsi dan tindak Pidana Pencucian Uang. “Kita berharap dengan kegiatan seperti ini akan mampu menciptakan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas korupsi dalam rangka menuju Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang”. Tutupnya (Humas Setdakab Inhil/Wai)