detikriau.org – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya daerah di sekolah sebagai sarana melestarikan kearifan lokal serta membentuk karakter bangsa.

“Budaya daerah dari para leluhur kita memiliki nilai yang sangat fundamental dan harus diwariskan ke generasi berikutnya,” kata Direktur Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sri Hartini dalam Kongres Bahasa Jawa VI di Yogyakarta, Rabu.

Budaya daerah, menurut Sri, merupakan kebiasaan-kebiasaan luhur yang diturunkan oleh para leluhur di masing-masing daerah. Hal itu sekaligus menjadi identitas pembeda antara daerah satu dengan lainnya.

Sri mencontohkan, seperti dalam Budaya Jawa, bahasa mengandung makna, simbol, sekaligus nilai yang memiliki keterkaitan dengan budaya sopan santun yang selama ini membentuk karakter masyarakat Jawa. Tanpa terus diajarkan dalam pendidikan formal, menurut dia, budaya itu sulit dilestarikan. “Warisan itu harus terus dijaga agar tidak luntur atau hilang,” kata dia.

Untuk melestarikan budaya daerah, menurut dia, Kemendikbud juga telah mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan budaya daerah dalam pelajaran di sekolah melalui materi muatan lokal.

Namun demikin, meski materi muatan lokal telah dimasukkan ke dalam bagian mata ajar di sekolah, menurut Sri, porsi budaya daerah yang dimasukkan ke dalam muatan lokal sebagian besar masih sebatas seni dan tari. “Pengetahuan mengenai kearifan lokal lainnya belum seluruhnya dimasukkan ke dalam materi muatan lokal,” kata dia.

Selain melalui sekolah, menurut dia, pelestarian budaya daerah harus diperkuat melalui ekosistem yang lebih kecil yakni keluarga. “Budaya daerah harus lebih dahulu bisa diterapkan minimal dalam keluarga masing-masing,” kata dia. / antaranews.com

Tembilahan, detikriau.org – Entah belum mengetahui atau tak patuh, sejumlah sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir ternyata masih mewajibkan siswanya untuk mempergunakan LKS. Ini loh buktinya.

Salah seorang orang tua siswa disebuah sekolah Dasar di Kecamatan Tembilahan Hulu Aam menuturkan, anaknya diharuskan untuk membeli dan mempergunakan buku LKS dan pembeliannya disekolah yang bersangkutan.

“ada 6 buah. Saya baru bayar panjar Rp 20 ribu. Sisanya Rp 40 ribu belum,” Ujarnya menyampaikan kepada detikriau.org di Tembilahan, kamis (21/7/2016) malam

Meski harga LKS itu tidak terlalu mahal namun ia mempertanyakan terkait larangan mentri pendidikan akan pemberlakuan LKS.

“saya baca di sebuah media online kata Mentri LKS tidak lagi digunakan. Tapi kok disekolah anak saya masih diharuskan,” pertanyakannya sembari memperlihatkan 6 buah buku LKS yang terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Untuk sekedar diketahui, dalam aturan baru kementrian pendidikan yang tercantum pada Permendiknas No 08 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan juga menerangkan dengan tegas bahwa pihak sekolah dilarang untuk mempergunakan buku LKS.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad dilansir melalui laman harianterbit.com, ”LKS tidak perlu lagi karena seharusnya latihan-latihan itu dibuat oleh guru sendiri.”

“Dalam kurikulum baru, tidak ada LKS. Kalau ada, itu kesalahan dan harus dihentikan,”sampaikannya./ dro

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Pendidikan Kota Depok menegaskan akan memecat Kepsek yang masih berani menjual Buku Paket dan Lembar Kerja Siswa. Kebijakan ini menurut Kadisdik setempat didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Di Inhil-pun kasus seperti ini masih ditemui. Kapan Disdik Inhil berani mengambil ketegasan seperti ini?

Dikutip melalui mediaindonesia.com, Kadisdik Depok, Herry Pansila Prabowo menegaskan “Mulai tahun ajaran baru nanti, sekolah, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK, tak dibolehkan menggunakan buku paket dan LKS sebagai buku panduan di sekolah,” Minggu (24/4/2016) yang lalu.

“Jika ada penerbit yang menawarkan buku paket dan LKS, sekolah harus menolak. Jika terjadi sebaliknya, pasti kepala sekolah itu kongkalikong dengan penerbit dan pasti akan ditindak. Bentuk tindakannya, kepala sekolah diberhentikan,” tegasnya.

Berdasarkan dua aturan pemerintah itu, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan.

Dengan dua payung aturan itu, Menteri Pendidikan Nasional (pada saat itu) menerbitkan Peraturan Mendiknas No 2/2008 tentang Buku yang pada pasal 11 nya melarang  pihak sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik.

Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya, pada aturan baru kementrian pendidikan yang tercantum pada Permendiknas No 08 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan juga menerangkan dengan tegas bahwa pihak sekolah dilarang untuk mempergunakan buku LKS.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad dilansir melalui laman harianterbit.com, ”LKS tidak perlu lagi karena seharusnya latihan-latihan itu dibuat oleh guru sendiri.”

“Dalam kurikulum baru, tidak ada LKS. Kalau ada, itu kesalahan dan harus dihentikan,”sampaikannya.

Disamping itu terkait buku yang dipakai oleh siswa di sekolah menurut Mendiknas Anies Baswedan harus memenuhi syarat seperti yang diatur oleh Permendikbud yang baru.

“Kalau orangtua melihat ada buku yang tidak sesuai, laporkan! Sekolah dan guru wajib pakai yang sesuai aturan,” kata Menteri Anies.

Cara termudah untuk mengecek apakah buku di sekolah sudah sesuai aturan adalah dengan memeriksa keterangan mengenai si penulis buku. Kalau tidak ada, berarti buku itu tak sesuai aturan.

Semua buku pelajaran yang memenuhi syarat Kemendikbud harus memasukkan biodata penulis, berupa: nama, nomor telepon, alamat email, akun media sosialnya. Termasuk pula keterangan soal riwayat pendidikan, judul penelitian, bidang keahlian, sampai alamat kantor si penulis.

“Buku apapun yang masuk ke sekolah, harus sesuai syarat Kemendikbud,” kata Anies. Kalau ada buku yang tak sesuai aturan itu, Anies meminta dilaporkan ke laman pungli.kemendikbud.go.id.

Aturan-aturan terkait pelaksanaan pendidikan sudah sangat jelas. Hari ini, khususnya di Inhil pelanggaran-pelanggaran masih leluasa dan sepertinya secara terang-terangan terjadi. Jadi kapan Inhil akan berani berikan sanksi tegas serupa agar persoalan ini tidak terus membikin pusing para orang tua siswa?. / dro

Tembilahan, detikriau.org – Perjuangan tanpa lelah seluruh civitas akademika UNISI kian menunjukkan keberhasilan. Dulunya sempat disebut Universitas abal-abal kini UNISI mulai tuai pujian.

“hari ini UNISI telah mampu menjadi sebuah universitas yang sudah diperhitungkan di Pulau Sumatera, bukan Universitas yang tidak jelas atau abal-abal,” kata Koordinator Kopertis Wilayah X, Eli Susanti saat menghadiri Convocation ke-VII Unisi di Venue Futsal jalan lingkar dua Tembilahan, Kamis (26/5/2016) kemaren.

Menurut Eli lagi, Kehadiran Universitas yang berada dibawah Yayasan Tasik Gemilang ini harusnya menjadi sebuah asset yang membanggakan, tidak hanya bagi masyarakat Inhil tetapi juga bagi dunia pendidikan secara keseluruhan.

Kehadiran Unisi juga dipastikan akan meningkatkan dan menumbuhkan generasi muda handal yang nantinya akan membawa Kabupaten Inhil menjadi lebih baik kedepannya.

“Untuk apa lagi mau kuliah ke luar daerah kalau di sini sudah ada Universitas. Bahkan Unisi ini sangat diakui dan telah berhasil mengeluarkan lulusan terbaiknya. Tak bisa dipungkiri, UNISI kini telah menjelma sebagai salah satu Universitas yang membanggakan”Pungkasnya.

ditempat terpisah, Ketua Yayasan Tasik Gemilang, H Edy Syafwannur menegaskan bahwa dengan kondisi tofografi alam dataran rendah, untuk membangun Inhil diperlukan biaya yang sangat besar. Mensiasatinya, pendidikan haruslah menjadi prioritas utama.

Kehadiran UNISI bak kehadiran sang surya ditengah kegelapan. Secara perlahan, bertahap, berjenjang dan perjuangan tak kenal lelah, UNISI diprioritaskan untuk melahirkan putri-putri terbaik untuk menjalankan roda pembangunan khususnya di bumi tercinta yang disebut “Inhil” kedepannya.

Berdirinya sebuah Universitas juga dipastikan akan menjadi pemicu geliatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran ratusan bahkan ribuan putra-putri inhil yang menuntut ilmu akan menjadi pelatuk geliat ekonomi. Kebutuhan tempat tinggal, pangan, sandang dan berbagai hal yang menyertainya akan mejadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Ini awalnya, sasarannya adalah terciptanya putra-putri pembangunan Inhil terbaik.

“Tapi semuanya perlu dukungan dari semua pihak. Jadikan UNISI sebagai Universitas kebanggaan Masyarakat Inhil, Jadikan UNISI sebagai sang suraya untuk masa depan Inhil yang lebih baik.” Harapnya./dro

JAKARTA – Kritikan pedas dilontarkan pengamat pendidikan Indra Charismiadji terhadap kualitas guru di Indonesia. Menurut dia, guru-guru di Indonesia mayoritas (maaf) berkualitas rendah. Sedangkan yang berkualitas menengah sampai tinggi hanya sekitar 10 persen.

“Bagaimana pendidikan di Indonesia bisa bagus kalau tenaga pendidiknya kompetensinya rendah. Lembaga-lembaga internasional menempatkan kualitas pendidikan Indonesia rata-rata rangking dua dari bawah,” ujar Indra dalam sebuah seminar nasional pendidikan, Selasa (26/4).

Anehnya, kata In‎dra, seluruh guru ramai-ramai meminta kenaikan gaji serta tunjangan dengan alasan memuliakan tenaga pendidik. Sejumlah daerah, malah memberikan tunjangan yang fantastis. Di DKI Jakarta, misalnya, gaji dan tunjangan guru mencapai Rp 18 juta.

“Guru di DKI dibayarkan Rp 18 juta, angka yang cukup tinggi. Yang jadi pertanyaan, layakkah mereka mendapatkan gaji setinggi itu? Sementara dari data banyak guru DKI yang tidak tahu soal komputer,” sergahnya.

Lanjut Indra, bila gurunya gagap teknologi alias gaptek, bagai‎mana bisa mengajarkan siswa generasi abad 21. Itu artinya, pemerintah sia-sia mengeluarkan dana ratusan juta untuk bayar gaji dan tunjangan guru.

“Saya selaku pembayar pajak, jelas tidak rela karena dana yang kita bayarkan diplotkan ‎kepada guru-guru tidak berkualitas. Kalau guru-guru kita berkompetensi tinggi, saya yang akan mencarikan sekolah internasional bagi mereka dan dibayar tinggi,” tandasnya./JPNN

Tembilahan, detikriau.org – Anggota Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus ORNOP), Zulkifli AM mempertanyakan keseriusan Bupati Inhil, HM Wardan dalam peningkatan dunia pendidikan .

Menurut pria yang akrab disapa Pilay ini, sejak awal maju sebagai calon Bupati Inhil, HM Wardan berkomitmen untuk fokus pada persoalan pendidikan. Niatan ini bahkan dengan berani dituangkan dalam  point ke 3 dari 8 program utama yang diusung pasangan berjargon “Warohmah” yakni “Menciptakan Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau serta Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat Usia Sekolah”.

“Hari ini, ditahun ketiga masa kepemimpinan beliau, niatan ini kami nilai masih sebatas janji. Belum ada bukti nyata,” Kritik lantang pria berperawakan kecil ini kepada detikriau di Tembilahan, selasa 5/4/2016.

Penilaian negative ini ditambahkannya juga dapat dilihat nyata dengan terhentinya bantuan beasiswa pendidikan. Padahal dimasa kepemimpinan Bupati sebelumnya, dengan bantuan beasiswa, banyak masyarakat kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi di Universitas.

“Siapa lagi yang bisa membantu pendidikan masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, selain pemerintah. Salah satu caranya tentu dengan bantuan beasiswa,” lagi katanya.

“Selama pak Wardan memimpin, belum ada realisasi penyaluran beasiswa. SDA apa yang mau kita jual kalau tidak dibantu dengan SDM yang handal?. Jangan sampai kami membuat mosi tidak percaya dalam kepemimpinan Wardan kedepan,” tandasnya./*/dro