Bupati Tinjau Arena MTQ Inhil Ke-46 di Kateman

Didampingi Camat Kecamatan Tanah Merah Marlis (Kanan), Bupati Inhil, HM wardan meninjau persiapan lokasi pelaksanaan MTQ
Didampingi Camat Kecamatan Tanah Merah Marlis (Kanan), Bupati Inhil, HM wardan meninjau persiapan lokasi pelaksanaan MTQ

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan meninjau secara langsung arena Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 tingkat Kabupaten di Kecamatan Kateman, Kamis (31/3/2016) kemarin.

Pada tinjauannya, ia didampingi sejumlah pejabat esselon Pemkab Inhil, Camat Kateman serta para panitia lokal. Dimana, pelaksanaan MTQ tersebut akan berlangsung pada tanggal 21 Mei 2016 mendatang.

“Saya lihat panitia sudah mempersiapkan untuk memulai pelaksanaan pembangunan Fisik, terutama untuk astaka termasuk juga panggung utama,” kata Wardan.

Disamping itu, lokasi Musabaqah pun dinilai sangay strategis karena terletak tepat di tengah-tengah ibu kota Sungai Guntung. Dengan demikian maka mudah dihadiri masyarakat umum nantinya.

“Saya juga nanti akan stresing kepada panitia yang ada di Kabupaten untuk saling besernergi memfokuskan persiapan ini agar pada hari H pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan secara baik,” ujarnya.

Perlu diketahui, persiapan penginapan pun sudah tersedia yakni sebanyak 177 kamar, kemudian tersedia juga 38 rumah penduduk untuk bisa jadi penepatan pemondokan para kafilah.

“Sekarang kita sudah  lihat pondasinya sudah ada, rencananya tanggal 4 dan 5 panitia sudah mulai pekerjaan, hari ini pun saya pikir sudah pembersihan lokasi, tempat-tempat dan kemudian mempersiapkan bahan-bahan material,” imbuhnya./Mirwan/adv




Kajari dan 3 SKPD Inhil Tandatangani Nota Kesepahaman

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan Lulus Mustopa menandatangani nota kesepahaman bersama 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, Selasa (29/3/2016).

Penandatanganan tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Cipta Karya jalan KH Dewantara Tembilahan yang dihadiri Asisten II Setdakab Inhil Rudiansyah serta sejumlah pejabat lainnya.

Ketiga SKPD itu adalah Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kejaksaan Tembilahan.

“Penandatangan ini merupakan tindak lanjut wacana kita untuk menjalin MoU. Fungsinya, kami sebagai unsur pengawasan bisa membantu memberikan penjelasan-penjelasan agar pekerjaan kepemerintahan tidak melanggar aturan,” kata Lulus Mustopa.

Dengan demikian, ia berharap kepada ketiga SKPD tersebut mampu menjalin kerjasama dengan sebaik-baiknya. Jika ada persoalan, Kejari Tembilahan siap menerangkan seluas-luasnya hingga pekerjaan-pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan yang signifikan.

“Pesan pertama kami, pelajari terlebih dahulu aturan-aturan yanh berlaku jangan sampai terlibat tindak pidana yang melanggar aturan,” tutupnya./ Mirwan




Tingkatkan Potensi Daerah, Pemkab Inhil Jalin Kerjasama Dengan UGM Yogyakarta

TEMBILAHAN, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menjalinan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan potensi daerah Inhil kedepan.

“Kita membahas tentang bagaimana potensi kelapa, tetapi kedepan masih banyak lagi potensi-potensi lain yang tentunya bisa kita kembangkan melalui tri darma perguruan tinggi kegiatan penilitian dari UGM,” kata Bupati Inhil HM Wardan saat bersilaturrahmi ke Kampus UGM Yogyakarta, akhir pekan kemarin.

Bupati mengatakan bahwa MoU antara Pemkab Inhil dengan UGM akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Dijelaskan, upaya pihak UGM mengembangkan potensi Inhil bisa dengan cara penelitian, pengkajian dan lainnya yang diharapkan akan betul-betul diperoleh hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Inhil.

Lebih kurang 432 Hektar hamparan kelapa, 70 persen lebih diantaranya adalah milik masyarakat, itulah katanya yang dibahas, bagaimana selama ini kondisi komoditi unggulan, komoditi yang menjadi harapan tumpuan dan kehidupan masyarakat.

“Saya berharap kunjungan ini membuahkan hasil, ditindaklanjuti dengan kerjasama yang lebih intensif lagi sehingga potensi yang ada di Kabupaten Inhil bisa kita maksimalkan dan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat kita,” imbuhnya./ Mirwan/adv




Dewan Minta Pemkab Lengkapi Data Kepariwisataan Inhil

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melengkapi data-data tentang kepariwisataan yang ada di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Hasmawi saat hearing bersama Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Inhil, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Hasmawi, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) masih sangat kekurangan data-data yang berkaitan dengan bidang pariwisata, baik itu wisata alam, wisata religi dan lain-lain.

“Kekurangan data tentang kepariwisataan ini, membuat anggaran bantuan yang didapat dari luar sangat terbatas,” tutur Hasmawi.

Oleh karena itu, Hasmawi berharap agar Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait (SKPD) segera mencari solusi dan upaya konkrit di lapangan, dalam upaya mengatasidan menuntaskan persoalan tersebut.

“Dengan begitu, mudah-mudahan pariwisata di Inhil bisa lebih maju dan berkembang, sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan daerah,” imbuhnya. / Adi




Bupati Hadiri Sosialisasi Pembangunan Rumah Dari BTN

“Bangun 1000 Unit Rumah di Parit 16 Tembilahan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri langsung sosialisasi pembangunan rumah dari Bank Tabungan Negara (BTN), Selasa (22/3/2016).

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan yang dihadiri juga perwakilan DPRD Kabupaten Inhil, Sekdakab Inhil, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BTN) Kabupaten Inhil, Pimpinan BTN dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil serta pihak Developer PT Raja Graha Makmur sebagai pengemban perumahan.

Dimana nantinya, rumah yang akan dibangun sebanyak 1000 unit yang berlokasi di parit 16 Tembilahan. Untuk tahap awal, pihaknya terlebih dahulu akan membangun rumah sebanyak 250 unit yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Pemkab Inhil.

“Saya menyambut baik dengan adanya program pembangunan rumah ini. Meski baru pertemuan pertama, saya sangat mensuport dan semoga berkelanjutan hingga sukses,” kata Bupati Wardan dalam sambutannya.

Dengan demikian, ia berharap kepada pihak pengembang untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya yang membahas secara teknis dengan SKPD terkait.

“Tentunya untuk menindak lanjuti program tersebut.” Tandas Bupati. / Mirwan/adv




Rapat P3D, Pemkab Inhil Kesulitan Tuntaskan Masalah Aset

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi tim tentang verifikasi data inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Senin (21/3/2016) sore.

Dalam rapat tersebut, Pemkab tampak kesulitan menangani masalah aset dengan dalih banyaknya persoalan lama yang harus dikaji, misalnya aset tanah, gedung sekolah dan lainnya.

“Kami akui, yang tersulit masalah aset, karena aset itu memiliki sejarah sehingga kami perlu ekstra. Contoh saja aset gedung sekolah, kami harus mengkaji lagi bagaimana mula berdirinya sebelum negeri, itu baru satu contoh aset, belum yang lain,” kata Sekda Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin usai memimpin rapat tim tentang verifikasi data inventarisasi P3D.

Menurut Sekda rapat tersebut untuk menindak lanjuti perundang-undangan tentang pemerintah daerah yakni ada sebagian urusan Kabupaten yang dipindahkan ke Provinsi, diantaranya adalah urusan pertambangan, kehutanan, kelautan dan beberapa urusan lainnya.

Dengan demikian, maka proses pertama yang dilakukan berupa penyerahan segala aspek kepada Pemprov, mulai dari personil, sarana prasarana termasuk aset.

Saat ini Pemkab telah membentuk tim verifikasi data inventarisasi yang fokus menyelesaikan dokumen-dokumen terkait. Bahkan ditargetkan, akhir bulan ini sudah rampung secara keseluruhan.

“Menyangkut personil sudah rampung kita serahkan, yang belum selesai itu persoalan aset. Tapi kita upayakan akhir bulan ini sudah rampung,” paparnya.

Sebenarnya lanjut Sekda, masa tenggang waktu masih cukup lama. Sebab berdasarkan aturan yang ada menyatakan pada bulan Oktober 2016 baru menjadi kewenangan pihak Provinsi memanfaatkan keseluruhan yang diserahkan.

“Kita cepat menyerahkan ini karena sudah ada himbauan aturan, selagi bisa dikerjakan langsung dikerjakan tanpa harus menunda waktu,” tandasnya. Mirwan/adv