Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menyebut, beberapa point dari 9 Nawicita Presiden Joko widodo dan Yusuf Kalla sudah sejalan dengan program-program yang sudah dijalankan pada Pemerintahan Kabupaten Inhil. Untuk itu Pemkab tidak lagi perlu banyak melakukan perubahan.

Dikatakan Bupati, beberapa program yang sudah sejalan dengan 9 Nawacita tersebut adalah membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka Negara kesatuan dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sekotr strategies ekonomi domistik.

”Beberapa sudah sejalan, artinya kita tinggal menyesuaikan saja lagi dengan beberapa yang belum sesuai itu,” kata HM Wardan saat memimpin rapat koordinasi Muspida di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Inhil Tahun 2014 di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (17/11/2014).

Selain menjelaskan 9 Nawacita Jokowi tersebut bersama peserta Rakor yang hadir. HM Wardan juga menjelaskan program-program yang telah dijalankan dan akan dijalankan pada tahun 2015 mendatang.

Dikatakannya juga, beberapa program yang akan di jalankan pada tahun 2015 diantaranya, renovasi beberapa pasar rakyat agar menjadi lebih respensetatif pembangunan pintu klep sebanyak 20 hingga 30 untuk mengatasi persoalan banjir tahunan agar kota Tembilahan tidak lagi terendam air.

”Saya harap program-program yang akan dijalankan pada tahun 2015 itu dapat berjalan dengan baik.” tutup Bupati.(dro/A/adv pemkab inhil)

Jakarta (detikriau.org) – Pemerintahan Jokowi diprediksi tidak akan berlangsung lama. Jokowi bukannya dijatuhkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP), otaknya ada di dibalik pendukungnya sendiri.

Dikutip melalui jpnn.com, minggu (2/11/2014), Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai pemerintahan saat ini tidak bisa disebut sebagai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Faktanya, menurut dia, dalam kabinet nyaris tidak ada loyalis Jokowi dan kader terbaik PDI Perjuangan.

“PKB itu sejak awal maunya JK jadi presiden. Ketum Partai NasDem punya hubungan khusus dengan JK dan Partai Hanura, Ketua Umumnya, Wiranto pernah menjadi cawapres JK pada pemilu 2009 lalu. Dengan demikian, barisan menteri Jokowi adalah orang-orang JK. Tidak tepat ini disebut Pemerintahan Jokowi,” kata Muhammad Budyatna.

Selain itu, dia juga menyayangkan Jokowi yang tidak bisa membaca fakta tersebut karena keterbatasannya. “Yang dia lihat Prabowo saja sebagai musuh,” ujarnya.

Termasuk PPP yang masuk ke KIH sekarang adalah kelompok yang diprakarsai oleh Suharso Monoarfa yang pernah jadi anak buah JK di perusahaannya, yang menginisiasi agar JK dijadikan capres sebelum pemilu lalu yang membuat panas kuping SDA.

“Dia juga yang mendorong PPP mendukung Jokowi karena ada JK di dalamnya,” tegasnya.

Jokowi juga dinilainya hanya mengambil elite kelas dua PDI Perjuangan, sementara elite PDIP sekelas Pramono Anung, Ahmad Basarah, Eva Kusuma Sundari, Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait, Arief Wibowo, Arif Budimanta, Hasto Kristiyanto malah tidak diakomodir Jokowi. “Jokowi ini seperti dijebak, dia disodori dan dipaksa mengambil lapis kedua PDIP,” tegasnya.

Jokowi harusnya segera mengantisipasi berbagai langkah blunder yang dilakukan anggota-angota koalisinya dan berbagai kekalahan KIH terhadap KMP bisa jadi disengaja. Ini agar pemerintahan Jokowi tidak berlangsung lama.

“Jadi bisa saja nanti Jokowi dijatuhkan tapi bukan oleh KMP, otaknya ada di balik para pendukungnya sendiri,” prediksi Muhammad Budyatna. (dro)