TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain memprioritaskan program pembangunan di bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) juga diminta untuk menyalurkan bantuan budidaya ikan bagi para petani di daerah setempat.

Langkah ini dalam upaya memaksimalkan pekerjaan para petani, serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat dari sektor lainnya, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada hasil pertanian seperti yang dialami selama ini.

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi menyarankan agar disamping mengurus kebun kelapa yang hasilnya baru bisa dinikmati sekitar tiga bulan sekali, ada baiknya petani juga diberi bantuan untuk mengelola kolam ikan.

“Nantinya, di wilayah kebun kelapa masyarakat bisa dibuat kolam ikan. Jadi, sembari menunggu kelapa berbuah, petani bisa bergantung hidup dari hasil budidaya ikannya,” tutur Junaidi, belum lama ini di Tembilahan.

Usulan ini, lanjut Junaidi, tentunya butuh perhatian serius dari Pemkab Inhil melalui dinas terkait, khususnya dalam membuat program tersebut ke depan, sehingga bisa direalisasikan.

“Anggarkan dana bantuan untuk pembuatan kolam sekaligus benih ikannya, guna membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat Inhil, yang hampir 70 persennya berprofesi sebagai petani,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja dan sekaligus diskusi bersama jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (4/2).

Pertemuan yang dipusatkan di Lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini dipimpin oleh Bupati HM Wardan dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahruddin, Asisten II Setdakab Inhil, Fauzar serta pejabat eselon di Pemkab Inhil. Sedangkan Komisi E datang bersama beberapa Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Riau.

Pada kesempatan itu, Bupati Wardan memaparkan tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Inhil yang sangat memprihatinkan, sehingga dikatakannya akan sangat membantu jika Pemprov Riau mengucurkan dana melalui APBD Provinsi untuk melakukan rehab sekolah-sekolah yang ada di Negeri Seribu Parit ini.

Dijelaskan Bupati, untuk sekolah umum Inhil memiliki 94 Taman Kanak-kanak, 519 Sekolah Dasar, 136 Sekolah Menengah Pertama, 40 Sekolah Menengah Atas dan 17 Sekolah Menengah Keguruan, dan dari seluruh sekolah tersebut, hampir seluruhnya memerlukan perbaikan.

“Saya berharap sarana pendidikan di Inhil lebih diprioritaskan oleh Pemprov, tentunya minta pengawalan dari teman-teman di Komisi E,” tutur Bupati.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur yang juga membawa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta agar menghimpun data apa saja yang dibutuhkan Inhil dalam sarana pendidikan.

“Miris sekali setelah mendengar penjelasan dari Pak Bupati, tentu saja kita akan bantu mengawal alokasi dana untuk bantuan sarana pendidikan di 2016,” katanya.(adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Inhil, Andi Rusli saat melakukan hearing bersama perwakilan petani di Desa Pekantua, Kecamatan Kempas, kemarin.

Seperti diketahui kata Andi, saat ini keberadaan sejumlah perusahaan di Negeri Seribu Parit cukup banyak menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya sengketa lahan yang berujung pada kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar.

“Jadi, sebaiknya lakukan evaluasi kembali terhadap seluruh perusahaan yang ada di Inhil. Apakah sudah beroperasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak, serta menguntungkan masyarakat atau malah merugikan,” kata Andi Rusli.

Setelah dilakukan evaluasi dan ditemukan adanya perusahaan yang selama keberadaannya hanya membawa banyak mudarat daripada manfaat, politisi dari PPP Inhil ini mengatakan alangkah baiknya Pemkab Inhil menambil tindakan tegas, salah satunya dengan mencabut izin operasi perusahaan yang bersangkutan.

“Kalau perlu cabut saja tali akinya. Apalagi bagi perusahaan yang keberadaanya hanya membodoh-bodohi masyarakat, serta melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih melanjutkan program lama.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil H Yulizal melalui Sekretarisnya, Yiserdi, Jum’at (16/1). Menurutnya, hingga saat ini belum ada program baru, yang ada hanya program lanjutan, baik dari Provinsi maupun Kabupaten.

“seperti program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), kemudian Pembinaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam, Pembinaan Keuangan Desa, Penataan Kelembagaan Desa, termasuk pelaksanaan Pilkades,” rinci Yiserdi.

Meski program baru belum ada, tapi diakuinya dari kelima program lanjutan itu tetap mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Inhil. Sebenarnya kata Yiserdi, program dari BPMPD Inhil ini banyak, namun hanya lima program itulah yang besar dan bisa dinikmati orang ramai.

“yang menjadi kendala seperti tenaga pendamping Desa dan lainnya masih banyak yang tidak mengerti persoalan administrasi, inilah salah satu penyebab lambatnya proses pengalokasian dana ke desa-desa,” tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Warga Peduli AIDS (WPA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk lebih serius memperhatikan serta menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS dikalangan Masyarakat Inhil.

“tanpa keseriusan dukungan pemerintah, kita prediksi kedepannya pengidap virus HIV/AIDS akan terus meningkat,” ujar Ketua WPA Inhil, Zainal Redo, Senin (5/1/2015).

Hingga kini, lanjut Zainal, dari hasil pemeriksaan VCT per Desember oleh dinas terkait sudah mencapai 106 kasus yang terkena virus HIV/AIDS, dan angka tersebut menurutnya merupakan jumlah kasus yang cukup tinggi.

Memang katanya hingga kini dibeberapa kota besar, pencegahan dan pengobatan serta penanggulangan HIV/AIDS pada umumnya relatif jauh dari harapan, sehingga berdampak pada meningkatnya orang terinfeksi penyakit itu dari tahun ke tahun.

“Minimal pemerintah memberikan sebuah solusi ataupun himbauan kepada bawahannya untuk ikut bersama-sama kami untuk memerangi penyakit mematikan ini,” katanya.

Jika ada dukungan kuat dari pemerintah tentu secara otomatis para pekerjaan kita dalam menekan penyebaran virus ini akan lebih mudah, sebab pemerintah lebih mampu mengambil suatu kebijakan untuk melakukan penanggulangan.

“Khususnya kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Inhil sebagai titik koordinasi kami,” tukasnya.(mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Kesan tidak serius pemerintah menyikapi persoalan dugaan pencemaran air sungai Indragiri kini juga mulai menarik perhatian Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Ia meminta pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk segera dan serius menyikapi persoalan ini.

“pesan saya BLH jangan terlalu cepat menarik kesimpulan agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat,” Ujar Dani M Nursalam

Dikatakan Dani sebagaiman Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini akrab disapa dalam perbincangan dengan detikriau.org diruang kerjanya, Jum’at (12/12), BLH harusnya segera mengecek kembali seluruh aktifitas yang ada disepanjang aliran sungai, baik itu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun milik perusahaan yang patut diduga sebagai pemicu masuknya bahan-bahan berbahaya ke aliran sungai Indragiri.

Disamping hal itu, untuk pengujian sample air, disarankannya BLH tidak hanya bersandar sepenuhnya kepada hasil pengujian laboratorium milik pemerintah di Provinsi tetapi sebaiknya juga melibatkan laboratorium independent seperti Universitas yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pembanding.

“Cek juga kegiatan-kegiatan industri yang memiliki amdal baik itu UKL maupun UPL,” Saran Dani yang saat itu didampingi oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna.

Menurut politisi lulusan sarjana perikanan ini, Jika BLH bisa melakukan pemeriksaan secara komprehensif maka tentunya akan diketahui potensi kemungkinan terbesar masuknya zat berbahaya yang menjadi penyebab matinya ikan dan hewan air lainnya. Zat apa yang paling banyak didapati di air sample pada saat terjadinya peristiwa itu dan kegiatan mana yang memilki kontribusi terbesar sebagai penghasil bahan2 tersebut tentunya akan dapat dipastikan.

Dalam kesempatan itu Dani juga mengatakan bahwa suatu saat kondisi serupa ini bisa saja akan berulang kembali. Jika saat kejadian ini pemerintah lamban mengambil sikap dan menjadikan pembelajaran dan kejadian ini terus berulang, ia khawatir lambat laun aliran sungai Indragiri kedepannya tidak lagi bisa dijadikan sumber penghidupan oleh masyarakat khususnya nelayan.

“nanti kita akan panggil BLH untuk memintakan klarifikasi terkait persoalan ini. Yang jelas kejadian ini jangan dianggap persoalan biasa karena akan berdampak kepada kerusakan lingkungan. ” Tegaskan Dani.

Ketua Komisi II, Iwan taruna dalam kesempatan ini juga meragukan alibi yang dilontarkan BLH Inhil bahwa penyebab matinya ikan dan hewan air disebabkan penurunan kadar oksigen terlarut akibat tingginya curah hujan.

Alasanya, jika hal itu benar, kenapa penurunan oksigen terlarut yang menyebabkan kematian hewan air hanya terjadi mulai kecamatan Kempas? Padahal di kabupaten Inhu, curah hujan juga tinggi yang tentunya juga terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut.

“kita juga mendapatkan keluhan masyarakat dalam kegiatan reses kemaren. Apalagi dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Kempas tetapi juga masyarakat di Kecamatan Tempuling, Tembilahan Hulu, Tembilahan dan Kuala Indragiri,” Sampaikan Iwan.

Sebelumnya, Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, H Encik Kamal Syahindra menyebutkan bahwa penyebab matinya ikan serta hewan air lainnya dialiran sungai Indragiri lebih dimungkinkan disebabkan pestisida dilahan pertanian masyarakat yang terbawa bersama naiknya air pasang dan curah hujan.

Berdasarkan hasil laporan pengelolaan limbah perusahaan yang ada di sepanjang Sungai Indragiri dalam beberapa bulan terakhir ini menurutnya masih dalam ambang batas. Artinya tidak ada pengelolaan limbah milik perusahaan yang salah.

“Jadi lebih dimungkinkan diakibatkan pertisida dilahan pertanian masyarakat atau juga akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan meningkatnya kadar keasaman air sungai indragiri.” Jawabnya saat dikomfirmasi saat itu. (dro)