TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keberadaan pers sebagai mitra pemerintah diharapkan dapat bekerjasama dan memberikan dukungan yang maksimal dalam upaya membangun dan memajukan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat dikonfirmasi detikriau.org terkait dengan penyelenggaraan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015, yang dipusatkan di Kota Tembilahan, Kabupaten Inhil.

Dikatakan Dani, dengan momentum peringatan HPN yang mengusung tema perkelapaan ini tentunya akan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penanganan masalah perkelapaan di Negeri Seribu Parit, selaku tuan rumah dan pihak penyelenggaran peringatan HPN Riau.

“Harapan saya, ke depan pers bisa lebih proporsional dan berimbang dalam pemberitaan, khususnya yang menyangkut dengan persoalan-persoalan di daerah kita,” tutur Dani di sela-sela menghadiri puncak peringatan HPN Riau, di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Minggu (3/5/2015) malam.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pers juga berperan penting dalam penyampaian informasi dan program pembangunan daerah, sehingga bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Inhil.

“Selama ini, kita lihat peran pers sudah bagus, hanya saja harus lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi,” imbuhnya.(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk segera mencairkan alokasi dana desa yang telah dianggarkan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, HM Yusuf Said saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat bersama BPMPD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum Setdakab Inhil, Rabu (15/4/2015) malam.

Hearing yang digelar di ruang Komisi I Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD, Muammar serta anggota, Hj Siti Bungatang dan Asmadi, Kepala BKD, Syaifuddin, Sekretaris BPMPD, Yuserdi dan jajaran Bagian Hukum Setdakab Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said mempertanyakan tentang sejumlah kebijakan dari SKPD terkait, seperti yang berkenaan dengan dana desa, Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) dan rencana kunjungan Menteri Desa ke Kabupaten Inhil.

Dikatakan Yusuf, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Bulan April tahun anggaran 2015, yang merupakan jadwal pencairan dana desa tahap pertama. Namun, dari informasi yang diperoleh di lapangan, Pemerintah Desa masih belum mengetahui dan mendapatkan berapa jumlah alokasi dana desa yang mereka peroleh.

“Berkenaan dengan Pj Kades, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penempatan pejabat di desa, karena berdasarkan keputusan yang telah disepakati sebelumnya, pejabat dalam struktural Pemerintah Kecamatan tidak dibenarkan menjadi pejabat desa,” tutur politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris BPMPD Inhil,Yuserdi menjelaskan bahwa dana desa untuk tahun anggaran 2015 ini sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu beberapa hal lagi yangg harus dilengkapi, sehinga pencairannya bisa segera dilakukan.

“Mengenai Pj Kades yang diambil dari struktural Pemerintah Kecamatan, ini karena kita masih kekurangan aparatur di daerah pedesaan, makanya kita angkat aparatur yang memang dinilai layak untuk menjabat sebagai Pj Kades,” terangnya.

Mendengar jawaban itu, Yusuf Said dan jajarannya di Komisi I DPRD Inhil meminta agar Pemkab Inhil benar-benar menempatkan aparatur yang siap turun dan berdomisili di desa bersangkutan, sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Memang aturannya tidak ada, tapi kita harapkan Pj Kades yang dipilih bukanlah mereka yang memegang jabatan di tingkat kecamatan, karena nantinya akan mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusuf yang diamini jajarannya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hili (Inhil) untuk gencar mencari bantuan dana, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi kepada awak media di Tembilahan, belum lama ini. Menurut Junaidi, apabila hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, maka tidak akan cukup untuk menyelamatkan kondisi perkebunan kelapa milik masyarakat.

Apalagi seperti diketahui, sejak tahun 2012 hingga 2013 lalu, luas perkebunan kelapa masyarakat yang rusak akibat intrusi air laut sudah mencapai sekitar 94.424 hektar.

Adapun penyebab utama kerusakan kebun kelapa masyarakat ini, lanjut Junadi, dikarenakan buruknya sistem trio tata air, seperti tanggul mekanik, yang merupakan penghadang yang dapat menghambat masuknya air laut ke perkebunan kelapa.

“Jadi, jika kita hanya menonton saja hal ini terus terjadi, maka semakin hari buah kelapa itu akan semakin sedikit, dan akhirnya tinggal hikayat saja,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Gologan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan bahwa perbaikan kondisi perkebunan kelapa masyarakat di Negeri Seribu Parit sangat membutuhkan sokongan dana dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

“Meskipun setiap tahunnya kita tidak pernah lupa menganggarkan dana untuk penyelamatan kebun kelapa, namun melihat luasnya kerusakan perkebunan kelapa di sini, tentu dana yang tersedia tidak akan cukup. Jadi, harus ada dana tambahan dari pihak lainnya, karena mengingat upaya penyelamatan ini harus dilakukan secepatnya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat penyediaan air bersih bagi masyarakat adalah tugas Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera bertindak dan mencari solusi dalam upaya mengatasi permasalahan air bersih di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, M Sabit saat hearing atau rapat dengar pendapat bersama managemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI), di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Menurut pengakuan managemen PDAM TI, kondisi listrik yang hanya hidup selama 8 jam di Kota Tembilahan dan sekitarnya saat ini sangat berdampak pada suplai air bersih kepada para pelanggan. Pasalnya, PDAM TI tidak dapat menghidupkan mesin saat listrik mati.

Selain dikarenakan kondisi mesin yang sudah tua dan sering rusak, alasan lainnya adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar, sehingga tidak dapat disediakan oleh pihak PDAM. Apalagi, tunggakan pelanggan yang saat ini sudah mencapai Rp 12 Milyar.

Oleh karena itulah, Sabit menilai bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan PDAM TI adalah dengan merahab totol seluruh unsur didalamnya.

“Dengan kondisi ini harus rehab total, baik manajemen maupun yang lainnya,” tegas Sabit.

Dijelaskan politisi dari Partai Demokrat Inhil ini, jika berbicara mengenai profit, dengan kondisi sekarang tentunya PDAM sudah bisa dikatakan tidak layak beroperasi lagi.

“Jadi, kalau kita berbicara profit ini harus ditutup, tapi karena pelayanan yang menjadi tanggung jawab, maka mau tidak mau harus tetap berjalan, meskipun dengan kondisi apa adanya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dalam meningkatkan potensi kelapa, masyarakat minta cukup diupayakan perbaikan sarana parit sebagai aliran air perkebunan.

“Jika parit bagus, maka hasil panen kelapa kitapun juga akan bagus. Tapi jika parit tidak bagus maka akan berimbas pada buah kelapa yang kami panen,” ungkap salah seorang perwakilan kelompok tani Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka, Mohrani (58) saat dikunjungi jajaran Pemkab dan DPRD Inhil, pengurus PWI Provinsi Riau dan Inhil serta sejumlah wartawan, Sabtu (21/3/2015).

Pada uraiannya, sejak beberapa tahun lalu hingga hari ini, mereka kerap merasa resah atas kerusakan perkebunan kelapa. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperbaiki perkebunan tersebut, hasilnya selalu nihil.

Dijelaskan, kesulitan yang mereka rasakan saat ini ada pada genangan air di parit yang tidak stabil. Artinya, aliran air parit perkebunan kelapa itu semakin hari semakin memburuk dan berimbas pada penurunan hasil panen.

“Dulunya buah kelapa ini besar, sekarang tampak kecil. Dulunya lebat namun sekarang hasil panen kami sedikit. Semua itu karena kondisi parit. Kami tidak mampu lagi memperbaiki parit yang ada ini,” resahnya.

Oleh sebab itu, mewakili kelompok tani setempat, ia sangat mengharapkan kepada Pemerintah untuk segera membuat tanggul, realisasi parit dan lainya. Bahkan petani tersebut sempat meminta disediakanya suatu alat yang mampu untuk menyedot lumpur.

“Karena lumpur parit disini terlalu banyak, kami tidak sanggup lagi menggali secara manual. Jika pemerintah bersedia membantu kami, maka kami juga bersedia memelihara dan mengelola kelapa dengan baik,” imbuhnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kucurkan dana  sebesar Rp 55,455 milyar untuk membanguna Rumah Layak Huni (RLH) di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan ini diungkapkan Plt Kepala BPMP Bangdes Provinsi Riau H Daswanto saat dijumpai usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (10/3/2015).

“Dananya sudah tersedia, tinggal pelaksanaannya saja. Sekitar Rp 70 juta per unitnya,” katanya.

Dari sejumlah dana itu, akan dibangun sebanyak 711 unit RLH yang akan dialokasikan keseluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Inhil. Dan masing-masing desa itu katanya, akan dibangun 3 unit RLH.

Namun ia mengatakan, hal tersebut hanya sebuah gambaran secara umum dari Pemprov Riau. Dalam pelaksanaan realisasinya di lapangan nanti Pemkab Inhil lah yang lebih mengetahui pembagiannya.

“Kamikan tidak tau apakah harga kebutuhan dana perunitnya di Inhil ini sama atau tidak dengan daerah lain, jadi kita serahkan saja ke Pemkab Inhil. Tapi secara umum pembagian yang telah kami konsep itu setiap desa dapat 3 unit RLH,” tutupnya.(mirwan)